Pasar Uang Syariah adalah mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk mengatasi persoalan kekurangan dan kelebihan likuiditas dengan menggunakan instrumen pasar yang sesuai dengan prinsip syariah. Pasar Uang berfokus pada instrumen jangka pendek dibawah satu tahun, sedangkan Pasar Modal berfokus pada instrumen jangka panjang. Bank Indonesia telah mengambil kebijakan untuk mengembangkan Pasar U

1. PASAR UANG SYARIAH
MAKALAH
Diajukan Untuk Menyelesaikan Perkuliahan
Mata Kuliah Lembaga Keuangan Syariah
Oleh:
MIFTAQURROHMAN, S.H.I
NIM. 2121 1 2020
Dosen Pengampu:
DR. HJ. FATMAH, MM
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI’AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PONOROGO
2013
1

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sistem finansial merupakan hal penting bagi efisiensi alokasi sumber
daya dalam ekonomi modern. Efisiensi diharapkan melaksanakan beberapa
fungsi termasuk fungsi fital memfasilitasi intermediasi finansial secara
efisien melalui pasar finansial dan institusi finansial seperti Bank. 1
Dalam sistem keuangan, pasar uang (money market) dan pasar modal
(capital market) merupakan bagian dari financial market. Secara konseptual
pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana instrument kredit jangka
pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjual-belikan. Jangka waktu
uang biasanya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. 2
Dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan
sebagai komoditas atau barang dagangan. Maka motif permintaan terhadap
uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi ( money demand for
transaction), bukan untuk spekulasi atau trading. Islam tidak mengenal
permintaan uang untuk motif spekulasi ( money demand for speculation).
Dalam pandangan Islam uang adalah flow concept, karenanya harus selalu
berputar dalam perekonomian, sebab semakin cepat uang itu berputar dalam
1
Ismail Nawawi, Ekonomi Moneter Perspektif Islam: Kompilasi Tematik Teori dan
Pengantar Praktik Dalam Bisnis (Surabaya: VIVPRESS, 2011), 134.
2
Ibid.
2

3. perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan
semakin baik perekonomian.3
Dari paparan singkat di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas
tentang Pasar Uang terutama dengan prinsip Syariah.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah pengertian Pasar Uang Syariah?
2. Apakah perbedaan antara Pasar Uang dan Pasar Modal?
3. Apakah Fungsi, Peserta dan tujuan Pasar Uang Syariah?
4. Bagaimana kebijakan pengembangan Pasar Uang Syariah di
Indonesia?
5. Apa saja Instrumen Pasar Uang Syariah?
3
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani,
2001), 185; Hasan Ahmad, Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami,
Terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 14.
3

4. BAB II
PASAR UANG SYARIAH
A. Pengertian Pasar Uang Syariah
Pasar Uang (money market) adalah mekanisme untuk memperdagang
kan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari satu tahun. 4
Sedangkan Pasar Uang Syariah adalah mekanisme yang memungkinkan
lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan
mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah baik untuk mengatasi
persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. 5 Kegiatan di
pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak; pihak pertama yang kekurangan
dana yang sifatnya jangka pendek, pihak kedua memiliki kelebihan dana
dalam waktu jangka pendek juga. Mereka dipertemukan di pertemukan
dalam pasar uang, sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang
dibutuhkan, sedangkan unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas
uang yang berlebih tersebut.6
4
Andri Soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cet. II (Jakarta: Kencana,
2010), 201.
5
Ibid., 203.
6
Harga dalam pasar uang biasanya dinayatakan dalam suatu prosentase yang mewakili
pendapatan (return) berkaitan dengan penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pelaku
dalam pasar uang umumnya disebut peminjam (borrowers) dan pemberi pinjaman (lenders).
Peminjam adalah individu yang membeli hak penggunaan dana untuk jangka waktu yang
ditentukan sebelumnya. Sedangkan pemberi pinjaman adalah individu yang menjual hak
penggunaan dana untuk jangka waktu tersebut. Harga yang diterima oleh pemberi pinjaman
untuk melepaskan hak penggunaan dana itu disebut tingkat bunga (interest rate). Misalnya, di
dalam pinjaman sebesar Rp. 100,-, apabila pemberi pinjaman menerima Rp. 120,- pada akhir
4

5. Pengertian pasar uang dalam teori ekonomi bukanlah suatu tempat
secara fisik orang berjualan dan menjajakan barang dagangannya. Pasar
diartikan secara lebih luas dalam pengertian sehari-hari, yaitu pertemuan
antara permintaan dan penawaran. Apabila permintaan dan penawaran
bertemu di pasar maka akan terjadi transaksi. Dalam transaksi ini dicapai
kesepakatan mengenai dua hal, yaitu harga dan volume dari apa yang
ditransaksikan.7
Untuk
memenuhi
kebutuhan
likuiditas
bank-bank
Islam
memerlukan akses ke pasar uang. Jika bank memiliki kelebihan likuiditas ia
dapat menggunakan instrumen pasar uang untuk menginvestasikan dananya,
dan apabila kekurangan likuiditas ia dapat menerbitkan instrumen yang
dapat dijual untuk mendapatkan dana tunai. Namun dalam hal ini, terdapat
perbedaan mendasar anatra Pasar Uang Syariah dan Bank Konvensional:
Pertama, pada mekanisme penerbitan. Pada pasar uang konvensional
instrumen yang diterbitkan adalah instrumen utang yang dijual dengan
diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga; sedangkan pasar uang syariah
lebih kompleks dan mendekati mekanisme pasar modal, yaitu transaksi
keuangan di pasar uang syariah dilandasi oleh akad mudharabah,
musyarakah, qardh, wadi’ah, dan al-sharf, tergantung pada kesepakatan
pihak yang terkait dan kebutuhan masing-masing.
tahun, kelebihan sebesar Rp. 20,- yang diterima tersebut dinyatakan dalam persentase, yaitu 20%
tingkat bunga pertahun. Ismail Nawawi, Ekonomi Moneter Perspektif Islam, 136-137.
7
Andri Soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 201-202.
5

6. Kedua, pada sifat instrumen itu sendiri. Instrumen yang dijual di pasar
konvensional adalah surat berharga yang mewakili uang di mana unit yang
satu memiliki kewajiban kepada unit yang lain. Sedangkan penciptaan
instrumen keuangan syariah harus di dukung oleh aktiva, proyek aktiva atau
transaksi jual beli yang melatarbelakanginya ( underlying transaction ).
Peranti keuangan syariah harus dibentuk melalui sekuritisasi aktiva/proyek
aktiva yang merupakan bukti penyertaan, baik dalam bentuk penyertaan
musyarakah (management share) yang meliputi modal tetap, dengan hak
mengelola, mengawasi dan hak suara dalam pengambilan keputusan. Atau
dalam bentuk penyertaan mudharabah (participation share) yang mewakili
modal kerja, dengan hak atas modal dan keuntungan dari modal tersebut
tanpa adanya hak suara.8
B. Perbedaan antara Pasar uang dan Pasar Modal.
Pasar uang dan pasar modal memiliki persamaan, yaitu sebagai
sarana bagi investor dalam melakukan investasi di samping sebagai sarana
mobilisasi dana bagi pihak yang membutuhkan dana. Namun, pasar uang
memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan pasar modal,
baik dari segi jangka waktu instrumen diperjualbelikan, tempat penjualannya,
serta tujuan para penjual dan pembelinya. Perbedaan tersebut bisa dilihat
pada tabel berikut:9
8
9
Ibid., 203.
Ibid., 205-206. Lihat juga Ismail Nawawi, Ekonomi Moneter Perspektif Islam, 134-135.
6

7. Aspek
Pasar uang
Pasar Modal
2. Pasar tempat
pelaksanaan
transaksi
3. Struktur
Organisasi
4. Tujuan Para
Penjual (Penerbit
instrumen)
5. Tujuan Para
Pembeli
(investor)

 Bersifat Abstrak (dilakukan secara
OTC, Over The Counter. Para dealer
bekerja di dealing room bank
masing-masing dan bertransksi
melalui berbagai jaringan komunikasi
canggih seperti RMDS, Reuters
Monitor Dealing System, broker
voice mail, telex, faksimile.)
 Tidak terorganisasi (unorganizet
market)
1. Instrumen yang
diperjualbelikan
 Surat-surat berharga jangka pendek
(tidak lebih dari satu tahun)
 Pasar likuiditas primer


Memenuhi
kebutuhan
modal
jangka pendek (exp. modal kerja).

Mencari keuntungan.

Suart-surat berharga
jangka panjang
Dana yang bersifat
permanen atau semi
permanen.
Bursa efek

Terorganisasi
(organizet
market).
Diatur
dan
diawasi oleh otoritas pasar
modal, Bapepam-LK.
 Investasi dan atau ekspansi
perusahaan.
 Mencari keuntungan dan
penguasaan perusahaan.
Pertumbuhan dan perkembangan perdagangan internasional mem
butuhkan pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang. Modal jangka
panjang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan pabrik baru, sistem
transportasi dan sebagainya. Pembiayaan jangka pendek dibutuhkan untuk
membiayai ekspor dan impor barang serta kebutuhan modal kerja lain.
C. Fungsi, Peserta dan Tujuan Pasar Uang.
Di antara fungsi Pasar uang yaitu:

Sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter
dalam
melaksanakan
Operasi
Pasar
Terbuka
(OPT).
Pelaksanaan OPT oleh BI menggunakan SBI untuk bank
konvensional, atau SBIS untuk bank syariah bagi tujuan
7

8. kontraksi moneter, dan Surat Berharga Pasar uang (SBPU) atau
SBPU dengan prinsip syariah untuk bank syariah sebagai
instrumen ekspansi moneter. 10

Sebagai sumber informasi bagi perusahaan, pemerintah,
masyarakat, perorangan, sektor luar negeri, dan peserta pasar
uang lainnya mengenai kondisi moneter, preferensi dan
tingkah laku pasar uang, pengaruh kebijakan moneter serta
pengaruh dari interaksi kegiatan ekonomi dalam dan luar
negeri.
Para peserta pasar uang adalah lembaga keuangan, perusahaan besar,
lembaga pemerintah dan individu yang memerlukan dana jangka pendek.
Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang yaitu:
 Pihak yang membutuhkan dana, yaitu bank ataupun perusahaan
nonbank yang kebetulan membutuhkan dana yang segera harus
dipenuhi untuk kepentingan tertentu.
 Pihak yang menanamkan dana (investor) atau menjual dana baik
bank maupun perusahaan nonbank dengan tujuan investasi di pasar
uang.
Para pelaku pasar uang terdiri dari bank komersial, perusahaan
pemerintah, dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang keuangan
yang terkait erat dengan pemerintah.11
10
Kontraksi Moneter adalah pengurangan likuiditas bank melalui kegiatan OMS.
Sedangkan Ekspansi Moneter adalah penambahan likuiditas bank melalui kegiatan OMS. Lihat
Ibid., 206-207.
8

9. Sedangkan tujuan Pasar uang yaitu:
Bagi pihak yang membutuhkan dan mencari dana memiliki tujuan antara
lain untuk:
1. Memenuhi kebutuhan jangka pendek, seperti membayar utang
yang segera akan jatuh tempo.
2. Memenuhi kebutuhan likuiditas, disebabkan kekurangan uang kas.
3. Memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu membayar biaya-biaya,
upah karyawan, gaji, pembelian bahan dan kebutuhan modal kerja
lainnya.
4. Sedang mengalami kalah kliring, hal ini terjadi di lembaga kliring
dan harus segera dibayar.
Bagi pihak yang menanamkan dananya (investor) memiliki tujuan antara
lain untuk:
1. Memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu bagi
lembaga keuangan konvensional, sedangkan bagi lembaga
keuangan syariah tergantung dari akad yang digunakan.
2. Bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami
kesulitan keuangan.
3. Spekulasi, dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar
dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi
tertentu (motif ini tidak diakui oleh Islam). 12
11
12
Ibid., 207-208.
Ibid., 208.
9

10. D. Kebijakan pengembangan Pasar Uang di Indonesia
Bank Indonesia, sebagai bank sentral di Indonesia telah mengambil
beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang
sehat, meningkatkan ketersediaan informasi bagi pelaku pasar, serta
meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Instrumen konvensional yang
diterbitkan antara lain penggunaan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Pasar
Uang Antarbank (PUAB), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Pusat
Informasi Pasar Uang (PIPU), penetapan Jakarta Offered Rate (JIBOR),
penyelesaian transaksi secara otomatis tanpa menggunakan kertas, yaitu
pada tahun 1999 diterapkan sistem pembayaran transaksi secara on-line
antarbank dan Bank Indonesia (BI-Line) dan diperkenalkan pula Bank
Indonesia Real Time Gross Settlement System (System BI-RTGS ).13
Dalam rangka memenuhi tujuan untuk mencapai dan memelihara
kesetabilan nilai rupiah, BI memiliki tugas menetapkan dan melaksanakana
kebijakan moneter. Dalam rangka hal tersebut, BI melakukan pengendalian
moneter berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diamanatkan dalam pasal
10 ayat (2) UU no. 23 tahun 1999 tentang BI sebagaimana telah diubah
dengan PP Pengganti UU no 2 tahun 2008. Dalam rangka hal tersebut BI
melakukan:
13
Untuk kelompok bank syariah dikeluarkan ketentuan mengenai pasar uang antarbank,
ketetapan GWM rupiah dan valuta asing sebesar 5 % dan 3 % serta instrumen Operasi Pasar
Terbuka yang seluruhnya berlaku bagi bank berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, guna
meningkatkan penataan surat-surat berharga, SBI, SUN, maka BI memperkenalkan sistem Bank
Indonesia Scriptless Securities Settlement System, BI-SSSS; adalah sarana transaksi dengan BI
termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung
langsung antara peserta, penyelenggara, dan Sistem BI-Real Time Gross Settelment. Ibid., 211212.
10

11. 1. Operasi Moneter Syari’ah (OMS)
Operasi Moneter Syari’ah (OMS) adalah pelaksanaan kebijakan
moneter oleh BI dalam rangka pengendalian moneter melalui
kegiatan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan penyediaan standing
facilities berdasarkan prinsip syariah. 14
2. Operasi Pasar Terbuka (OPT)
Operasi Pasar Terbuka (OPT) adalah kegiatan transaksi pasar uang
berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh BI dengan bank
dan pihak lain dalam rangka OMS. OPT dilaksanakan secara
berkala namun dalam hal diperlukan, OPT Syariah dapat
dilakukan sewaktu-waktu antara lain dalam bentuk Fine Tune
Operation (FTO). OPT Syariah dilakukan melalui mekanisme
lelang dan atau nonlelang.15
3. Standing Facilities
Standing facilities Syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh
BI kepada bank dalam rangka OMS. Standing facilities Syariah
dilakukan melalui mekanisme nonlelang.16
E. Instrumen Pasar Uang di Indonesia
Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam
pasar uang jenisnya cukup bervariasi termasuk surat-surat berharga yang
14
Ibid., 212.
Ibid., 213.
16
Ibid., 214.
15
11

12. diterbitkan oleh badan-badan usaha swasta dan negara serta lembagalembaga pemerintah. Para investor dapat memilih salah satu dari sekian
banyak surat berharga yang ditawarkan sesuai dengan tujuannya masingmasing. Surat-surat berharga yang ditawarkan di pasar uang disebut dengan
instrumen pasar uang.
Instrumen Pasar Uang Konvensional
Adapun jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan dalam
pasar uang dengan sistem konvensioanl di Indonesia antara lain: Sertifikat
Bank Indonesia (SBI), Pasar Uang Antarbank (PUAB), Surat Berharga Pasar
Uang (SBPU), Sertifikat Deposito, Commercial Paper, Repurchase
Agreement, Banker’s Acceptance, Promes dan wesel. Secara umum
instrumen pasar uang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut17:
Jenis Instrumen
1. Promes
2. Wesel
3. Sertifikat Deposito
4. Sertifikat Bank
Indonesia
5. Surat Berharga
Pasar Uang
Karakteristik



















Surat Pengakuan utang
Diterbitkan debitor
Dapat dipindahtangankan
Umumnya dipakai bank dalam PUAB
Surat pengakuan utang
Jangka waktu 1 s.d 90 hari
Surat tagih
Diterbitkan oleh kreditur dan disetujui debitor
Dapat dipindahtangankan
Bukti uang pihak penerbit (bank)
Surat berharga atas unjuk
Bunga dibayar dimuka
Dapat dipindahtangankan
Surat utang (jangka pendek)
Instrumen moneter (kontraksi moneter)
Sarana penanaman dana perbankan
Surat berharga atas nama (jangka pendek)
Diperdagangkan secara diskonto
Bentuk warkat (wesel dan promes)
17
Penerbit
Perusahaan
Bank
Perusahaan
Bank
Bank
Bank Indonesia
Bank Indonesia
Lihat Lihat Andri Soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cet. II (Jakarta:
Kencana, 2010), 216.
12

13. 
6. Surat
Perbendaharaan
negara
Dapat dipindahtangankan



Surat utang (jangka pendek)
Diterbitkan oleh pemerintah
Dalam bentuk warkat atau tanpa warkat
(scripless) diterbitkan dalam bentuk yang
diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak
diperdagangkan di pasar sekunder
Pemerintah
Instrumen Pasar Uang Syari’ah
Pelaksanaan Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disebut OMS
adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka
pengendalian moneter melalui kegiatan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan
penyediaan standing facilities berdasarkan prinsip syariah. Adapun jenisjenis instrumen pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang dengan sistem
syariah di Indonesia antara lain:
1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga
berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata
uang rupiah yang diterbitkan oleh Bnak Indonesia. 18
2. Repurchase Agrement (Repo) SBIS
18
Adapun fitur SBIS yaitu ditujukan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka
dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip Syariah. SBIS yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia menngunakan akad Ju’alah. Sedangkan mekanisme SBIS
diterbitkan melalui mekanisme lelang. Pihak yang dapat mengikuti lelang SBIS adalah Bank
Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan pialang yang bertindak untuk dan atas
nama BUS dan UUS. Persyaratan mengikuti lelang memenuhi persyaratan Financing to deposit
Ratio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Karakteristik SBIS yaitu: (1) Satuan unit sebesar Rp.
1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2) Berjangka waktu paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama
12 (duabelas bulan). (3) Diterbitkan tanpa warkat (scripless). (4) Dapat diagunkan kepada Bank
Indonesia. (5) Tidak dapat diperdagangkan di Pasar sekunder. Lihat Andri Soemitro, Bank dan
Lembaga Keuangan Syariah, cet. II (Jakarta: Kencana, 2010), 217.
13

14. Repo SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank
Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS
(collateralized borrowing ).19
3. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga
negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti
atas sebagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang
rupiah.20
19
Karakteristik Repo SBIS yaitu: (1) Hanya dapat diajukan kepada Bank Indonesia. (2)
menggunakan aqad qard yang diikuti rahn. (3) Berjangka waktu 1 (satu) hari kerja. (4) diberikan
paling banyak sebesar nilai SBIS yang diagunkan. (5) dibuka mulai pukul 17.00 WIB.
Persyaratan Repo SBIS yaitu: (1) BUS atau UUS harus memiliki agunan berupa SBIS
dengan sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) hari kerja pada saat repo SBIS jatuh waktu. (2)
BUS atau UUS tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi larangan mengajukan repo SBIS.
Sedangkan mekanisme repo SBIS, BUS atau UUS mengajukan permohonan repo SBIS melalui
BI-SSSS sesuai window time yang ditetapkan. BUS atau UUS yang telah menandatangani
perjanjian pengagunan SBIS dalam rangka repo SBIS dapat mengajukan repo ke BI. Terhadap
repo SBIS dikenakan Biaya. Ibid., 219-220.
20
Mekanisme penatausahaan SBSN terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: (1) Settelment SBSN
di pasar perdana. (2) Pembayaran imbalan dan atau nilai nominal SBSN. (3) Settelment SBSN di
pasar sekunder.
Tatacara Settelment SBSN di pasar perdana yaitu: (1) BI melakukan Settelment SBSN
berdasarkan penetapan hasil penjualan oleh menteri. (2) Settelment SBSN dilakukan paling lambat
2 (dua) hari kerja setelah tanggal penetapan hasil penjualan SBSN (T+2). (3) perhitungan harga
Settelment per unit SBSN yang diterbitkan dengan cara Bookbuilding dilakukan berdasarkan
metode penetapan harga yang tercantum dalam memorandum informasi yang diterbitkan oleh
Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. (4) Jangka waktu SBSN dinyatakan dalam
jumlah hari sebenarnya (actual per actual) dan dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal
Settelment sampai dengan tanggal jatuh waktu. (5) Agen penjual bertanggung jawab terhadap
Settelment seluruh pemesanan pembelian masing-masing pihak yang pemesanan pembeliannya
telah memperoleh penjatahan. (6) Berdasarkan penetapan hasil penjualan SBSN oleh Menteri,
pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Settelment agen penjual menginput hasil penjatahan
(allotment) SBSN per investor melalui BI-SSSS antara lain nominal SBSN, bank pembayar dan
Subregistry. (7) Agen penjual bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penetapan (setting) broker
bidding limit oleh bank dan atau Subregistry dan Settelment limit oleh bank pembayar di BI-SSSS.
(8) Agen penjual bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kelengkapan data hasil penjatahan
(allotment) SBSN perinvestor yang diinput melalui BI-SSSS. (9) BI melakukan Settelment hasil
penjualan SBSN pada tanggal Settelment. (10) Dalam hal saldo rekening giro rupiah milik Bank
dan atau bank pembayar di BI tidak mencukupi untuk melunasi seluruh atau sebagian
kewajibannya sampai dengan cut-off warning sistem BI-RTGS, maka seluruh hasil penjatahan
SBSN yang settelment-nya dilakukan melalui Bank dan atau bank pembayar dinyatakan gagal.
(11) BI memberitahukan secara tertulis kegagalan Settelment transaksi kepada Menteri cq.
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
14

15. 4. Repurchase Agrement (Repo) SBSN
(Repo) SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh Bank kepada
Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan
harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka standing
facilities Syariah.21
5. Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS)
Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) adalah kegiatan transaksi
keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah
baik dalam rupiah maupun valuta asing. Instrumen PUAS adalah
instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan
Tatacara pembayaran imbalan dan atau nilai nominal SBSN dilakukan sebagai berikut:
(1) BI melakukan pembayaran imbalan dan atau Nilai Nominal SBSN berdasarkan posisi
kepemilikan SBSN yang tercatat di BI-SSS pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu
pembayaran imbalan dan atau nilai nominal SBSN (T-2). (2) pembayaran imbalan dan atau nilai
nominal SBSN dilakukan pada tanggal jatuh waktu dengan mendebet rekening giro rupiah milik
pemerintah di BI Dan mengkredit rekening giro rupiah milik bank dan atau bank pembayar di BI
sebesar imblan dan atau nilai nominal SBSN. (3) Pengkreditan rekening giro rupiah milik bank di
BI dilakukan dengan memperhatikan pemisahan kepesertaan antara bank yang melaksanakan
kegiatanusaha secara konvensional dengan kegiatan unit usaha syariah pada bank tersebut
sebagaimana dimaksud dalam ketentuanBI_RTGS. (4) pada hari yang sama dengan hari
pembayaran imbalan dan atau nilai nominal SBSN oleh BI, Subregistry wajib meneruskan
pembayaran imbalan dan atau nilai nominal SBSN kepada investor yang tercatat di Subregistry.
Tatacara Settelment SBSN di pasar sekunder dilakukan sesuai ketentuan BI yang
mengatur mengenai BI-SSSS yang berlaku. Ibid., 221.
21
Repo SBSN memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) menggunakan akad al-bai’ yang
disertai dengan al-wa’d (janji) oleh Bank kepada BI dalam dokumen terpisah untuk membeli
kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga yang disepakati. (b) berjangka waktu paling lama 14
(empatbelas) hari kalender. (c) terhadap penggunaan Repo SBSN dikenakan biaya repo SBSN
dengan rate sebesar BI-Rate + margin 50 (limapuluh).
Fitur dan Mekanisme: (a) Pihak yang dapat mengajukan repo SBSN kepada BI adalah
bank (BUS atau UUS) untuk kepentingan diri sendiri. (b) Persyaratan SBSN yang dapat direpokan
yaitu: (1) merupakan jenis dan seri yang ditetapkan oleh BI dapat direpokan. (2) tercatat dalam
rekening perdagangan di BI-SSSS. (3) memiliki sisa jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) hari
kerja yang dihitung 1 (satu) hari setelah hari repo SBSN jatuh tempo. (c) Window time pengajuan
Repo SBSN yaitu Repo SBSN dapat diajukan pada pukul16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00
WIB pada setiap hari kerja dalam hal pengajuan dilakukan melalui BI-SSSS; atau pukul 12.00
WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB pada setiap hari kerja dalam hal pengajuan dilakukan
melalui surat. (d) Settelment Repo SBSN dilakukan dengan mekanisme penyelesaian transaksi
pertransaksi (gross to gross) dan delivery versus payment. Ibid., 225-226.
15

16. oleh Bank Syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana
transaksi di PUAS. 22
Pada dasarnya, PUAS dimaksudkan sebagai sarana investasi
antarbank syariah sehingga bank syariah tidak diperkenankan
menanamkan dana pada bank konvensional untuk menghindari
pemanfaatan dana yang akan menghasilkan bunga. Peserta PUAS
adalah bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah dapat
dapat melakukan penanaman dana dan atau pengelolaan dana
sedangkan
bank
konvensional
hanya
dapat
menanamkan
dananya.23
22
Ibid., 227.
Fitur dan Mekanisme PUAS: (a) Bank Syariah atau UUS yang akan menerbitkan
Instrumen PUAS wajib mengajukan surat permohonan persetujuan penertiban Instrumen PUAS
kepada BI u.p. Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) dengan tembusan kepada Direktorat
Pengelolaan Moneter (DPM). (b) Pengajuan permohonan harus disertai dokumen: (1) Fotokopi
fatwa DSN tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan. (2) Opini syariah Dewan Pengawas
Syariah dari Bank Syariah atau UUS terhadap Instrumen PUAS yang akan diterbitkan. (3)
Penjelasan tentang Instrumen PUAs yang akan diterbitkan paling kurang menjelaskan
karakteristik, skema transaksi, proses akuntansi, pihak yang berwenang, infrastruktur yang
diperlukan, dan analisis resiko instrumen PUAS tersebut. (4) Draft atau pokok-pokok ketentuan
dalam akad atau kontrak keuangan. (5) Informasi dan atau dokumen lainnya yang dinilai relevan
dan berguna unruk menilai manfaat serta resiko instrumen PUAS tersebut. (c) Untuk Bank
Syariah, surat permohonan ditandatangani oleh direksi. Untuk UUS surat permohonan
ditandatangani oleh direksi kantor pusat bank konvensional, atau oleh kepala UUS. (d) Bank
Syari’ah atau UUS harus melakukan presentasi kepada BI dalam rangka mendapatkan izin atas
Instrumen PUAS yang diterbitkan. (e) BI akan menertibkan surat persetujuan atau penolakan
terhadap surat permohonan. (f) Instrumen PUAS yang telah mendapatkan persetujuan dari BI
belum dapat diterbitkan oleh BI atau UUS sampai diberlakukannya Surat Edaran BI yang
mengatur tentang Instrumen PUAS tersebut. (g) Dengan diberlakukannya Surat Edaran BI yang
mengatur mengenai Instrumen PUAS maka Bank Syari’ah atau UUS yang mengajukan
permohonan dan Bank Syariah atau UUS lainnya dapat langsung menerbitkan dan menggunakan
Instrumen PUAS dimaksud tanpa perlu mengajukan izin penerbitan Instrumen PUAS yang baru
sepanjang Instrumen PUAS yang diterbitkan tidak berbeda dengan Instrumen PUAS yang
dimaksud dalam Surat Edaran BI. (h) Bank Syariah, UUS atau Bank Konvensioanal dapat
membeli Instrumen PUAS yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS. (i) Bank Syariah atau
UUS yang menertibkan Instrumen PUAS harus memberikan informasi terkait dengan instrumen
PUAS dimaksud kepada Bank Syariah, UUS atau Bank Konvensional yang akan membeli
Instrumen PUAS tersebut. (j) Bank Syariah, UUS atau Bank Konvensioanal yang melakukan
transaksi PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada BI melalui sistem Laporan Harian bank
23
16

17. 6. Surat Berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.
Yang dimaksud Surat Berharga lain yang berkualitas tinggi dan
mudah dicairkan adalah surat berharga dalam mata uang rupiah
yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang mempunyai
peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat
yang diakui BI sebagaimana diatur dalam ketentuan BI mengenai
lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui BI, dan sewaktuwaktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang
tunai.24
Uum (LHBU) yang merupakan laporan yang disusun dan disampaikan oleh bank pelapor secra
harian kepada BI. Ibid., 227-229.
24
Ibid., 229.
17

18. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melakukan pembahasan tentang Pasar Uang Syariah di atas ,
maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Pasar Uang Syariah adalah mekanisme yang memungkinkan lembaga
keuangan
syariah
untuk
menggunakan
instrumen
pasar
dengan
mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah baik untuk mengatasi
persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas.
2. Perbedaan antara Pasar uang dan pasar modal diantaranya terletak pada
lima aspek, yaitu pada Instrumen yang diperjualbelikan, Pasar tempat
pelaksanaan transaksi, Struktur Organisasi, Tujuan Para Penjual (Penerbit
instrumen) dan Tujuan Para Pembeli (investor).
3. Di antara fungsi Pasar uang yaitu sebagai sarana pengendali moneter oleh
penguasa moneter dalam melaksanakan Operasi Pasar Terbuka (OPT);
dan Sebagai sumber informasi bagi para peserta pasar uang.
Para peserta pasar uang adalah lembaga keuangan, perusahaan besar,
lembaga pemerintah dan individu yang memerlukan dana jangka pendek.
Sedangkan tujuan bagi pihak yang membutuhkan yaitu memenuhi
kebutuhan jangka pendek, likuiditas, modal kerja, dan ketika terjadi kalah
kliring. Bagi pihak yang menanamkan dananya (investor) memiliki tujuan
18

19. yaitu untuk memperoleh penghasilan, membantu pihak yang benar-benar
mengalami kesulitan keuangan, dan spekulasi.
4. Kebijakan BI dalam rangka pengembangan Pasar Uang Syariah yaitu
dengan melakukan Operasi Moneter Syari’ah (OMS) dalam rangka
pengendalian moneter melalui kegiatan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan
penyediaan standing facilities berdasarkan prinsip syariah.
5. Diantara jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan dalam pasar
uang dengan sistem syariah di Indonesia yaitu Sertifikat Bank Indonesia
Syariah (SBIS), Repurchase Agrement (Repo) SBIS, Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN), Repurchase Agrement (Repo) SBSN, Instrumen
Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), dan Surat Berharga lain yang
berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.
B. Saran
Pengetahuan tentang Pasar Uang dengan prinsip Syariah sangat
dibutuhkan oleh para akademisi syariah, oleh karena itu kajian tentang hal
tersebut perlu ditindaklanjuti. Dan penulis sadar betul bahwa apa yang
ada dalam makalah ini jauh dari sempurna, maka kritik dan saran selalu
kami harapkan dari para pembaca. Terima kasih.
19

20. DAFTAR PUSTAKA
Nawawi, Ismail. Ekonomi Moneter Perspektif Islam: Kompilasi Tematik Teori
dan Pengantar Praktik Dalam Bisnis. Surabaya: VIVPRESS, 2011.
Soemitro, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Cet. II. Jakarta:
Kencana, 2010.
Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema
Insani, 2001.
Ahmad, Hasan. Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan
Islami, Terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2005.
Fatwa DSN-MUI NO: 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syari’ah.
20