Dokumen tersebut membahas mengenai perencanaan dan penganggaran daerah di Indonesia, khususnya mengenai undang-undang dan teori-teori yang terkait. Beberapa poin utama meliputi proses perencanaan anggaran tahunan pemerintah daerah berdasarkan beberapa undang-undang, serta metode dan format yang digunakan.

1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
UU NO. 25 TH. 2004 NASIONAL MENGATUR KHUSUS
MENGENAI PERENCANAAN
KEUANGAN NEGARA YANG MENGATUR
UU NO. 17 TH. 2004 PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN
DAERAH
UU NO. 32 TH. 2004 PEMERINTAHAN DAERAH
PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN
UU NO. 33 TH. 2004 DAERAH YANG MENGATUR PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN DI DAERAH

2. TEORI-TEORI
ANGGARAN
Ahli Akuntansi Ahli Ekonomi Ahli Administrasi
Negara
Jones &
Glenn A. Welsch M. Marsono
Pendlebury
Merupakan informasi atau pernyataan.
Mengenai rencana atau kebijaksanaan bidang keuangan.
Dari suatu organiasi atau badan usaha.
Untuk suatu jangka tertentu (umumnya 1 tahun).
Perkiraan penerimaan dan pengeluaran .
Yang diharapkan akan terjadi pada suatu periode tertentu.

3. PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (UU NO.25 TH 2004)
RANCANGAN
BAPPEDA
AWAL RKPD
(RENSTRA) MUSRENBANG
SKPD
(RENJA)
SKPD
SKPD
RANCANGAN AKHIR
RKPD

4. PROSES PENYUSUNAN APBD
(UU NO.17 TH. 2003)
RKPD
PEMERINTAH RKA-
RAPBD DPRD SKPD
DAERAH SKPD
APBD

5. PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN APBD
(UU NO.17 TH. 2003)
Perubahan atas APBD :
1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi kebijakan umum APBD
2.Keadaan yang menyebabkan harus melakukan
pergeseran anggaran antarunit
organisasi, antarkegiatan, dan antar jenis
belanja
3.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran
lebih pada tahun sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan anggaran yang
berjalan.

6. PENJARINGAN ASPIRASI
MASYARAKAT
PEMERINTAH
MASYARAKAT DPRD
DAERAH
METODE PENJARINGAN
AKTIF
PASIF
REAKTIF

7. INFORMASI PERENCANAAN
KOMITMEN PEJABAT METODE KONFERSI
DAN PENGANGGARAN
PRINSIP PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN
UNTUK
KAPASITAS FORMAT YANG DIGUNAKAN
MENINGKATKAN
EFEKTIVITAS DAN
EFISIENSI
REPRESENTASI DAN KONTROL ALUR PROSES PERENCANAAN
WAKTU
MASYARAKAT DAN PENGANGGARAN

8. INSTRUMEN POLITIK
INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL
FUNGSI ANGGARAN
INSTRUMEN PERENCANAAN
INSTRUMEN PENGENDALIAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN
DISIPLIN ANGGARAN
NORMA DAN PRINSIP
KEADILAN ANGGARAN
ANGGARAN
EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS ANGGARAN
FORMAT ANGGARAN

9. SISTEM PENGANGGARAN
LINE ITEM BUDGETING
INCREMENTAL BUDGETING
PLANNING PROGRAMMING BUDGETING SYSTEM
(PPBS)
ZERO BASE BUDGETING (ZBB)
PERFORMANCE BUDGEING SYSTEM (PBS)
PENDEKATAN DALAM PROSES ANGGARAN
TOP DOWN BOTTOM-UP MIXTURE
APPROACH APPROACH APPROACH

10. TERIMAKASIH