Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Terdapat lima tahapan utama dalam penanganan sampah yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Setiap tahapan melibatkan berbagai pelaku dan diatur persyaratannya seperti penyediaan sarana dan fasilitas tertentu.

1. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
Seri Belajar Bersama, Lestari Bersama (Bagian 3/7)
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Rumah Tangga
nawasis.com

2. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
Umum
• Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
– pengurangan sampah; dan
– penanganan sampah.
• Setiap orang wajib melakukan
– pengurangan sampah dan
– penanganan sampah.

3. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
PENGURANGAN SAMPAH
nawasis.com

4. Pengurangan Sampah
Cakupan
• Pembatasan timbulan sampah;
• Pendauran ulang sampah;
• Pemanfaatan kembali sampah.

5. Pengurangan Sampah
Cara
• Menggunakan bahan yang dapat
– diguna ulang,
– bahan yang dapat didaur ulang,
– bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
• Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari
produk dan/atau kemasan yang sudahdigunakan.

6. Kewajiban Produsen
Mendaur-ulang sampah
• Menyusun program pendauran ulang sampah sebagai
bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
• Menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur
ulang; dan/atau
• Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan
produk untuk didaur ulang.

7. Kewajiban Produsen
Memanfaatkan kembali sampah
• Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan
kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau
kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi
pengelolaan sampah;
• Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna
ulang; dan/atau
• Menarik kembali sampah dari
produk dan kemasan produk
untuk diguna ulang.

8. Penggunaan Bahan Baku Produksi
Tahapan dan peta jalan
• Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang
dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan
sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang
dan/atau diguna ulang dilakukan secara bertahap
persepuluh tahun melalui peta jalan.
• Pentahapan sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

9. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
PENANGANAN SAMPAH
nawasis.com

10. Penanganan Sampah
Cakupan Kegiatan
1. Pemilahan;
2. Pengumpulan;
3. Pengangkutan;
4. Pengolahan; dan
5. Pemrosesan akhir sampah.

11. 1. Pemilahan Sampah
Pelaku
• Setiap orang pada sumbernya;
• Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
• Pemerintah kabupaten/kota.

12. 1. Pemilahan Sampah
Pengelompokan sampah
• Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
• Sampah yang mudah terurai;
• Sampah yang dapat digunakan kembali;
• Sampah yang dapat didaur ulang; dan
• Sampah lainnya.

13. 1. Pemilahan Sampah
Penyedia sarana pemilahan sampah
• Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan
pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan
sampah skala kawasan.
• Pemerintah kabupaten/kota menyediakan
sarana pemilahan sampah skala kabupaten/
kota.

14. 1. Pemilahan Sampah
Persyaratan sarana pemilahan sampah
• Pemilahan sampah harus menggunakan sarana yang
memenuhi persyaratan:
– jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
– diberi label atau tanda; dan
– bahan, bentuk, dan warna wadah.

15. 2. Pengumpulan Sampah
Pelaku
• Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
• Pemerintah kabupaten/kota.

16. 2. Pengumpulan Sampah
Penyediaan sarana
• Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan:
– TPS; TPS 3R; dan/atau
– alat pengumpul untuk sampah terpilah.
• Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan:
– TPS dan/atau
– TPS 3R pada wilayah permukiman.

17. 2. Pengumpulan Sampah
Persyaratan TPS dan/atau TPS 3R
• Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi
paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
• Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
• Lokasinya mudah diakses;
• Tidak mencemari lingkungan; dan
• Memiliki jadwal pengumpulan
dan pengangkutan.

18. 3. Pengangkutan Sampah
Pelaku
• Pengangkutan sampah dilakukan oleh pemerintah
kabupaten/kota.

19. 3. Pengangkutan Sampah
Penyediaan alat angkut dan sarana
• Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan
pengangkutan sampah :
– menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah
yang tidak mencemari lingkungan; dan
– melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke
TPA atau TPST.
• Dalam pengangkutan sampah, pemerintah kabupaten/kota
dapat menyediakan stasiun
peralihan antara (SPA).

20. 3. Pengangkutan Sampah
Kerjasama antar Kabupaten/Kota
• Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan
pengolahan sampah bersama dan memerlukan
pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah
kabupaten/kota dapat mengusulkan kepada pemerintah
provinsi untuk menyediakan
– stasiun peralihan antara dan
– alat angkut.

21. 4. Pengolahan Sampah
Lingkup kegiatan
• Pemadatan;
• Pengomposan;
• Daur ulang materi;
• Daur ulang energi.

22. 4. Pengolahan Sampah
Pelaku
• Setiap orang pada sumbernya;
• Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
• Pemerintah kabupaten/kota.

23. 4. Pengolahan Sampah
Penyediaan fasilitas pengolahan sampah
• Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasum, fasilitas sosial,
dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas
pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
• Pemerintah kabupaten/kota menyediakan fasilitas
pengolahan sampah pada wilayah permukiman berupa:
– TPS 3R;
– stasiun peralihan antara;
– TPA; dan/atau
– TPST.

24. 5. Pemrosesan Akhir Sampah
Lingkup kegiatan
• Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan :
– metode lahan urug terkendali;
– metode lahan urug saniter; dan/atau
– teknologi ramah lingkungan.
• Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah
kabupaten/kota.

25. 5. Pemrosesan Akhir Sampah
TPA
• Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah
kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan
TPA.
• Dalam menyediakan TPA pemerintah kabupaten/kota:
– melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota;
– menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
– menyusun rancangan teknis.

26. 5. Pemrosesan Akhir Sampah
Penentuan Lokasi TPA
Lokasi TPA paling sedikit memenuhi aspek:
• geologi;
• hidrogeologi;
• kemiringan zona;
• jarak dari lapangan terbang;
• jarak dari permukiman;
• tidak berada di kawasan lindung/cagar alam;
• bukan merupakan daerah banjir periode
ulang 25 (dua puluh lima) tahun.

27. 5. Pemrosesan Akhir Sampah
Fasilitas TPA
TPA harus dilengkapi:
• Fasilitas dasar;
• Fasilitas perlindungan lingkungan;
• Fasilitas operasi; dan
• Fasilitas penunjang.

28. 5. Pemrosesan Akhir Sampah
Pengoperasian TPA
• Pengoperasian TPA harus memenuhi persyaratan teknis
pengoperasian TPA yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum.
• Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud di atas, harus
dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

29. 5. Pemrosesan Akhir Sampah
Tahapan dan kegiatan pembangunan
• Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan
akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
– perencanaan;
– pembangunan; dan
– pengoperasian dan pemeliharaan.
• Pembangunan meliputi kegiatan:
– konstruksi;
– supervisi; dan
– uji coba.

30. Kelembagaan & Kemitraan
• Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan,
dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah
kabupaten/kota dapat:
– membentuk kelembagaan pengelola sampah;
– bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
– bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.
• Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud di atas
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan.
• Dalam hal terdapat kondisi khusus,
pemerintah provinsi dapat melakukan
pengangkutan, pengolahan, dan
pemrosesan akhir sampah.

31. Retribusi
• Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah
kabupaten/kota memungut retribusi kepada setiap orang
atas jasa pelayanan yang diberikan.
• Retribusi ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis,
karakteristik, dan volume sampah.
• Hasil retribusi digunakan untuk:
– kegiatan layanan penanganan sampah;
– penyediaan fasilitas pengumpulan sampah;
– penanggulangan keadaan darurat;
– pemulihan lingkungan akibat kegiatan
penanganan sampah;
– peningkatan kompetensi pengelola sampah.

32. Daftar Modul
Pengelolaan Sampah
1. Pengantar Pengelolaan Sampah
2. Kebijakan Pengelolaan Sampah Dapatkan seluruh
3. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah modulnya dan ikuti
pelatihannya di :
4. Kompensasi Pengelolaan Sampah
www.nawasis.com
5. Penerapan Teknologi dan Sistem
Informasi Pengelolaan Sampah
6. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan
Sampah
7. Pembinaan dalam Pengelolaan Sampah
nawasis.com

33. Referensi
Peraturan Remerintah RI
No. 81 Tahun 2012 Contact:
Tentang Joy Irmanputhra
Pengelolaan Sampah Indonesian Institute for
Rumah Tangga dan Sampah Infrastructure Studies
Sejenis Rumah Tangga Email : joyirman@nawasis.com
nawasis.com

34. Websites Pilihan
Nawasis.Com
Sanitasi.Net, Sanitasi.Org
PenataanRuang.Com
Page 34