Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

1. Sanitasi.Net
Wewenang dan Tanggung Jawab
Penyelenggaraan Pengembangan SPAL
Modul Pelatihan Dasar:
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
Pelatihan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi
Para Perencana, Pelaksana dan Pengelola Sanitasi
Agustus, 2015
Modul SPAL-11

2. Sanitasi.Net
Wewenang dan Tanggung Jawab
• Penyelenggaraan Pengembangan SPAL menjadi tanggung jawab
Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak
setiap orang dalam mendapatkan akses layanan Air Limbah
guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Sanitasi.Net
PEMERINTAH
Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pengembangan SPAL

4. Sanitasi.Net
Wewenang dan Tanggung Jawab
Pemerintah
a. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional;
b. Menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria;
c. Membentuk BUMN sebagai Penyelenggara tingkat Nasional;
d. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar
provinsi, yang bersifat khusus, strategis, baik yang bersifat
nasional maupun internasional

5. Sanitasi.Net
Wewenang dan Tanggung Jawab
Pemerintah
e. Memberikan bantuan teknis dan melakukan pembinaan,
pengendalian, serta pengawasan atas penyelenggaraan;
f. Memberikan izin penyelenggaraan lintas provinsi;
g. Penanganan bencana alam di tingkat nasional

6. Sanitasi.Net
PEMERINTAH PROVINSI
Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pengembangan SPAL

7. Sanitasi.Net
Wewenang dan Tanggung Jawab
Pemerintah Provinsi
a. Menyusun kebijakan dan strategi Penyelenggaraan
Pengembangan SPAL di wilayahnya dengan mengacu
Kebijakan dan Strategi Nasional SPAL;
b. Memfasilitasi Pengembangan SPAL lintas kabupaten/kota;
c. Dapat membentuk UPTD/BUMD provinsi sebagai
penyelenggara SPAL;
d. Penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat antar
kabupaten/kota;

8. Sanitasi.Net
Wewenang dan Tanggung Jawab
Pemerintah Provinsi
e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan
Pengembangan SPAL tingkat Provinsi dan SPAL lintas
kabupaten/kota;
f. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan kepada Pemerintah;
g. Memberikan izin penyelenggaran untuk lintas kabupaten/kota;
h. Penanganan bencana alam di tingkat provinsi

9. Sanitasi.Net
PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA
Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pengembangan SPAL

10. Sanitasi.Net
Wewenang dan Tanggung Jawab
Pemerintah Kabupaten/Kota
a. Menyusun kebijakan dan strategi Penyelenggaraan
Pengembangan SPAL di daerahnya dengan mengacu kebijakan
dan strategi SPAL nasional serta kebijakan dan strategi SPAL
provinsi;
b. Dapat membentuk UPTD/BUMD penyelenggara
Pengembangan SPAL;
c. Memenuhi pelayanan Air Limbah bagi masyarakat di
wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan;

11. Sanitasi.Net
Wewenang dan Tanggung Jawab
Pemerintah Kabupaten/Kota
e. Menjamin terselenggaranya keberlanjutan Pengembangan
SPAL di wilayahnya;
f. Melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/atau
pengusahaan Penyelenggaraan Pengembangan SPAL di wilayah
yang belum terjangkau pelayanan SPAL;
g. Memberi bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa,
serta Kelompok Masyarakat di wilayahnya dalam
Penyelenggaraan Pengembangan SPAL;
h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap
Penyelenggaraan Pengembangan SPAL yang utuh berada di
wilayahnya;

12. Sanitasi.Net
Wewenang dan Tanggung Jawab
Pemerintah Kabupaten/Kota
i. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan kepada pemerintah provinsi dan
Pemerintah;
j. Melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan
Pengembangan SPAL yang berada di wilayahnya;
k. Memberikan izin Penyelenggaraan Pengembangan SPAL di
wilayahnya; dan
l. Penanganan bencana alam di tingkat lokal (kabupaten/kota)

13. Sanitasi.Net
Referensi
Direktorat Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman (PPLP)
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementrian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

14. Sanitasi.Net
Modul Dasar
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
Modul SPAL
1. Kamus, Istilah dan Definisi
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah
Terpusat (SPAL-T)
3. Sistem Pengelolaan Air Limbah
Setempat (SPAL-S)
4. Kebijakan dan Strategi SPAL
5. Perencanaan SPAL
6. Pelaksanaan Konstruksi SPAL
7. Operasi dan Pemeliharaan SPAL
Modul SPAL
8. Kelembagaan, Administrasi dan
Pembiayaan
9. Peran Masyarakat dan Badan
Usaha Swasta
10. Pemantauan, Evaluasi dan
Pelaporan Penyelenggaraan SPAL
11. Wewenang dan Tanggung
Jawab Penyelenggaraan
SPAL
12. Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan SPAL

15. Sanitasi.Net
Terima kasih
Joy Irmanputhra
AFSI
FasilitatorSanitasi.Org