Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dalam perspektif Islam, meliputi definisi korupsi dalam bahasa Arab dan kamus hukum, faktor-faktor penyebabnya, data korupsi di Indonesia, dan 7 langkah preventif korupsi menurut syariat Islam seperti rekrutmen SDM berintegritas, pembinaan aparat, gaji yang layak, larangan suap dan hadiah, perhitungan kekayaan aparat, teladan pimpinan, serta pengaw
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
Presentasi Korupsi Final
1.
2. Afrizal Rivaldi
Andika Harlan
Dian Werdiningsih Dwi
Rahmawati
Ilman Naafian Firmansyah
Mohammad Fadhil
M. Fahrul Alam Yuniarsa
DISUSUN OLEH
3. DALAM BAHASAARAB
Korupsi disebut dengan istilah “ikhtilas”, yaitu suatu jenis perampasan terhadap harta kekayaan
rakyat dan negara dengan cara memanfaatkan jabatan demi memperkaya diri atau orang lain
4. DALAM KAMUS HUKUM
Korupsi didefinisikan sebagai penggelapan atau penyelewengan uang negara atau perusahaan
tempat seseorang bekerja untuk menumpuk keuntungan pribadi atau orang lain.
5. Faktor Penyebab Korupsi #1 Pertama : gaji yang rendah, kurang sempurna
peraturan perundang-undangan, administrasi
yang lamban, dan sebagainya.
Kedua : budaya warisan pemerintahan kolonial.
Ketiga : sikap mental pegawai yang ingin cepat
kaya dengan cara tak halal, tak ada kesadaran
bernegara, serta tak ada pengetahuan pada
bidang pekerjaan yang seharusnya dilakukan
oleh pejabat pemerintah.
(Erika Evida,Korupsi di Indonesia : Masalah dan
Solusinya, USU Digital Library, 2003, hlm. 3).
6. Faktor Penyebab Korupsi #2 Faktor penyebab korupsi disimpulkan ada 4
(empat), yaitu :
Pertama : faktor ideologis, yaitu tumbuhnya nilai-
nilai kebebasan dan hedonisme di masyarakat,
yang mendorong korupsi,
Kedua : faktor kelemahan karakter individu,
Ketiga : faktor lingkungan/masyarakat, seperti
budaya suap,
Keempat : faktor penegakan hukum yang lemah.
13. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,
dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
secara adil”. (QS. An Nisa: 58)
14. “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan
janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah
meneguhkannya” (QS. An-Nahl : 91)
16. LANGKAH PERTAMA
Rekrutmen SDM aparat negara wajib berasaskan profesionalitas dan integritas, bukan
berasaskan koneksitas atau nepotisme.
17. Nabi SAW pernah bersabda,
“Jika urusan diserahkan kepada
yang bukan ahlinya, maka
tunggulah Hari Kiamat.”
(HR Bukhari).
Umar bin Khaththab pernah berkata,
“Barangsiapa mempekerjakan seseorang
hanya karena faktor suka atau karena
hubungan kerabat, berarti dia telah
berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan
kaum mukminin.”
18. LANGKAH KEDUA
Negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya.
Umar pernah menulis surat kepada
Abu Musa Al-Asy’ari,
“Kekuatan dalam bekerja adalah jika
kamu tidak menunda pekerjaan hari
ini sampai besok. Kalau kamu
menundanya, pekerjaanmu akan
menumpuk….”
20. Sabda Nabi SAW,
“Siapa saja yang bekerja untuk kami, tapi tak
punya rumah, hendaklah dia mengambil
rumah. Kalau tak punya isteri, hendaklah dia
menikah. Kalau tak punya pembantu atau
kendaraan, hendaklah ia mengambil pembantu
atau kendaraan.”
(HR Ahmad)
Abu Ubaidah pernah berkata kepada Umar,
“Cukupilah para pegawaimu, agar mereka tidak
berkhianat.”
22. Nabi SAW bersabda,
“Barangsiapa yang menjadi pegawai kami dan
sudah kami beri gaji, maka apa saja ia ambil di
luar itu adalah harta yang curang.”
(HR Abu Dawud).
Tentang hadiah kepada aparat pemerintah,
Nabi SAW berkata,
“Hadiah yang diberikan kepada para penguasa
adalah suht (haram) dan suap yang diterima
hakim adalah kekufuran.”
(HR. Ahmad).
23. LANGKAH KELIMA
Islam memerintahkan melakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara.
Khalifah Umar bin Khaththab pernah menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir
jabatannya.
24. LANGKAH KEENAM
Adanya teladan dari pimpinan.
Manusia cenderung mengikuti orang terpandang dalam masyarakat, termasuk pimpinannya.
26. Sanksi Koruptor Menurut Syariah
Sanski untuk koruptor disebut ta’zir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim.
Bentuk sansinya bisa mulai dari yang paling ringan, seperti sekedar nasehat atau teguran dari hakim,
bisa berupa penjara, pengenaan denda (gharamah), pengumuman pelaku di hadapan publik atau
media massa (tasyhir), hukuman cambuk, hingga sanksi yang paling tegas, yaitu hukuman mati.
Teknisnya bisa digantung atau dipancung. Berat ringannya hukuman ta’zir ini disesuaikan dengan
berat ringannya kejahatan yang dilakukan.
(Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 78-89).
27. PENUTUP
Walaupun tidak mudah, tapi cara inilah yang patut diyakini akan
memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Tanpa cara ini,
pemberantasan korupsi hanya akan ada di permukaan atau kulitnya
saja.
Maka, hal ini menjadi tugas bersama seluruh komponen umat Islam,
termasuk mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Wallahu a’lam.
Hinweis der Redaktion
DPR sendirilah yang berusaha mengurangi kewenangan KPK melalui upaya DPR menggodok Revisi UU KPK No 30/2002.