1. 1
ADVOKASI LARANGAN MENYELURUH
IKLAN, PROMOSI, DAN SPONSOR ROKOK:
Meneropong Strategi Industri Rokok Mempengaruhi Anak
Advokat Muhammad Joni

2. 2
(Laporan Peneliti Myron E. Johnson ke Wakil Presiden
Riset dan Pengembangan Phillip Morris)
“Remaja hari ini adalah calon
pelanggan tetap hari esok karena
mayoritas perokok memulai merokok
ketika remaja..”

3. 3
Kemasan Nikotin

4. 4
Iklan Promosi Menjual Nikotin:

5. 5
Agitasi Nikotin lewat Iklan

6. 6
Beginilah Citra yang Dijual Iklan Rokok
Enjoy Aja!
Nggak Ada Loe gak Rame!
Ekspresikan Aksimu!
My Life My Adventure!
Bukan Basi Basi!
Tanya Kenapa!
U Are U!
Pria Punya Selera!
Emang Bikin Bangga!

7. 7
Strategi Memangsa Remaja

8. 8
JumlahKegiatan
140
28
75
173
145
199
134
268
72
125
Olah Raga 870
Musik 378
Film 9
Seni dan Budaya 60
Keagamaan 24
Tobacco Industry Surveillance, January-October 2007
1350 kali kegiatan yang disponsori Industri
Rokok

9. 9
Point of Sale: Brand & Kemasan Nikotin

10. 10
Musik
Berderap Memangsa Kaum Muda, Mardhiyah Chamim,
2007
“Musik memiliki pesona universal
dan berpengaruh kuat untuk
membidik target pasar remaja”
(Dokumen Internal Perusahaan Rokok Kent
No. 5000010132)

11. 11
Musik

12. 12
International Artist
Music Concerts

13. 13

14. 14
Sponsor Musik
Menyentuh semua aliran musik:
 Gudang Garam  Rock
 X Mild  Rock
 Dji Sam Soe  Jazz
 Sejati  Dangdut
 Djarum Coklat  Dangdut, Pop
 A Mild  Pop, R&B, Hip Hop, Club Music,
Alternative
 LA Lights  Pop, R&B, Hip Hop, Alternative
 Star Mild  Reggae, Rock, Pop, R&B
 Marlboro  Club Music, Rock

15. 15
Dji Sam Soe Spekta Bola,
22 April 2007
A Mild IBL, 3 Maret 2007
Menjajakan nikotin

16. 16
Olah Raga
Berderap Memangsa Kaum Muda, Mardhiyah Chamim,
2007
“Olah raga adalah cara terbaik
menarik perhatian, memberi contoh
dan mempengaruhi target pasar kita”
(Dokumen Internal Phillip Morris)

17. 17
Olah Raga

18. 18
Seni dan Budaya – Tak luput dari
cengkeraman Industri Rokok

19. 19
Ekspansi perdagangan nikotin ke ranah
keagamaan

20. 20
Membangun aliansi melalui CSR
Target group:
- Masyarakat miskin
- Civitas akademika
- Media

21. 21
Membangun aliansi melalui CSR
- Strategi membangun imej
“good corporate citizen”
 Strategi “membungkam”
pemerintah dan menarik
simpati masyarakat

22. 22
2846 Tobacco sponsored TV Shows
Types of
TV
Sho
ws
2007
Jan Fe
b
Ma
r
Apr
i
l
Ma
y
Ju
n
e
Jul
y
Au
g
Se
p
t
Oct
Music 4 26 32 46 22 58 51 58 48 50
Sport 6 1 14 69 112 78 81 15
0
150 120
Movies - - - - - - - - - -
Art &
Cultur
e
- - - - 1 - - 1 - -
Religious - - - - - - - - 144 96
News 35 128 145 166 151 149 150 15
5
148 158
Others - - - - 5 - - - - -
Total/bul
an
47 155 191 281 331 285 282 36
4
490 424
2846

23. 23
Berbentuk :
 Konser
 Ajang Pencarian Bakat: A
Mild Live Wanted, Gudang
Garam Rock Competition
 Rekaman (CD, kaset)
 Promosi Album
Sponsor Musik

24. 24
Film Layar Lebar
Love is Cinta
3 Hari Untuk Selamanya
Bukan Bintang Biasa
Kamulah Satu-satunya
Merah Itu Cinta
Get Married
Butterfly

25. 25
Karakteristik Sponsor Rokok
 Segmentasi remaja dan anak muda
 Menyentuh seluruh lapisan sosial ekonomi masyarakat
 Berwujud 1001 ragam, tidak pernah kehabisan ide!
 Menjemput bola
 Terus menerus
 Masif
 Merangkul industri entertainment
 Memanfaatkan momentum
 Menciptakan ketergantungan

26. 26
Kemasan Bungkus Rokok
Modus Operandi:
• Mengeluarkan
Kemasan Edisi
Khusus/Edisi
Terbatas
• Melibatkan target
pasar untuk
berperan dalam
menentukan desain
kemasan

27. 27
CSR Industri Rokok
Sampoerna Foundation:
 Beasiswa SD, SMP, SMA, S1, S2, S3
(dalam dan luar negeri)
PT HM Sampoerna:
 Sampoerna Indonesia Best Student and
Lecturer
 Sampoerna Theater for Life
 Sampoerna Young Enterpreneur
Challenge
 Anugerah Adiwarta Sampoerna
 Dji Sam Soe Award
 Dji Sam Soe Sentra UKM

28. 28
I. MENGAPA MELINDUNGI ANAK?
 Anak bukan orang dewasa dalam ukuran mini. Mereka
membutuhkan topangan, sokongan, dan perlindungan
aktor “orang dewasa”: keluarga, masyarakat, Pemerintah
dan Negara.
 Karakteristik anak, yang sedang dalam proses evolving
capacity,

29. 29
Anak sebagai kelompok rentan
 Apalagi, anak yang berada dalam kualifikasi tertentu
rentan (vulnerable) dengan kekerasan, eksploitasi, dan
penerlantaran, sehingga membutuhkan perlindungan
khusus (children in need of special protection)

30. 30
Mengapa Anak Membutuhkan Perlindungan?
 Biaya recovery akibat dari kegagalan perlindungan anak sangat tinggi. Lebih
tinggi jika anak-anak memperoleh perlindungan.
 Anak-anak sangat berpengaruh – langsung dan berjangka panjang - atas
perbuatan (action) ataupun tidak adanya perbuatan (inaction) pemerintah
ataupun kelompok lainnya.
 Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pelayanan
publik.
 Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai loby
mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah.
 Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan
pentaatan hak-hak anak.
 Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.

31. 31
II. HAK-HAK ANAK
 Konvensi hak Anak (KHA) yang mengintegrasikan hak sipil dan
politik (political and civil rights), secara bersamaan dengan hak-
hak ekonomi, sosial dan budaya (economic, social and cultural
rights).
 Kemajuan ratifikasi KHA ini menggembirakan, karena jika
dibandingkan dengan instrumen HAM lainnya, KHA telah di
ratifikasi oleh paling banyak anggota PBB.

32. 32
Prinsip-prinsip Dasar KHA
 Prinsip-prinsip umum (general principles) KHA yang diserap
sebagai prinsip-prinsip dasar dalam UU No.23/2002
tersebut, yakni:
 Non diskriminasi;
 Kepentingan terbaik bagi anak;
 Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
 Penghargaan terhadap pendapat anak.

33. 33
Kepentingan Terbaik bagi Anak
 Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (the best interest of
the child) diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 KHA, dimana prinsip ini
diletakkan sebagai pertimbangan utama (a primary
consideration) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh
institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun
privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan
legislatif.

34. 34
Paramount consideration
 Pasal 2 Deklarasi Hak Anak itu, prinsip the best interest
of the child sebagai paramount consideration :
“The child shall enjoy special protection, and shall be
given opportunities and facilities, by law and by other
means, to enable him to develop physically in a healthy
and normal manner and in conditions of freedom and
dignity. In the enacment of laws for this purpose, the
best interests of the child shall be the paramount
considerations”

35. 35
Prinsip Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan
Perkembangan
 Hak hidup ini bukan saja dijamin dalam KHA, karena beberapa
instrumen/konvensi internasional juga sudah menjamin hak
hidup sebagai hak dasar seperti Universal Declaration of
Human Rights (pasal 2), International Covenant on Civil and
Political Rights – ICCPR (pasal 6). Bahkan, dalam General
Comment -nya pada tahun 1982, The Human Rights
Committee, menyebutkan hak hidup sebagai hak yang tidak
dapat diabaikan termasuk dalam waktu darurat (rights to life …
is the supreme right from which no derogation is permitted
even in time of emergency).

36. 36
Hak terhadap Kelangsungan Hidup (Survival Rights)
 hak Kelangsungan Hidup didalam KHA terdapat pada pasal 6 dan
pasal 24 KHA.
 pasal 6 KHA tercantum ketentuan yang mewajibkan kepada setiap
negara peserta untuk menjamin kelangsungan hak hidup (rights
to life), kelangsungan hidup dan perkembangan anak (the survival
and development of the child).

37. 37
III. Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak
 Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi
secara wajar (Pasal 4 UU Nomor 23/2002.
 Hak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 8 UU No.23/ 2002). Hak
terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak.
 Hak menenerima, mencari, dan memberikan informasi (Pasal 10 UU No.
23/2002).
 Hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus. UU Nomor 23/2002
diatur secara spesifik anak dalam situasi khusus, termasuk anak korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, dan psikotropika, dan zat adiktif lainnya
(Psl 67);

38. 38
Perlindungan Anak dalam UU Penyiaran
 Kua-normatif masalah iklan rokok sebagai isi siaran terkait
dengan pembatasan-pembatasan:
 Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2002
tentang Penyiaran yang mewajibkan isi siaran memberikan
perlindungan dan pemberdayaan kepada anak-anak dan
remaja;
 Pasal 36 ayat (5) UU Penyiaran yang melarang isi siaran yang
bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;

39. 39
IV. Perlindungan Anak dalam FCTC
 ”terdapat bukti penelitian yang jelas pengaruh asap rokok pada
bayi dalam kandungan dapat mempengarui kesehatan dan
pertumbuhannya”;
 ”..eskalasi merokok dan konsumsi tembakau oleh anak-anak dan
remaja di seluruh dunia, terutama merokok pada usia muda
cenderung meningkat”.

40. 40
Konsideran FCTC
”...meningkatnya angka merokok dan konsumsi tembakau
dalam bentuk lain oleh kaum perempuan dan remaja
putri ..”
”...berbagai bentuk iklan, promosi, sponsor yang ditujukan
untuk mendorong penggunaan produk tembakau”.

41. 41
 Iklan dan promosi tembakau:
Setiap bentuk komunikasi komersial, rekomendasi atau
tindakan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi
produk tembakau atau penggunaan tembakau baik langsung
maupun tidak langsung.

42. 42
Batasan
 Industri tembakau:
Perusahaan penghasil rokok, distributor besar dan pengimpor produk
tembakau.
 Sponsor tembakau:
Bentuk kontribusi terhadap suatu acara, kegiatan atau individual
dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau
penggunaan tembakau baik langsung maupun tidak langsung.

43. 43
Pedoman Prinsip (Pasal 4)
 Harus diinformasikan akibat kesehatan, sifat ketagihan dan ancaman kematian
akibat konsumsu tembakau dan pengaruh asap rokok.
 Menjaga semua orang dari pengaruh tembakau.
 Tindakan mencegah inisiasi, untuk mempromosikan dan mendukung enghentian
untuk menurunkan konsumsi tembakau.
 Partisipasi peroranan dan masyarakat lokal dalam pengendalian tembakau.
 Menyampaikan resiko khusus jender sebagai strategi pengendalian tembakau.

44. 44
Kewajiban Umum (Pasal 5)
 Memperbarui strategi, rencana dan program.
 Membuat mekanisme nasional pengendalian tembakau.
 Penerapan regulasi, penerapan, dan administrasi yang efektif dan
tindakan kerjasama.
 Menjaga kebijakan dari komersialisasi dan kepentingan industri
tembakau.
 Kerjasama dalam formulasi tindakan, prosedur, dan pedoman
untuk penerapan.
 Kerjasama dengan organisasi antar pemerintah di regional dan
internasional.
 Kerjasama memperoleh anggaran untuk penerapan FCTC.

45. 45
Proteksi pengaruh asap rokok (Pasal 8).
Para pihak mengakui bukti penelitian yang
menunjukkan pengaruh asap rokok dapat
mengakibatkan kematian, penyakit dan kecacatan.

46. 46
Iklan, Promosi, dan sponsor tembakau (Pasal 13)
Pelarangan iklan, tembakau dan sponsor akan
mengurangi konsumsi tembakau.
Melakukan pelarangan iklan, promosi dan sponsor
secara komprehensif.

47. 47
Kriteria promosi
 Kriteria minimal dalam pelarangan iklan, promosi dan sponsor
tembakau:
 melarang seluruh bentuk IPS dengan maksud yang berbeda,
menyesatkan atau kesan salah mengenai karakterstik, pengaruh pada
kesehatan, bahaya atau emisi.
 Menyaratkan adanya pesan kesehatan.
 Membatasi penggunaan insentif secara langsung maupun tiak langsung.
 Jika belum melaksanakan larangan IPS kmprehensif, dilakukan
pembatasan IPS di media radio, televisi, media cetak dan media lain
seperti internet dalam kurun 5 tahun.
 Membatasi sponsor tembakau pada acara internasional.

48. 48
Penjualan kepada anak dan oleh anak di bawah umur
(Pasal 16).
Tindakan legislatif, eksekutif dan administratif
atau tindakan yang yang melarang penjualan produk
tembakau pada anak dibawah 18 tahun, yangmencakup:
 Larangan penjualan tembakau pada anak-anak dengan menaruh indikator
yang jelas dan nampak bagi seluruh penjual produk tembakau;
 Larangaan penempatan produk tembakau yang bisa langsung dicapai (rak-
rak di toko).
 Melarang memproduksi dan menjual kembang gula, makanan kecil, mainan
dan objek lain dalam bentuk produk tembakau yang menarik anak dibawah
umur.
 Memastikan mesin-mesin penjual produk tembakau tidak bleh diakses anak-
anak dan tidak mempromosikan kepada anak dibawah umur.

49. 49
Larangan penjualan kepada anak dan oleh anak
di bawah umur
 Melarang distribusi produk tembakau gratis kepada masyarakat utamanya
anak-anak.
 Melarang penjualan secara individu atau paket kecil yang meningkatkan
daya beli anak-anak.
 Menerapkan sanksi kepada penjual dan distributor.
 Diintegrasikan penerapannya dengan/pada peraturan lainnya.
 Harmonisasi kedalam hukum domestik/lokal.

50. 50
V. Analisis Kritis PP No. 19/2003 tentang
Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.
 Konsideran PP NO 19/2003, hanya mengemukakan bahwa rokok adalah
zat adiktif yang mengakibat bahaya kesehatan individu dan
masyarakat. Tidak menyebutkan pengaruhnya pada kematian dan
kecacatan.
 Konsideran PP No 19/2003 untuk melaksanakan Pasal 44 UU
Kesehatan.
 PP No. 19/2003 tidak berdasar karena mengandung norma legalisasi
iklan rokok. Padahal rokok adalah zat adiktif yang merusak kesehatan;

51. 51
Analisa Kritis
 Pasal 44 UU Kesehatan mengatur ”Pengamanan Zat Adiktif”, bukan
”Pengamanan Rokok bagi Kesehatan” sebagaimana diatur dalam PP No
19/2003.
 Perintah membuat PP No 19/2003 tidak ditemukan mandatnya dalam
Pasal 44 UU Kesehatan;
 PP No. 19/2003 bertentangan dengan Pasal 44 UU Kesehatan, karena
melegalisasi iklan dan promosi rokok. Juga UU Perlindungan Anak.

52. 52
Legalisasi Iklan dan promosi rokok dengan
PP No 19/2003 melanggar hak-hak anak
 Pasal 59 UU No 23/2002 (kewajiban pemerintah
menyelenggarakan perlindungan khusus anak atas
pengunaan zat adiktif);
 Pasal 2 UU No 23/2002 (prinsip Hak Hidup, Kelangsungan
hidup dan Tumbuh Kembang; dan prinsip Kepentingan
Terbaik bagi Anak);

53. 53
PP No 19/2003 Vs Hak Anak
 Pasal 4 UU No 23/2002 (hak hidup, tumbuh dan berkembang dan
partisipasi).
 Pasal 10 UU No 23/2002 (hak atas informasi yang sehat bagi
anak).
 Pasal 44 ayat (2) dan (3) UU No 23/2002 (hak kesehatan yang
komprehensif, mencakup promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif).

54. 54
PP No 19/2003 Vs Hak Anak
 Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU No 23/2002 (pemerintah
melindungi anak dari bebas menerima informasi, akan
tetapi tidak menghambat dan menggangu perkembangan
anak).
 Iklan rokok justru informasi yang merusak kesehatan
anak, bahkan hak hidup dan tumbuh kembang anak.

55. 55
PP No 19/2003 Vs Hak Anak
 Pasal 67 ayat (1) UU No 23/2002 (perlindungan khusus
bagi anak korban zat adiktif lainnya, baik terlibat dalam
distribusi ataupun produksi).
 Pasal 67 ayat (2) UU No 23/2002 (larangan
menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh
melibatkan anak dalam produksi ataupun distribusi zat
adiktif).

56. 56
PP No 19/2003 Vs Hak Anak
 Pasal 89 ayat (2) UU No 23/2002 (sanksi pidana
menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh
melibatkan anak dalam produksi ataupun distribusi zat
adiktif, dipidana dengan pidana penjara maksimal 10
tahun dan minimal 2 tahun, dan sanks denda maksimal
Rp. 200 juta minimal Rp. 20 juta).
 Pasal 90 UU No 23/2002 (pidana bagi korporasi sebagai
pelaku).

57. 57
PP No 19/2003 Vs Hak Anak
 Pasal 2 PP No 19/2003 (melindungi penduduk usia
produktif dan remaja dari pengaruh iklan rokok, sebagai
tujuan penyelengaraan pengamanan rokok), adalah
pasal yang tidak konsisten dengan norma pasal 16 s/d
21 PP No 19/2003.

58. 58
PP No 19/2003 Vs Hak Anak
 Pasal 3 dan Pasal 16 PP No 19/2003 (persyaratan iklan dan
promosi rokok) bertentangan dengan Pasal 28 B ayat 2 UUD
1945, Pasal 59, 2, 4, 10, 44, dan 56 UU No 23/2002.
 Tidak ada justifikasi yuridis dan konstitusional dari iklan dan
promosi rokok, dengan persyaratan dan legalisasi iklan dan
promosi rokok sebagai zat adiktif, karena membahayakan hidup,
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

59. 59
PP No 19/2003 Vs Hak Anak
Pasal 17 huruf (b) PP No 19/2003 (dilarang menggambarkan
atau menyarankan merokok memberi manfaat bagi kesehatan),
adalah norma yang lemah dan tidak berguna, serta
mengaburkan kausalitas rokok dengan akibatnya yang merusak
kesehatan.
 Iklan rokok justru mengelabui atau menyesatkan informasi
dengan pelembutan istilah dan resiko rokok, seperti: ”low tar”,
”light”, “mild”, “ultra light”.
 iklan, promosi, dan sponsor rokok masuk ke dalam domein
pendidikan, kesehatan, olahraga, seni, anak-anak dan remaja.

60. 60
PP No 19/2003 Vs Hak Anak
Pasal 17 huruf (c) PP No 19/2003 (dilarang memperagakan
atau menggambarkan dalam bentuk gambar, tulisan atau gabungan
keduanya, bungkus rokok, rokok atau orang sedang merokok atau
mengarah pada orang yang sedang merokok).
 mudah disiasati untuk tidak dilanggar, dengan berbagai cara dan keahlian,
telah terjadi transformasi dan celah kreatif pembuatan iklan, sehingga
muncul dalam berbagai brand image, collour image, dan life style image.
 yang dilarang adalah hanya iklan rokok yang “memperagakan”, dan
“menggambarkan”.
 iklan tidak hanya dengan “menggambarkan” dan “memperagakan” saja.

61. 61
PP No 19/2003 Vs Hak Anak
Pasal 18 PP No. 19/2003 (iklan rokok hasrus
mencantumkan peringatan bahaya merokok bagi
kesehatan).
 Ketentuan ini tidak lebih maju dengan regulasi di negara-negara
Asia Tenggara, misalnya Thailand yang mengambarkan
kerusakan organ tubuh akibat merokok.

62. 62
Iklan Rokok di televisi:
Analisa Psl 46 ayat 3 huruf c UU 32/2002
“Siaran iklan niaga dilarang melakukan :
a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama,
ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung
perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain,
ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat
adiktif;
c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
d. hal hal yang bertentangan dengan kesusilaan‑
masyarakat dan nilai nilai agama; dan/atau‑
e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.”

63. 63
Akibat Iklan Rokok di TV:
Seberapa Dekat Iklan Rokok Dengan Remaja*
 99.7% remaja DKI Jakarta melihat iklan rokok di televisi
 86.7 % remaja DKI melihat iklan rokok di media luar
ruang
 81% remaja DKI pernah mengikuti kegiatan yang
disponsori industri rokok
*Studi Penelitian Dampak Keterpajanan Iklan dan Sponsor Rokok terhadap
Kognitif, Afeksi dan Perilaku Merokok Remaja, UHAMKA dan Komnas Anak

64. 64
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
% 99.7% 76.2% 86.7% 50.1% 39.4% 77.0%
TV
Koran/Majala
h
Spanduk/Pos
ter/Billboard
Radio Internet
Kegiatan
Yang
Disponsori
Rata-rata 71,52% terpajan oleh semua media iklan rokok
Keterpajanan Menurut Jenis Media*
*Studi Penelitian Dampak Keterpajanan Iklan dan Sponsor Rokok terhadap Kognitif,
Afeksi dan Perilaku Merokok Remaja, UHAMKA dan Komnas Anak

65. 65
46.3%
37.0%
16.7%
24.1%
40.7% 40.7%
37%
18.60%
11.10%11.10%
5.60%
11.10%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
Mulai Merokok TetapMerokok Kembali Merokok
Pengaruh Besar Pengaruh Sedang Pengaruh Kecil Tidak Ada Pengaruh
Pengaruh Iklan Rokok Terhadap Perokok*
*Studi Penelitian Dampak Keterpajanan Iklan dan Sponsor Rokok terhadap Kognitif,
Afeksi dan Perilaku Merokok Remaja, UHAMKA dan Komnas Anak

66. 66
41.5%
35.8%
30.2% 28.3%
24.5%
20.8%
30.2% 30.2%28.3%
11.3%
7.5%
11.3%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
Mulai Merokok Tetap Merokok Kembali Merokok
Besar Sedang Kecil Tak berpengaruh
Pengaruh Keterlibatan Kegiatan
yang Disponsori Industri Rokok Terhadap Perokok*
*Studi Penelitian Dampak Keterpajanan Iklan dan Sponsor Rokok terhadap Kognitif,
Afeksi dan Perilaku Merokok Remaja, UHAMKA dan Komnas Anak

67. 67
 Menimbulkan keinginan remaja untuk
mulai merokok
 Mendorong perokok remaja untuk terus
merokok
(29% responden menyatakan menyalakan rokoknya bila
terpajan pada iklan rokok pada saat tidak merokok)
 Mendorong remaja yang telah berhenti
merokok kembali merokok
(8% responden perokok menyatakan mereka kembali
merokok setelah berhenti merokok karena mengikuti
kegiatan yang disponsori industri rokok)
Dampak Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok*
*Studi Penelitian Dampak Keterpajanan Iklan dan Sponsor Rokok terhadap Kognitif,
Afeksi dan Perilaku Merokok Remaja, UHAMKA dan Komnas Anak

68. 68
Rokok Vs Minuman keras
 Pasal 46 ayat (3) huruf c UU No. 32/2002
melarang promosi rokok (yang merupakan barang atau zat
adiktif) yang memperagakan wujud rokok.
 Pasal 46 ayat (3) huruf c UU No. 32/2002:
“promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat
adiktif”.

69. 69
Rokok = Adiktif (tafsir PP 19/2003)
 Pasal 1 butir 1:
 “Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu
atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana
Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya
yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan
tambahan”.
 Pasal 1 butir 2 :
 “Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat
dalam Nikotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya
atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan
ketergantungan”.

70. 70
Rokok = adiktif (bukti ilmiah)
 secara ilmiah sudah terbukti bahwa nikotin yang
terkandung dalam rokok membuat sifat adiktif dari rokok
tersebut
[Stanton A. Glantz, Cs., “The Cigarette Papers”, sub judul “Addiction and
Ciggaretts as Nicotine Delivery Devices”, University of California Press,
1996, hal. 58.]

71. 71
Penormaan Rokok = adiktif
(dalam UU No. 13/2003)
 norma Pasal 74 ayat (2) UU No 13/2003 disimpulkan:
 kualifikasi yuridis yang jelas bahwa bahan atau zat yang
bernama “minuman keras”, “narkotika”, “psikotropika”, dan
“zat adiktif lainnya” termasuk bahan atau zat yang dilarang
melibatkan anak dalam pekerjaan.
 UU No 13/2003 menormakan bahwa “minuman keras”,
“narkotika”, “psikotropika”, dan “zat adiktif lainnya”
termasuk satu kualifikasi yang sama bahan atau zat yang
dilarang;

72. 72
Penormaan Rokok = adiktif
(dalam UU No. 23/2002)
anak yang membutuhkan perlindungan khusus
termasuk di dalamnya kualifikasi anak yang
menjadi korban penyalahgunaan narkotika,
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
(napza)
[Pasal 59].

73. 73
Penormaan Rokok = adiktif
(dalam UU 23/2002)
 Pasal 89 ayat (2) UU No. 23/2002, menormakan
 ”Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan,
membiarkan,melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam
penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat
adiktif lainnya dipidana ....”;
 UU Nomor 23 Tahun 2002 menormakan bahan atau zat yakni
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza)
dalam satu kualifikasi yang sama.

74. 74
UU Cukai
 Pasal 2 UU No. 39/2007 tentang Perubahan tentang Cukai,
menormakan barang yang dinyatakan sebagai barang kena cukai
adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau
karakteristik:
 konsumsi yang perlu dikendalikan;
 peredarannya perlu diawasi;
 pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi
masyarakat atau lingkungan hidup; atau;
 pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi
keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan
undang-undang ini;

75. 75
Legalisasi Iklan Rokok di Televisi (Pasal 46 ayat
(3) huruf c UU 32/2002): Diskriminatif !
 adanya pembedaan (distinction) diskriminatif dalam
menormakan rokok yang merupakan zat adiktif dengan
minuman keras, atau sejenisnya dan zat adiktif lainnya.
 Norma yang tidak jelas ratio legisnya.
 Ketidakpastian hukum.

76. 76
Iklan Rokok:
Norma Diskriminatif Vs UUD 1945
 hak konstitusional untuk terlindungi dari diskriminasi termasuk
dalam Pasal 46 ayat 3 huruf c UU No 32/ 2002 dijamin dalam
Pasal 28B ayat 2 dan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.
 perlindungan dari diskriminasi adalah merupakan asas atau
prinsip yang dijamin dalam segenap instrument HAM
inernasional sehingga menjadi asas atau prinsip yang universal;

77. 77
Non Diskriminasi dalam berbagai Konvensi
 prinsip non diskriminasi ini merupakan prinsip hak asasi yang
tetap dijadikan sebagai bagian dari konvensi seperti Universal
Declaration of Human rights, International Covenant on Civil and
Political Rights, and Covenan on Economic, Social and Cultural
Rights, Convention on Elimination of All Form Discriminartion
Against Women (CEDAW).
 Prinsip non diskriminasi adalah universal dalam hak asasi
manusia.
 Beberapa konvensi HAM mengartikan diskriminasi sebagai adanya
pembedaan (distiction), pengucilan (exclusion),

78. 78
Norma Diskriminasi Vs Morality of Law
Prinsip-prinsip pembuatan hukum yang adil menurut Lon Fuller dalam
The Morality of Law :
1. harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan.
Keputuan-keputusan otoritatif tidak dibuat atas suatu dasar ad hoc
(sementara) dan atas dasar kebijakan kebijakan yang bebas, melainkan
atas dasar aturan-aturan yang umum;
2. aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh
dirahasiakan, melainkan harus diumumkan;
3. aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-
kegiatan dikemudian hari. Mereka tidak boleh berlaku surut;
4. hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti
oleh rakyat biasa;
5. aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;

79. 79
Bukti Kerugian konstitusional anak:
Berkaca dari Data SUSENAS 2004
 Survey Sosial Ekonomi (Susenas) tahun 2001 dan Tahun
2004, adanya peningkatan prevalensi anak usia 15-19
tahun yang merokok dari tahun 2001 (sebelum UU No.
32/2002) dibandingkan dengan tahun 2004 (setelah UU
No. 32/2002).

80. 80
Perokok Pemula :
data Susenas (2001, 2004)
 perokok umur 15-19 tahun pada tahun 2001 sebesar 12,7%,
meningkat pada ahun 2004 menjadi 17,3%.
 kecenderungan perokok mulai merokok pada usia yang semakin
muda.
 kelompok umur 15-19 tahun (tahun 2001) mulai merokok (rata-
rata) pada umur 15,4 tahun. Pada 2004 usia mulai merokok
semakin muda (rendah) yakni umur 15,0 tahun;

81. 81
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1995 2001 2004
0,6%
0,4%
2,8%
Perokok Pemula Umur 5 – 9 Tahun Indonesia 1995-2004
(Data Susenas)

82. 82
Rata-rata mulai merokok berumur 14 tahun
Usia Mulai Merokok*
*Studi Penelitian Dampak Keterpajanan Iklan dan Sponsor Rokok terhadap Kognitif,
Afeksi dan Perilaku Merokok Remaja, UHAMKA dan Komnas Anak

83. 83
Jika Iklan Rokok Berlanjut, Implikasinya?
 Apabila Pasal 46 ayat (3) huruf c UU No. 32/2002 terus
diberlakukan maka ada kausalitas yang dapat diperkirakan akan
makin :
 meningkatkan prevalensi anak-anak merokok,
 makin rendahnya usia anak merokok, dan
 tidak dapat berhentinya anak-anak (dan remaja) dari bahaya
merokok.
 MENGAPA???

84. 84
Road Map Industri Rokok 2007-2020:
Biang Epidemi rokok!
(1) ”Road Map Industri Rokok 2007-2020” menentukan
PRIORITAS INDUSTRI ROKOK:
 target produksi rokok tahun 2007 s.d 2010 adalah 240 miliar
batang; Kebijakanya? Fokus pada prioritas peningkatan
jumlah tenagakerja;
 target produksi rokok tahun 2010 s.d 2015 adalah 260 miliar
batang; Kebijakannya? Fokus pada prioritas peningkatan
pendapatan pemerintah
 target produksi rokok tahun 2015 s.d 2020 tetap sebanyak 260
miliar batang. Kebijakannya? Prioritas pada kesehatan,
tenagakerja, dan pendapatan pemerintah;

85. 85
Anak & Remaja di tengah agresifitas industri
(2) Adanya strategi industri rokok menjangkau anak-anak dan remaja
sebagai sasaran bagi perokok baru. Dokumen internal Philip Moris
terungkap dengan pernyataan berikut ini:
 ”remaja hari ini adalah calon pelanggan tetap hari esok ..., pola
perokok remaja penting bagi Philip Morris”. (Laporan ke Philip
Morris, 1981).
[WHO Indonesia & Departemen Kesehatan Republik Indonesia,
”Larangan menyeluruh iklan, promosi & pemberian
sponsor”, Fact Sheet, No. 04/2/2004]

86. 86
 Substitusi
Remaja adalah target pasar untuk
menggantikan perokok senior yang sudah
meninggal atau berhenti merokok
 Durasi
Semakin dini remaja merokok, semakin
besar keuntungan bagi industri rokok
 Loyalitas
Remaja sangat loyal terhadap merek
rokok yang dihisapnya
Remaja Adalah Korban Eksploitasi Industri Rokok

87. 87
Cukai minimalis & anti globalisasi:
paradoks kebijakan industri rokok
(3) Kebijakan tidak sensitif hak anak, yang terbukti dari kebijakan tarif cukai
produk tembakau/rokok Indonesia masih rendah (37%) dari harga jual.
Pada faktanya:
 terlalu rendah dibandingkan standar global sebesar 70%.
 dibawah tarif cukai maksimal sebesar 57% dalam UU Nomor 39
tahun 2007 tentang Cukai.
 jauh lebih rendah dibandingkan cukai negara-negara lain seperti
Filipina sebesar 55%, India sebesar 55%, Thailand sebesar 75%, China
sebesar 39%;
 Menteri Keuangan RI: ”Pemerintah menolak usulan menaikkan cukai
rokok”. (”Pemerintah Tolak Usulan FE-UI soal Tarif Cukai”, Kompas, 22
Agustus 2008)

88. 88
Ratifikasi FCTC: Terganjal prolegnas atau agenda
tersembunyi industri rokok?
(4) Ratifikasi/Aksesi Framework Convention on Tobacco Control
(FCTC) belum masuk program legislasi nasional (prolegnas)
sehingga:
 Pemerintah Indonesia tidak terikat untuk melaksanakan isi
FCTC yang secara tegas mengikat negara peserta untuk
melakukan pelarangan komprehensif (total ban) atas iklan,
promosi dan soponsor rokok.
 Lambannya proses legislasi amandemen UU Penyiaran.
 UU Penyiaran dianggap produk reformasi yang fokus kepada
aspek penataan penyiaran saja.

89. 89
Sponsorship Rokok di televisi diluar jam yang dibenarkan:
Ketentuan PP 19/2003 dilanggar
 A Mild Sound of Chane, 18 Agusts 2007, jam 11.00 WIB disiarkan
Glbal TV;
 Clas News Entertainment, tiap malam jam 20.00 WIB disiarkan
Global TV;
 Star Mild Music Campus Obsession, 24 Agustus 2007, jam 21.00
WIB disiarkan ANTV;
 Clas On Campus, 27 Agustus 2007, jam 21.00 WIB di ANTV;
 Liga Djarum, Agustus 2007 jam 15.00 dan jam 18.00 di ANTV;
 Sampoerna Hijau Volly ASEAN Championship, 31 Agustus 2007, jam
16.00 di LATIVI.

90. 90
TMK > MK:
Watak industri rokok tidak patuh hukum
 Walaupun PP NO 19/2003 membolehkan iklan
promosi rokok, namun tetap lebih banyak yang
tidak dipatuhi.
 Hasil pengawasan BPOM (2006), iklan rokok di
media elektronik sebanyak 9.230 iklan.
 Sebanyak 68% dinilai tidak memenuhi ketentuan
(TMK), dan hanya sebanyak 32% memenuhi
ketentuan (MK)
[presentasi Badan POM , Direktorat Pengawaan NAFZA, Deputi I, “Pengawasan Promosi dan Iklan
Rokok”, disajikan pada Workshop Perlindungan Anak dari dampak Iklan, Promosi dan Sponsor
Rokok”, Jakarta, 28 Januari 2008]

91. 91
Strategi & Efek Iklan Rokok:
metamorfosa racun  normal/biasa
Kausalitas Iklan dengan perilaku anak & remaja
 pengkondisian untuk merubah sikap dilakukan dengan memilih konteks yang
sesuai dengan segmen sasaran;
 perubahan perilaku dilakukan dengan iklan yang berulang-ulang melalui
berbagai media;
 pembawa pesan adalah aktor/grup pemusik/idola remaja;
 penerima pesan yakni remaja adalah kelompok yang sedang mencari jati diri;
 pesan umumnya bersifat visual, bukan verbal. Aspek emosi lebih berperan
daripada aspek kognitif;
 isi pesan membankitkan emosi menyenangkan, gagah, kuat, trendi, nikmat,
dan kebersamaan.
[Dr. Widyastuti Soerojo, ”Pengendalian Iklan Produk Tembakau, Promosi dan
Pemberian Sponsor”, Juli 2004].

92. 92
Penelitian US Surgeon General Report :
Kausalitas mengapa iklan rokok berpengaruh kepada anak-anak?
 mendorong anak-anak dan remaja mencoba-coba merokok sehingga
menjadi pengguna tetap.
 mendorong para perokok untuk meningkatkan konsumsinya.
 mengurangi motivasi perokok untuk berhenti merokok.
 mendorong mantan perokok untuk merokok kembali.
 menciptakan lingkungan dimana merokok dianggap baik dan biasa.
 menciptakan ketergantungan media pada pendapatan dari iklan rokok
sehingga membatasi keterbukaan untuk berdiskusi tentang bahaya
rokok.
 menciptakan ketergantungan lembaga penerima sponsor ada industri
rokok sehingga menghambat upaya pengendalian tembakau;
[US Departement of Healt and Human Services, ”Reducing the Health Consequences of smoking: 25
years of progress”,1989,SurgeonGeneral’sReport/http://profiles.nlm.gov/NN/B/B/X/S]

93. 93
Iklan Rokok bukan untuk anak & remaja??
Wartawan MBM GATRA: ”tapi, perusahaan rokok bersikukuh bahwa mereka tak
menyasar perokok remaja dan anak-anak?”
 ”buktinya, kita lihat iklan dan sponsor itu
semuanya untuk kaum muda, bukan untuk kakek-
kakek. Belum lagi pemberian rokok gratis.
Ironisnya, untuk pembodohan masyarakat seperti
ini, pemerintah tutup mata”
[Majalah Berita Mingguan GATRA, 4 Juni 2008, ”Widyastuti Soerojo-
Pemerintah Tutup Mata Pada Anak Korban Rokok”, hal. 105].

94. 94
Siaran niaga iklan rokok di TV yang dominan
 Televisi merupakan media pemajanan iklan
rokok tertinggi terhadap responden (99,7%),
disusul oleh Spanduk/Poster/Billboard
(86.7%), kegiatan yang disponsori perusahaan
rokok (77%), dan Koran/Majalah (76.2%).
[Fakutas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang bertitel
“Dampak Keterpajanan Iklan Rokok dan Kegiatan Yang Disponsori Perusahaan
Rokok Terhadap Aspek Kognitif, Afektif, dan Perilaku Merokok pada Remaja”,
Jakarta, 2007, halaman 14-15]

95. 95
Dipengaruhi & Meniru dari TV
 Tingginya keterpajanan terhadap iklan rokok melalui
Televisi, Spanduk/ Poster/Billboard, dan
koran/majalah juga terungkap dari respon informan
kualitatif remaja ;
“....sering, di televisi....”
“.....pernah, di televisi dan di jalan....”
“.....televisi, spanduk, billboard....”
“Sering, di televisi, majalah, koran, spanduk...”
“Sering, seperti di televisi, spanduk, billboard,
koran, dan majalah...”
[Fakutas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang bertitel “Dampak
Keterpajanan Iklan Rokok dan Kegiatan Yang Disponsori Perusahaan Rokok Terhadap Aspek

96. 96
Mengingat slogan iklan rokok?
 Lima slogan yang terbanyak disebutkan adalah :
 “Enjoy Aja” dengan responden yang menjawab sebanyak
45.33%,
 “Pria Punya Selera” (29.18%),
 “Gak ada Loe gak rame” (27,2%),
 “Bukan Basa Basi” (17,56%), dan
 “Tanya Kenapa” (16,15%).
Terbukti dan tampak jelas sekali slogan-slogan tersebut sesuai
untuk remaja.

97. 97
Slogan iklan rokok diadaptasi?
 Wawancara mendalam menunjukkan 21 informan dari 30 informan
remaja mengaku pernah menggunakan slogan iklan rokok dalam
pergaulan sehari-hari.
 “...Sering...misalnya “Kapan Kawin...?”, “Enjoy Aja”, “Asyiknya
rame-rame”...”
 “...Pernah...kalo lagi bercanda dengan teman, Enjoy Aja
mas....”
 “…Pernah, karena kata-katanya menarik…”

98. 98
Bahaya Iklan: Manipulasi, disinfomasi, dominasi &
kejahatan kolektif simbolik
Disertasi Doktor Thomas Noach Peea, pada Universitas Indonesia
 ” demi kepentingan mencari pangsa pasar, tak jarang iklan berubah
menjadi media disinformasi, manipulasi, dan dominasi, yang
mengandung bias serta cenderung memberikan pemahaman yang
keliru mengenai produk yang sebenarnya”.
 ”Fenomena ini menyebabkan munculnya kejahatan kolektif secara
simbolik (symbolic collective crime) yang terjadi karena sikap
masyarakat yang belum kritis”;

99. 99
Iklan promosi rokok = manipulasi?
 iklan promosi rokok (sebagai suatu bentuk informasi) yang justru tidak
benar atau misleading, atau manipuasi.
 Metamorfosa dari rokok (terdiri 4000 zat kimia yang mengandung zat jenis
racun, dan 43 diantaranya bersifat karsinogenik) menjadi suatu yang
biasa atau normal.
 Kebenaran ilmiah dan fakta empiris akibat merokok:
 penyebab 90% kanker paru (pada laki-laki) dan 70%
(perempuan);
 penyebab 22% penyakit jantung dan pembuluh darah
(kardiovaskular);
 penyebab kematian yang berkembang paling cepat di dunia
bersamaan HIV/AIDS;
 sebanyak 70.000 artikel ilmiah bahwa merokok menyebabkan
kanker, mulai dari kanker mulut sampai kanker kandung kemih,
penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit pembuluh darah

100. 100
Fakta Bahaya rokok = Kebenaran yuridis-formil
 PP No.19/2003 (Pasal 8 ayat 2) mengakui bahaya
merokok yakni dengan membuat pesan pada
kotak/bungkus rokok yang berbunyi :
 “merokok dapat menyebabkan kanker,
serangan jantung, impotensi dan gangguan
kehamilan dan janin”;

101. 101
Rokok, mematikan!
(sekali lagi) Rokok, mematikan!
 berdasarkan analisis ekonomi di Indonesia, angka kematian
karena merokok pada tahun 2004, sejumlah 427.948 jiwa
berarti 1.172 jiwa setiap hari.
[Soewarta Kosen, “An Economic Analysis Use in
Indonesia”, Mei 2004].
 kasus-kasus penyakit yang berhubungan dengan perilaku
merokok di Indonesia (2001), terdapat 5.160.075 kasus
[Profil Tembakau Indonesia, TCSC-IAKMI, hal 18]

102. 102
Rokok yang Mematikan ! Vs
Hak Kelangsungan Hidup, Hak Tumbuh & Berkembang Anak
 hak hidup (right to life) bagi anak, tidak dapat dilepaskan dengan
& terkaitkan langsung dengan hak untuk tumbuh kembang
(rights to development), hak atas perlindungan (right to
protection) dari kekerasan dan perlakuan diskriminatif.
 Hak konstitusional anak yang dijamin secara eksplisit dalam
Pasal 28B ayat 2 UUD 1945.

103. 103
Low Tar & Nicotin Branding:
Strategi Baru “rokok sehat”?????
 Moreover, nicotine is addictive.
 Sifat adiktif nikotin juga berimplikasi pada regulasi iklan dan
promosi rokok
 Mengapa industri rokok mengupayakan nikotin tidak adiktif?
Karena industri rokok berargumentasi dalam masalah legal
tanggungjawab produk (product liability), bahwa merokok adalah
masalah pilihan personal (“personal choise”).
 JIka nikotin didalilkan adiktif, maka pemerintah mesti membuat
regulasi. Sama halnya seperti adikif lainnya (miras, narkoba,
psikotropika, dllsb).

104. 104
Strategi & Trik Industri Rokok: “Safe” Cigarettes
 Dibuatlah produk/merek & citra baru: “Safe” Cigarettes, “rokok
sehat”.
 Diperkenalkan rokok dgn modifikasi merek atau label: “Low Tar”,
“Light”, “Mild”, “Slim”, dllsb

105. 105
Sejarah & Positioning “Low Tar & Nicotin Branding”
 Sejak awal 1950an, ilmuan mempublikasi hasil kajian ilmiah bahwa
rokok penyebab kanker paru-paru dan penyakit-penyakit.
 Drs. Ernst L. Wynder & Evart A. Graham (1950) menunjukkan perokok
mempunyai resiko lebih besar.
 Respons segera industi rokok terhadap bukti ilmiah itu dengan
mempromosikan tipe baru rokok: rokok dengan filter (tahun 1950an)
dan Rokok “Low Tar” (tahun 1960an). Diiklankan seakan lebih sehat
dari yang lama.
 [Stanton A. Glantz, Cs., “The Cigarette Papers”, sub judul “Smokking
and Disease”, University of California Press, 1996, hal. 26-27.]

106. 106
Strategi Produk “Low Tar” dan Strategi Iklan
 Imej rokok sehat (“Health-image” cigarettes) didisain untuk
membuat ilusi perokok mengisap produk lebih aman.
 Diformalisasikan dalam konperensi riset BAT Hilton Head
pada 1968.
 Strategi industri rokok mengembangkan rokok filter & rokok
“low tar” dengan memorandum “Industry Response to the
Cigarette/Health Controversy”. Memo ditulis Ernest Pepples,
B&W’s vice president pada 1976.

107. 107
Strategi & Trik bulus “Low Tar”:
Seakan-akan Permintaan Kosumen
 Sekarang industri rokok mengklaim, rokok filter & rokok
“Low-Tar” diproduksi (& diiklankan) karena permintaan
konsumen/publik, bukan karena produksi itu “safer”.
 Lagi-lagi membangun ILUSI PRODUK ROKOK AMAN.

108. 108
Trik curang lain?
 Memproduksi lebih banyak merek “Lower Tar”. Satu perusahaan
(company) banyak merek dagang (brand).
 Mengembangkan riset ilmiah & menyembunyikannya.
 Menyampaikan kampanye informasi melawan klaim loby kalangan anti
merokok.
 Iklan rokok “Low Tar” beragam & metamorfosa.
 Iklan pemeringkatan tar & nikotin pada rokok.
 Stanton A. Glantz, Cs., “The Cigarette Papers”, sub judul “Legal
Concern facing the Industry”, University of California Press, 1996, hal.
254]

109. 109
Hak hidup, kelangsungan hidup = supreme right
 Hak untuk hidup...... tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apa pun” dan merupakan Hak yang Utama (supreme
rights).
 Dalam ICCPR yan sudah diratifikasi oleh pemerintah
Indonesa terdapat sejumlah hak asasi yang
dikategorikan sebagai non-derogable rights, termasuk
hak untuk hidup.

110. 110
Iklan Rokok Vs Hak Informasi yang sehat
 Rokok = 4000 jenis zat kimia yang mengandung racun berbahaya,
telah bermetamorfosa mejadi zat yang normal/biasa.
 Rokok diiklankan = informasi yang manipulaif, disinformasi,
dominasi = informasi tidak sehat bagi anak dan remaja
 Hak Konstitusi yang dilanggar (Psl 28F UUD 1945)
 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan linkungan sosialnya,

111. 111
Iklan Rokok Vs Hak atas manfaat seni dan budaya
 Rokok = 4000 jenis raun berbahaya, telah bermetamorfosa mejadi zat yang
normal/biasa.
 IKLAN ROKOK sebagai produk karya kreatif seni dalam penyiaran/pertelevisian.
 IKLAN ROKOK sebagai bagian dari hasil karya = budaya (?)
 Iklan rokok (yang manipulatif, metamorfosa racun menjadi normal) merupakan
pelanggaran hak konstitusional.
 Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945:
 Setiap orang .... berhak mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu
pengetahuan dan tekhnologi, seni dan budaya, demi meningkatkan
kualitas hidupnya demi kesejahteraan ummat manusia”;

112. 112
Kerugian konstitusional
(1) Advokasi belum mengubah kebijakan Pemerintah & regulasi.
Akibatnya anak & remaja terus terpajan ikalan, dan terdorong
mengonsumsi rokok.
(2) Iklan rokok mempengaruhi anak & remaja merokok. Susenas
2002 Vs Susenan 2004, Prevalensi perokok pemula, usia
merokok makin rendah.
(3) Iklan rokok adalah informasi yang tidak benar, manipulatif.
Bermetamorfosa 4000 jenis zat kimia yang mengandung zat
racun diiklankan menjadi suatu zat yang “normal”, iklan rokok
“Low Tar” seakan “rokok aman”. Brand & label menyesatkan:
Mild, Light, Slim, dllsb.

113. 113
Kerugian konstitusional
(4) Prevalensi perokok pemula meningkat berakibat:
(a) biaya konsumsi rokok meningkat
(b) nikotin & tar dan adiktif lain makin besar masuk tubuh manusia/anak (c)
makin besar peluang rusaknya janin & gangguan kehamilan (suatu
Notoir Feiten, pesan pada bungkus/kotak versi Psl 8 PP 19/2003,
(d) tercurinya biaya pendidikan, kesehatan, pangan
(indeks Nikotin/rokok = Nol dalam perhitungan kalori)
(e) merokok makin banyak, memicu kemiskinan, garis kemiskinan.

114. 114
Kerugian Konstitusional
(5) Tahun produktif makin menurun, sehingga penurunan
usia produktif, dan mengancam HAK HIDUP,
KELANGSUNGAN HIDUP & TUMBUH KEMBANG ANAK.
LAWAN EPIDEMI ROKOK SEBELUM DIA
MENYERANG HAK HIDUP ANDA!

115. 115
Agenda dan Rekomendasi
1. Litigasi Judicial Review PP 19/2003 & Advokasi pembentukan PP
pelarangan komprehensif iklan, promosi dan sponsor rokok
(mengganti PP No 19/2003).
2. Uji Materil Psl 46 ayat (3) huruf c UU 32/2002
3. Advokasi untuk ratifikasi FCTC;
4. Advokasi untuk memberikan program perlindungan khusus pada
anak-anak dalam/sebagai korban pengaruh produk tembakau.

116. 116
Agenda dan Rekomendasi
5. Advokasi melarang anak-anak sebagai penjual atau terlibat
dalam distributor produk tembakau.
6. Advokasi dan litigasi atas penggunaan anak-anak dibawah
umur 18 tahun (termasuk anak perempuan, remaja putri)
sebagai penjual (sales promotion) atau disalahgunakan
dalam distribusi produk tembakau;

117. 117
Agenda dan Rekomendasi
7. Advokasi dan litigasi untuk Iklan dan merek/brand yang
menyesatkan bahaya tembakau dengan mencantumkan
kata/label ”low tar”, ”light”, “mild”, “ultra light”.
8. Advokasi iklan rokok yang berada ada area abu-abu, dan
memanfaatkan celah Pasal 17 huruf (c) PP No 19/2003.
dengan melakukan transformasi dan celah kreatif iklan
melalui brand image, collour image, life style image.

118. 118
Agenda dan Rekomendasi
9. Advokasi dan litigasi untuk justifikasi atau deklarasi rokok
sebagi zat adiktif sebagai/dalam putusan pengadilan.
10. Advokasi dan litigasi atas pelanggaran Pasal 67 ayat (2) UU
No 23/2002 (larangan menempatkan, membiarkan,
melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam produksi
ataupun distribusi zat adiktif), dengan menggunakan Pasal
89 ayat (2) UU No 23/2002.

119. 119
Agenda dan Rekomendasi
11. Advokasi agar Pemerintah menggunakan dan
menerapkan ketentuan Pasal 59 UU No 23/2002 dalam
menangani masalah sosial perokok anak;

120. 120
Penutup
 Melindungi anak, investasi masa depan.
 Wassalam.
Muhammad Joni, SH, MH.
Wakil Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak;
Advokat & Managing Partner Law Office Joni & Tanamas;
Staf Ahli Panitia Ad Hoc III (PAH III)
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Email: mhjoni@yahoo.com;
Website: www.advokatmuhammadjoni.com