SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 18
Nilai-nilai yang diperlukan untuk
mengembangkan pemerintahan demokratis
  MEITA PURNAMASARI A, M.Pd
KONSEP DASAR DEMOKRASI



FOR
               FROM
  THE PEOPLE


      BY
   Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal)
   Equality before the Law (Persamaan di hadapan
    hukum)
   Constitutional guarantee of Human Rights
    (Jaminan konstitusional terhadap HAM)
   Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak)
   Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)
   Kebebasan beragama
   Persaudaraan seagama
   Persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama
   Saling membantu
   Persamaan hak dan kewajiban warga negara terhadap
    negara
   Persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara
   Penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan
    kebenaran tanpa pandang bulu
   Pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada
    keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kedamaian
   Pengakuan hak atas setiap orang atau individu
   DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA
   DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN
   DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT
   DEMOKRASI DENGAN RULE OF LAW
   DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA
   DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA
   DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA
   DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH
   DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN
   DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL
   Kebebasan
    (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi)
   Menghormati orang/kelompok lain
   Kesetaraan
   Kerjasama
   Persaingan
   Kepercayaan
   Adalah hak bagi warga negara biasa yang wajib
    dijamin dengan undang-undang
   Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk
    menyatakan pendapat senantiasa muncul dari
    setiap warga negara dalam era pemerintahan
    terbuka saat ini
Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar
   demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara
Merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat
dan berkelompok
1. pemberian suara dalam pemilihan umum
2. kontak/hubungan dengan pejabat pemerintah
3. protes terhadap lembaga masyarakat atau
   pemerintah
4. mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik
   Kesetaraan (egalitarianisme) diartikan sebagai
    adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga.
Kesetaraan gender meniscayakan laki-laki dan perempuan
(sebagai makhluk sosial) memiliki hak yang sama di depan
                         hukum
   Rakyat berdaulat dalam menentukan pemerintahan.
   Rakyat memiliki kedaulatan dalam pemilihan yang
    berujung pada pembentukan pemerintahan.
   Pemerintah berasal dari rakyat dan bertanggung
    jawab kepada rakyat
   Rasa ketergantungan pemerintah kepada rakyat
    kemudian melahirkan makna akuntabilitas
   Rasa saling percaya antar-kelompok masyarakat
    merupakan nilai dasar yang diperlukan agar demokrasi
    dapat terbentuk
   Bila yang ada adalah
    ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, dan
    permusuhan, hubungan antar-kelompok masyarakat
    akan terganggu secara permanen, keseluruhan sistem
    sosial politik akan merugi
   Konsekuensi dari kebutuhan akan rasa percaya ini
    adalah public trust. Pemerintah harus mampu
    menumbuhkan rasa percaya dirinya sendiri, sehingga
    tumbuh pula kepercayaan dari masyarakat luas
    terhadap pemerintah dalam menjalankan fungsinya
    dengan baik
   Kerjasama hanya mungkin
    terjadi jika setiap orang
    atau kelompok bersedia
    untuk mengorbankan
    sebagian dari apa yang
    diperoleh dari kerjasama
    tersebut.
   Demokrasi tidak hanya
    memerlukan hubungan
    kerjasama antar-individu
    dan kelompok.
    Kompetisi, kompromi, dan
    kerjasama merupakan
    nilai-nilai yang mampu
    mendorong terwujudnya
    demokrasi
   Pertumbuhan ekonomi
   Pluralisme
   Hubungan yang seimbang
    antara negara dan
    masyarakat
   Pertambahan jumlah kelas menegah diharapkan
    akan mendorong perkembangan nilai-nilai
    demokrasi
   Masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri
    atas berbagai kelompok
   Di dalamnya orang dapat bergabung dengan
    kelompok yang ada, tanpa adanya rintangan-
    rintangan sistemik yang mengakibatkan
    terhalangnya hak untuk berkelompok ata bergabung
    dengan kelompok tertentu
   Pluralisme mengajarkan kepada kelompok-
    kelompok yang ada di dalam masyarakat untuk
    meningkatkan kualitas dan daya saing masing-
    masing kelompok
   Demokrasi memerlukan sebuah negara yang kuat,
    tetapi menghormati hukum, partai politik, legislatif,
    media massa, dan rakyat pada umumnya.
   Negara seperti inilah yang dapat memberi
    perlindungan bagi rakyatnya dan menjadi penopang
    bagi pengembanga nilai-nilai demokrasi

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Dinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasiDinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasiabd_
 
PPT PKN Demokrasi di Indonesia
PPT PKN Demokrasi di IndonesiaPPT PKN Demokrasi di Indonesia
PPT PKN Demokrasi di Indonesiawisnuwms
 
Pendidikan Kewarganegaraan - Demokrasi Pancasila Era Reformasi 1998-sekarang
Pendidikan Kewarganegaraan - Demokrasi Pancasila Era Reformasi 1998-sekarangPendidikan Kewarganegaraan - Demokrasi Pancasila Era Reformasi 1998-sekarang
Pendidikan Kewarganegaraan - Demokrasi Pancasila Era Reformasi 1998-sekarangRosyida Fatma
 
Sistem demokrasi di indonesia
Sistem demokrasi di indonesiaSistem demokrasi di indonesia
Sistem demokrasi di indonesiaswirawan
 
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan IndonesiaPPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan Indonesiaworodyah
 
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN Sri Suwanti
 
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...Eny Ardhika Putri
 
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaSistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasilaafifahdhaniyah
 
Hak asasi manusia dalam pancasila
Hak asasi manusia dalam pancasilaHak asasi manusia dalam pancasila
Hak asasi manusia dalam pancasilaAhmad Royhan Nst
 
Negara Hukum dan ham
Negara Hukum dan hamNegara Hukum dan ham
Negara Hukum dan hamSayur Lodeh
 
Kelompok 11 masyarakat madani
Kelompok 11   masyarakat madaniKelompok 11   masyarakat madani
Kelompok 11 masyarakat madanidayurikaperdana19
 

Was ist angesagt? (20)

Komunikasi politik
Komunikasi politikKomunikasi politik
Komunikasi politik
 
Dinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasiDinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasi
 
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesiaSistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
 
PPT PKN Demokrasi di Indonesia
PPT PKN Demokrasi di IndonesiaPPT PKN Demokrasi di Indonesia
PPT PKN Demokrasi di Indonesia
 
Demokrasi indonesia amerika
Demokrasi indonesia amerikaDemokrasi indonesia amerika
Demokrasi indonesia amerika
 
Ppt nilai demokrasi ind
Ppt nilai demokrasi indPpt nilai demokrasi ind
Ppt nilai demokrasi ind
 
Ppt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi IndonesiaPpt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi Indonesia
 
Pendidikan Kewarganegaraan - Demokrasi Pancasila Era Reformasi 1998-sekarang
Pendidikan Kewarganegaraan - Demokrasi Pancasila Era Reformasi 1998-sekarangPendidikan Kewarganegaraan - Demokrasi Pancasila Era Reformasi 1998-sekarang
Pendidikan Kewarganegaraan - Demokrasi Pancasila Era Reformasi 1998-sekarang
 
Materi Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik IndonesiaMateri Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik Indonesia
 
Sistem demokrasi di indonesia
Sistem demokrasi di indonesiaSistem demokrasi di indonesia
Sistem demokrasi di indonesia
 
Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaDemokrasi indonesia
Demokrasi indonesia
 
kelompok 5 demokrasi
kelompok 5 demokrasikelompok 5 demokrasi
kelompok 5 demokrasi
 
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan IndonesiaPPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
 
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
 
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
 
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaSistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
 
Hak asasi manusia dalam pancasila
Hak asasi manusia dalam pancasilaHak asasi manusia dalam pancasila
Hak asasi manusia dalam pancasila
 
Negara Hukum dan ham
Negara Hukum dan hamNegara Hukum dan ham
Negara Hukum dan ham
 
Konsep Kekuasaan
Konsep KekuasaanKonsep Kekuasaan
Konsep Kekuasaan
 
Kelompok 11 masyarakat madani
Kelompok 11   masyarakat madaniKelompok 11   masyarakat madani
Kelompok 11 masyarakat madani
 

Andere mochten auch

Bentuk bentuk mengemukakan pendapat
Bentuk bentuk mengemukakan pendapatBentuk bentuk mengemukakan pendapat
Bentuk bentuk mengemukakan pendapatsitizaharajamil
 
Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
Kemerdekaan Mengemukakan PendapatKemerdekaan Mengemukakan Pendapat
Kemerdekaan Mengemukakan Pendapatdwinandatsania
 
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasiUnsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasiMamyl Putri
 
Kemerdekaan mengemukakan pendapat
Kemerdekaan mengemukakan pendapatKemerdekaan mengemukakan pendapat
Kemerdekaan mengemukakan pendapatAgus Sri Hartono
 
Hubungan agama dan negara
Hubungan agama dan negaraHubungan agama dan negara
Hubungan agama dan negaraPia Rohdina
 
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPenyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaAmi Pertiwi
 
Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan kelompok 5
Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan  kelompok 5Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan  kelompok 5
Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan kelompok 5AnhariSA
 
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)Vivi Silvia
 
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di IndonesiaPerkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di IndonesiaHera Fitra
 
Konstitusi RIS
Konstitusi RISKonstitusi RIS
Konstitusi RISomcivics
 

Andere mochten auch (20)

Bentuk bentuk mengemukakan pendapat
Bentuk bentuk mengemukakan pendapatBentuk bentuk mengemukakan pendapat
Bentuk bentuk mengemukakan pendapat
 
Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
Kemerdekaan Mengemukakan PendapatKemerdekaan Mengemukakan Pendapat
Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
 
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasiUnsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
 
Makalah demokrasi
Makalah demokrasi Makalah demokrasi
Makalah demokrasi
 
DEMOKRASI INDONESIA
DEMOKRASI INDONESIADEMOKRASI INDONESIA
DEMOKRASI INDONESIA
 
Kemerdekaan mengemukakan pendapat
Kemerdekaan mengemukakan pendapatKemerdekaan mengemukakan pendapat
Kemerdekaan mengemukakan pendapat
 
Hubungan agama dan negara
Hubungan agama dan negaraHubungan agama dan negara
Hubungan agama dan negara
 
Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaDemokrasi indonesia
Demokrasi indonesia
 
Keanekaragaman hayati
Keanekaragaman hayatiKeanekaragaman hayati
Keanekaragaman hayati
 
Ppt isna
Ppt isnaPpt isna
Ppt isna
 
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPenyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
 
Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan kelompok 5
Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan  kelompok 5Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan  kelompok 5
Klasifikasi, identifikasi tata nama tumbuhan kelompok 5
 
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (PKN)
 
Makalah Demokrasi
Makalah DemokrasiMakalah Demokrasi
Makalah Demokrasi
 
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di IndonesiaPerkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
 
Konstitusi RIS
Konstitusi RISKonstitusi RIS
Konstitusi RIS
 
Konstitusi RIS
Konstitusi RISKonstitusi RIS
Konstitusi RIS
 
Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
 
Pengertian debat
Pengertian debatPengertian debat
Pengertian debat
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
 

Ähnlich wie NILAI NILAI DEMOKRASI

Ppt pp kn demokrasi indonesia
Ppt pp kn demokrasi indonesiaPpt pp kn demokrasi indonesia
Ppt pp kn demokrasi indonesiayuhanaenggar
 
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AWDEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AWDjoko Adi Walujo
 
Bab 4 demokrasi_indonesia
Bab 4 demokrasi_indonesiaBab 4 demokrasi_indonesia
Bab 4 demokrasi_indonesiaTitikbudiarti
 
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.docBentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.docEmir Harahap
 
Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1
Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1
Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1Uwes Chaeruman
 
Demokrasi di indonesia
Demokrasi di indonesia Demokrasi di indonesia
Demokrasi di indonesia Marlina Arby
 
Hakikat demokrasi
Hakikat demokrasiHakikat demokrasi
Hakikat demokrasiestri
 
Ppt bmd kel 1
Ppt bmd kel 1Ppt bmd kel 1
Ppt bmd kel 1DWI P.H
 
04_BAB 4 DEMOKRASI.ppt
04_BAB 4 DEMOKRASI.ppt04_BAB 4 DEMOKRASI.ppt
04_BAB 4 DEMOKRASI.pptGalangSapta
 
Hakikat dan Prinsip Demokrasi
Hakikat dan Prinsip DemokrasiHakikat dan Prinsip Demokrasi
Hakikat dan Prinsip DemokrasiIntan Irawati
 
Kewarganegaraan (KWN)_Demokrasi
Kewarganegaraan (KWN)_DemokrasiKewarganegaraan (KWN)_Demokrasi
Kewarganegaraan (KWN)_Demokrasinoussevarenna
 
PPT CIVIC EDUCATION.pptx
PPT CIVIC EDUCATION.pptxPPT CIVIC EDUCATION.pptx
PPT CIVIC EDUCATION.pptxDeviAdelia1
 

Ähnlich wie NILAI NILAI DEMOKRASI (20)

Ppt pp kn demokrasi indonesia
Ppt pp kn demokrasi indonesiaPpt pp kn demokrasi indonesia
Ppt pp kn demokrasi indonesia
 
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AWDEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Bab 4 demokrasi_indonesia
Bab 4 demokrasi_indonesiaBab 4 demokrasi_indonesia
Bab 4 demokrasi_indonesia
 
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.docBentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
 
Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1
Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1
Pendidikan kewarganegaran modul 3 kb 1
 
Demokrasi di indonesia
Demokrasi di indonesia Demokrasi di indonesia
Demokrasi di indonesia
 
Ciri demokrasi
Ciri demokrasiCiri demokrasi
Ciri demokrasi
 
Hakikat demokrasi
Hakikat demokrasiHakikat demokrasi
Hakikat demokrasi
 
Natural aceh
Natural acehNatural aceh
Natural aceh
 
Ppt bmd kel 1
Ppt bmd kel 1Ppt bmd kel 1
Ppt bmd kel 1
 
04_BAB 4 DEMOKRASI.ppt
04_BAB 4 DEMOKRASI.ppt04_BAB 4 DEMOKRASI.ppt
04_BAB 4 DEMOKRASI.ppt
 
Hakikat dan Prinsip Demokrasi
Hakikat dan Prinsip DemokrasiHakikat dan Prinsip Demokrasi
Hakikat dan Prinsip Demokrasi
 
Presentasipknkel 131115040026-phpapp01
Presentasipknkel 131115040026-phpapp01Presentasipknkel 131115040026-phpapp01
Presentasipknkel 131115040026-phpapp01
 
Kewarganegaraan (KWN)_Demokrasi
Kewarganegaraan (KWN)_DemokrasiKewarganegaraan (KWN)_Demokrasi
Kewarganegaraan (KWN)_Demokrasi
 
PPT CIVIC EDUCATION.pptx
PPT CIVIC EDUCATION.pptxPPT CIVIC EDUCATION.pptx
PPT CIVIC EDUCATION.pptx
 
Budaya demokrasi XI
Budaya demokrasi XIBudaya demokrasi XI
Budaya demokrasi XI
 
demokrasi (2012)
demokrasi  (2012)demokrasi  (2012)
demokrasi (2012)
 
Power point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of lawPower point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of law
 
Power point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of lawPower point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of law
 

Mehr von Meita Purnamasari

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARANRENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARANMeita Purnamasari
 
Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan
Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilanNorma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan
Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilanMeita Purnamasari
 
Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...
Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...
Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...Meita Purnamasari
 
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian  kekuasaan negaraKe 1 sistem pembagian  kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negaraMeita Purnamasari
 
Pancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbukaPancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbukaMeita Purnamasari
 
Pers yang bebas dan bertanggung jawab
Pers yang bebas dan bertanggung jawabPers yang bebas dan bertanggung jawab
Pers yang bebas dan bertanggung jawabMeita Purnamasari
 
Sosiologi sbg ilmu pengetahuan
Sosiologi sbg ilmu pengetahuanSosiologi sbg ilmu pengetahuan
Sosiologi sbg ilmu pengetahuanMeita Purnamasari
 
Sosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkungan
Sosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkunganSosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkungan
Sosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkunganMeita Purnamasari
 
Sosiologi dalam kehidupan bermasyarakat
Sosiologi dalam kehidupan bermasyarakatSosiologi dalam kehidupan bermasyarakat
Sosiologi dalam kehidupan bermasyarakatMeita Purnamasari
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalMeita Purnamasari
 
Sosialisasi sbg pembentukan kepribadian
Sosialisasi sbg pembentukan kepribadianSosialisasi sbg pembentukan kepribadian
Sosialisasi sbg pembentukan kepribadianMeita Purnamasari
 
Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsa
Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsaPentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsa
Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsaMeita Purnamasari
 

Mehr von Meita Purnamasari (20)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARANRENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
 
Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan
Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilanNorma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan
Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan
 
Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...
Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...
Harmonisasi dalam keberagaman suku,agama, ras, budaya sosial, ekonomi dan gen...
 
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian  kekuasaan negaraKe 1 sistem pembagian  kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara
 
Pancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbukaPancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbuka
 
Pers yang bebas dan bertanggung jawab
Pers yang bebas dan bertanggung jawabPers yang bebas dan bertanggung jawab
Pers yang bebas dan bertanggung jawab
 
Hubungan internasional
Hubungan internasional Hubungan internasional
Hubungan internasional
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
Sosiologi sbg ilmu pengetahuan
Sosiologi sbg ilmu pengetahuanSosiologi sbg ilmu pengetahuan
Sosiologi sbg ilmu pengetahuan
 
Tipe budaya politik
Tipe budaya politikTipe budaya politik
Tipe budaya politik
 
Sosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkungan
Sosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkunganSosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkungan
Sosiologi sebagai kajian tentang masyarakat dan lingkungan
 
Budaya politik
Budaya politikBudaya politik
Budaya politik
 
Sosiologi dalam kehidupan bermasyarakat
Sosiologi dalam kehidupan bermasyarakatSosiologi dalam kehidupan bermasyarakat
Sosiologi dalam kehidupan bermasyarakat
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasional
 
Pengendalian sosial
Pengendalian sosialPengendalian sosial
Pengendalian sosial
 
Sosialisasi sbg pembentukan kepribadian
Sosialisasi sbg pembentukan kepribadianSosialisasi sbg pembentukan kepribadian
Sosialisasi sbg pembentukan kepribadian
 
Hubungan internasional
Hubungan internasionalHubungan internasional
Hubungan internasional
 
Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsa
Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsaPentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsa
Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsa
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Konstitusi
KonstitusiKonstitusi
Konstitusi
 

Kürzlich hochgeladen

LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"baimmuhammad71
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptStoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptannanurkhasanah2
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxDEAAYUANGGREANI
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxwawan479953
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxSaujiOji
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptxSusanSanti20
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfKartiniIndasari
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxsyahrulutama16
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 

Kürzlich hochgeladen (20)

LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptStoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 

NILAI NILAI DEMOKRASI

  • 1. Nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan demokratis MEITA PURNAMASARI A, M.Pd
  • 2. KONSEP DASAR DEMOKRASI FOR FROM THE PEOPLE BY
  • 3. Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal)  Equality before the Law (Persamaan di hadapan hukum)  Constitutional guarantee of Human Rights (Jaminan konstitusional terhadap HAM)  Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak)  Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)
  • 4. Kebebasan beragama  Persaudaraan seagama  Persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama  Saling membantu  Persamaan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara  Persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara  Penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu  Pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kedamaian  Pengakuan hak atas setiap orang atau individu
  • 5. DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA  DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN  DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT  DEMOKRASI DENGAN RULE OF LAW  DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA  DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA  DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA  DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH  DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN  DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL
  • 6. Kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi)  Menghormati orang/kelompok lain  Kesetaraan  Kerjasama  Persaingan  Kepercayaan
  • 7. Adalah hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang  Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warga negara dalam era pemerintahan terbuka saat ini
  • 8. Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara
  • 9. Merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok 1. pemberian suara dalam pemilihan umum 2. kontak/hubungan dengan pejabat pemerintah 3. protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah 4. mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik
  • 10. Kesetaraan (egalitarianisme) diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga.
  • 11. Kesetaraan gender meniscayakan laki-laki dan perempuan (sebagai makhluk sosial) memiliki hak yang sama di depan hukum
  • 12. Rakyat berdaulat dalam menentukan pemerintahan.  Rakyat memiliki kedaulatan dalam pemilihan yang berujung pada pembentukan pemerintahan.  Pemerintah berasal dari rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat  Rasa ketergantungan pemerintah kepada rakyat kemudian melahirkan makna akuntabilitas
  • 13. Rasa saling percaya antar-kelompok masyarakat merupakan nilai dasar yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk  Bila yang ada adalah ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, dan permusuhan, hubungan antar-kelompok masyarakat akan terganggu secara permanen, keseluruhan sistem sosial politik akan merugi  Konsekuensi dari kebutuhan akan rasa percaya ini adalah public trust. Pemerintah harus mampu menumbuhkan rasa percaya dirinya sendiri, sehingga tumbuh pula kepercayaan dari masyarakat luas terhadap pemerintah dalam menjalankan fungsinya dengan baik
  • 14. Kerjasama hanya mungkin terjadi jika setiap orang atau kelompok bersedia untuk mengorbankan sebagian dari apa yang diperoleh dari kerjasama tersebut.  Demokrasi tidak hanya memerlukan hubungan kerjasama antar-individu dan kelompok. Kompetisi, kompromi, dan kerjasama merupakan nilai-nilai yang mampu mendorong terwujudnya demokrasi
  • 15. Pertumbuhan ekonomi  Pluralisme  Hubungan yang seimbang antara negara dan masyarakat
  • 16. Pertambahan jumlah kelas menegah diharapkan akan mendorong perkembangan nilai-nilai demokrasi
  • 17. Masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok  Di dalamnya orang dapat bergabung dengan kelompok yang ada, tanpa adanya rintangan- rintangan sistemik yang mengakibatkan terhalangnya hak untuk berkelompok ata bergabung dengan kelompok tertentu  Pluralisme mengajarkan kepada kelompok- kelompok yang ada di dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan daya saing masing- masing kelompok
  • 18. Demokrasi memerlukan sebuah negara yang kuat, tetapi menghormati hukum, partai politik, legislatif, media massa, dan rakyat pada umumnya.  Negara seperti inilah yang dapat memberi perlindungan bagi rakyatnya dan menjadi penopang bagi pengembanga nilai-nilai demokrasi