Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan oleh minimal dua orang untuk melakukan kegiatan bisnis, dimana pemilik modal tidak harus menjadi pimpinan perusahaan. Dokumen ini membahas tentang pengertian, unsur-unsur pendirian, dan peraturan perundang-undangan terkait PT di Indonesia.

1. Modul ke:
Fakultas
Program Studi
HUKUM BISNISHUKUM BISNIS
DAN LINGKUNGANDAN LINGKUNGAN
BENTUK BADAN HUKUM,
PERSEROAN TERBATAS
Dosen pengampu : Hapzi, Prof. Dr. MM
03
Fakultas
Ekonomi&Bisnis
Akuntansi
Nama Mahasiswa : Megi Irianti Pariakan (43217010083)

2. PENGERIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)PENGERIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
Perseroan terbatas merupakan organisasi bisnis yang
memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua
orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada
perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan
yang ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus
memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di
luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan
PT / persoroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal
dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik
Indonesia No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, PT
adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1995 serta
peraturan pelaksanaannya.

3. •
Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dapat disebut
sebagai perusahaan PT menurut UUPT harus memenuhi unsur-
unsur :
• Berbentuk badan hukum, yg merupakan persekutuan modal;
• Didirikan atas dasar perjanjian;
• Melakukan kegiatan usaha;
• Modalnya terbagi saham-saham
• Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta perat
persyaratan material pendirian perseroan terbatas.
• Untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi persyaratan
material antara lain:
1. perjanjian antara dua orang atau lebih;
2. dibuat dengan akta autentik
3. modal dasar perseroan
4. pengambilan saham saat perseroan didirikan
Unsur-unsur perseroan terbatas

4. PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG PE
RSEROAN TERBATAS
Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(UUPT), yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007.
Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Th 1995 yang diberlakukan
sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) sampai dengan
15 Agustus 2007, UUPT tahun 1995 tersebut sebagai pengganti
ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal
36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannya(terakhir
dengan UU No. 4 Tahun 1971 yang mengubah sistem hak suara para
pemegang saham yang diatur dalam Pasal 54 KUHD dan Ordonansi
Perseroan Indonesia atas saham -Ordonantie op de Indonesische
Maatschappij op Aandeelen (IMA)- diundangkan dalam Staatsblad
1939 No. 569 jo 717.

5. PERSYARATAN MATERIAL PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS
• Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi
( akta yang dibuat oleh notaris ) yang di dalamnya dicantumkan
nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat
perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri
Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
• Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum
dan kesusilaan
• Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang
• Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25%
dari modal dasar. (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No.
40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas)

6. • Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU
mengenai Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan
Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat,
tetapi setelah berlakunya UU NO. 1 tahun 1995 tersebut, maka
akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran
Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982)
(dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan
negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40
tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran
Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan
pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI )
tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995
berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT
yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UU NO. 40 tahun 2007
diubah menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri
Hukum dan HAM.

7. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan TerbatasUndang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Bagian Kedua Pasal 66 ayat 6 menyatakan bahwa "Laporan tahunan harus memuat
sekurang-kurangnya: laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan
Perseroan, laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, rincian
masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha
Perseroan, laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan anggota Direksi dan gaji Dewan
Komisaris; Pasal 66 ayat 2 menyebutkan bahwa "Laporan keuangan pada ayat (2)
disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan".
• Bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 77 Ayat 1 s-d Ayat
4 menyebutkan sebagai berikut:
• Ayat 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan.
• Ayat 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dalam ayat (1)
merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai
biaya Perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan
dan kewajaran.
• Ayat 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

8. PERUSAHAAN PERSEORANGANPERUSAHAAN PERSEORANGAN
• Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan
dimana tempat kegiatan usaha, modal, manajemennya
ditangani oleh satu orang, dan orang tersebut adalah
pemilik modal dan pemimpin perusahaan. Tanggung
jawab perusahaan perorangan adalah tidak terbatas.
Artinya bahwa orang tersebut (pemilik) bertanggung
jawab terhadap kewajiban atau utang-utangnya dengan
mengorbankan modal yang dimasalahkannya kedalam
perusahaan tersebut dan dengan seluruh hartanya
kekayaan milik pribadinya.

9. FIRMAFIRMA
Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang yang juga
lasung memimpin perusahaan. Menurut KUHD, firma adalah suatu
poersekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memekai suatu
nama untuk kepentingan bersama. Dalam persekutuan firma, semua
pemilik ikut men jalankan kegiatan usaha.
• Modal firma terutama berasal dari setoran dari setiap orang yang
terkait dalam kesepakatan firma. Besar kecilnya bagian modal setia
anggota di tetepkan berdasarkan kesepakatan bersama. Seseorang
yang mempunyai keahlian tertentu yang sangat menunjang
keberhasilan firma, dapat diterima sebagai anggota pemilik tanpa
menyetor sejumlahmodal. Keahlian tersebutdihargai setara dengan
bagian modal yang semestianya disetorkan.
• Setiap pemilik firma bertanggung jawab sepenuhnya atas utang-utang
perusahaan. Sementara itu, pembagian laba biasanya didasarkan pada
jumlah modal yang disetorkan. Kriteria lain, seperti keahlian dan
pengalaman maasing-masinganggota dapat juga dipakai sebagai dasar
pertimbangan lainnya. Pada prinsipnya, setiap anggota berhak mepimin
perusahaan . namun demikian, lepentian perusahaan, biasanya dipilih
salah satu di antara anggota memjadi pemimpin utama.

10. BUMN
Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan suatu
unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal
dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu
produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat. BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan
keuangan negara yang nilainya cukup besar. Status
pegawai badan usaha-badan usaha tersebut adalah
pegawai negeri

11. KOPERASI
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang
atau badan hokum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota
koperasi yaitu :
1. Perorangan, yaitu orang yang sukarela menjadi anggota
koperasi.
2. Badan hokum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi
anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.

12. DAFTAR PUSTAKADAFTAR PUSTAKA
• https://search.mysearch.com/web?p2=%5ECTP
%5Eprs001%5EB2BMS%5Eid&ptb=2AF6543D-B3EF-4BD5-8B86-
BD34BA4D5677&n=78486a38&cn=ID&ln=en&si=0hc3n4ai000021
07736211BE83D7EE1EFDE1CC6C7042795A963A32a--------------------
------------3376181h__3&tpr=hpsb&trs=wtt&brwsid=cdfa5c0d-6eba-
48f3-8058-cb7b058e7573&gct=tab&guid=2AF6543D-B3EF-4BD5-
8B86-BD34BA4D5677&apn_uid=2AF6543D-B3EF-4BD5-8B86-
BD34BA4D5677&b=ttb&doi=2018-01-17&q=%20%20Definisi
%20Perseroan%20Terbatas%20sebagaimana%20diatur%20dalam
%20Undang%E2%80%94Undang%20N0.%2040%20(tahun
%202007&searchfor=%20%20Definisi%20Perseroan%20Terbatas
%20sebagaimana%20diatur%20dalam%20Undang
%E2%80%94Undang%20N0.%2040%20(tahun%202007&st=tab

13. Terima KasihTerima Kasih