SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 27
Afrizal Rivaldi
Andika Harlan
Dian Werdiningsih Dwi
Rahmawati
Ilman Naafian Firmansyah
Mohammad Fadhil
M. Fahrul Alam Yuniarsa
DISUSUN OLEH
DALAM BAHASAARAB
Korupsi disebut dengan istilah “ikhtilas”, yaitu suatu jenis perampasan terhadap harta kekayaan
rakyat dan negara dengan cara memanfaatkan jabatan demi memperkaya diri atau orang lain
DALAM KAMUS HUKUM
Korupsi didefinisikan sebagai penggelapan atau penyelewengan uang negara atau perusahaan
tempat seseorang bekerja untuk menumpuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Faktor Penyebab Korupsi #1 Pertama : gaji yang rendah, kurang sempurna
peraturan perundang-undangan, administrasi
yang lamban, dan sebagainya.
Kedua : budaya warisan pemerintahan kolonial.
Ketiga : sikap mental pegawai yang ingin cepat
kaya dengan cara tak halal, tak ada kesadaran
bernegara, serta tak ada pengetahuan pada
bidang pekerjaan yang seharusnya dilakukan
oleh pejabat pemerintah.
(Erika Evida,Korupsi di Indonesia : Masalah dan
Solusinya, USU Digital Library, 2003, hlm. 3).
Faktor Penyebab Korupsi #2 Faktor penyebab korupsi disimpulkan ada 4
(empat), yaitu :
Pertama : faktor ideologis, yaitu tumbuhnya nilai-
nilai kebebasan dan hedonisme di masyarakat,
yang mendorong korupsi,
Kedua : faktor kelemahan karakter individu,
Ketiga : faktor lingkungan/masyarakat, seperti
budaya suap,
Keempat : faktor penegakan hukum yang lemah.
FAKTA KORUPSI DI INDONESIA
Mahfud MD. – Mantan Ketua MK
Jakarta juga merah
Abraham Samad – Ketua KPK
Korupsi dalam Pandangan Syariah Islam
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,
dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
secara adil”. (QS. An Nisa: 58)
“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan
janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah
meneguhkannya” (QS. An-Nahl : 91)
7 Langkah Preventif
Mencegah Korupsi
Menurut Syariah Islam
LANGKAH PERTAMA
Rekrutmen SDM aparat negara wajib berasaskan profesionalitas dan integritas, bukan
berasaskan koneksitas atau nepotisme.
Nabi SAW pernah bersabda,
“Jika urusan diserahkan kepada
yang bukan ahlinya, maka
tunggulah Hari Kiamat.”
(HR Bukhari).
Umar bin Khaththab pernah berkata,
“Barangsiapa mempekerjakan seseorang
hanya karena faktor suka atau karena
hubungan kerabat, berarti dia telah
berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan
kaum mukminin.”
LANGKAH KEDUA
Negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya.
Umar pernah menulis surat kepada
Abu Musa Al-Asy’ari,
“Kekuatan dalam bekerja adalah jika
kamu tidak menunda pekerjaan hari
ini sampai besok. Kalau kamu
menundanya, pekerjaanmu akan
menumpuk….”
LANGKAH KETIGA
Negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya.
Sabda Nabi SAW,
“Siapa saja yang bekerja untuk kami, tapi tak
punya rumah, hendaklah dia mengambil
rumah. Kalau tak punya isteri, hendaklah dia
menikah. Kalau tak punya pembantu atau
kendaraan, hendaklah ia mengambil pembantu
atau kendaraan.”
(HR Ahmad)
Abu Ubaidah pernah berkata kepada Umar,
“Cukupilah para pegawaimu, agar mereka tidak
berkhianat.”
LANGKAH KEEMPAT
Islam melarang menerima suap dan hadiah bagi para aparat negara.
Nabi SAW bersabda,
“Barangsiapa yang menjadi pegawai kami dan
sudah kami beri gaji, maka apa saja ia ambil di
luar itu adalah harta yang curang.”
(HR Abu Dawud).
Tentang hadiah kepada aparat pemerintah,
Nabi SAW berkata,
“Hadiah yang diberikan kepada para penguasa
adalah suht (haram) dan suap yang diterima
hakim adalah kekufuran.”
(HR. Ahmad).
LANGKAH KELIMA
Islam memerintahkan melakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara.
Khalifah Umar bin Khaththab pernah menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir
jabatannya.
LANGKAH KEENAM
Adanya teladan dari pimpinan.
Manusia cenderung mengikuti orang terpandang dalam masyarakat, termasuk pimpinannya.
LANGKAH KETUJUH
Pengawasan oleh negara dan masyarakat
Sanksi Koruptor Menurut Syariah
Sanski untuk koruptor disebut ta’zir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim.
Bentuk sansinya bisa mulai dari yang paling ringan, seperti sekedar nasehat atau teguran dari hakim,
bisa berupa penjara, pengenaan denda (gharamah), pengumuman pelaku di hadapan publik atau
media massa (tasyhir), hukuman cambuk, hingga sanksi yang paling tegas, yaitu hukuman mati.
Teknisnya bisa digantung atau dipancung. Berat ringannya hukuman ta’zir ini disesuaikan dengan
berat ringannya kejahatan yang dilakukan.
(Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 78-89).
PENUTUP
Walaupun tidak mudah, tapi cara inilah yang patut diyakini akan
memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Tanpa cara ini,
pemberantasan korupsi hanya akan ada di permukaan atau kulitnya
saja.
Maka, hal ini menjadi tugas bersama seluruh komponen umat Islam,
termasuk mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Wallahu a’lam.

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Presentasi Korupsi Final

Materi 7 nilai nilai anti-korupsi dalam agama 2010
Materi 7 nilai nilai anti-korupsi dalam agama 2010Materi 7 nilai nilai anti-korupsi dalam agama 2010
Materi 7 nilai nilai anti-korupsi dalam agama 2010
Fathur Rohman
 
Nilai nilai anti-korupsi dalam agama
Nilai nilai anti-korupsi dalam agamaNilai nilai anti-korupsi dalam agama
Nilai nilai anti-korupsi dalam agama
Mahfudz spdi
 
Rasuah mib assignment. essay
Rasuah mib assignment. essayRasuah mib assignment. essay
Rasuah mib assignment. essay
zeref17
 
Pembunuhan dengan daya paksa ( overmach ) menurut islam
Pembunuhan dengan daya paksa ( overmach ) menurut islamPembunuhan dengan daya paksa ( overmach ) menurut islam
Pembunuhan dengan daya paksa ( overmach ) menurut islam
Ramdan Galau
 
BAB 9 Demokrasi Dan Politil Islam.docx
BAB 9 Demokrasi Dan Politil Islam.docxBAB 9 Demokrasi Dan Politil Islam.docx
BAB 9 Demokrasi Dan Politil Islam.docx
MAshariBasri1
 
Keadiloan sosial zen
Keadiloan sosial zenKeadiloan sosial zen
Keadiloan sosial zen
Muhammad Zen
 
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanPertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
yudikrismen1
 

Ähnlich wie Presentasi Korupsi Final (20)

Materi 7 nilai nilai anti-korupsi dalam agama 2010
Materi 7 nilai nilai anti-korupsi dalam agama 2010Materi 7 nilai nilai anti-korupsi dalam agama 2010
Materi 7 nilai nilai anti-korupsi dalam agama 2010
 
Nilai nilai anti-korupsi dalam agama
Nilai nilai anti-korupsi dalam agamaNilai nilai anti-korupsi dalam agama
Nilai nilai anti-korupsi dalam agama
 
Rasuah mib assignment. essay
Rasuah mib assignment. essayRasuah mib assignment. essay
Rasuah mib assignment. essay
 
13 syariat islam dalam pemberantasan korupsi
13 syariat islam dalam pemberantasan korupsi13 syariat islam dalam pemberantasan korupsi
13 syariat islam dalam pemberantasan korupsi
 
5. 33020210031_Fatilah Nuraeni.pdf
5. 33020210031_Fatilah Nuraeni.pdf5. 33020210031_Fatilah Nuraeni.pdf
5. 33020210031_Fatilah Nuraeni.pdf
 
Korupsi
KorupsiKorupsi
Korupsi
 
155960517 19-pemimpin-yang-amanah
155960517 19-pemimpin-yang-amanah155960517 19-pemimpin-yang-amanah
155960517 19-pemimpin-yang-amanah
 
155960517 19-pemimpin-yang-amanah
155960517 19-pemimpin-yang-amanah155960517 19-pemimpin-yang-amanah
155960517 19-pemimpin-yang-amanah
 
Pembunuhan dengan daya paksa ( overmach ) menurut islam
Pembunuhan dengan daya paksa ( overmach ) menurut islamPembunuhan dengan daya paksa ( overmach ) menurut islam
Pembunuhan dengan daya paksa ( overmach ) menurut islam
 
BAB 9 Demokrasi Dan Politil Islam.docx
BAB 9 Demokrasi Dan Politil Islam.docxBAB 9 Demokrasi Dan Politil Islam.docx
BAB 9 Demokrasi Dan Politil Islam.docx
 
Tugas manajemen sumber daya insani komentar tentang koruptor
Tugas manajemen sumber daya insani  komentar tentang koruptorTugas manajemen sumber daya insani  komentar tentang koruptor
Tugas manajemen sumber daya insani komentar tentang koruptor
 
dilatasi
dilatasidilatasi
dilatasi
 
KORUPSI DALAM PANDANGAN ISLAM
KORUPSI DALAM PANDANGAN ISLAMKORUPSI DALAM PANDANGAN ISLAM
KORUPSI DALAM PANDANGAN ISLAM
 
Corruption in Islam.pptx
Corruption in Islam.pptxCorruption in Islam.pptx
Corruption in Islam.pptx
 
HUKUM ISLAM Kelompok 4.2.pptx
HUKUM ISLAM Kelompok 4.2.pptxHUKUM ISLAM Kelompok 4.2.pptx
HUKUM ISLAM Kelompok 4.2.pptx
 
Tugas pendidikan agama Islam, BAB 5 hal asasi manusia .kelompok 3
Tugas pendidikan agama Islam, BAB 5 hal asasi manusia .kelompok 3 Tugas pendidikan agama Islam, BAB 5 hal asasi manusia .kelompok 3
Tugas pendidikan agama Islam, BAB 5 hal asasi manusia .kelompok 3
 
Islam hadari
Islam hadariIslam hadari
Islam hadari
 
Keadiloan sosial zen
Keadiloan sosial zenKeadiloan sosial zen
Keadiloan sosial zen
 
Makalah hukum islam
Makalah hukum islamMakalah hukum islam
Makalah hukum islam
 
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanPertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
 

Kürzlich hochgeladen

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Presentasi Korupsi Final

  • 1.
  • 2. Afrizal Rivaldi Andika Harlan Dian Werdiningsih Dwi Rahmawati Ilman Naafian Firmansyah Mohammad Fadhil M. Fahrul Alam Yuniarsa DISUSUN OLEH
  • 3. DALAM BAHASAARAB Korupsi disebut dengan istilah “ikhtilas”, yaitu suatu jenis perampasan terhadap harta kekayaan rakyat dan negara dengan cara memanfaatkan jabatan demi memperkaya diri atau orang lain
  • 4. DALAM KAMUS HUKUM Korupsi didefinisikan sebagai penggelapan atau penyelewengan uang negara atau perusahaan tempat seseorang bekerja untuk menumpuk keuntungan pribadi atau orang lain.
  • 5. Faktor Penyebab Korupsi #1 Pertama : gaji yang rendah, kurang sempurna peraturan perundang-undangan, administrasi yang lamban, dan sebagainya. Kedua : budaya warisan pemerintahan kolonial. Ketiga : sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara tak halal, tak ada kesadaran bernegara, serta tak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pejabat pemerintah. (Erika Evida,Korupsi di Indonesia : Masalah dan Solusinya, USU Digital Library, 2003, hlm. 3).
  • 6. Faktor Penyebab Korupsi #2 Faktor penyebab korupsi disimpulkan ada 4 (empat), yaitu : Pertama : faktor ideologis, yaitu tumbuhnya nilai- nilai kebebasan dan hedonisme di masyarakat, yang mendorong korupsi, Kedua : faktor kelemahan karakter individu, Ketiga : faktor lingkungan/masyarakat, seperti budaya suap, Keempat : faktor penegakan hukum yang lemah.
  • 7. FAKTA KORUPSI DI INDONESIA
  • 8. Mahfud MD. – Mantan Ketua MK
  • 10.
  • 11. Abraham Samad – Ketua KPK
  • 12. Korupsi dalam Pandangan Syariah Islam
  • 13. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan secara adil”. (QS. An Nisa: 58)
  • 14. “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah meneguhkannya” (QS. An-Nahl : 91)
  • 15. 7 Langkah Preventif Mencegah Korupsi Menurut Syariah Islam
  • 16. LANGKAH PERTAMA Rekrutmen SDM aparat negara wajib berasaskan profesionalitas dan integritas, bukan berasaskan koneksitas atau nepotisme.
  • 17. Nabi SAW pernah bersabda, “Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah Hari Kiamat.” (HR Bukhari). Umar bin Khaththab pernah berkata, “Barangsiapa mempekerjakan seseorang hanya karena faktor suka atau karena hubungan kerabat, berarti dia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin.”
  • 18. LANGKAH KEDUA Negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya. Umar pernah menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy’ari, “Kekuatan dalam bekerja adalah jika kamu tidak menunda pekerjaan hari ini sampai besok. Kalau kamu menundanya, pekerjaanmu akan menumpuk….”
  • 19. LANGKAH KETIGA Negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya.
  • 20. Sabda Nabi SAW, “Siapa saja yang bekerja untuk kami, tapi tak punya rumah, hendaklah dia mengambil rumah. Kalau tak punya isteri, hendaklah dia menikah. Kalau tak punya pembantu atau kendaraan, hendaklah ia mengambil pembantu atau kendaraan.” (HR Ahmad) Abu Ubaidah pernah berkata kepada Umar, “Cukupilah para pegawaimu, agar mereka tidak berkhianat.”
  • 21. LANGKAH KEEMPAT Islam melarang menerima suap dan hadiah bagi para aparat negara.
  • 22. Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa yang menjadi pegawai kami dan sudah kami beri gaji, maka apa saja ia ambil di luar itu adalah harta yang curang.” (HR Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Nabi SAW berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kekufuran.” (HR. Ahmad).
  • 23. LANGKAH KELIMA Islam memerintahkan melakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara. Khalifah Umar bin Khaththab pernah menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya.
  • 24. LANGKAH KEENAM Adanya teladan dari pimpinan. Manusia cenderung mengikuti orang terpandang dalam masyarakat, termasuk pimpinannya.
  • 25. LANGKAH KETUJUH Pengawasan oleh negara dan masyarakat
  • 26. Sanksi Koruptor Menurut Syariah Sanski untuk koruptor disebut ta’zir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. Bentuk sansinya bisa mulai dari yang paling ringan, seperti sekedar nasehat atau teguran dari hakim, bisa berupa penjara, pengenaan denda (gharamah), pengumuman pelaku di hadapan publik atau media massa (tasyhir), hukuman cambuk, hingga sanksi yang paling tegas, yaitu hukuman mati. Teknisnya bisa digantung atau dipancung. Berat ringannya hukuman ta’zir ini disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 78-89).
  • 27. PENUTUP Walaupun tidak mudah, tapi cara inilah yang patut diyakini akan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Tanpa cara ini, pemberantasan korupsi hanya akan ada di permukaan atau kulitnya saja. Maka, hal ini menjadi tugas bersama seluruh komponen umat Islam, termasuk mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Wallahu a’lam.

Hinweis der Redaktion

  1. DPR sendirilah yang berusaha mengurangi kewenangan KPK melalui upaya DPR menggodok Revisi UU KPK No 30/2002.