Makalah ini membahas tentang demokrasi di Indonesia. Secara ringkas, ditinjau dari berbagai aspek seperti pengertian demokrasi, jenis-jenis demokrasi, dan perkembangan demokrasi di Indonesia secara periode."

1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
“DEMOKRASI INDONESIA”
DISUSUN OLEH :
KELOMPOK IV
1. AGNES YUNIARNI T (4132121001)
2. MAYA AGNES TAMBA (4132121014)
3. MELISA TRIS SUKMA (4132121015)
4. RUDI PERWIRA ()
5. SAHAT RAIN JEREMAY ()
FISIKA DIK C 2013
DOSEN PENGAMPU : Drs. LIBER SIAGIAN, M.Si
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
TAHUN 2015

2. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang
berjudul ”Demokrasi Indonesia“. Dalam pembuatan makalah ini mulai dari perancangan,
pencarian bahan, sampai penulisan, penulis mendapat bantuan, saran, petunjuk, dan
bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapakan terimakasih kepada
teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan makalah ini.
Penulis menyadari bahwa makalah ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari
untuk perbaikan di masa yang akan datang, dan penulis juga berharap semoga makalah ini
dapat bermanfaat bagi pembaca.
Medan, Oktober 2015
Penulis ,

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i
DAFTAR ISI........................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang............................................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah....................................................................................... 1
1.3 Tujuan Masalah........................................................................................... 2
1.4 Manfaat ....................................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN
2.1.Demokrasi................................................................................................... 3
A. Pengertian Demokrasi..................................................................... 3
B. Pengertian Demokrasi Menurut Ahli.............................................. 3
C. Jenis – jenis Demokrasi .................................................................. 5
D. Prinsip-Prinsip Demokrasi.............................................................. 7
E. Asas Pokok Demokrasi................................................................... 8
F. Demokrasi Normatif dan Empirik .................................................. 9
G. Demokrasi Konstitusional Dalam Abad Ke 19............................... 11
H. Demokrasi Konstitusional Dalam Abad Ke 20............................... 12
2.2.Perkembangan Demokrasi Di Indonesia..................................................... 15
A. Demokrasi Pemerintahan Masa Revolusi Kemerdekaan ( 1945 –
1950) ............................................................................................... 15
B. Demokrasi Dalam Pemerintahan Orde Lama ................................. 15
C. Demokrasi Dalam Pemerintahan Orde Baru (1966 – 1998)........... 16
D. Demokrasi Pada Masa Reformasi (1998 – Sekarang) .................... 17
BAB III KESIMPULAN
3.1.Kesimpulan ................................................................................................. 18
3.2.Saran ........................................................................................................... 18
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................. 20

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki
hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.
Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui
perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi
mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik
kebebasan politik secara bebas dan setara.
Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya
menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang
pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung
dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara
demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun
kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan; ini disebut
demokrasi perwakilan
Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang
kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti
oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini
sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk
elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan
demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga
berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan
menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi. Hal yang seperti inilah yang
mendasari penulis untuk menyusun ataupun membahas tentang Demokrasi di Indonesia
yang dituangkan dalam bentuk makalah ini.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa pengertian dari Demokrasi?
2. Apa yang dimaksud dengan demokrasi normatif dan empirik?
3. Apakah arti dan perkembangan demokrasi?
4. Bagaimana demokrasi konstitusional dalam abad ke 19?

5. 5. Bagaimana demokrasi konstitusional dalam abad ke 20?
6. Jelaskanlah bentuk – bentuk demokrasi?
7. Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia? jelaskan secara periodesasi!
1.3 Tujuan
1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari Demokrasi.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan demokrasi normatif dan empirik.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan arti dan perkembangan demokrasi.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan demokrasi konstitusional dalam abad ke 19.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan demokrasi konstitusional dalam abad ke 20.
6. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk – bentuk demokrasi.
7. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia.
1.4 Manfaat
1. Mahasiswa dapat mengetahui pengertian dari Demokrasi.
2. Mahasiswa dapat mengetahui demokrasi normatif dan empirik.
3. Mahasiswa dapat mengetahui arti dan perkembangan demokrasi.
4. Mahasiswa dapat mengetahui demokrasi konstitusional dalam abad ke 19.
5. Mahasiswa dapat mengetahui demokrasi konstitusional dalam abad ke 20.
6. Mahasiswa dapat mengetahui bentuk – bentuk demokrasi.
7. Mahasiswa dapat mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia.

6. BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Demokrasi
A. Pengertian Demokrasi
Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos.
Demos berarti rakyat, sedangkan dan kratos dapat diartikan kekuasaan/pemerintahan.
Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani: δημοκρατία “pemerintahan rakyat”
(dēmokratía), yang diciptakan dari δῆμος (demo) “orang” dan κράτος (Kratos)
“kekuatan”, di pertengahan abad ke-5-4 SM untuk menunjukkan sistem politik yang
ada di beberapa negara-kota Yunani, terutama Athena setelah pemberontakan populer
di 508 SM. Meskipun tidak ada definisi khusus demokrasi yang diterima secara
universal, kesetaraan dan kebebasan telah diidentifikasi sebagai karakteristik penting
demokrasi sejak zaman kuno. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam semua warga negara
yang sama di depan hukum dan memiliki akses yang sama terhadap kekuasaan. Sebagai
contoh, dalam demokrasi perwakilan, suara setiap wakil punya bobot yang sama, tidak
ada pembatasan dapat diterapkan kepada siapapun yang ingin menjadi perwakilan, dan
kebebasan warganya dijamin oleh hak, dilegitimasi, dan kebebasan yang pada
umumnya dilindungi oleh konstitusi.
Berdasarkan pemahaman tersebut, demokrasi dapat diartikan sebagai
pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang dibentuk dan dijalankan atas
kehendak/kedaulatan rakyat. Bentuk politik dalam pemerintahan demokrasi ditandai
oleh adanya kekuasaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, kekuasaan tersebut dapat
diperoleh melalui konsensus (demokrasi konsensus), dengan referendum langsung
(demokrasi langsung), atau melalui wakil-wakil terpilih dari rakyat (demokrasi
perwakilan).
B. Pengertian Demokrasi Menurut Ahli
1. Abraham Lincon (AS, 1863)
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
(government of the people, by the people, and for the people). Sementara itu secara
substantif, prinsip utama dalam demokrasi menurut Maswadi Rauf (1997) ada dua,
yaitu :

7. 1) Kebebasan/persamaan (freedom/equality).
2) Kedaulatan rakyat (people’s sovereignity).
2. C.F. Strong
Suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat
politik ikutserta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah
akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu.
3. Samuel P. Huntington
Sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang
paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang jujur, adil, dan
berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara
dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.
4. Henry B. Mayo
Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum
ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh
rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan
politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
5. Harris Soche
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan
melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau
orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari
paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.
6. International Commission for Jurist
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat
keputusankeputusan politik diselenggarakan oleh warga melalui wakil-wakil yang
dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses
pemilihan yang bebas.

8. C. Jenis-Jenis Demokrasi
Demokrasi merupakan suatu konsep yang dapat dikaji secara luas dari berbagai
sudut pandang dan sisi kehidupan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai berbagai
jenis demokrasi yang ada di dunia.
1. Demokrasi Berdasarkan Cara Penyampaian Pendapat
a. Demokrasi Langsung
Dalam demokrasi langsung, rakyat diikutsertakan dalam proses
pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan. Demokrasi
langsung juga dikenal sebagai demokrasi bersih. Di sinilah rakyat memiliki
kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka
dimuat dengan segera didalam satu pertemuan. Jenis demokrasi ini dapat
dipraktekkan hanya dalam kota kecil dan komunitas yang secara relatif belum
berkembang, di mana secara fisik memungkinkan seluruh elektorat untuk
bermusyawarah dalam satu tempat, walaupun permasalahan pemerintahan
tersebut bersifat kecil. Demokrasi langsung berkembang di negara kecil Yunani
kuno dan Roma. Demokrasi ini tidak dapat dilaksanakan di dalam masyarakat
yang kompleks dan negara yang besar. Demokrasi murni yang masih bisa diambil
contoh terdapat di wilayah Switzerland. Bentuk demokrasi murni ini masih
berlaku di Switzerland dan beberapa negara yang didalamnya terdapat
referendum dan inisiatif. Beberapa negara ada yang sangat memungkinkan rakyat
untuk memulai dan mengadopsi hukum, bahkan untuk mengamandemenkan
konstitusional dan menetapkan permasalahan publik politik secara langsung tanpa
campur tangan representatif.
b. Demokrasi Tidak Langsung atau Demokrasi Perwakilan
Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya
melalui Pemilu. Rakyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan politik.
Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga
perwakilan rakyat.
Di dalam negara yang besar dan modern demokrasi tidak bisa berjalan sukses.
Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah ini diperlukan sistem demokrasi
secara representatif. Para representatif inilah yang akan menjalankan atau
menyampaikan semua aspirasi rakyat di dalam pertemuan. Dimana mereka dipilih
oleh rakyat dan berkemungkinan berpihak kepada rakyat. (Garner). Sistem ini
berbasis atas ide, dimana rakyat tidak secara langsung hadir dalam

9. menyampaikan aspirasi mereka, namun mereka menyampaikan atau
menyarankan saran mereka melaui wakil atau representatif. Bagaimanapun, di
dalam bentuk pemerintahan ini wewenang disangka benar terletak ditangan
rakyat, akan tetapi semuanya dipraktekkan oleh para representatif.
c. Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Pengawasan Langsung dari Rakyat
Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan
demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga
perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi
rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat.
2. Demokrasi Berdasarkan Titik Perhatian atau Prioritasnya
a. Demokrasi Formal
Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang pada kedudukan
yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi.
Individu diberi kebebasan yang luas, sehingga demokrasi ini disebut juga
demokrasi liberal.
b. Demokrasi Material
Demokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam
bidang sosial-ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi
prioritas. Demokrasi semacam ini dikembangkan di negara sosialis-komunis.
c. Demokrasi Campuran
Demokrasi ini meruapakan campuran dari kedua demokrasi tersebut di atas.
Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan
menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.
3. Berdasarkan Prinsip Idiologi, demokrasi dibagi dalam
a. Demokrasi Liberal
Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur
tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang
pemerintah terhadap warganya dihindari. Pemerintah bertindak atas dasar
konstitusi (hukum dasar).

10. b. Demokrasi Rakyat atau Demokrasi Proletar
Demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk
tidak mengenal perebedaan kelas. Semua warga negara mempunyai persamaan
dalam hukum dan politik.
4. Berdasarkan Wewenang dan Hubungan antar Alat Kelengkapan Negara
a. Demokrasi Sistem Parlementer
Ciri-ciri pemerintahan parlementer:
1) DPR lebih kuat dari pemerintah.
2) Menteri bertanggung jawab pada DPR
3) Program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota
parlemen.
4) Kedudukan kepala negara sebagai simbol
5) Tidak dapat diganggu gugat.
b. Demokrasi Sistem Pemisahan/Pembagian Kekuasaan (Presidensial)
Ciri-ciri pemerintahannya:
1) Negara dikepalai presiden
2) Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang
dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan.
3) Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan
menteri.
4) Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada
presiden.
5) Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga
negara, dan tidak dapat saling membubarkan
D. Prinsip-Prinsip Demokrasi
Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah
terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip
demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan
“soko guru demokrasi”. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah :
1. Kedaulatan rakyat;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3. Kekuasaan mayoritas;

11. 4. Hak-hak minoritas;
5. Jaminan hak asasi manusia;
6. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Proses hukum yang wajar;
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
E. Asas Pokok Demokrasi
Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah
pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan
yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua
asas pokok demokrasi, yaitu :
1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil
rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia
serta jujur dan adil; dan
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah
untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.
Ciri-ciri pemerintahan demokratis Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi
suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri
suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut :
1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik,
baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat
(warga negara).
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat
penegakan hukum
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan
mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga
perwakilan rakyat.

12. 8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih)
pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan
sebagainya).
F. Demokrasi Normatif dan Empirik
Affan Gaffar (2000) memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan
secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik). Demokrasi
normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara.
Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang perwujudannya telah ada pada
dunia politik praktis. Demokrasi empirik dianggap diterima oleh masyarakat karena
dirasakan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat selama ini.
Dalam pemahaman normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara adil
hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Misalnya, kita mengenal
ungkapan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Ungkapan
normatif tersebut, biasanya diterjemah dalam konstitusi masing – msing negara,
misalnya dalam UUD 1945 bagi pemerinthan republik indonesia. “kedaulatan adalah
ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasa”r (pasal 1 ayat 2).
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan Undang – Undang” (pasal 28). “Negara
menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing –
masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu” (pasal 29 ayat
2).
Kalangan ilmuan politik, setelah mengamati praktek demokrasi diberbagai
negara, merumuskan demokrasi secara empirik dengan menggukan sejumlah indikator
tertentu. Berdasarkan defenisi yang diajukan Julian Linz, demokrasi secara empirik
menekankan apakah dalam suatu sistem politik pemerintahan memberikan ruang gerak
yang cukup tinggi bagi masyarakatnya untuk memberikan partisipasi guna
memformulasikan preferensi politik mereka melalui organisasi politik yang ada. Sejauh
mana kompetisi antara para pemimpin dilakukan secara teratur untuk mengisi jabatan
politik.
Hampir semua teoritis, mulai zaman klasik hingg zaman moderen sekarang ini
menekankan, bahwa sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi itu adalah rakyat

13. demos, populis. Oleh karena itu, selalu ditekankan peranan demos yang senyatanya
dalam proses politik yang berjalan. Paling tidak, dalam dua tahap utama :
1. Agenda setting, yaitu tahap untuk memilih masalah apa yang hendak dibahas dan
diputuskan
2. Deciding the outcome, yaitu tahap pengambilan keputusan
Merujuk pendapat Robert Dahl (1989:113), Affan Gaffar menyimpulkan
sejumlah persyaratan untuk mengamati apakah sebuah political order merupakan sistem
yang demokratik atau tidak, yaitu :
1. Akuntabilitas
Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat
mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.
Tidak hanya itu, juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan kata -
katanya. Perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan akan dijalaninya.
Termasuk juga yang menyangkut keluarganya dalam arti luas.
2. Rotasi Kekuasaan
Dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan
dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu
memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Biasanya,
partai - partai politik yang menang pada suatu pemilu akan diberi kesempatan
untuk membentuk eksekutif yang mengendalikan pemerintahan sampai pemilihan
berikutnya.
3. Rekruitmen politik yang terbuka
Untuk memungkinkan terjadinya kekuasan, diperlukan satu sistem rekruitmen
politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi
suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam
melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut.
4. Pemilihan umum
Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga
negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas
menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya.
5. Menikmati hak - hak dasar
Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati
hak - hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk

14. menyatakan pendapat (freedom of expression), hak untuk berkumpul dan
berserikat (freedom of assembly), dan hak untuk menikmati pers yang bebas
(freedom of the press).
G. Demokrasi Konstitusional Dalam Abad Ke 19 (Negara Hukum Klasik)
Kekuasaan pemerintah adalah dengan suatu konstitusi, apakah ia bersifat naskah
(written constitution) atau tak bersifat naskah (unwritten constitution). Undang-undang
dasr itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara
sedemikian rupa, sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi dengan kekuasaan parlemen
dan lembaga - lembaga hukum. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme
(constitutionalism), sedangkan yang menganut gagasan ini dinamakan Contitutional
State atau Rechsstaat.
Menurut Carl. J. Fredrich, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa ”pemerintah
merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi
yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan
bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh
mereka yang mendapt tugas untuk memerintah”. Pembatasan yang dimaksud termaktub
dalam undang-undang dasar.
Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, gagasan mengenai perlunya
pembatasan mendapat perumusan yuridis. Ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental
seperti Immanuel Kant (1724-1904) dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah
Rechtsstaat, sedangkan ahli Anglo Saxon (negara-negara maritim yang terletak di
Eropa) seperti A.V. Dicey memakai istilah Rule of Law. Empat Unsur Rechtsstaat
menurut Stahl :
1. Hak-hak manusia
2. Pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-
negara Eropa Kontinental biasanya disebut Trias Politica)
3. emerintah bedasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur)
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Unsur-unsur Rule of Law oleh A.V. Dicey dalam Introduction to the Law of the
Constitution mencakup :
1. Supremasi aturan-aturan hukum; tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam
arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.

15. 2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum. Dalil ini berlaku baik untuk
orang biasa, maupun untuk pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan
pengadilan.
Perumusan-perumusan ini hanya bersifat yuridis dan hanya menyangkut bidang
hukum saja dan itu pun dalam batas-batas yang agak sempit. Negara dalam pandangan
ini dianggap sebagai Nachtwachterstaat (Negara Penjaga Malam) yang sangat sempit
ruang gerkanya, tidak hanya di bidang politik, tetapi di bidang ekonomi. Kegiatan di
bidang ekonomi dikuasai oleh dalil laissez faire, laissez aller, yang berarti bahwa kalau
manusia dibiarkan mengurus seluruh negara dibiarkan mengurus kepentingan
ekonominya masing-masing maka akan dengan sendirinya keadaan ekonomi seluruh
negara akan sehat. Negara hanya mempunyai tugas pasif, yakni baru bertindak apabila
hak-hak manusia dilanggar atau ketertiban dan keamanan umum terancam. Konsepsi
negara hukum tersebut adalah sempit, maka dari itu sering disebut ”Negara Hukum
Klasik”.
H.Demokrasi Konstitusional Dalam Abad Ke 20
Dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia II telah terjadi perubahan-
perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan
oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya kecaman terhadap ekses-ekses dalam
industrialisasi dan sistim kapitalis; tersebarnya faham sosialisme yang menginginkan
pembagian kekayaan secara merata serta kemenangan dari beberapa partai sosialis di
Eropa, seperti di Swedia, Norwegia dan pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori ahli
ekonomi Inggris John Maynard Keynes (1883-1946).
Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara
baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi (staats-onthouding dan laissez faire)
lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas
kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan
sosial. Pada dewasa ini dianggap bahwa demokrasi harus meluas mencakup dimensi
ekonomi dengan suatu sistim yang menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan yang
berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama perbedaan-perbedaan
yang timbul dari distribusi kekayaan yang tidak merata. Negara semacam ini
dinamakan welfare state (negara kesejahteraan) atau social service state (negara yang
memberi pelayanan kepada masyarakat).

16. Pada dewasa ini negara-negara modern mengatur soal-soal pajak, upah minimum,
pensiun, pendidikan umum, asuransi, mencegah atau mengurangi pengangguran dan
kemelaratan serta timbulnya perusahaan-perusahaan raksasa (anti-trust), dan mengatur
ekonomi sedemikian rupa sehingga tidak diganggu oleh depresi dan krisis ekonomi.
Karena itu pemerintah dewasa ini mempunyai kecenderungan untuk memperluas
aktivitasnya.
Sesuai dengan perubahan dalam jalan pikiran ini perumusan yuridis mengenai
negara hukum klasik seperti yang diajukan oleh A.V. Dicey dan Immanuel Kant dalam
abad ke-19 juga ditinjau kembali dan dirumuskan kembali sesuai dengan tuntutan abad
ke 20, terutama sesudah Perang Dunia II. International Commission of Jurists yang
merupakan suatu organisasi ahli hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok
tahun 1965 sangat memperluas konsep mengenai Rule of Law, dan menekankan apa
yang dinamakannya "the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age".
Dianggap bahwa di samping hak-hak politik juga hak-hak sosial dan ekonomi harus
diakui dan dipelihara, dalam arti bahwa harus dibentuk standard-standard dasar sosial
dan ekonomi.
Penyelesaian dari soal kelaparan, kemiskinan dan pengangguran merupakan
syarat agar supaya Rule of Law dapat berjalan dengan baik. Pemerintah mempunyai
tugas untuk mengadakan pembangunan ekonomi, sedangkan nasionalisasi dan
landreform sering perlu diadakan, dan tidak bertentangan dengan Rule of Law. Untuk
bisa menyelenggarakan ini perlu ada kekuasaan administratif yang cukup kuat. Diakui
bahwa, terutama di negaranegara baru, agar supaya dapat mencapai keuntungan-
keuntungan ekonomi dan sosial bagi individu, beberapa tindakan campur tangan dalam
hak-hak individu menjadi tak terelakkan lagi. Hanya saja, campur tangan semacam itu
tidak boleh lebih dari yang semestinya diperlukan dan harus tunduk pada jaminan-
jaminan yang diberikan oleh Rule of Law.
Dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang
demokratis di bawah Rule of Law ialah:
1. Perlindungan konstitusionil, dalam arti bahwa konstitusi, selain dari menjamin hak-
hak individu, harus menentukan pula cara proseduril untuk memeroleh
perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial
tribunals)
3. Pemilihan umum yang bebas

17. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)
Selain adanya gagasan tentang Rule of Law pada perkembangan demokrasi
International Commision of Jurists (ICJ) dalam konferensinya di Bangkok juga
merumuskan demokrasi sebagai sistem politik. Menurut rumusan organisasi ini sistem
politik yang demokratis adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat
keputusan - keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil - wakil
yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Rumusan ini
menunjukan bahwa pada abad ke-20 telah diterimanya gagasan demokrasi perwakilan
sebagai sistem politik yang paling umum. Pandangan ini juga diperkuat oleh pendapat
Henry B. Mayo yang menyatakan bahwa "sistem politik yang demokratis ialah dimana
kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil - wakil yang diawasi
secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip
kekuasaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
(Budiarjo, 1999 : 61)
Semakin berkembangnya gagasan - gagasan tentang demokrasi perwakilan pada
abad ke-20, maka dalam rangka pelaksanaannya dibutuhkan lembaga - lembaga yang
menjamin terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Menurut Meriam Budiarjo
(1999:63), lembaga - lembaga dimaksud adalah :
1. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
2. Suatu dewan perwakilan yang mewakili golongan - golongan dan kepentingan
dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia
atas dasar sekurang - kurangnya dua calon untuk satu kursi.
3. Suatu organisasi politik yang mencakup dua atau lebih partai politik (sisten dwi
partai atau lebih partai)
4. Pers atau media masa bebas untuk menyatakan pendapat
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak - hak dan mempertahankan
keadilan.

18. 2.2. Perkembangan Demokrasi Di Indonesia
A. Demokrasi Pemerintahan Masa Revolusi Kemerdekaan ( 1945 – 1950 )
Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin
kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik.
Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih
terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang
berbnyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan
dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa
negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :
1. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah
menjadi lembaga legislatif.
2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai
Politik.
3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem
pemerintahn presidensil menjadi parlementer
B. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama
1. Demokrasi Parlementer (1950 – 1959)
Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau
berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa
demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan
berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktek demokrasi pada masa
ini dinilai gagal disebabkan :
1. Dominannya partai politik
2. Landasan sosial ekonomi yang masih lemah
3. Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950
Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :
1. Bubarkan konstituante
2. Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950
3. Pembentukan MPRS dan DPAS
2. Periode Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966)
Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965
adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

19. permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara
gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan
berporoskan nasakom dengan ciri:
1. Dominasi Presiden
2. Terbatasnya peran partai politik
3. Berkembangnya pengaruh PKI
Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:
1. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan
2. Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan
presiden membentuk DPRGR
3. Jaminan HAM lemah
4. Terjadi sentralisasi kekuasaan
5. Terbatasnya peranan pers
6. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)
Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI yang
menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama.
C. Demokrasi Dalam Pemerintahan Orde Baru (1966 – 1998)
Dinamakan juga demokrasi pancasila. Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai
dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan
melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Awal Orde baru
memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II,
III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun
1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal
sebab:
1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada
2. Rekrutmen politik yang tertutup
3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis
4. Pengakuan HAM yang terbatas
5. Tumbuhnya KKN yang merajalela
Sebab jatuhnya Orde Baru:
1. Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi )
2. Terjadinya krisis politik

20. 3. TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba
4. Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk
turun jadi Presiden.
D. Demokrasi Pada Masa Reformasi (1998 – Sekarang)
Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden
Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi
berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:
1. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok
reformasi
2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang
Referandum
3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas
dari KKN
4. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden
dan Wakil Presiden RI
5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV
Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemiluhan umum sudah dua kali
yaitu tahun 1999 dan tahun 2004.

21. BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
1. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak
setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.
2. Demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapat ada 3 yaitu demokrasi langsung,
demokrasi tidak langsung dan demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan
langsung dari rakyat.
3. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya ada tiga yaitu demokrasi
formal, Demokrasi Material dan Demokrasi Campuran.
4. Berdasarkan prinsip idiologi, demokrasi dibagi dua yaitu demokrasi liberal dan
demokrasi Rakyat atau Demokrasi Proletar
5. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara ada dua yaitu
demokrasi sistem parlementer dan demokrasi sistem pemisahan/pembagian
kekuasaan (presidensial).
6. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh
sebuah negara.
7. Demokrasi empirik adalah demokrasi yang perwujudannya telah ada pada dunia
politik praktis.
8. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam empat periodesasi yaitu
Demokrasi Pemerintahan Masa Revolusi Kemerdekaan ( 1945 – 1950), Demokrasi
Dalam Pemerintahan Orde Lama, Demokrasi Dalam Pemerintahan Orde Baru (1966
– 1998) dan Demokrasi Pada Masa Reformasi (1998 – Sekarang).
9. Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden
Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998
10. Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemiluhan umum sudah dua kali
yaitu tahun 1999 dan tahun 2004.
3.2. Saran
Di Indonesia demokrasi bukan hanya sebagai sistem pemerintahan namun kini
telah menjadi salah satu sistem politik. Salah satu pemilu yang krusial atau penting
dalam katatanegaraan Indonesia adalah pemilu untuk memilih wakil rakyat yang akan
duduk dalam parlemen, yang biasa kita kenal dengan sebutan Pemilihan Umum Anggota

22. DPR, DPD dan DPRD. Setelah terpilih menjadi anggota parlemen, para konstituen
tersebut pada hakikatnya adalah bekerja untuk rakyat secara menyeluruh. Itulah yang
dinamakan dengan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Akan tetapi, dewasa ini tidak sedikit para anggota parlemen yang “melupakan”
rakyatnya ketika mereka telah duduk enak di kursi “empuk”. Mereka sibuk dengan
urusan pribadi mereka masing-masing, mengutamakan kepentingan golongan, dan
berpikir bagaimana caranya mengembalikan modal mereka ketika kampanye. Fenomena
ini sudah tidak aneh lagi bagi bangsa Indonesia. Para elite politik saat ini, sudah tidak
lagi pada bingkai kesatuan, akan tetapi berada pada bingkai kekuasaan yang
melingkarinya. Seperti misalnya, adanya sengketa hasil pemilu, black campaign ketika
kampanye dan sebagainya, yang penting bisa mendapatkan kekuasaan. Semboyan
Bhinneka Tunggal Ika pun telah luntur dalam dirinya.
Untuk itu, diharapkan agar masyarakat terutama bagi kita yang sudah tahu atau
yang sudah mempelajari tentang demokrasi ini, ikut mengontrol jalannya pemerintahan
agar menuju Indonesia yang lebih baik.

23. DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2010. Tuntas Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Graha Pustaka
Pasaribu, Payerli. 2015. Pendidikan Kewarganegaraan. Medan : UNIMED Press
Rogaiyah, Alfitri. 2009. Jurnal PPKn dan Hukum: Demokrasi Kesetaraan atau Kesenjangan.
Sumatera Selatan : Universitas Sriwijaya
Sulfa, 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Kendari : Universitas Halu Oleo.
http://id.m.wikipedia.org/wiki/demokrasi.html
https://kewarganegaraanblog.wordpress.com/2013/11/10/pengertian-dan-jenis-jenis-
demokrasi/
http://www.adipedia.com/2011/04/perkembangan-demokrasi-di-indonesia.html?=1
http://arifin-kumpulanmakalah.blogspot.com/2012/05/makalah-demokrasi.html?m=
http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan- politik/pengertian-demokrasi.htm
http://krizi.wordpress.com/2009/09/30/makalah-perkembangan-demokrasi-di-indonesia.html