Instruksi Menteri Dalam Negeri mengatur langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 selama Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, termasuk melarang mudik, mengaktifkan satgas COVID-19, menerapkan protokol kesehatan ketat, dan membatasi kapasitas kegiatan di gereja, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata.

1. MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU TAHUN 2022
MENTERI DALAM NEGERI,
Sehubungan dengan pelaksanaan Hari Raya Natal pada tanggal
25 Desember 2021 dan Libur Tahun Baru tanggal 1 Januari 2022 di masa
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berkenaan dengan hal
tersebut diinstruksikan:
Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota,
Untuk :
KESATU : Selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru
Tahun 2022 (Nataru) pada tanggal 24 Desember
2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:
a. mengaktifkan kembali fungsi Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 di masing-masing
lingkungan, baik pada tingkat provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan
desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga
(RW) paling lama pada tanggal 20 Desember
2021;
b. menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang
lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai
masker, mencuci tangan pakai sabun/hand
sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas,
dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing,
tracing, treatment);
c. melakukan percepatan pencapaian target
vaksinasi, terutama vaksinasi lansia, sampai
akhir Desember 2021;
d. melakukan koordinasi dengan Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan
pemangku kepentingan lainnya diantaranya
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi
Kemasyarakatan, Pengelola Hotel, Pengelola
SALINAN

2. -2-
Tempat Wisata, Pengelola Mall dan Pelaku
Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu
sesuai dengan karakteristik masing-masing
daerah dalam rangka pencegahan dan
penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
e. melakukan:
1. sosialisasi peniadaan mudik Nataru kepada
warga masyarakat dan masyarakat perantau
yang berada di wilayahnya dan apabila
terdapat pelanggaran maka dilakukan
pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
2. himbauan bagi masyarakat untuk tidak
berpergian, tidak pulang kampung dengan
tujuan yang tidak primer/tidak
penting/tidak mendesak; dan
3. pengetatan arus pelaku perjalanan masuk
dari luar negeri termasuk Pekerja Migran
Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi
mudik Nataru,
f. melaksanakan pengetatan dan pengawasan
protokol kesehatan di 3 (tiga) tempat, yaitu:
1. Gereja/tempat yang difungsikan sebagai
tempat ibadah pada saat perayaan Natal
Tahun 2021;
2. tempat perbelanjaan; dan
3. tempat wisata lokal,
dengan memberlakukan kebijakan sesuai pada
Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) level 3 (tiga),
g. melakukan:
1. pelarangan cuti bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI),
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI),
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
karyawan swasta selama periode libur
Nataru;
2. himbauan kepada pekerja/buruh untuk
menunda pengambilan cuti setelah periode
libur Nataru; dan
3. ketentuan lebih lanjut hal sebagaimana
dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2
(dua) selama periode libur Nataru akan
diatur lebih lanjut oleh
Kementerian/Lembaga teknis terkait,

3. -3-
h. melakukan himbauan pada sekolah:
1. pembagian rapot semester 1 (satu) pada
bulan Januari 2022; dan
2. tidak meliburkan secara khusus pada
periode libur Nataru,
i. melakukan pemberlakukan PPKM Level 3 (tiga)
pada acara pernikahan dan acara sejenisnya;
j. meniadakan kegiatan seni budaya dan olahraga
pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan
2 Januari 2022;
k. menutup semua alun-alun pada tanggal 31
Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022;
l. melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas
pedagang kaki lima di pusat keramaian agar
tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan
pembeli;
m. jika masyarakat karena suatu hal yang primer
harus melakukan perjalanan keluar daerah,
maka:
1. mengoptimalkan penggunaan aplikasi
PeduliLindungi;
2. melakukan tes PCR atau Rapid tes dengan
menyesuaikan pengaturan moda transportasi
yang digunakan pada saat pergi keluar
daerah dan masuk/pulang dari luar daerah,
hal ini untuk memastikan pelaku perjalanan
negatif COVID-19; dan
3. dalam hal ditemukan pelaku perjalanan
sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua)
yang positif COVID-19, maka melakukan
karantina mandiri atau karantina pada
tempat yang telah disiapkan Pemerintah
untuk mencegah adanya penularan dengan
waktu karantina sesuai prosedur kesehatan,
n. instansi pelaksana bidang perhubungan dan
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
melakukan penguatan, pengendalian,
pengawasan terhadap pelaku perjalanan pada
Posko Check Point di daerah masing-masing
bersama dengan TNI dan POLRI selama periode
Libur Nataru;
o. seluruh Satpol PP, Satlinmas dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta
Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan
kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif:
1. dalam mencegah dan mengatasi aktivitas
publik yang dapat mengganggu ketentraman
dan ketertiban masyarakat;

4. -4-
2. dalam mencegah dan mengatasi aktivitas
berkumpul/kerumunan massa di tempat
fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat
perbelanjaan dan restoran), tempat wisata,
dan fasilitas ibadah, selama periode Libur
Nataru; serta
3. melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca
yang berpotensi terjadinya bencana alam
(banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung
meletus) pada bulan Desember 2021 dan
Januari 2022.
KEDUA : Khusus dalam pelaksanakan ibadah dan
peringatan Hari Raya Natal 2021:
a. Gereja membentuk Satuan Tugas Protokol
Kesehatan Penanganan COVID-19 yang
berkoordinasi dengan Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 Daerah.
b. pada pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal:
1. hendaknya dilakukan secara sederhana dan
tidak berlebih-lebihan, serta lebih
menekankan persekutuan di tengah-tengah
keluarga;
2. diselenggarakan secara hybrid, yaitu secara
berjamaah/kolektif di gereja dan secara
daring dengan tata ibadah yang telah
disiapkan oleh para pengurus dan pengelola
gereja; dan
3. jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan
lbadah dan Perayaan Natal secara
berjamaah/kolektif tidak melebihi 50% (lima
puluh persen) dari kapasitas total gereja,
c. pada penyelenggaraan ibadah dan perayaan
Natal, pengurus dan pengelola gereja
berkewajiban untuk:
1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan
mengawasi penerapan protokol kesehatan di
area gereja;
2. melakukan pembersihan dan disinfeksi
secara berkala di area gereja;
3. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada
saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari
gereja serta hanya yang berkategori kuning
dan hijau yang diperkenankan masuk;
4. mengatur arus mobilitas jemaat dan pintu
masuk (entrance) dan pintu keluar (exit)
gereja guna memudahkan penerapan dan
pengawasan protokol kesehatan;

5. -5-
5. menyediakan fasilitas cuci
tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk
dan pintu keluar gereja;
6. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu
masuk bagi seluruh pengguna gereja;
7. menerapkan pembatasan jarak dengan
memberikan tanda khusus di lantai/kursi,
minimal jarak 1 (satu) meter; dan
8. melakukan pengaturan jumlah
jemaat/umat/pengguna gereja yang
berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk
memudahkan pembatasan jaga jarak.
KETIGA : Khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru
2022 dan tempat perbelanjaan/mall:
a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin
tinggal di rumah berkumpul bersama keluarga,
menghindari kerumunan dan perjalanan, serta
melakukan kegiatan di lingkungan masing-
masing yang tidak berpotensi menimbulkan
kerumunan, sambil melakukan antisipasi
menyiapkan diri dan lingkungan dalam
menghadapi potensi bencana Hidrometeorologi,
seperti banjir dan longsor sesuai dengan
prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika (BMKG);
b. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun
baru serta pelarangan acara Old and New Year
baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi
menimbulkan kerumunan;
c. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada
saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari
mall/pusat perbelanjaan serta hanya
pengunjung dengan kategori kuning dan hijau
yang diperkenankan masuk;
d. meniadakan event perayaan Nataru di Pusat
Perbelanjaan dan Mall, kecuali pameran UMKM;
e. melakukan perpanjangan jam operasional Pusat
Perbelanjaan dan Mall yang semula 10.00 –
21.00 waktu setempat menjadi 09.00 – 22.00
waktu setempat untuk mencegah kerumunan
pada jam tertentu dan melakukan pembatasan
dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 50%
(lima puluh persen) dari kapasitas total Pusat
Perbelanjaan dan Mall serta penerapan protokol
kesehatan yang lebih ketat;

6. -6-
f. bioskop dapat dibuka dengan pembatasan
kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen)
dengan penerapan protokol kesehatan yang
lebih ketat; dan
g. kegiatan makan dan minum di dalam pusat
perbelanjaan/mall dapat dilakukan dengan
pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima
puluh persen) dengan penerapan protokol
Kesehatan yang lebih ketat.
KEEMPAT : Khusus untuk pengaturan tempat wisata:
a. meningkatkan kewaspadaan sesuai pengaturan
PPKM level 3 (tiga) khusus untuk daerah-
daerah sebagai destinasi pariwisata favorit,
antara lain: Bali, Bandung, Bogor, Yogyakarta,
Malang, Surabaya, Medan, dan lain-lain;
b. mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi
sasaran liburan di setiap kabupaten/kota agar
memiliki protokol kesehatan yang baik;
c. menerapkan pengaturan ganjil genap untuk
mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata
prioritas;
d. tetap menerapkan protokol kesehatan yang
lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai
masker, mencuci tangan pakai sabun/hand
sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas,
dan menghindari kerumunan);
e. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada
saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari
tempat wisata serta hanya pengunjung dengan
kategori kuning dan hijau yang diperkenankan
masuk;
f. memastikan tidak ada kerumunan yang
menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
g. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan
50% (lima puluh persen) dari kapasitas total;
h. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di
tempat terbuka/tertutup;
i. mengurangi penggunaan pengeras suara yang
menyebabkan orang berkumpul secara masif;
dan
j. membatasi kegiatan seni budaya dan tradisi
baik keagamaan maupun non-keagamaan yang
biasa dilakukan sebelum pandemi COVID-19.

7. -7-
KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Menteri
ini yang terkait dengan Pencegahan Dan
Penanggulangan COVID-19 Pada Saat Natal Tahun
2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022 berpedoman
pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Menteri
Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat di Wilayah Sumatera, Nusa
Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan
Papua.
KEENAM : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
24 Desember 2021 sampai dengan tanggal
2 Januari 2022.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2021
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Tembusan Yth :
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Ketenagakerjaan;
15. Menteri Perindustrian;
16. Menteri Perdagangan;
17. Menteri Perhubungan;
18. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. Sekretaris Kabinet;
23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;

8. -8-
27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
28. Gubernur Bank Indonesia;
29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.