Dokumen tersebut merupakan Peraturan Perusahaan PT. Mipacko Farrela yang mengatur tentang hubungan kerja, hak dan kewajiban karyawan serta perusahaan. Dokumen tersebut membahas tentang masa percobaan, jam kerja, upah, tunjangan, cuti, keselamatan kerja, dan pemutusan hubungan kerja.

1. PERATURAN PERUSAHAAN
PT. MIPACKO FARRELA
1
DAFTAR ISI
Pasal 1 Hubungan kerja dan masa percobaan ………………………………………………....... 2
Pasal 2 Hari kerja dan waktu kerja ………………………………………………………………………. 3
Pasal 3 Kerja Lembur ………………………………………………………………………………………….. 3
Pasal 4 Pengupahan ……………………………………………………………………………………………. 4
Pasal 5 Tunjangan Hari Raya ……………………………………………………………………………….. 5
Pasal 6 Perawatan pengobatan …………………………………………………………………………… 5
Pasal 7 Upah selama sakit …………………………………………………………………………………… 6
Pasal 8 BPJS ………………………………………………………………………………………………………… 6
Pasal 9 Tunjangan kematian ……………………………………………………………………………….. 7
Pasal 10 Istirahat mingguan dan hari libur ………………………………………………………….. 7
Pasal 11 Istirahat tahunan ………………………………………………………………………………….. 7
Pasal 12 Cuti melahirkan/ keguguran/ haid ………………………………………………………… 8
Pasal 13 Ijin meningggalkan pekerjaan ……………………………………………………………….. 9
Pasal 14 Tunjangan untuk keluarga yang ditahan ……………………………………………….. 9
Pasal 15 Keselamatan dan perlengkapan kerja ……………………………………………………. 10
Pasal 16 Tata tertib perusahaan dan kewajiban karyawan …………………………………. 11
Pasal 17 Pelanggaran tata tertib yang dapat mengakibatkan PHK ……………………… 11
Pasal 18 Pemberian surat peringatan …………………………………………………………………. 13
Pasal 19 Mangkir ………………………………………………………………………………………………… 14
Pasal 20 Skorsing ………………………………………………………………………………………………… 14
Pasal 21 Pemutusan hubungan kerja ………………………………………………………………….. 15
Pasal 22 Pemutusan kerja karena pindah lokasi …………………………………………………. 17
Pasal 23 Uang pisah ……………………………………………………………………………………………. 18
Pasal 24 Penyelesaian keluh kesah karyawan …………………………………………………….. 18
Pasal 25 Penutup ……………………………………………………………………………………………..... 19

2. PERATURAN PERUSAHAAN
PT. MIPACKO FARRELA
2
PERATURAN PERUSAHAAN
Menimbang bahwa untuk menghindari terjadinya kesimpang-siuran dalam menetapkan
Peraturan Perusahaan di tempat kerja, maka perlu ditetapkan Peraturan Perusahaan
TUJUAN
Peraturan Perusahaan PT. Mipacko Farrela yang beralamat di Jln. Terusan Panyileukan No 8
Blok Samian Kelurahan Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan Bandung 40614 sebagai acuan
dasar bagi Perusahaan maupun Karyawan yang berisikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban
masing-masing pihak dengan tujuan memelihara hubungan kerja dinamis dan harmonis antara
perusahaan dan karyawan dalam usaha bersama meningkatkan kesejahteraan dan karyawan
dan kelangsungan perusahaan.
Pasal 1
HUBUNGAN KERJA DAN MASA PERCOBAAN
1. Penerimaan karyawan baru di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan
untuk diterima menjadi Karyawan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh
perusahaan.
2. Calon karyawan dinyatakan lolos dalam ujian/ test yang diselenggarakan oleh perusahaan.
3. Calon karyawan yang dinyatakan diterima dengan masa percobaan paling lama 3 (tiga)
bulan.
4. Selama dalam masa percobaan masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja
sewaktu-waktu tanpa syarat / tanpa uang pesangon.
5. Seorang karyawan yang telah menyelesaikan masa percobaan, proses seleksi dan penilaian
dan dinyatakan diterima maka akan dilanjutkan dengan penentuan pekerjaan sesuai
dengan kebutuhan perusahaan.

3. PERATURAN PERUSAHAAN
PT. MIPACKO FARRELA
3
Pasal 2
HARI KERJA DAN WAKTU KERJA
1. Dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berlaku hari kerja adalah 6
(enam) hari dalam seminggu.
2. Jam kerja di perusahaan adalah 7 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu,
sedangkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari tersebut maka dianggap sebagai kerja
lembur yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan atas persetujuan karyawan.
3. Waktu kerja diperusahaan diatur sebagai berikut :
a. Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 ~ 17.00 WIB
ISTIRAHAT : Jam 12.00 ~ 13.00 WIB
b. Hari Jum’at : Jam 08.00 ~ 17.00 WIB
ISTIRAHAT : Jam 11.30 ~ 13.00 WIB
c. Hari Sabtu : Jam 08.00 ~ 14.00 WIB
ISTIRAHAT : Jam 12.00 ~ 13.00 WIB
Pasal 3
KERJA LEMBUR
1. Akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan atas persetujuan karyawan.
2. Perhitungan upah lembur dihitung sesuai dengan KEPMENAKER No.102 Tahun 2004
sebagai berikut:
3. a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja:
a.1. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali
upah sejam;
a.2. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2(dua) kali upah
sejam.
b. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi
untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu maka:

4. PERATURAN PERUSAHAAN
PT. MIPACKO FARRELA
4
b.1. Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah
sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan
kesepuluh dibayar 4 (empat) kali upah sejam.
b.2. Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah lembur 5
(lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam keenam 3(tiga) kali upah sejam
dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah sejam.
c. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi
untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka
perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah
sejam, jam kesembilan dibayar 3(tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4
(empat) kali upah sejam.
Pasal 4
PENGUPAHAN
1. Sistem pengupahan diatur menurut harian, borongan dan bulanan dalam susunan yang
telah diatur dalam perusahaan.
2. Penetapan upah pada dasarnya ditetapkan berdasarkan jabatan, keahlian, kecakapan,
prestasi kerja, kondite, dan lain sebagainya dari karyawan yang bersangkutan.
3. Pajak atas upah adalah menjadi tanggungan pekerja.
4. Peninjauan upah perorangan tidak dilaksanakan secara otomatis, tetapi berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan atas prestasi, kondite kerja masing-masing karyawan
memperhatikan tingkat inflasi dan juga kemampuan perusahaan.
5. Pembayaran upah minimum/ terendah tidak kurang dari ketentuan upah minimum yang
telah ditetapkan Pemerintah.
6. Pelaksanaan pembayaran upah untuk pekerja dilakukan pada tanggal awal bulan
berikutnya.

5. PERATURAN PERUSAHAAN
PT. MIPACKO FARRELA
5
7. Bagi karyawan yang upahnya telah memenuhi/ melampaui ketentuan upah minimum,
peninjauan dan penyesuaian upah sesuai dengan ayat 4 (empat) diatas akan diberikan
bersama dengan upah reguler.
Pasal 5
TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN
Perusahaan memberikan Tunjangan hari Raya Keagamaan bagi karyawan sesuai Permenaker
No.6 Tahun 2016 sebagai berikut:
1. Berdasarkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan adalah sebagai berikut :
a. Karyawan yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan terus menerus atau
lebih diberikan 1 (satu) bulan upah.
b. Karyawan yang mempunyai masa kerja lebih 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi
kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan secara proporsional sesuai dengan masa
kerja, dengan perhitungan sebagai berikut :
Masa Kerja/ 12 x 1 bulan Upah
c. Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari raya Keagamaan dilaksanakan secara
keseluruhan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
d. Yang dimaksud Upah Tetap sebulan adalah Upah pokok ditambah Tunjangan Tetap.
2. Karyawan yang telah menerima Tunjangan hari Raya lebih dari ketentuan tersebut diatas
akan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.
Pasal 6
PERAWATAN PENGOBATAN
1. Perusahaan akan menyediakan ruang P3K dan petugas medis di dalam perusahaan
mengikuti dan disesuaikan dengan jumlah pekerja (minimal 100 pekerja atau lebih dengan
potensi bahaya ringan sedang atau kurang dari 100 pekerja dengan potensi bahaya tinggi
sesuai dengan Permenaker Nomor 15/MEN/VIII/2008 pasal 9).

6. PERATURAN PERUSAHAAN
PT. MIPACKO FARRELA
6
2. Fasilitas P3K akan di berikan jika jumlah karyawan telah mencapai jumlah minimal.
3. Pengganti sementara ruang P3K belum terealisasi maka karyawan akan diberikan bantuan
biaya dari perusahaan yang disesuaikan berdasarkan kebijakan dan kemampuan
perusahaan.
Pasal 7
UPAH SELAMA SAKIT
1. Apabila karyawan sakit dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan Dokter, maka upah
kerja harian tetap di bayar dan akan di berikan dana konpensasi pengobatan dengan nilai
sesuai kebijaksanaan perusahaan minimal sebasar Rp. 50.000 ( Lima Puluh Ribu Rupiah ).
2. Apabila karyawan sakit dalam jangka waktu lama yang akan dibuktikan oleh surat
Keterangan Dokter yang ditentukan oleh perusahaan, maka upah dibayar sesuai dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Empat bulan pertama dibayarkan sebesar 100%
b. Empat bulan kedua dibayarkan sebesar 75%
c. Empat bulan ketiga dibayarkan sebesar 50%
d. Untuk bulan selanjutnya dibayar sebesar 25% dari upah sebelum PHK dilakukan oleh
perusahaan.
Pasal 8
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
1. Perusahaan mengikutsertakan seluruh karyawan kedalam Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja BPJS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
2. Ruang lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi :
a. Jaminan Kecelakaan
b. Jaminan Hari Tua
c. Jaminan Kematian
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja
e. Jaminan pensiun

7. PERATURAN PERUSAHAAN
PT. MIPACKO FARRELA
7
Pasal 9
TUNJANGAN KEMATIAN BUKAN KARENA KECELAKAAN KERJA
1. Apabila karyawan meninggal dunia bukan oleh/ karena kecelakaan kerja maka perusahaan
akan memberikan santunan kepada ahli warisnya dengan ketentuan sebagai berikut :
- Upah dalam bulan yang sedang berjalan
- Sumbangan ongkos penguburan dari BPJS perusahaan
- Uang Duka atau uang pengabdian karyawan yang besarnya serendah-rendahnya sesuai
pasal 166 Undang-Undang No.13 tahun 2003.
2. Apabila keluarga karyawan yang meninggal dunia, maka perusahaan akan memberikan
sumbangan sesuai dengan kebijakan dan kemampuan perusahaan.
Pasal 10
ISTIRAHAT MINGGUAN DAN HARI LIBUR
1. Setelah bekerja 6 (enam) hari berturut-turut, maka kepada karyawan mendapatkan libur
selama 1 (satu) hari.
2. Pada hari-hari Libur resmi/ hari raya yang ditetapkan oleh Pemerintah, karyawan tidak
diwajibkan untuk bekerja.
Pasal 11
ISTIRAHAT TAHUNAN
1. Setiap karyawan yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut berhak
atas istirahat tahunan 12 (dua belas) hari kerja dengan mendapatkan upah penuh
berlaku untuk karyawan tetap saja.
2. Perusahaan dapat menunda permohonan istirahat tahunan paling lambat 6 (enam)
bulan terhitung sejak munculnya hak istirahat tahunan.

8. PERATURAN PERUSAHAAN
PT. MIPACKO FARRELA
8
3. Bagi karyawan yang akan menggunakan istirahat tahunnya karyawan tersebut harus
1(satu) minggu sebelumnya telah mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada
Pimpinan Perusahaan. Perusahaan akan memberitahukan kepada karyawan tersebut
apabila hak atas istirahat tahunan timbul kemudian.
4. Hak istirahat tahunan gugur apabila selama 6(enam) bulan sejak lahirnya hak tersebut
Karyawan ternyata tidak menggunakan haknya bukan karena alasan-alasan yang
diberikan oleh perusahaan.
5. Bentuk dan formulir permohonan istirahat tahunan akan disediakan oleh Perusahaan.
Pasal 12
CUTI HAMIL / KEGUGURAN / HAID
1. Bagi karyawan wanita dengan minimal lama kerja 12 (dua belas ) bulan atau 1 (satu)
tahun, yang melahirkan berhak atas cuti melahirkan 1,5 (satu setengah) bulan sebelum
dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan.
2. Pekerja/ buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh
istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter
kandungan atau bidan. atau keguguran kandungan, dengan tetap mendapatkan upah.
3. Bagi karyawan yang akan menggunakan cuti hamil harus mengajukan permohonan
terlebih dahulu Pimpinan Perusahaan dengan disertai surat keterangan dokter yang
valid.
4. Bagi karyawan wanita yang sakit pada hari pertama dan kedua waktu haid tidak
diwajibkan untuk bekerja dengan tetap mendapatkan upah. Dengan memberitahukan
kepada masing-masing atasannya, apabila terjadi keragu-raguan terhadap kebenaran
penggunaan hak tersebut maka akan dilakukan verifikasi atas keabsahan surat ijin oleh
bagian HRD.

9. PERATURAN PERUSAHAAN
PT. MIPACKO FARRELA
9
Pasal 13
IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN MENDAPATKAN UPAH / TANPA UPAH
1. Perusahaan dapat memberikan ijin kepada karyawan yang meninggalkan pekerjaan
dengan mendapatkan pekerjaan dengan mendapatkan upah apabila:
a. Pernikahan Karyawan sendiri 3 hari kerja
b. Pernikahan anak karyawan 2 hari kerja
c. Khitanan/Pembaptisan anak karyawan 2 hari kerja
d. Suami/Istri/Anak/Orang Tua/mertua/Menantu Karyawan yang
Meninggal dunia 2 hari kerja
e. Istri karyawan melahirkan/keguguran 2 hari kerja
f. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia 2 hari kerja
2. Ijin meninggalkan pekerjaan tersebut harus diajukan dan disetujui oleh perusahaan kecuali
dalam keadaan mendesak/ mendadak maka dapat diajukan kemudian.
3. Atas pertimbangan-pertimbangan dari perusahaan, ijin meninggalkan pekerjaan diluar
ketentuan tersebut diatas dapat diberikan tanpa upah.
4. Setiap karyawan yang meninggalkan pekerjaan tanpa ijin dari perusahaan atau surat
keterangan disertai dengan alasan yang dapat diterima oleh perusahaan akan dianggap
mangkir/ Alpha dan upah tidak dibayar.
Pasal 14
TUNJANGAN UNTUK KELUARGA KARYAWAN YANG DITAHAN
1. Pengusaha dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja
ditahan oleh pihak yang berwajib karena pengaduan pengusaha maupun bukan.
2. Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib bukan/atas pengaduan pengusaha sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) P.H.K dapat diajukan selama 6 (enam) bulan pekerja tidak dapat
melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya.
3. Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib sebagaimana dimaksud ayat (2) pengusaha tidak
wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga yang menjadi
tanggungan dengan ketentuan sebagai berikut :

10. PERATURAN PERUSAHAAN
PT. MIPACKO FARRELA
10
- Untuk 1 orang tanggungan 25% dari upah
- Untuk 2 orang tanggungan 35% dari upah
- Untuk 3 orang tanggungan 45% dari upah
- Untuk 4 orang tanggungan 50% dari upah
4. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan
takwin terhitung sejak hari pertama ditahan oleh pihak yang berwajib.
5. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum 6 (enam) bulan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib
mempekerjakan kembali.
6. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana selama 6 (enam) bulan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat
melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja tanpa dapat pesangon.
Pasal 15
KESELAMATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA
1. Untuk menunjang produktivitas kerja dan kesejahteraan kerja dari karyawan, pihak perusahaan
wajib menyediakan alat-alat keselamatan kerja.
2. Setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya sendiri dan karyawan lainnya.
3. Setiap Karyawan wajib memakai alat keselamatan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan
serta mengikuti/ mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai program K3 yang berlaku
diperusahaan.
4. Apabila karyawan menemui hal-hal yang dapat membahayakan terhadap keselamatan
karyawan dari perusahaan, maka harus segera melaporkan kepada atasan atau pimpinan
perusahaan.
5. Diluar waktu kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan, setiap Karyawan tidak
diperbolehkan memakai/ menggunakan alat-alat perlengkapan kerja milik perusahaan untuk
keperluan pribadi.
6. Setiap Karyawan Wajib memelihara alat-alat/ kelengkapan kerja dengan baik dan teliti.

11. PERATURAN PERUSAHAAN
PT. MIPACKO FARRELA
11
Pasal 16
TATA TERTIB PERUSAHAAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN KARYAWAN
1. Setiap karyawan wajib hadir tepat pada waktu yang telah ditetapkan, demikian pula pada
waktu pulang meninggalkan pekerjaan.
2. Setiap karyawan wajib mengisi daftar absensi dan mengembalikannya pada tempat yang telah
disediakan baik pada waktu masuk maupun pulang kerja dan wajib diisi oleh karyawan sendiri/
tidak boleh diwakilkan. Apabila mesin absensi mati, absensi hadir atau pulang diisi manual dan
ditanda tangani oleh personalia.
3. Setiap karyawan wajib dan mematuhi petunjuk kerja/ tugas yang diberikan oleh atasannya atau
pimpinan perusahaan.
4. Setiap karyawan wajib menjaga serta memelihara dengan baik semua milik perusahaan, dan
segera melaporkan kepada atasan/ pimpinan perusahaan apabila mengetahui hal-hal yang
dapat menimbulkan bahaya atau kerugian perusahaan.
5. Setiap karyawan wajib memelihara dan memegang teguh rahasia perusahaan terhadap
siapapun mengenai segala hal yang diketahuinya mengenai perusahaan.
6. Setiap karyawan wajib melaporkan kepada atasan/ pimpinan perusahaan apabila ada
perubahan-perubahan atas status dirinya, susunan keluarganya, perubahan alamat dan
sebagainya.
7. Setiap karyawan wajib memeriksa alat kesiapan kerja masing-masing sebelum memulai/
berakhirnya pekerjaan guna mengantisipasi/ menghindari terganggunya pekerjaan.
Pasal 17
PELANGGARAN TATA TERTIB YANG MENGAKIBATKAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (P.H.K)
1. Setiap karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan secara berulang
dan telah melalui proses surat peringatan, pelanggaran hukum dan merugikan perusahaan
maka dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (P.H.K).
2. Pemutusan Hubungan Kerja dapat langsung diajukan tanpa melalui surat-surat peringatan
terhadap:
a. Pekerja yang melakukan pencurian atau pelanggaran atau penipuan atau tindakan-tindakan
kejahatan lainnya yang menghilangkan kepercayaan pengusaha terhadapnya.

12. PERATURAN PERUSAHAAN
PT. MIPACKO FARRELA
12
b. Pekerja melakukan pemukulan/ penganiayaan terhadap atasan dan atau teman sekerja di
dalam maupun di luar lingkungan perusahaan oleh perselisihan paham yang timbul di
dalam perusahaan.
c. Pekerja yang memancing timbulnya perkelahian terhadap atasan/ pengusaha baik di luar
maupun di dalam lingkungan perusahaan.
d. Pekerja mengancam secara fisik terhadap atasan dan atau teman sekerja di lingkungan
perusahaan.
e. Pekerja yang menyebar fitnah dan atau membuat tulisan/ surat kaleng yang menghina
atasan dan atau teman sekerja di dalam perusahaan.
f. Pekerja yang ternyata menggunakan surat-surat keterangan palsu atau yang dipalsukan dan
atau memberikan kesaksian dan keterangan palsu kepada perusahaan.
g. Pekerja yang masuk kedalam perusahaan dalam keadaan dipengaruhi minuman keras atau
mabuk atau pekerja melakukan permainan judi di dalam lingkungan perusahaan.
h. Pekerja yang melakukan perbuatan asusila seperti pemerkosaan, baik terhadap sesame
pekerja maupun dengan orang luar yang dilakukan di dalam lingkungan perusahaan
maupun di luar lingkungan perusahaan.
i. Pekerja yang dengan ceroboh atau sengaja merusak barang-barang, bahan-bahan dan alat-
alat milik pengusaha atau milik pihak lain yang dipertanggungkan kepada pengusaha.
j. Pekerja yang dihukum oleh berwajib karena suatu tindakan criminal.
k. Pekerja yang membocorkan rahasia perusahaan ataupun rahasia keluarga pengusaha
secara ekonomis menimbulkan kerugian bagi pengusaha.
l. Pekerja yang melibatkan diri atau terlibat dalam penyebaran “Selebaran Gelap” yang
mendesktritkan Pemerintah dan atau Aparat Pemerintah.
m. Pekerja yang mengadakan rapat gelap, propaganda gelap, menyebarkan fitnah dan atau
pekerja yang menghasut pekerja lainnya yang bisa menimbulkan kekacauan di lingkungan
kerja atau pekerja yang membuat pertentangan suku, golongan dan agama di dalam
perusahaan (SARA).
n. Pekerja yang menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukan yang diberikan kepadanya
anatara lain menerima suap baik dalam bentuk uang maupun bentuk barang, ataupun jasa-
jasa untuk kepentingan/ menguntungkan atau memperkaya sendiri.
o. Pekerja yang mendemonstrasikan keberanian dengan tujuan untuk mengintimidasi atau
menakuti pekerja yang lain, maupun atasan dan atau pekerja yang sengaja membawa
senjata api atau senjata tajam di dalam lingkungan perusahaan yang tidak ada hubungan
dengan tugas pekerjaannya.

13. PERATURAN PERUSAHAAN
PT. MIPACKO FARRELA
13
p. Pekerja yang mengikat pengusaha, keluarga pengusaha, atasan atau teman sekerja untuk
melakukan tindakan yang melanggar hukum tata kesopanan dan tata susila.
q. Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja diatas akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku
(UU No.13 Tahun 2003 Jo UU No.2 Tahun 2004).
Pasal 18
PEMBERIAN SURAT PERINGATAN
1. Pengusaha dapat memberikan peringatan tertulis kepada setiap karyawan yang melakukan
pelanggaran tata tertib kerja perusahaan sebagai berikut :
a. Sering datang terlambat atau pulang mendahului waktu yang telah ditentukan.
b. Meninggalkan pekerjaan tanpa ijin atasan serta tanpa alasan yang sah pada waktu jam
kerja.
c. Tidak mematuhi ketentuan-ketentuan keselamatan kerja.
d. Tidak mematuhi/ melaksanakan pekerjaan diperintahkan oleh atasan atau pimpinan
perusahaan atau sebagainya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.
e. Lalai, ceroboh, yang dapat menimbulkan terganggunya kegiatan operasional perusahaan
dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
f. Melanggar Standar Kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan.
g. Bercanda, tidur, kerja bermalas-malasan pada waktu jam kerja walaupun telah
diperingatkan.
h. Sering mangkir/ absen tanpa keterangan yang jelas.
i. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan, baik secara material maupun
in-material.
j. Pekerja yang menolak sanksi yang dijatuhkan atas kesalahannya tanpa dan alasan yang
logis.
k. Pekerja yang menolak/ membantah tugas-tugas maupun perintah yang layak, walaupun
sudah diperingatkan oleh atasannya atau wakil pengusaha sesuai dengan jabatannya.
Kepada Pekerja yang membuat dan atau menyebarkan surat, dengan maksud untuk
mempengaruhi atau memperoleh dukungan pekerja untuk maksud-maksud tertentu, tanpa
sepengetahuan atau seijin pengusaha.
2. Pekerja yang melakukan pelanggaran tata tertib akan diberikan Surat Peringatan secara tertulis,
yaitu :

14. PERATURAN PERUSAHAAN
PT. MIPACKO FARRELA
14
a. Surat Peringatan I
b. Surat Peringatan II
c. Surat Peringatan III
Surat Peringatan tidak selalu diberikan secara bertahap dengan melihat dari bobot kesalahan.
3. Masing-masing Surat Peringatan mempunyai masa berlaku 6 (enam) bulan dan apabila ternyata
yang bersangkutan melakukan pelanggaran lagi dalam masa menjalani Surat Peringatan III,
maka perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dengan perkara da dilaksanakan sesuai
dengan prosedur UU No.13 Tahun 2003 Jo. UU No.2 Tahun 2004.
Pasal 19
MANGKIR
1. Apabila karyawan tidak masuk kerja tanpa keterangan secara tertulis dengan bukti yang valid
dan sah maka karyawan tersebut dinyatakan mangkir.
2. Apabila karyawan mangkir selama 5 (lima) hari secara berturut-turut tanpa keterangan yang
dapat diterima oleh perusahaan dan sudah dipanggil 2 (dua) kali, maka karyawan tersebut
dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan sebagai pengundurkan diri, dan akan
diproses sesuai prosedur Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004.
Pasal 20
SKORSING
1. Pengertian skorsing
Skorsing adalah sanksi hukuman yang diberikan kepada pekerja/ karyawan yang melanggar isi
kesepakatan atau peraturan perusahaan yang telah ditetapkan aturan hukumnya.
2. Jenis skorsing
Jenis skorsing terbagi 2 (dua) bagian masing-masing :
a. Apabila dipandang perlu perusahaan dapat mengenakan skorsing bagi pekerja/ karyawan
yang telah mendapatkan peringatan tertulis III (tiga).

15. PERATURAN PERUSAHAAN
PT. MIPACKO FARRELA
15
b. Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/ karyawan yang sedang
proses kerja PHK dengan tetap wajib membayar upah sebesar hak-hak yang lain sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003.
Pasal 21
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
1. Adapun bentuk-bentuk PHK di Perusahaan
a. Pemutusan Hubungan Kerja dalam masa percobaan:
- Pemutusan Hubungan Kerja dalam masa dapat dilakukan setiap saat atas permintaan
pekerja/ karyawan dan perusahaan.
- Pekerja tidak akan diberikan uang pesangon atau upah jasa maupun penggantian
lainnya.
b. Pemutusan Hubungan Kerja atas kehendak pekerja
Jika pekerja/ karyawan ingin berhenti di perusahaan maka diharuskan mengajukan
permohonan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya kepada bagian personalia dengan
melalui atasannya. Dalam hal ini pekerja dapat diberikan uang pisah sesuai dengan
peraturan perusahaan pasal 23.
c. Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Persetujuan
Dalam hal ini antara perusahaan dengan pekerja/ karyawan telah menyetujui Pemutusan
Hubungan Kerja, maka tanpa mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU No. 2
tahun 2004, Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan atas permohonan secara tertulis
dari karyawan. Untuk ini pekerja/ karyawan yang diberikan uang pesangon, uang jasa, uang
pengganti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Pemutusan Hubungan Kerja karena Rasionalisasi
Dalam hal terpaksa perlu dilakukan Rasionalisasi di perusahaan sehingga harus dilakukan
Pemutusan Hubungan Kerja, maka pelaksanaannya sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 Jo.
UU No.2 Tahun 2004.
e. Pemutusan Hubungan Kerja Karena Cacat Medis dan Atau Sakit yang Berkepanjangan
Dalam hal seorang Pekerja/karyawan tidak mampu bekerja karena sakit yang
berkepanjangan atau cacat jasmani/rohani melebihi 12 (dua belas) bulan berturut-turut
maka dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan mengindahkan Undang-Undang
No.13 Tahun 2003 Jo. UU No.2 Tahun 2004.

16. PERATURAN PERUSAHAAN
PT. MIPACKO FARRELA
16
f. Berakhirnya Hubungan Kerja karena Pekerja Meninggal Dunia
- Dalam hal pekerja/karyawan meninggal dunia maka hubungan kerjanya dengan
perusahaan putus dengan sendirinya.
- Kepada ahli waris pekerja/karyawan yang bersangkutan perusahaan memberikan
haknya sesuai ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003.
- Pemutusan Hubungan Kerja karena telah melakukan pelanggaran berat atau telah
diberikan Surat Peringatan ke III (tiga) terakhir, masih melakukan pelanggaran lagi.
2. Ketentuan pemberian uang pesangon dan penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak
yang seharusnya diterima sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pasal 156.
a. Besarnya uang pesangon ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
- Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan upah 1 (satu) bulan upah.
- Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun
diberikan upah 2 (dua) bulan upah.
- Masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun
diberikan upah 3 (tiga) bulan upah.
- Masa kerja kurang dari 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun
diberikan upah 4 (empat) bulan upah.
- Masa kerja kurang dari 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun
diberikan upah 5 (lima) bulan upah.
- Masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun
diberikan upah 6 (enam) bulan upah.
- Masa kerja kurang dari 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun
diberikan upah 7 (tujuh) bulan upah.
- Masa kerja kurang dari 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun
diberikan upah 8 (delapan) bulan upah.
- Masa kerja kurang dari 8 (delapan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan)
tahun diberikan upah 9 (sembilan) bulan upah.
b. Besarnya uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut :
- Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun diberikan 2 (dua)
bulan upah.
- Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun diberikan 3
(tiga) bulan upah.
- Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun
diberikan 4 (empat) bulan upah.

17. PERATURAN PERUSAHAAN
PT. MIPACKO FARRELA
17
- Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun
diberikan 5 (lima) bulan upah.
- Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun
diberikan 6 (enam) bulan upah.
- Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu)
tahun diberikan 7 (tujuh) bulan upah.
- Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh
empat) tahun diberikan 8 (delapan) bulan upah.
- Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih diberikan 10 (sepuluh) bulan upah
c. Besarnya uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana ditetapkan ayat (2)
meliputi :
- Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur
- Biaya atau ongkos pulang pekerja/ karyawan dan keluarganya ketempat dimana
pekerja/ karyawan diterima
- Penggantian perumahan serta pengobatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari
uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
d. Bagi karyawan yang mempunyai masa kerja minimal 5 (lima) tahun akan diberikan
kompensasi pesangon cadangan sebesar 3% setiap kelipatan 5 (lima) tahunnya dari gaji
pokok. Kompensasi pesangon cadangan ini secara otomatis akan dihibahkan melalui proses
koperasi internal perusahaan.
Pasal 22
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PERUSAHAAN
PERUBAHAN STATUS KEPEMILIKAN DAN PINDAH LOKASI
1. Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja karena perubahan status atau seluruhnya atau
perusahaan pemilik perusahaan, sebagian atau seluruhnya atau perusahaan pindah lokasi dan
pekerja tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja, maka kepada pekerja akan
dibayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan pengganti hak sesuai ketentuan
UU No.13 Tahun 2003 pasal 163 ayat 1.

18. PERATURAN PERUSAHAAN
PT. MIPACKO FARRELA
18
2. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja karena perubahan status atau perubahan pemilik
perusahaan, sebagian atau seluruhnya atau perusahaan pindah lokasi dan pekerja tidak
bersedia menerima pekerja diperusahaannya dengan alasan apapun, maka pekerja berhak atas
uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja serta uang pengganti hak sesuai
ketentuan UU No.13 Tahun 2003 pasal 163 ayat 2.
Pasal 23
UANG PISAH
1. Dalam hal pekerja mengundurkan diri secara baik-baik dan/atau sesuai dengan prosedur yang
ada maka perusahaan akan memberikan uang pisah kepada pekerja yang besarnya sebagai
berikut:
NO. MASA KERJA UANG PISAH KETERANGAN
1. 0 BLN - 1 THN 1 BLN GAJI
2. 1 THN - 3 THN 1,5 BLN GAJI
3. 3 THN - 5 THN 2 BLN GAJI
4. 5 THN - 7 THN 3 BLN GAJI
KETERANGAN : UANG PISAH ADALAH GAJI POKOK + TUNJANGAN TETAP

19. PERATURAN PERUSAHAAN
PT. MIPACKO FARRELA
19
Pasal 24
PENYELESAIAN KELUH KESAH KARYAWAN
1. Apabila terjadi keluh kesah/ ketidakpuasan karyawan atas hubungan kerja, syarat-syarat kerja
atau keadaan perburuhan akan diselesaikan, maka diteruskan kepada pimpinan tertinggi.
2. Apabila telah ada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh agar diselesaikan secara musyawarah
antara pimpinan Serikat Pekerja dengan pimpinan perusahaan dan apabila benar tidak bisa
diselesaikan secara intern di perusahaan baru kemudian dengan bantuan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Subang untuk dapat diselesaikan lebih lanjut.
Pasal 25
PENUTUP
1. Apabila ada hal-hal yang belum tercantum di dalam Peraturan Perusahaan ini, maka akan diatur
sesuai dengan memperlihatkan Ketentuan Perundang-undangan maupun peraturan lainnya
yang berlaku.
2. Peraturan Perusahaan ini mulai berlaku sejak disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Subang dengan masa berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak mulai
disahkan.
Bandung, 03 Januari 2016
Disahkan oleh Pimpinan Perusahaan
PT.MIPACKO FARRELA
YUDI SUDARMADI
Direktur

20. PERATURAN PERUSAHAAN
PT. MIPACKO FARRELA
20
Perwakilan karyawan menyatakan telah membaca, mengetahui, dan memahami isi peraturan
perusahaan PT. MIPACKO FARRELA
NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.