1. Pertemuan ke 5
Dra Sri Susilih, M.Si
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Indonesia

2. Pengertian Birokrasi
Birokrasi (bureaucracy) berasal dari kata bureau (meja, biro, kantor)
dan cracy atau kratos (pemerintahan). Berdasarkan istilah kata,
birokrasi berarti pemerintahan melalui meja, biro atau kantor.
Dengan birokrasi dimaksudkan sebagai suatu sistem otorita yang
ditetapkan secara rasional oleh berbagai peraturan.
Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi, secara teratur, suatu
pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang.
Beberapa pengertian Birokrasi (Mufiz):
• Fritz Morstein Marx– birokrasi sebagai tipe organisasi yang
dipergunakan pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-
tugasnya yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem
administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.

3. lanjutan
• Peter A. Blau dan Charles H. Page – birokrasi sebagai
sebuah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk
mencapai tugas-tugas administrasi yang besar, dengan
cara mengkoordinasikan secara sistematik pekerjaan dari
banyak orang.
Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa birokrasi tidak hanya dikenal dalam
organisasi pemerintah saja, tetapi juga pada semua organisasi-organisasi besar,
seperti organisasi militer dan organisasi niaga. Dengan demikian birokrasi
akan ditemui pada setiap bentuk organisasi (yang modern) yang dihasilkan
oleh proses rasionalisasi.

4. Karakteristik Birokrasi
Menurut Denis H. Wrong (dalam Mufiz), setiap organisasi
birokratik mempunyai ciri struktural utama sbb:
1. pembagian tugas
2. hirarkhi otorita
3. peraturan dan ketentuan yang terperinci
4. hubungan impersonal di antara pekerja.

5. Karakteristik Birokrasi Weber
Karakteristik birokrasi Weber (dalam Mufiz):
1. terdapat prinsip yang pasti dan wilayah yurisdiksi yang
resmi, yang pada umumnya diatur dengan hukum atau
peraturan-peraturan administrasi;
2. terdapat prinsip hirarkhi dan tingkat otorita yang mengatur
sistem;
3. manajemen didasarkan atas dokumne-dokumen yang
dipelihara dalam bentuk aslinya;
4. terdapat spesialisasi dan pengembangan pekerja melalui
latihan keahlian
5. aktivitas organisasi menuntut kapasitas pekerja secara penuh;
6. berlakunya aturan-aturan umum mengenai manajemen.

6. Birokrasi sebagai bagian dari Sistem Administrasi Negara
Sistem Administrasi Negara merupakan proses input - output
dalam penyelenggaraan administrasi negara.
Administrasi Negara:
• Pola pertama, memandang administrasi negara sebagai suatu
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu lembaga
eksekutif.
• Pola kedua, memandang administrasi negara lebih luas dari se-
kedar pembahasan mengenai aktivitas-aktivitas lembaga
eksekutif saja, tetapi administrasi negara meliputi seluruh
aktivitas dari ketiga cabang pemerintahan, yaitu legislatif,
eksekutif, dan yudikatif.

7. lanjutan
Sistem Administrasi Negara Indonesia
adalah proses input-output dalam penyelenggaraan administrasi
negara di Indonesia oleh lembaga-lembaga negara (MPR, DPR,
DPD, Presiden, BPK, MA, MK, KY) yang berhak mengeluarkan
output tertentu.
Birokrasi merujuk pada organisasi pemerintahan
Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah, yang menjalankan
tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah
departemen dan lembaga-lembaga non departemen, baik di pusat
maupun di daerah, seperti di tingkat provinsi,kabupaten, kecamatan,
maupun desa atau kelurahan. (Pasolong, 2008).

8. Pengertian Kebijakan Publik
1. Thomas R. Dye
“public policy is whatever government choose to do
or not to do”. (kebijakan publik adalah apapun yang
dipilih pemerintah untuk bertindak/melakukan atau
tidak bertindak/melakukan).
2. David Easton
“public policy is the authoritative allocation of
values for the whole society”. (kebijakan publik
adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah)
kepada seluruh anggota masyarakat).

9. lanjutan
3. Harold D. Laswell & Abraham Kaplan
“ a projected program of goals, values, and practices”.
(suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan
praktika –praktika yang terarah).
4. M. Irfan Islamy
“kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang
ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak
dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai
tujuan atau ber-orientasi pada tujuan tertentu demi
kepentingan seluruh
masyarakat”.

10. lanjutan
Implikasi dari pengertian kebijakan publik adalah sbb:
1. bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdana (awal)
nya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyata-
kan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
3. bahwa kebijakan publik untuk melakukan sesuatu atau
tidak melakukan sesuatu itumempunyai dan dilandasi
dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan
bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

11. Siklus Kebijakan Publik
Secara garis besar siklus Kebijakan Publik terdiri dari:
1. Formulasi (Perumusan) Kebijakan
adalah suatu kegiatan yg bertujuan merumuskan dan
menetapkan suatu kebijakan publik tertentu.
2. Implementasi (Pelaksanaan) Kebijakan
adalah suatu kegiatanatau proses pelaksanaan atau penerapan
kebijakan publik yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi (Penilaian)Kebijakan
adalah suatu kegiatan atau proses yang mencakup penilaian
nilaian suatu kebijakan publik yang telah berjalan dalamkurun
waktu tertentu, yang mencakup evaluasi pada kinerja
formulasi, kinerja implementasi kebijakan, kinerja hasil atau
manfaat yang dirasakan oleh publik, dengan memperhatikan
faktor lingkungan kebijakan yang bersangkutan.

12. Peran dan Modalitas Birokrasi dalam KP
Terdapat tiga alasan untuk menilai mengapa birokrasi sangat
kuat secara politik:
1. Kepemilikan aset sumber kekuasaan (ada 7 aset ):
a. Legitimasi sebagai personifikasi negara (bertindak atas
nama negara)
b. Penguasan informasi
c. Keahlian teknis
d. Status sosial yang tinggi (profesi yang “terhormat”)
e. Kontinuitas lembaga
f. Peran dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan
g. Kepermanenan institusi

13. lanjutan
2. Peran dan Fungsi Spesifik Birokrasi
a. Berperan dalam proses input
b. Berperan dalam proses legislatif
c. Berperan sebagai interpreter (penerjemah) produk
legislatif
d. Birokrasi juga bertindak sebagai eksekutor
(pelaksana) keputusan politik

14. lanjutan
3. Posisi Birokrasi yang Strategis dalam Hubungan
Penguasa (the ruling party) dan Rakyat
Dari sudut pandang penguasa birokrasi sangat
dibutuhkan karena birokrasi adalah merupakan
sarana penguasa untuk mengimplementasikan
interest penguasa dalam kehidupan rakyat.
Melalui birokrasi, penguasa (dari partai manapun
yang berkuasa) memerintah rakyat secara efektif
serta melakukan day to day pelaksanaan kekuasaan
pengauasa.

15. lanjutan
Beberapa peran birokrasi (Rewansyah)
1. Merumuskan kebijakan publik, agar terwujud keamanan,
ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keadilan dalam
masyarakat (peran/fungsi regulasi);
2. Menyediakan dan menyalurkan barang dan jasa publik
yang terjangkau terutama bagi warga masyarakat yang
paling membutuhkan (peran/fungsi pelayanan);
3. Memberdayakan kapasitas masyarakat, terutama yang
kurang mampu secara ekonomi melalui pemerataan
pembangunan di berbagai bidang/sektor (peran/fungsi
pemberdayaan);

16. lanjutan
4.Memberikan pengayoman dan perlindungan bagi
masyarakat dari berbagai gangguan (peran/fungsi
pengayoman);
5. Mengelola asset/kekayaan Negara secara efektif
sehingga mampu dimanfaatkan untuk sebesar-besar
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
(peran/fungsi pengelola kekayaan Negara dan
redistributif.

17. Hubungan Birokrasi dengan Sistem ASN
Dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, disebutkan bahwa Pegawai ASN berfungsi
sebagai:
a. Pelaksana kebijakan publik
b. Pelayan publik, dan
c. Perekat dan pemersatu bangsa

18. lanjutan
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk
menghasilkan Pegawai ASN yang profesional,
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi,
dan nepotisme.

19. lanjutan
Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN
berdasarkan pada asas:
a. kepastian hukum; b. profesionalitas;
c. proporsionalitas; d.keterpaduan; e. delegasi;
f. netralitas;g. akuntabilitas; h. efektif dan efisien;
i. keterbukaan; j. nondiskriminatif;
k. persatuan dan kesatuan;
l. keadilan dan kesetaraan; dan m. kesejahteraan.

20. Terima Kasih