Dokumen tersebut membahas beberapa kasus yang diselidiki oleh lembaga pemerintah antara lain KPK, BPK, dan PPATK. Terdapat juga berita tentang penggeledahan rumah kepala Bappebti oleh KPK dan pengaduan masyarakat terkait korupsi soal UN yang diserahkan ke KPK.
1. E-mail: wartanasional@rocketmail.comEdisi 190/ Tahun XIII / 22 April - 6 Mei 2013 Harga Eceran : Rp 5.000,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim)
KPKINTAIKASUS
PROYEKSOALUN
>>bersambung hal . 11
>>bersambung hal . 11 >>bersambung hal . 11
>>bersambung hal . 11
>>bersambung hal . 11
SulitCari
KapolriBersih
KPKUsung5
Kardus
INFO HUKUM
M E N J A G A K E U T U H A N N K R I
SURAT KABAR
KapoldaBakal
TindakAnggotanya
JikaMembekingi
PTPANGJAYABEBAS
BUANGLIMBAH
KASUSPENIPUANBERKEDOK
PEMBANGUNANGUDANG
DEMODPRDTURUNKANKEPALA
SMAN4MANADO
Berdasarkan informasi dan temuan serta hasil penelusuran
dilapangan telah menemukan indikasi pelanggaran terhadap
UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No
1 tahun 2012 tentang Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum
Lingkungan.
Proses perjalanan kasus penipuan berkedok pembangunan sebuah
gudang di Kota Probolinggo yang selama 8 tahun ditangani
Kepolisian Probolinggo Kota (Polresta), hingga saat ini belum ada
tanda-tanda mengarah ke persidangan.
Sikap diskriminatif Kepala SMA Negeri 4 Manado yang memaksa
siswanya yang belum bayar uang SPP untuk mengikuti ujian tanpa
meja di luar kelas, berbuntut aksi demo puluhan siswa SMAN 4
Manado, di depan Kantor DPRD Kota Manado.
HAL. 3 HAL. 7 HAL. 9
FACEBOOK
Redaksi Warta Nasional
E-MAIL
wartanasional@rocketmail.com
SMS CENTER
082125582006
JAKARTA, (WN)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah
menerima pengaduan masyarakat seputar
pendidikan, mulai dari soal penyelenggara-
an Ujian Nasional (UN) hingga kurikulum
baru.
Ormas Forpek Nusantara Perwakilan Banten
Mantan Wakil Ketua PN Bandung Setyabudi Tejocahyono saat ditangkap KPK, 22 Maret lalu)
SERANG, (WN)
Forum Pembela Ke-
benaran (Forpek) Nusan-
tara DPW Provinsi Banten,
mengancamakan melaku-
kan mogok makan dan Ja-
hit Mulut di Gedung Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
RI Pusat bila berhianat. Hal
ini menyusul, penandatan-
gan nota kesepakatan ten-
tang keterbukaan informasi
publik berkaitan dengan
audit pemeriksaan BPK
Perwakilan Banten kepada
sejumlah lembaga pemer-
intahan.
Sekjen Forpek Nusanta-
ra Banten, Delly Suhendar,
di damping para Petinggi
DPC Forpek Nusantara Se-
Banten, di Sela-sela Rapat
Kordinasi di Hotel Berbin-
tang di bilangan Jakarta,
Delly mengatakan, penan-
datanganan nota kesepaka-
tan kedua belah pihak, an-
tara lain bahwa BPK akan
mengaktifkan websitenya
agar dapat diketahui pub-
lik. Karena selama ini, pub-
lik tidak dapat mengetahui
tentang audit yang dilaku-
kan BPK tersebut.
“Padahal sebagai lemba-
ga yang melakukan audit di
pemerintahan, seharusnya
Ancam Aksi besar Di BPK RI di Jakarta
PEKANBARU, (WN)
Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Riau ber-
janji akan menindak tegas anggotanya jika terlibat
membekingi barang bawang seludupan. Hal ini,
disampaikan Kapolda Riau, Brigjen Pol. Drs. Suedy
Husein, melalui Kabid Humas Polda Riau, AKBP.
Hermansyah kepada Warta Nasional saat ditemui
diruang kerjanya, Rabu kemarin.
BAWANG SELUDUPAN
Kabid Humas Polda Riau AKBP. Hermansyah
Wakil Ketua KPK Bam-
bang Widjojanto mengung-
kapkan, laporan masyarakat
yang masuk ke bagian Pen-
gaduan Masyarakat (Du-
mas) itu akan ditindaklan-
juti jika memang ditemukan
indikasi tindak pidana ko-
rupsi setelah ditelaah. “Ada
cukup banyak pengaduan
yang berkaitan UN, ” kata
Bambang di Jakarta,
Sebelumnya, FITRA dan
ICW telah memberikan data
dan informasi mengenai
dugaan korupsi di pengan-
daan dan pendistribusian
UN di Kementerian Pen-
didikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) kepada
KPK. Menurut Koordinator
Investigas Fitra Uchok sky
Khadafi, KPK menerima do-
kumen perusahaan peserta
lelang, proses pemantauan
dan hasil lelang, serta doku-
men lainnya yang terkait.
KPK pun memberi respons
positif untuk menyelidik ka-
sus itu.
“Berdasarkan data yang
diberikan, yang perlu dike-
jar dan ditelusuri oleh KPK
adalah siapa yang membuat
spek pengadaan ini. Nama
nomenklaturn-
nya “Penggan-
daan dan Dis-
tribusi Bahan
UN”. Jadi, latar
belakang pe-
rusahaan yang
d i b u t u h k a n
adalah per-
cetakan dan
p e n g i r i m a n
atau kargo, ujar
Uchok
Kisruh UN pada tahun
ini mengindikasikan ada
kongkalikong dalam proses
tendernya. Kementerian
Pendidikan dan Kebuday-
aan (Kemendikbud) pun
mempersilakan apabila KPK
mau melakukan pemerik-
saan terkait proyek UN.
Staf Khusus Kement-
erian Pendidikan dan Kebu-
dayaan bidang komunikasi,
Sukemi, mengatakan bahwa
pihaknya sangat berterima
kasih pada publik yang
peduli dengan masalah UN
ini dan meminta adanya
investigasi mendalam dari
KPK untuk menguak keter-
libatan oknum kementerian
terkait proses tender pen-
gadaan naskah soal UN.
“Proses tendernya di-
buka umum. Bagi yang ber-
minat bisa ikut. Tapi jika
memang ada
dugaan seperti
itu dan KPK di-
minta turun,
kami sangat
terbuka supaya
terungkap juga,”
kata Sukemi
saat diskusi po-
lemik tentang
Kisruh UN di
Warung Daun,
Jakarta, Sabtu (20/4/2013).
Ia menjelaskan bahwa
peminat tender pengadaan
dan distribusi naskah soal
ini cukup banyak. Ia me-
rinci bahwa peminat tender
paket 1 ada 70 perusahaan
dan yang menawarkan nilai
tender sebanyak 17 perusa-
haan. Kemudian untuk pak-
et 2 ada 58 perusahaan yang
memberikan penawaran 17
perusahaan.
Selanjutnya, untuk paket
3 ada 57 perusahaan pemi-
nat dan yang menawarkan
nilai tender 15 perusahaan.
Kemudian paket 4 ada 58
perusahaan peminat den-
gan 14 perusahaan yang
menawar, paket 5 ada 59 pe-
rusahaan peminat dan yang
memberikan penawaran
18 perusahaan. Terakhir,
paket 6 ada 72 perusahaan
peminat yang memberikan
penawaran 16 perusahaan.
“Dari semua yang memberi
penawaran, kami evaluasi
sesuai dengan kriteria yang
dibutuhkan dan enam per-
cetakan itu yang berhak,”
jelas Sukemi.
Ia juga menjelaskan bah-
wa pihaknya telah melaku-
kan investigasi melalui
Inspektorat Jenderal Kem-
dikbud yang hingga saat ini
masih berjalan. Untuk audit
dari BPK, ia mengatakan
bahwa hal tersebut rutin di-
lakukan tiap tahun. Namun
jika memang ingin dilaku-
kan audit khusus terkait UN,
maka pihaknya tetap terbu
JAKARTA,(WN)
Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) siap
membantu Komisi Ke-
polisian Nasional untuk
melacak rekam jejak
keuangan calon Kepala
Kepolisian Republik In-
donesia. Namun PPATK
minta diberikan waktu
yang cukup agar bisa
memberikan data secara
komprehensif.
“Kemarin Kompolnas
sudah datang dan kami
sudah berbicara menge-
nai hal ini,” kata Wakil
Ketua PPATK Agus San-
toso saat dihubungi, Ju-
mat, 19 April 2013. Agus
menjelaskan, selama ini
pemberian data menge-
nai rekam jejak transaksi
keuangan pejabat negara
sebenarnya hal yang
lumrah. Soalnya, sudah
JAKARTA, (WN)
Setelah melakukan
penggeledahan selama
10 jam, Komisi Pember-
antasan Korupsi (KPK)
akhirnya keluar dari ke-
diaman Kepala Badan
Pe ngawas Perdagangan
Berjangka Komoditi (Bap-
pebti) Syahrul R. Sampur-
najaya di kawasan Cipete,
Jakarta Selatan, Jumat
kemarin.
Pantauan wartawan,
petugas KPK keluar dari
kediaman Syahrul sekitar
pukul 21.10 malam den-
gan mengendarai Innova
hitam bernomer polisi
B1819UFU. Petugas KPK
terlihat membawa 5 buah
kardus dari dalam rumah
Syahrul.
PPATKTURUNTANGAN
DARIRUMAHKETUABAPPEBTI
KESEKSIAN yang dimiliki
pedangdut Callista Wijaya kerap
membuat para pria tal berkedip
melihatnya. Ia pun kerap
dijadikan fantasi seks sebagian
besar kaum pria.
Callista mengaku tak
masalah jika dijadikan fantasi
seks kaum pria.
“Aku sih ga masalah ya
kalau memang dijadikan fantasi
seks mereka. Asal mereka ga
merugikan orang lain aja. Aku
ga mau setelah mereka liat aku,
mereka melampiaskan nafsunya ke orang lain yang bukan
pasangannya. Callista Wijaya memang memiliki bentuk
tubuh yang menggoda“Aku sih ga masalah ya kalau
memang dijadikan fantasi seks mereka. Asal mereka ga
merugikan orang lain aja. Aku ga mau setelah mereka
liat aku, mereka melampiaskan nafsunya ke orang lain
yang bukan pasangannya,”ujar Callista.Tidak hanya sering
dijadikan fantasi seks kaum pria, Callista pun mengaku
sering mendapat perlakuan yang di luar batas dari para
penonton. Akibat kejadian ini, Callista jadi lebih berhati-
hati saat manggung“Pernah sih dicolek-colek gitu. Cuma
kan itu rame ya, jadi ga tau siapa yang colek. Aku sih
sekarang kalau selesai manggung turun panggung ya
bagian kaya payudara gitu aku tutupin biar ga diisengi,”
jelas Callista. (tim)
Tak Masalah
Dijadikan Fantasi
Callista Wijaya
Seks Pria
2. Edisi 190/ Tahun XIII / 22 April - 6 Mei 2013
EDITORIAL
2
KEPALA PERWAKILAN/ BIRO
POLDA METROJAYA : Rekson JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : JAKARTA UTARA: JAKARTA TIMUR : Parlindungan JAWA BARAT: Martua Sirait, Delimar Sitorus, Leonardus, MS, Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan , CIMAHI :
CIANJUR : Nunuh Nugraha SUKABUMI : KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC , KABUPATEN BANDUNG : KABUPATEN BANDUNG BARAT : Juliater Silaen CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: , BANJAR : GARUT : Adam Pribadie , Deden
Solihin, Iwan Sukmalih, KOTA TASIKMALAYA : KABUPATEN TASIKMALAYA : Andi Fitriandi, SUMEDANG : CIREBON : SUBANG : U.Samsudin, A.Gunawan, Achmad, BAMBANG PRIYANTO PURWAKARTA : Ir.James Gordon, Habel Hendrik,
Tambunan, , D.JIPRON JAYAMAN SINAMBELA, KARAWANG : Manca Varikson Naibaho, Pariston Purba, Sumuang, AJIS L.TOBING, Ramlan Naibaho, KABIRO KOTA/BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : Dra.Siti Nurlela, Adam PW, Muhammad
Ichsan,GunawanMulyawan,HeryKuswantoKABUPATENBEKASI:ParlinMangantarTua,GombaSianipar, BOGOR:Sopriyanto,DEPOK:BANTEN:AchmedNazip,Eni,LelaHulaelah,SupriyadiLEBAK: TANGERANG:Asriyanto, SEMARANG:
Arief Setiawan, Edi Utomo, Munir, Siswanto, CILACAP : Habetieli Tafonao, Amd, BANYUMAS : Dismo, Sutarso, Bagus Hermono, Wiwit Usman, Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: Hermawan, Roni, Lukman Hadi, Agung
Bhudi Christanto ,LUMAJANG: Sudarsono, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok Hariyanto, BIRO MADURA : MISBAH, SITI FATIMAH PEKANBARU: Alwi Zalukhu, SIAK : Awaluddin Butar-Butar, PELALAWAN : MEDAN: :
BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hifni, Abdul Fatah, Mattahu L Khozi, PALEMBANG : LUBUKLINGGAU : BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALTIM: Saharuddin, Andi Arham, Zaenal Abidin, Zulfarullah, NTT :
Mikael Risdianto, Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, MANADO : Ibnu Kisman Ngau, DRS. HI HALID BASIR, SH, ANGGOTA : JEFRY ALIBAAS, , NIAS : Delisama Ndruru PENASEHAT DAERAH: H.Nana, S.Pd, M.Pd
Wartawan Surat Kabar Warta Nasional dalam tugas liputan dilengkapi dengan identitas dan nama tercantum di Box Redaksi
UN Amburadulnya
Karena Pemerintah Tak Fokus
OLEH : REKSON H PASARIBU
Pimpinan Redaksi
Kepala Perwakilan/Kepala Biro dan Koresponden
di Surat Kabar Warta Nasional di seluruh Indonesia
dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.
Bagi yang berminat dapat menghubungi :
Hp. 08212 558 2006
ttd
Redaksi
DIBUTUHKAN
DITERBITKAN OLEH
YAYASAN KANCA KARYA
AKTA NOTARIS 21JULI 2000
KONSULTAN HUKUM
LBH-LSM CERDAS BANGSA
LBH-LSM“INFASI”
PENDIRI
Nano Proyogo
PEMIMPIN UMUM
Ir. Jamangalap Simanullang
PEMIMPIN REDAKSI
Rekson H. Pasaribu
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Ade Muksin
DEWAN REDAKSI
Nano Proyogo
Ir. Jamangalap Simanullang
Rekson H. Pasaribu
Drs. Hiras Simanullang
Ade Muksin
PIMPINAN PERUSAHAAN
Drs. Hiras Simanullang,
WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN
Martahan Parulian
REDAKTUR PELAKSANA
Edward Gultom
REDAKTUR
Janri Sitorus
SEKRETARIS REDAKSI
Sylvia Hutajulu
LAYOUT/ARTISTIK
Azi Rifangga,
PEMBINA
Budi Santoso, SE
Hj. Zakariani Santoso
Panther Roland
PENASEHAT HUKUM
Mart Lumumba Malau,SH
STAF REDAKSI
Sahat LBN Gaol SE, Endang Suhaedi, M.Wilson
Pasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi Setiawan,
Edward Hutapea, D.Ferdinand, Sri Umiyati SH, Nana
Nurjana, Herlina, Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR,
Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani,
Abdullah, MM
ALAMAT REDAKSI
Jl. Pramuka Raya 137 Jakarta Timur
Telp/Fax: (021) 85902275 – HP 082125582006,
E-Mail: wartanasional@rocketmail.com
ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS
Jl. Ahmad Yani No 8, RT : 03/01 (Depan Puskesmas
Purwasari), Desa Purwasari – Karawang Telp (0264)
315262, 41373,
E-mail :wartanasional@rocketmail.com,
NO REKENING
BANK MANDIRI : 132-00-1348836-7,
A/N : Jamangalap Simanullang
KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT
Martua Sirait
ALAMAT
Perum Marga Asih,
Blok B-5, No 2, Bandung
KEPALA PERWAKILAN JAWA TIMUR
HARIYANTO
ALAMAT :
JLN KH ABDUL HAMID, RT 01/RW 01, JREBENG LOR,
KECAMATAN KEDOPOK, KOTA PROBOLINGGO
KEPALA PERWAKILAN RIAU
Alwi Zalukhu
ALAMAT :
Jl Wonosari Gg, Jalan Kopen. RT 03/Rw 06, No
39/52, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan
Marpoyan Damai, Pekanbaru – Provinsi Riau, contak
person : Email : Alwizalukhu@yahoo.co.id, website :
www.dpgardariau.com
KEPALA PERWAKILAN SULAWESI UTARA
Ibnu Kisman Ngau
Alamat :
Jln Sungai Ranoketang, No 25, Kelurahan Karame
Lingkungan Iii, Kecamatan Singkil, Kota Manado,
Silawesi Utara
SIRKULASI:
Komaludin,
PERCETAKAN
PT Temprina Printing
(Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan)
Atas Dilantiknya
“Hj. TANTRIANA HASAN AMINUDIN, SE”
&
Drs. H. TIMBUL PRIHANJOKO
Sebagai Bupati Probolinggo
Periode 2013 – 2018
Semoga Menjadi Pemimpin Yang Amanah
Dan Dicintai Masyarakat, Khususnya
Kabupaten Probolinggo
Amin.....
IBU SUMARTI, S.Pd
ATAS DILANTIKNYA
“Hj. TANTRIANA HASAN AMINUDIN, SE”
&
Drs. H. TIMBUL PRIHANJOKO
SEBAGAI BUPATI PROBOLINGGO
PERIODE 2013 – 2018
Semoga Menjadi Pemimpin Yang Amanah
Dan Dicintai Masyarakat,
Khususnya Kabupaten Probolinggo
Amin...
IBU SUMARLIN, S.Pd
SDNSELOGUDIGWETANI
KEC.PAJARAKANKAB.PROBOLINGGO
SDNWANGKALIVKEC.
GADINGWANGKAL KAB.PROBOLINGGO
Mengucapkan Mengucapkan
Selamat & Sukses SELAMAT DAN SUKSES
Kepala Sekolah
Kepala Sekolah
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENSIAK
Mengucapkan
TURUT BERDUKA CITA
Atas berpulang ke Ramatullah
IBU NURMALA, Am keb Binti M.Ridwan
Istri dari Bapak Masri SE,SH (Ketua komisi III DPRD Siak)
Dengan sebaik baik nya amal,sementara bagi keluarga yang di
tinggal,hendak nya di berikan ketabahan,dalam menghadapi cobaan.
Amin ya robbal alamin.’’
Tertanda
H. AZWAR
Wakil Ketua DPRD
H.SYAHRUL S.Ip.MSi
Wakil Ketua DPRD
Drs.H.RUDINAL M.Si
Sekwan
ZULFI MURSAL SH
Ketua DPRD
Tutup usia 46 Tahun
Wafat di rumah sakit Eka Hospital Pekanbaru
Minggu 7 April 2013 jam 04.30 Wib
Dimakamkan di TPA Tualang
Semoga amal ibadah dan pengabdian nya selama ini di terima Oleh Allah Swt
UJIAN Nasional (UN)
SMA yang tidak digelar
serempat di 33 provinsi
adalah akumulasi per-
masalahan. Masalah itu
muncul karena pemerintah
tidak fokus dalam menga-
wasi penyelenggaraan UN,
sehingga pengiriman soal
UN ke beberapa daerah ter-
lambat.
Ketidakserempakan ke-
giatan UN ini menjadi citra
buruk Indonesia di ma-
syarakat dunia. Mendikbud,
Mohammad Nuh harus ber-
tanggung jawab atas keti-
dakprofesionalannya. Juga
mempertanyakan kinerja
Presiden SBY karena ber-
tanggung jawab atas Men-
terinya.
Sengkarut UN tahun ini
benar-benar sudah men-
capai puncaknya. Tertun-
danya UN untuk tingkat
SMA/SMK dan sederajat di
11 provinsi membuktikan
bahwa negara telah lalai
dalam memenuhi hak anak
atas pendidikan. Sengka-
rut itu bahkan bukan cuma
berhenti pada penundaan.
Penjadwalan ulang UN di
11 provinsi yang semestin-
ya mulai Kamis (18/4) pun
berlangsung secara tidak
sempurna.
Di Kalimantan Timur
misalnya, UN tidak berlang-
sung di seluruh wilayah
provinsi itu karena dari 333
sekolah hanya 155 sekolah
yang mendapatkan naskah
soal UN. Dengan demikian
mata pelajaran yang mes-
tinya diuji kemarin ditunda
ke Kamis (25/4) pekan de-
pan.
Di Kota Kupang, Nusa
Tenggara Timur, UN juga ti-
dak terselenggara kemarin.
Akibatnya mata pelajaran
yang dijadwalkan diuji di-
geser ke Rabu (24/4). Se-
dangkan di Mataram, Nusa
Tenggara Barat, UN yang
harusnya berlangsung pagi
hari diundur menjadi siang
hari. Itu semua cukup un-
tuk menyebut Kemendik-
bud telah gagal menyeleng-
garakan UN dengan baik.
Kita pun mempertan-
yakan keseriusan pemer-
intah memperbaiki kuali-
tas UN.
Disebut berpotensi
melanggar hukum karena
soal UN termasuk raha-
sia negara. Memfotokopi
berarti memperbesar
kemungkinan bocornya
soal UN. Penundaan UN
juga berpotensi meng-
ganggu psikologi siswa.
Alih-alih membuat siswa
punya lebih banyak wak-
tu belajar, penundaan UN
justru membuat siswa
semakin gelisah menan-
tikan hari ujian. (**)
3. Edisi 190/ Tahun XIII / 22 April - 6 Mei 2013
JAWA BARAT
3
PTPangJayaBebas
BuangLimbahCIMAHI, (WN)
Berdasarkan informasi dan temuan serta
hasil penelusuran dilapangan telah men-
emukan indikasi pelanggaran terhadap UU
No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No
1 tahun 2012 tentang Lingkungan Hidup
dan Penataan Hukum Lingkungan.
DITUDING DIKENDALIKAN OKNUM WARTAWAN
Walikota Harus Bongkar
Bangunan Permanen Diatas Sungai
HibahDanaBeaCukai
TembakaudiSubang
Diselewengkan
PTGRTITawariRp300
RibuUntukMuluskan
PembuanganLimbah
Oknum Sekdes Mekarwangi Diduga Gelapkan PPh
SUBANG, (WN)
Oknum Sekretaris Desa
(Sekdes) Mekarwangi,
Kecamatan Pagaden Barat,
Kabupaten Subang-Jabar
Did Dih diduga gelapkan
Pajak Penghasilan (PPh)
program Alokasi Dana Desa
(ADD) tahun 2012 senilai
Rp.987.200,-. Tidak hanya
itu, Did Dih bahkan ditud-
ing menggelapkan biaya
pelayanan pembuatan surat-
surat sejumlah warga seperti
pembuatan Akta Jual Beli,
Kartu Keluarga (KK), Kartu
SUBANG, (WN)
Upaya untuk mensejahterakan petani tembakau
Pemerintah melalui tujuh instansi terkait di jajaran
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang, Jabar, pada
TA 2012 mengucurkan dana Bea Cukai Hasil Tembakau
( BCHT) sebesar Rp.1,9 Milyar. Namun lagi-lagi peny-
alurannya diduga tidak tepat sasaran dan kental be-
raroma KKN. Informasi yang berhasil dihimpun Warta
Nasional menyebutkan, sinyalemen adanya penyim-
pangan seperti terjadi di Dinas Perindustrian, Perda-
gangan dan Pasar (Disperindagsar) Kabupaten Subang.
Institusi ini memperoleh pagu Rp.500 jutaan, diperun-
tukkan bagi 20 pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM),
tepatnya pengusaha penggilingan padi.
Seharusnya mereka masing-masing mendapat ban-
tuan Rp.25 juta, tapi faktanya hanya menerima Rp.10,-
jutaan “ Kami menandatngani kuitansi nilainya tidak
sama seperti yang diterima “ aku sejumlah petani yang
dijumapi Sinar Pagi di kediamnnya masing-masing.
Menurut mereka, mulanya diperintahkan Disper-
indagsar agar membuat proposal pengajuan bantuan
guna mendapatkan dana hibah cukai tembakau. Na-
mun pada saat pencairan apa yang diterima tidak ses-
uai dengan proposal, tutur mereka.
Kejadian serupa, juga membelit di Dinas Kehutanan
dan Perekebunan Kabupaten Subang. Dinas ini mem-
peroleh bantuan Rp.75,-juta untuk dibelanjakan 100
ekor domba, disalurkan bagi Desa Cimeuhmal 25 ekor,
Rancamanggung 25 ekor, Gandasoli 25 ekor, Padamu-
lya 15 ekor dan Parigimulya 10 ekor. Menurut ketentu-
an berat timbangan ditetapkan 15 Kg/ekor, namun ke-
nyataannya bobot timbangan masing-masing ekornya
tidak sesuai. Hal ini diduga ada kongkalingkong antara
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan pi-
hak pengusaha. “ Lihat saja dombanya kurus-kurus,”
tutur sejumlah anggota Kelompok Tani yang enggan
disebut jati dirinya.
Eman sebagai pelaksana Dishutbun mengakui atas
kejadian ini, bila Kabid Perkebunan Nenden adalah
yang mengelola dana tersebut.
Piahknya merasa kecewa, pasalnya Dishutbun seb-
agai leading sektor malah dialas (diatur-Red) intansi
lain. “ Ya..bila dari jumlah bantuan dua milyar, paling
tidak separuhnya di kelola instansi kami untuk kese-
jahteraan petani tembakau, mungkin bisa beli puluhan
ekor sapi,” Ujarnya. (Abh/Esuh)
CIMAHI, (WN)
Maraknya bangu-
nan liar berdiri ko-
koh dibangun secara
permanen oleh para
pelaku usaha bergerak
dibidang industri dan
textile yang secara
terang-terangan telah
mendirikan di atas ta-
nah milik pemerintah,
diminta supaya segera
dibongkar oleh Wa-
likota. Diantaranya,
yang harus dibongkar
adalah yang berada di
Dilakukan oleh PT Pang
Jaya yang membuang lim-
bah cairnya secara semba-
rangan dan tanpa izin ke
saluran umum yang berlo-
kasi di RT 02 / RW 08, Ke-
lurahan Utama, Kecamatan
Cimahi Selatan, Kota Cima-
hi dan diduga tanpa melalui
Instalansi Pembuangan Air
Limbah (IPAL).
Sehingga warga seki-
tar merasa resah dan ter-
ganggu oleh uap dan bau
limbah cair yang berasal
dari PT Pang Jaya yang be-
rakibat telah mencemar-
kan lingkungan sekitar dan
dikhwatirkan dapat berim-
bas pada masyarakat luas
dan menimbulkan keresa-
han berbagai pihak karena
membuat air menjadi ber-
bau tidak sedap dan ber-
asap, namun bukan karena
terbakar melainkan akibat
derasnya pembuangan lim-
bah cairnya yang di duga
mengandung Bahan Bara-
cun dan Berbahaya, dan ti-
CIMAHI, (WN)
Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingungan Hid-
up, pasal 53, pasal 59, PT Gucci Ratu Textile Industry
(GRTI) dinilai telah melanggar perundang-undangan
dan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat dimana pem-
buangan limbah cair dan limbah mengandung Bahan
Beracun dan Berbahaya (B3) yang dilakukan secara by
pass ke saluran umum yang berlokasi di RT 09/ RW 27,
Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan Kota
Cimahi yang dampaknya sangat merugikan warga se-
tempat. PT Gucci Ratu Textile Industry sudah dua kali
pemberitaan di Warta Nasional, yang pertama pada
edisi 188 yang berjudul “Pt Guccitex Diduga Mambuang
Limbah Cair Tanpa Proses Ipal” dan yang kedua pada
edisi 189 yang berjudul “Dibackup Oknum Wartawan Pt
Gucci Ratu Textile Industry Abaikan Uu dan Perda” atas
dua pemberitaan tersebut, sampai hari ini pihak peru-
sahaan tidak bisa memberikan tanggapan atas pemberi-
taan di Warta Nasional.
Yang ada, PT Guccitex mengutus seorang oknum
wartawan yang bernama LS, selanjutnya, LS mengin-
tervensi wartawan dilapangan. Dalam modusnya, LS
menghubungi wartawan dengan HP mengundang agar
ketemu di kantornya di Jalan Gunung Batu, Bandung
dan LS menawarkan uang Rp 300 ribu dan meminta
wartawan mengklarifikasi pemberitaan yang sudah di-
beritakan sebelumnya.
Tampil LR DIR Humas DPP LSM PENJARA (Pemantau
Kinerja Aparatur Negara) menilai kasus PT Gucciex su-
dah serius. Saya akan meminta kepada BPLHD Provinsi
Jawa Barat dan Polda Jawa Barat agar menindak tegas
Pt Gucci Ratu Textile Industry karena membuang limbah
cairnya kesaluran umum tanpa izin, ujar Tampil. Selan-
jutnya, tampil juga menyayangkan sikap oknum suruhan
perusahaan yang mau menyogok wartawan. Sikap oknum
wartawanyangmembackupPTGuccitexdanmenghalang-
halangi wartawan, bukanlah sikap seorang wartawan,
dalam hal ini LS sudah melanggar Kode Etik Jurnalis dan
UU Pers No 40 Tahun 1999, seharusnya dia mendukung
sebagai kontrol social dan apa kapasitas nya menawarkan
uang kepada WN, saya menganggap dia (LS-red) adalah
wartawan penjilat, kata TampiL. (MARTUA ST)
Tanda Penduduk (KTP) dan
Surat Pindah.
“ Mestinya PPh itu dise-
tor di tahun 2012. Karena
pajak itu tidak disetor
sehingga selain berpotensi
merugikan keuangan Negara
juga menghambat pencai-
ran ADD tahun berikutnya.
Pasalnya bukti setoran PPh
salah satu sarat pencairan
dana ADD,” ujar sumber
yang enggan disebut jati
dirinya.
Atas prilakunya itu
masih kata sumber, Did
Dih tidak merasa risih.
Pasalnya dia sebagai PNS
sehingga merasa aman. “
Paling banter , bila dikena-
kan sanksi saya dimutasi ke
tempat lain. Lantaran saya
khan pegawai Negeri,” ujar
sumber menirukan oknum
Sekdes itu.
Kepada Warta Nasi-
onal Nining , penduduk
Kp.Ciawi, Desa Mekar-
wangi, mengaku sudah
melunasi biaya proses
pembuatan Akta Jual Beli
(AJB) sejak dua tahun lalu,
namun suratnya hingga kini
belum jadi, ujarnya seraya
memperlihatkan kuitansi
yang ditandatangani Sekdes
Didih Dihyakalabi tertang-
gal 11 Agustus 2011 senilai
Rp.2,5 juta.
Hal serupa diakui Junae-
nah. Untuk biaya pembua-
tan AJB dirinya dipungut
oleh Sekdes PNS ini sebesar
Rp.1,7 juta. Prosesnya sejak
empat bulan lalu, sampai
saat ini belum selesai. Be-
gitu pula keluhan sedikitnya
18 warga pemohon pembua-
tan KK , KTP, Surat Pindah.
Prosesnya berlarut-larut ,
yang pasti berbulan-bulan
bahkan ada yang hitungan
tahun . Kendati sudah
membayar lunas, nilainya
bervariasi antara Rp.50 ribu
hingga Rp.350 ribu, namun
hingga kini belum kelar,
ujar mereka.
Sekdes Mekarwangi
Didih Dihyakalabi sendiri
belum berhasil dikonfirma-
si, saat Sinar Pagi menyam-
bangi kantornya selalu tidak
di tempat. “ Pak Sekdes
sedang keluar, mungkin
dinas luar pak, ujar seorang
stap Desa.
Sejumlah tokoh masyara-
kat Desa setempat, meminta
aparat Bawasda dan BKD
segera mengambil tindakan
terhadap perilaku oknum
Sekdes PNS ini, lantaran dia
Pegawai Negeri mestinya
memberikan contoh baik
bagi aparat desa lainnya,
serunya.
(Abh/Esuh)
dak melalui proses Screen
Equaliz, Aeration Basin I.II
dan Clarifier (pengendapan
bakteri) dan diduga tidak
memiliki IPAL sehingga
membuang Limbah cairnya
secara by pass dan semba-
rangan ke kali warga seki-
tar tanpa ijin.
Menurut sumber WN,
PT PANG JAYA tidak me-
miliki izin penampungan
batu bara dan ijin mutu
limbah cair, berdasarkan
informasi dan temuan di-
lapangan sehingga Warta
Nasional melayangkan su-
rat konfirmasi ke PT PANG
JAYA nomor:016/Konf-
Perw-JBR-WN/IV/13 serta
melampirkan foto limbah
pada tanggal 01 April 2013.
Saat WN ingin mempertan-
yakan jawaban surat kon-
firmasi ke PT PANG JAYA
yang beralamat di jalan
Leuwi Gajah, Kelurahan
Utama Kecamatan Cimahi
Selatan, Kota Cimahi be-
berapa hari yang lalu.
Satpam yang jaga lang-
sung menelepon seseorang
untuk berbicara dengan
WN, surat anda sudah kami
terima dan besok akan saya
balas, saat WN bertanya ini
dengan siapa? Dengan nada
arogan menjawab, saya
Louis Marbun, saya adalah
Humas PT Pang Jaya. Saat
itu juga WN bertanya pada
Satpam yang menelepon
Louis yang diketahui WN
adalah seorang wartawan.
Apakah yang namanya Lou-
is itu Karyawan PT Pang
Jaya? Dan memiliki we-
wenang resmi atau PT Pang
Jaya sudah memberikan
kuasa kepada Louis untuk
menjawab surat konfirmasi
Warta Nasional?.
Satpam tersebut men-
jawab Louis bukan kary-
awan disini, pak dia
wartawan, itu intruksi dari
dalam kalau ada wartawan
menanyakan surat, jawa-
ban telepon pak Louis,
makanya saya telepon, kata
satpam kepada WN. Hing-
ga berita ini di muat surat
konfirmasi yang di layang-
kan WN kepada pimpinan/
pemilik PT PANG JAYA tidak
ada jawaban sehingga se-
gala informasi dan temuan
WN dianggap benar ad-
anya.
Tampil LR Dir Humas
DPP LSM Penjara men-
gatakan, kalau dia (Louis)
seorang wartawan dan
mengaku-ngaku Humas di
PT Pang Jaya coba temui
saya kalau berani, jangan
hanya berani lewat telepon
itu pengecut namanya, ujar
Tampil. Kami juga seka-
rang sedang mencari Louis
itu, kami mau tanya apakah
dia selaku wartawan sudah
terdaftar sebagai karyawan
PT Pang Jaya? Dan apakah
Louis sudah mempunyai
SK pengangkatan men-
jadi Humas dari PT Pang
Jaya? Ini perlu di telusuri,
nanti jika dia tidak benar
banyak orang yang akan
mencarinya termasuk saya,
tegas Tampil. Yang mem-
buat Tampil geram, Louis
itu telah mencoreng pro-
fesi wartawan dan perlu
diinformasikan kepada
wartawan yang bertugas
didaerah ini.
(Martua/pantun)
Sempadan bahkan diatas
Sungai Cibaligo, berlokasi
di daerah Kelurahan Cibeu-
reum, Kecamatan Cimahi
Selatan, Kota Cimahi.
Desakan itu, menyu-
sul atas ulah pelaku usaha
yang segaja melanggar
Peraturan Daerah (Perda)
Provinsi Jawa Barat No 20
tahun 1995, yang berbunyi
bahwa Sempadan sungai
adalah Kawasan Lindung,
pada ayat (2) mengatakan
dilarang keras Mendirikan
Bangunan Usaha & Tempat
Tinggal.
Penelusuran wartawan
dilapangan, perusahaan
yang diduga telah mendiri-
kan bangunan di atas
sungai adalah, PT.Beast
Jaens, PT.Leuwijaya Utama
Textile, PT.Mulia Lestari,
PT.Dewa Sutratex, yang
berada di Jalan Cibaligo.
Bangunan yang didirikan
di Sempadan bahkan diatas
Sungai Cibaligo ini sudah
cukup lama.
Menurut sumber WN,
pelanggaran itu dilakukan
diduga sudah berkoordi-
nasi dengan oknum pega-
wai kelurahan, kecamatan,
bahkan pihak oknum yang
mempunyai kedudukan di
Pemerintahan Kota Cimahi
sehingga bangunan terse-
but tidak dipermasalkan
ataupun tidak pernah ada
teguran bahkan pembong-
karan dari pemerintah.
Atas temuan tersebut,
WN melayangkan surat
wawancara kepada Kepala
Satpol PP Kota Cimahi den-
gan No:018/WW/Perw-
JBR-WN/IV/2013, terkait
adanya pelaku usaha yang
mendirikan bangunan se-
cara permanen di atas sun-
gai Cibaligo, Kepala Satpol
PP Kota Cimahi, Ruswanto,
melalui Kepala Seksi Pen-
egakan Perda (Gakda) Ero
Kusnadi secara lisan be-
berapa waktu yang lalu di
ruang kerjanya.
Mengatakan, setelah su-
rat diterima besoknya kami
langsung kelapangan ses-
uai dengan surat Warta Na-
sional, tetapi saat itu kami
belum ketemu dengan
pihak perusahaan untuk
memintai keterangan, yang
namanya Sempadan pas-
ti tidak akan ada IMB nya
di Cimahi juga sudah ada
Perda No 14 tahun 2012
tentang sempadan sun-
gai, ujarnya.
“Untuk eksekusi
pembongkaran, ya benar
Satpol PP yang akan
membongkar tetapi itu
harus rekomendasi dari
Walikota, untuk menga-
rah kesana butuh proses
kita mengumpulkan data
dulu dan harus koordina-
si dengan instansi yang
memiliki hak mengawasi
yaitu PU, “ kata Ero Kus-
nadi kepada wartawan.
Sedangkan, warga
masyarakat terus me-
minta supaya keluhan
warga segera direspon
oleh Wali Kota Cimahi se-
bagai Kepala Daerah agar
menertibkan dan me-
nindak tegas bila perlu
membongkar bangunan
bangunan liar yang tidak
memiliki Izin Mendiri-
kan Bangunan ( IMB )
apa lagi bangunan yang
didirikan di atas tanah
milik pemerintah.
(Martua)
4. Edisi 190/ Tahun XIII / 22 April - 6 Mei 2013
JAWA BARAT
4
BANDUNG, (WN)
PT. Hakatex di Jalan
Moh.Toha, KM 3, No.33/35
diduga membuang limbah
cair beracun dari bahan
berbahaya keselokan. Surat
konfirmasi berikut bukti
foto hasil infestigasi di
lapangan telah dikirimkan
dengan nomor surat 014/
KOF.BB/PI/III/13 tanggal
01 April 2013 akan tetapi
surat tersebut tidak di-
jawab dan ironisnya surat
komfirmasi itu dikemba-
likan. Menurut sumber
Hal itu membuat para ko-
rban kecewa dan resah. Para
korban mendesak, agar pi-
hak penyidik Polres Subang
yang menangani kasus itu
mengambil tindakan hukum
terhadap H.Mudahir yang
dinilainya melecehkan pros-
es hukum. Berdasarkan data
dihimpun Warta Nasional
menyebut, Mudahir pada 29
Januari 2013 telah membuat
Surat Pernyataan diatas mat-
erai sebagai jaminan penag-
guhan penahanan Dayat,
dengan sanggup mengemba-
likan uang para korban den-
gan limit waktu 11 Pebruari
2013, namun ternyata hing-
ga waktu ditentukan dan
sampai berita ini naik cetak
belum kunjung melunasi.
Uang pengembalian yang
dijanjikan H.Mudahir ter-
hadap para korban dianta-
ranya Edeng sebesar Rp.24
jt, Suhendi Rp.40 Jt, Waryim
Rp.65 Jt, Tarkum Rp.28,5
jt, Emi Suminah Rp.66 Jt.
Sebelumnya berdasarkan
laporan Polisi diantaranya
No.LP/1349/XI/2012/JBR/
RES-SBG, No.LP/1350/
XI/2012/JBR/RES-SBG, ter-
lapor (H.Dayat) penduduk
Desa Karyawangi, Keca-
matan Parongpong, Kabu-
CIMAHI, (WN)
PT How Are You In-
donesia (HAYI) yang
beralamat di Jalan Raya
Nanjung, Kelurahan Uta-
ma, Kecamatan Cimahi
Selatan, Kota Cimahi
telah membuang lim-
bah cairnya yang diduga
mengandung Bahan Be-
racun dan Berbahaya
(B3) dengan sembaran-
gan tanpa izin kesaluran
Kali Ujung atau Saluran
Umum di Lingkungan
GARUT, (WN)
Sekitar 35 rumah di Kampung Tarogongkolot, Desa
Tarogong, Kecamatan Tarogongkidul, terendam banjir
bandang, Sabtu malam. Jalan di permukiman tersebut,
kompleks pemakaman, dan lahan pertanian warga,
dan kompleks Kantor Samsat Kabupaten Garut pun
ikut terendam banjir.
Staf Desa Tarogong, Rahmat, mengatakan banjir ini
bermula saat hujan deras mengguyur perkotaan Garut
sejak pukul 21.00. Pada 21.30, tanggul Sungai Ciojar di
kampung tersebut jebol dan akhirnya air sungai men-
galir ke permukiman warga. Banjir bandang ini mem-
bawa material lumpur dan sampah ke permukiman.
Di Kampung Tarogongkolot, kata Rahmat, setida-
knya terdapat 35 rumah warga yang terkena banjir
dengan korban sekitar 50 keluarga. Rumah-rumah
yang kebanjiran berada di RW 2, khususnya di RT 2, 4,
dan 5. Gang-gang di kawasan padat penduduk ini pun
dipenuhi lumpur dan sampah.
Seorang korban banjir, Dede Romayanti (35), men-
gatakan banjir dengan cepat masuk ke rumahnya me-
lalui pintu depan. Dede yang sempat berusaha mem-
bendung banjir menggunakan karung berisi pasir pada
pintu rumahnya pun gagal.
“Akhirnya menyerah dan saya mengangkat semua
perabotan ke lantai atas. Karpet, kursi, lemari, semuan-
ya basah. Tidak sempat diselamatkan,” kata Dede saat
ditemui di pengungsian, Minggu. Banjir di kampung
tersebut, ujarnya, mencapai ketinggian sekitar satu
meter. Walaupun tidak menimbulkan korban jiwa,
ucapnya, banjir bandang ini menimbulkan kerugian
materi yang cukup besar.
Warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa
mengungsi di masjid setempat. Di kampung tersebut,
banjir bandang dari Sungai Ciojar ini pun merendam
sebuah kompleks pemakaman dan lahan pertanian
warga. Sampai pukul 01.00, banjir di kampung terse-
but belum surut.
Banjir bandang di Sungai Ciojar yang mengalir
ke saluran irigasi utama Kecamatan Banyuresmi ini
pun menjebol tembok pembatas kantor sehingga air
merangsek ke kompleks Kantor Samsat Kabupaten Ga-
rut. Akibatnya, halaman kantor tergenang dan teraliri
arus sungai.
Arus air yang mengalir deras di halaman kantor ini
pun kemudian keluar dan menggenangi jalan utama
di depan kantor samsat. Selain itu, banjir bandang ini
merobohkan satu tiang penerangan jalan umum dan
satu tiang telepon. Air yang membanjiri halaman kan-
tor ini pun dibiarkan mengalir deras ke selokan dan
jalan. Air mengalir melewati celah pagar kantor, lay-
aknya air terjun. Beruntung, air tidak masuk ke dalam
gedung. (dens)
SUBANG, (WN)
Satu lagi, sebuah lembaga independen dan nirlaba
berlabel ‘Cita Insititute’ di Subang, Jawa Barat, baru-
baru ini diresmikan di gedung LIPI Kabupaten Subang.
Lembaga yang dibidani para peneliti, kalangan aka-
demisi dan mahasiswa yang kompeten di bidangnya
bergerak dalam bidang penelitian, pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat. Bertujuan untuk memban-
gun dan menguatkan budaya ilmiah sebagai basis per-
encanaan strategis kebijakan pembangunan.
Menurut Direktur Cita Instititute Ahmad Basuni
saat dihubungi Warta Nasional seusai peresmian, Lem-
baga yang beralamat di Jalan Pandu No.1/150 Sukame-
lang (Operational Office) dan di Perum Puri Kencana
Blok D No.6 Subang (Head Ofice) dalam aktivitasnya
berupaya mendorong agar riset-riset dan kajian il-
miah dapat menjadi basis dalam setiap proses-proses
pengambilan keputusan maupun kebijakan public di
Kabupaten Subang khususnya dan secara luas di level
Propinsi Jawa Barat.
Lebih jauh Ahmad Basuni memaparkan, lembaga
yang dipimpinnya secara rutin mengagendakan dis-
kusi public yang akan membahas hasil-hasil penelitian
menyangkut bidang social, ekonomi, budaya, agama,
politik bahkan tak luput di bidang sains yang bersen-
tuhan langsung dengan kepentingan pembangunan
masyarakat Subang, ujarnya.
Masih kata Ahmad Basuni anak muda desa jebolan
Pasca Sarjana Unpad Bandung ini, yang menggerakan
komunitas ini didirikan melihat sejumlah fenomena
social yang selama ini terjadi di Kabupaten Subang be-
lum tertangani secara arif, sehingga mengudang per-
hatian para penggagasnya untuk mendirikan sebuah
lembaga yang diharapkan mampu memberikan kon-
tribusi pemikiran dalam memecahkan persoalan lewat
kajian, penelitian, survey, diskusi-diskusi ilmiah dan
pemberdayaan masyarakat guna menyongsong pem-
bangunan Subang ke depan yang lebih bermartabat,
tandasnya. (Abh/Esuh)
PT Hakatex Diduga Membuang Limbah Beracun
Warta Nasional, PT.Hakatex
sudah melanggar UU No-
mor 4 Tahun 1982 tentang
ketentuan pokok penge-
lolaan lingkungan hidup
dan peraturan pemerintah
No.20 Tahun 1990 tentang
pengendalian pencemaran
air serta peraturan pemer-
intah No.27 Tahun 1999
tentang analisis mengenai
dampak lingkungan hidup.
Dan juga peraturan
Menteri Negara Lingkun-
gan Hidup NO.30 Tahun
2009 Tentang tata cara
perizinan dan pengawasan
pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan PP No.18
Tahun 1999 Pasal 40 ayat
1(Huruf a) tentang penge-
lolaan limbah sebagaimana
telah diubah melalui PP
No.85 Tahun 1999 dan
UU No.23 Tahun 1997, PP
No.27 Tahun 1999 tentang
analisis dampak lingkun-
gan hidup (Amdal).
Juga keputusan Ke-
pala Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup Prov
Jawa Barat No Kep -01/
BAPEDAL/09/1995. Menu-
rut masyarakat disekitar
perusahaan tersebut yang
tidak mau disebut na-
manya mengatakan bahwa
setiap sesudah mandi
badan terasa gatal-gatal
dan sudah dilaporkan ke-
luhan masyarakat kepe-
merintah setempat tidak
digubris dan ironisnya lagi
sering terjadi kendaraan
roda dua (Motor) terjatuh
(kecelakaan) karena
adanya terpaan debu asap
dari cerobong tidak jauh
dari jalan raya yang mem-
buat mata seseorang yang
memakai kendaraan roda
dua tertutup pandangan
kedepan.
Pihak KLH Kabupaten
Bandung dan BPLHD
Prov Jabar segera menin-
dak lanjuti serta segera
dipanggil dan diberikan
sangsi sesuai peraturan yg
sudah ditetapkan dan jan-
gan sampai pihak instansi
terkait jangan sampai main
mata pada perusahaan
yang nakal. (TEAM)
MudahirDinilaiLakukan
PelecehanProsesHukumSUBANG,(WN)
H.Mudahir (39), warga Dusun Pasarean
Rt.03/02, Desa Cilandak, Kecamatan An-
jatan, Kabupaten Indramayu sebagai Pen-
jamin penagguhan penahanan H.Rahmat
Wahyudin alias H.Dayat yang diduga
melakukan tindak pidana penipuan dan
penggelapan tanah, dituding wan prestasi
(Ingkar janji-Red).
KASUS PENJUALAN TANAH FIKTIP
patenBandungBaratditahan
untuk menjalani proses hu-
kum, lantaran Mudahir men-
jamin penagguhan penah-
anan Dayat, maka kini untuk
sementara waktu Dayat bisa
menghirup udara segar lagi.
Diperoleh keterangan ,
modus operandi aksi dugaan
penipuan yang dilakukan
Dayat bersama komplotan-
nya berinisial Uj Rid, Us
Kar, Nas menawarkan se-
jumlah bidang tanah untuk
disewakan dan atau dijual
yang lokasinya tersebar di
sejumlah Desa- desa seputar
wilayah Kecamatan Com-
preng,Binong,Tambakdahan,
Pusakajaya, Pusakanagara.
Saat bertaransaksi se-
jumlah korban dimintai uang
mukadancicilansebagaitan-
da keseriusan. Dari aksinya
itu H.Dayat berhasil meng-
gondoluangmilyaranrupiah.
Celakanya pada saat para
korban hendak penggarapan
tanah, didapati pihak yang
megklaim bila obyek tanah-
tanah yang disewakan atau
dijual itu bukan atas nama
milik Dayat, sehingga para
penyewa ataupun pembeli
hanya bisa gigit jari. Disebut-
sebut sumber, Notaris/PPAT
Sapta Hadi Saputra,SH. M.Kn.
yang berkantor di Jln. Ion
Martasasmita Pamanukan
turut terlibat lantaran diduga
bersekongkol dengan pelaku
dalam melancarkan aksi
dugaan penipuan dan atau
penggelapan tanah. Kejadi-
annya sendiri berlangsung di
kantor Notaris/PPAT Sapta
Hadi Saputra,SH.M.Kn. Bah-
kan transaksinya dicatat di
Notaris itu, seperti transaksi
perjanjian sewa menyewa
antara H.Dayat dengan Tar-
kum bin Daid, tercatat di
buku khusus Notaris No.
18/W/VI/2012, tanggal 21
Juni 2012, antara H.Dayat
dengan Edeng bin H.Anim
No. 20/W/VII/2012, tanggal
17 Juli 2012, antara H.Dayat
dengan Waryim No. 21/W/
IX/2012, tanggal 08 Septem-
ber 2012.
“Semula kami meyakini
bila transaksi sewa menyewa
atau jual Beli tanah itu benar
adanya, karena berlangsung
di hadapan Notaris bukan di
emperan toko atau di ping-
giran gardu Pos Pamling.
Jika tidak di hadapan Notaris
Sapta Hadi Saputra kami ti-
dak bersedia,” tutur mereka.
Notaris/PPAT Sapta
Hadi Saputra,SH.M.Kn. saat
dikonfirmasi menolak mem-
berikan keterangan, Via Tlp.
selurernya dirinya berdalih
bila para pihak yang bertran-
saksi di hadapan Notaris/
PPAT menurut perundangan
itu merupakan kerahasiaan,
artinya tidak/bukan untuk
konsumsi public.
Di kesempatan ter-
pisah, Fungsionaris LSM
Forum Bela Bangsa Adang
Sutisna,Bc.Hk. ketika dim-
intai tanaggpannya, menye-
salkan atas sikap Notaris/
PPAT Sapta Hadisaputra,
yang terkesan kurang koop-
eratif, sehingga menyulitkan
tugas-tugas jurnalis.
Bilabenarsesuaiketentu-
an informasi itu merupakan
rahasia, apakah memenuhi
kriteria Undang-undang KIP.
Begitu pula bila statemen-
nya tidak benar, lanjut Adang
itu merupakan kebohongan
public, hal itu berarti men-
gangkangi UU KIP, sehingga
patut diberi teguran oleh De-
wan kehormatan Kode Etik
Notaris/PPAT.
Pihaknya berjanji akan
melakukan investigasi atas
kajadian ini, bila dilapangan
diketemukan pelanggaran
hukum, akan melaporkan ke-
pada aparat penegak hukum
untuk segera melakukan pe-
nyelidikan dan membawa-
nya ke ranah hukum, “agar
pihak-pihak yang terlibat di-
adili dan bila terbukti diberi
hukuman setimpal agar ada
efek jera.” pungkasnya.
(Abh/Esuh)
PT HAYI Membuang Limbah Tanpa Proses Ipal
Pemukiman warga RT 03/
RW 11, Kelurahan Utama,
Kecamatan Cimahi Selatan
tanpa memperhatikan dan
menyadari telah melaku-
kan pelanggaran terhadap
UU RI No 4 tahun 1982 ten-
tang ketentuan-ketentuan
pokok pengelolaan ling-
kungan hidup.
Serta, PP No 20 tahun
1990 tentang Pengendalian
Pencemaran Air, PP No 27
tahun 1999 tentang Anali-
sis Mengenai Dampak Ling-
kungan, Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup
No 30 tahun 2009 tentang
Tata Cara Laksana Periz-
inan Dan Pengawasan Pen-
gelolaan Limbah B3 serta
pengawasan pemulihan
akibat pencemaran limbah
bahan berbahaya, UU No
32 tahun 2009 tentang Per-
lindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, serta
Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat No 1 tahun 2012
tentang Lingkungan Hidup
dan Penataan Hukum Ling-
kungan.
Pada Pasal 87 di dalam
Perda ini menyebutkan se-
tiap orang dan/atau pelaku
usaha dilarang, poin (a)
membuang limbah B3 ke-
media lingkungan hidup
tanpa melakukan penge-
lolaan limbah B3 yang di-
hasilkan, poin (c), dilarang
membuang limbah ke me-
dia lingkungan hidup tan-
pa memenuhi baku mutu
lingkungan hidup, poin (d),
dilarang keras membuang
limbah kemedia lingkungan
hidup tanpa ijin.
Pembuangan limbah
cair dengan sembarangan
secara by pass yang dilaku-
kan PT How Are You Indo-
nesia diduga tanpa melalui
proses Instalansi Pembuan-
gan Air Limbah ( IPAL ), di-
mana dalam pelaksanaan
aktifitasnya sehari-hari
telah membuang limbah
cairnya dan Limbah B3
ke saluran kali ujung atau
saluran umum dan tanpa
melalui proses Screen
Equaliz, Aeration basin I,II
dan Clarifier (pengendapan
bakteri) dan PT How Are
You Indonesia telah meng-
abaikan keputusan Badan
Pengendalian Dampak
Lingkungan Hidup No Kep-
01/BAPEDAL/09/1995
tentang Analisis Dampak
Lingkungan Hidup.
Hingga berita ini dimuat
PT How Are You Indonesia
tidak menjawab surat kon-
firmasi yang dilayangkan
Warta Nasional yang ber-
nomor;019/Konf-Perw-
JBR-WN/IV/2013 serta
melampirkan dokumentasi
foto limbah yang dikirim
pada tanggal 04 April
2013, sehinga segala in-
formasi yang diterima
Warta Nasional dan hal-
hal yang dipertanyakan
dianggap benar adanya.
Bahwa PT How Are
You Indonesia tidak
mampu menyikapi ke-
resahan warga sekitar
akibat dampak dari lim-
bah cair yang telah me-
langgar Perundang-Un-
dangan dan Peraturan
Daerah Provibsi Jawa
Barat. PT How Are You
Indonesia diduga hanya
mementingkan keun-
tungan semata tanpa
memikirkan dampak
lingkungan, diminta ke-
pada para pihak-pihak
yang dianggap mempu-
nyai kompetensi untuk
menindak tegas para
pelaku usaha khususnya
yang bergerak di bidang
industry dan textile
yang telah membuang
limbah ke media ling-
kungan tanpa ijin.
(Martua/
Pantun ST)
LembagaIndependen
CitaInsititutediSubang
Diresmikan
HujanDeras
RendamPemukiman
5. Edisi 190/ Tahun XIII / 22 April - 6 Mei 2013
PENDIDIKAN
5
GARUT (WN)
Kebutuhan pendidi-
kan terhadap anak den-
gan keterbelakangan
mental dan cacat perlu
lebih mendapat perha-
tian agar kemampuan
dari anak tersebut lebih
dapat beradaptasi den-
gan pesatnya kemajuan
PROBOLINGGO, (WN)
Kemajuan teknologi
yang kian pesat perkem-
bangannya tidak menja-
dikan penghalang bagi
kalangan lembaga pendidi-
kan yang berbasiskan ke-
agamaan untuk mengikuti
kemajuan teknologi terse-
but. Ini dibuktikan dengan
banyaknya lembaga yang
dalam menerapkan pem-
belajaran selain mengacu
pada basis keagamaan,
namun juga disertai ke-
mampuan sisiwa dalam
menjalankan Imtag (Iman
dan taqwa) serta menyerap
Guna meningkatkan
upaya disiplin para siswa
yang kerab tidak terpelajar
yaitu pada jam – jam pelaja-
ran masih juga berkeliaran
ditempat – tempat tertentu
atau yang masih juga kerab
melakukan tawuran atau
diduga memakai obat –
obatan tertentu.
Kini Dinas Pendidikan
Purwakarta tengah men-
gambil langkah pendekatan
yaitu dengan cara mengun-
dang semua para pengurus
OSIS dari seluruh sekolah
jurusan SMA dan SMK di
Kab. Purwakarta untuk di-
berikan pembekalan terkait
GARUT, (WN)
Dinas Pendidikan Kabu-
paten Garut selenggarakan
kegiatan SPKGS dan Olim-
piade Olahraga Siswa Na-
sional (O2SN) Tahun 2013.
Acara yang dibuka secara
resmi oleh Bupati Garut
H.Agus Hamdani bertempat
di lapangan Kherkof, ha-
dir dalam kesempatan itu
Ketua DPRD Garut Ahmad
Bajuri SE, Sekda Iman Ali-
rahman dan sejumlah tamu
undangan.
Bupati mengatakan,
pelaksanaan kegiatan
Seleksi Prestasi, Kreatifitas
Siswa dan Guru (SPKSG)
DisdikMembentukTPS
KabidDikmenDrs.HDiaudinPURWAKARTA, (WN)
Potret kemajuan dunia pendidikan di Ka-
bupaten Purwakarta, Jawa Barat kini su-
dah jauh lebih baik signifikan meningkat
dibandingkan dengan tahun – tahun yang
lalu. Seiring dengan berjalannya waktu ten-
tunya dengan segala upaya kerja keras dan
berbagai terobosan tengah dilakukan.
MENDONGKRAK PRESTASI DAN DISIPLIN PARA SISWA
hal disiplin.
Kemudian akan mem-
bentuk TIM Pembina Siswa
(TPS) yang anggotanya
terdiri dari Dinas Pendidi-
kan, Satpol PP, Polisi, Sub
Denpom dan unsur terkait
lainnya. Tim ini nantinya
akan mobile pada jam – jam
tertentu guna meminali-
sir indisipliner para siswa
yang kerab mangkir pada
jam pelajaran tapi masih
nongkrong ditempat – tem-
pat tertentu apakah sam-
bil merokok atau diduga
menggunakan miras dan
narkoba,
Jika nantinya dalam
sweeping kedapatan para
siswa yang masih nongk-
rong sambil merokok atau
menggunakan miras mer-
eka akan dilakukan pem-
binaan, apalagi jika ada
siswa yang kedapatan ddi-
duga menggunakan obat
– obatan terlarang atau je-
nis narkoba tentunya akan
ditindak lanjuti. Hal itu
dikemukakan oleh Kabid
Dikmen Dinas Pendidikan
Kab. Purwakarta Drs. H Di-
audin
Selain itu Pihak Dinas
Pendidkan juga akan se-
lalu membangun kemitraan
yang erat dengan para
Wakasek Kesiswaan dalam
kaitan membedah infor-
masi yang positif tentang
kemajuan disiplin para
siswa disekolah” Terang H.
Diaudin
Diharapkan agar para
guru dapat menjadikan
suasana sekolah yang lebih
aman dan enjoy tentunya
sehingga semua pelajaran
yang diberikan akan cepat
diterima dengan baik dan
tentuntya akan dapat men-
dongkrak barbagai prestasi
di tiap sekolah.
(Habel Hendrik / Tbn
Guru dan Siswa SLB Harapkan
Peningkatan Mutu dan Kwalitas Siswa
dari semua bidang ilmu ter-
masuk teknologi dan infor-
matika, ujar Andri Sunan-
dar, MPd seorang pengajar
senior di salah satu SLB di
Garut.
Menanggapi pemberi-
taan dari Warta Nasional
edisi 189 hal 5, Dra H. Li-
lis Elitasliah, Kepala SLB B
C Kurnia dari YPLB Bakti
Lemah Cai, Kersamanah
sekaligus sebagai Ketua Gu-
gus 2 3, mengatakan bah-
wa itu semata mata atas
dasar niat baik untuk lebih
menjalin kemitraan dengan
rekan rekan dari media,
kami tidak merasa ada pe-
nyimpangan ataupun kes-
alahan selama ini.
Kami harapkan dari ke-
mitraan itu akan terjalin
suatu simbiose mutual-
isma. Kami sangat meng-
harapkan semua pihak un-
tuk lebih perhatian pada
anak anak didik kami, ban-
tuan apapun amat kami
harapkan dan media seb-
agai ajang promosi dan se-
bagai mediasi public adalah
media yang tepat agar niat
kami terlaksana agar kami
dapat lebih berkemampuan
dalam cara ataupun sistem
mengajar para siswa kami.
Karena cara mengajar di
SLB berbeda jauh dari seko-
lah umum, diperlukan kes-
abaran dan perhatian extra
dan khusus dalam membi-
na mereka. Tuturnya.
Diakui oleh sejumlah
pengajar di SLB dari gugus
lain di kab Garut, masih di-
perlukan dalam pola men-
gajar termasuk juga sarana,
fasilitas agar mutu pendidi-
kan di SLB tidak tertinggal
terlalu jauh dengan seko-
lah umum dan diharapkan
juga agar menjadi sebagai
prioritas sebab tidak se-
dikit anak didik kami yang
berpotensi dan berprestasi
seperti halnya anak didik
yang ada di sekolah umum.
Mudah mudahan den-
gan terjalinnya kemitraan
dengan rekan dari media,
kami ingin agar lebih di-
publikasikan, baik atau-
pun buruk.
Jika itu hal baik mung-
kin akan menjadi suatu
kebanggaan dan sebagai
promosi agar pemerin-
tah lebih memprioritas-
kan kami, dan jika itu
hal buruk, akan menjadi
satu bahan untuk evalu-
asi demi kemajuan dalam
menjalankan tugas fungsi
dan kewajiban kami un-
tuk mengelola sekolah
termasuk dalam kegiatan
belajar mengajar di seko-
lah sekolah kami, demiki-
an ketua gugus 2 3, H Lilis
E.
(adang).
Disdik Garut Selenggarakan Ajang SPKSG dan O2SN
serta Olimpiade Olahraga
Siswa Nasional (O2SN)
dijadikan sebagai sarana
pembinaan dan penggalian
potensi. Kegiatan ini san-
gat penting dan strategis
untuk menjaring bakat dan
kreatifitas para siswa serta
guru yang berprestasi.serta
menjadi bagian integral
dari upaya bersama dalam
memberikan motivasi ke-
pada para pelajar dan guru
di Kabupaten Garut, untuk
senantiasa menggali po-
tensi serta mengembang-
kan bakat yang masih ter-
pendam.
Agus berharap, agar
kegiatan SPKSG dan 02SN
ini dijadikan wahana bagi
peserta didik dan pendidik
untuk berkreasi, berinova-
si, berprestasi dan berkom-
petisi secara sehat, tentun-
ya dengan mengedepankan
semangat sportifitas.
Kepala Dinas Pendidi-
kan Kabupaten Garut H
Mahmud mengatakan, se-
banyak tiga ribu peserta
terdiri dari guru dan siswa
berprestasi mengikuti ke-
giatan SPKSG dan O2SN
ini. Mereka akan men gi-
kuti 38 jenis seleksi dan
pertandingan. Kegiatan ini
akan berlangsung dari ka-
mis (11/4) sampai dengan
Sabtu (13/4).
Tujuan dari kegiatan ini
jelas Mahmud, adalah un-
tuk mendorong peningka-
tan prestasi siswa dan guru
dalam mengembangkan
intelektualitas dasar dan
keterampilan cita rasa seni,
budaya, minat baca dan
MIIslamTriwungKidulTerapkanSiswaBerijiwaIslami
Iptek (Ilmu Pengetahuan-
dan Teknologi).
Menurut Abdul Kholiq
SPd.I Kepala sekolah Ma-
drasah Ibtidaiyah Islam
Kelurahan Triwung Kidul
Kecamatan Kademangan
Kota Probolinggo, men-
gatakan bahwa dilembaga
yang dikelolanya, diharap-
kan mampu mencetak
siswa “melek” ilmu dasar
secara umum dan mem-
bentuk karakter murid
yang berakhlaqul qorimah
(berprilaku baik). “Kami
berupaya agar siswa yang
menuntut ilmu diMI ini
dapat menunjukkan ke-
mampuannya dalam im-
tek dan dapat menguasai
keilmuan yang bersifat ke-
agamaan secara total. Jadi
lulusan MI ini tidak cang-
gung lagi saat memasuki
jenjang pendidikan yang
lebih tinggi,” ujar Kholiq.
Dilihat dari segi kwan-
titas, jumlah murid di Ma-
drasah Ibtidaiyah Islam
tergolong cukup mema-
dai. Dengan jumlah murid
yang berasal dari dalam
kota juga ada sebagian dari
wilayah Kabupaten terse-
but bisa dikategorikan dia-
tas rata rata. Begitu juga
pola pembelajaran yang di-
berikan oleh para pendidik
yang kwalitas mengajarnya
tidak diragukan lagi, cu-
kup memberi andil dalam
mencetak murid yang han-
dal. Sehingga ratusan mu-
rid yang secara signifikan
memperoleh porsi pem-
belajaran dari lembaga ini
dari kelas terendah hingga
memasuki jenjang akhir
pendidikan MI telah dapat
mempraktekkan apa yang
menjadi dasar saat mereka
menempuk pendidikan di
Madrasah Ibtidaiyah Islam
tersebut.
Dibalik sempitnya ru-
ang bagi lembaga yang ber-
basis agama karena diba-
tasi oleh lembaga lembaga
umum dalam menjaring
murid, tidak menjadikan
aral bagi para pendidik di
MI Islam ini. “Kami sudah
terapkan pola pendekatan
pada masyarakat, bahwa
mendidik anak dalam kai-
dah agama harus dimulai
sejak usia dini. Sehingga
memasuki jenjang yang
lebih tinggi tidak menutup
kemungkinan, anak kita
telah terbekali dengan ilmu
yang imbang antara ilmu
agama dan ilmu pendidi-
kan umum secara keseluru-
han, terlebih menyangkut
Akhlaq qorimah.”pungkas
Abdul Kholiq, Kepala seko-
lah yang dikenal sangat su-
pel kepada siapapun. (Ton)
BANDUNG, (WN)
Nuansa hijau pepohonan itulah yang ada di lingkun-
gan SDN Griba 32 Antapani, selain peduli pada mutu
pendidikan, siswa-siswi di SDN Griba 32 Antapani juga
sejak dini diberikan pendidikan peduli pada lingkun-
gan khususnya di lingkungan sekolahnya.
Kepala SDN Griba 32 Antapani Ade Supriati, SPd.,
MM., yang menciptakan suasana KBM (Kegiatan Bela-
jar Mengajar) yang aktif dan suasana menyenangkan
yang didukung kebersihan dan keindahan di lingkun-
gan sekolah serta memiliki taman apotik hidup agar
lingkungan sekolah bersih dan asri.
Antapani Ade Supriati beserta staf pengajar dan TU
serta siswa-siswi mengadakan kerja bakti membersi-
hkan lingkungan sekolah dan menanam pohon. “Den-
gan situasi yang asri ini menjadikan suasana belajar
yang tenang dan nyaman dan hasilnya akan terwujud
mutu pendidikan yang berkualitas untuk mendongkrak
prestasi siswa-siswi,” ujar Ade.
Keberhasilan berbagai prestasi yang diraih oleh
siswa-siswi SDN Griba 32 Antapani semuanya tak
terlepas kerjasama (teamwork) guru-guru di SDN Griba
32 Antapani yang harus tetap dipertahankan.
(P. Marbun)
SDNGriba32Antapani
PeduliLingkungan
BidandiSubangKeluhkan
KeterlambatanPencairan
DanaJampersal
budi pekerti sesuai dengan
norma-norma. Selain itu
untuk memfasilitasi siswa
dan guru TK,SD, SMP dalam
mengembangkan bakat dan
minat sehingga dapat ber-
kreasi dan berinovasi ses-
uai dengan kemampuan-
nya.
(adam)
SUBANG, (WN)
Sejak digulirkannya program Jaminan Persalinan
(Jampersal) di Kabupaten Subang, Jabar, bukanya tidak
pernah menuai kendala. Salah satunya klaim pencairan
dana Jampersal yang terlmbat dimana setiap Ibu mela-
hirkan mendapat Rp.500,- ribu sejak Nopember 2012
sampai saat sekarang belum cair. Disebut-sebut sebe-
lumnya saat pencairan dana Jampersal sendiri dikena-
kan potongan hingga 15 % oleh oknum Dinkes.
Keterlambatan pencairan dana Jampersal itu nyaris
dikeluhkan para Bidan yang bertugas di seluruh pen-
juru peloksok Desa di Kabupaten Subang. Apalagi ter-
siar kabar bila pencairan dana Jampersal tahun ini baru
akan realisasi pada Nopember atau Desember men-
datang. Mendengar kabar itu sontak mereka semakin
cemas. Maunya mereka, begitu selesai menangani per-
salinan Ibu yang melahirkan, pada bulan itu juga klaim
dananya bisa dicairkan.
Hal itu seperti diungkapkan Bidan Desa Titin yang
bertugas di Puskesmas Batangsari, Kecamatan Su-
kasari, saat dikonfirmasi via ponselnya mengaku le-
lah menunggu lamanya waktu pencairan dana. “ Dana
Jampersal yang belum bisa dicairkan sejak Nopember
2012 sampai sekarang, namun demikian penanganan
persalinan terus berjalan. Kami berharap pencairan
dana persalinan tidak terlalu lama,” ujarnya.
Pengakuan serupa dikatakan Aisah Bidan Desa yang
bertugas di Puskesmas Mandalawangi, Kecamatan Su-
kasari. Dirinya mengeluhkan bila menemukan pasien
yang seharusnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) , tetapi pasennya tidak mau. Sementara obat-
obatan yang harus dibeli di luar program harus ditalan-
gi lebih dulu, tuturnya.
Menanggapi hal itu Ketua Komisi D DPRD Ka-
bupaten Subang Sugianto berjanji akan mengusut
mandeknya proses pencairan dana Jampersal. Dirinya
mengaku sebelumnya tidak mengetahui bila pencairan
dana Jampersal mandek sejak lama.
Sepengetahuannya pencairan dana Jampersal tidak
ada masalah. Ia mengatakan pada saat rapat pemba-
hasan penaggulangan penyakit HIV/AIDS sempat me-
nyinggung tentang program Jamkesmas dan Jampersal,
pihak instansi terkait menyatakan berjalan sebagaima-
na rencana. Asumsinya berarti Jampersal tidak ada
masalah.“Kita akan cari tahu, apakah benar pencairan
dana Jampersal itu tersendat,” ujarnya. (Abh/Esuh)
6. Edisi 190/ Tahun XIII / 22 April - 6 Mei 2013
HUKUM & KRIMINAL
6
BALEENDAH, (WN)
Anggota Polres Band-
ung, Briptu Frengky Ari-
tonang melalui Penas-
ehat hukumnya Djonggi
M Simarangkir ditud-
ing telah menyebarkan
fitnah. Demikian di-
ucapkan mertua Briptu
Frengky Aritonang Hans
Pardede kepada sejum-
lah wartawan di Band-
ung. Penegasan tersebut
diucapkan menanggapi
pemberitaan disalah
satu Harian Bandung
dengan judul “TH Diduga
Terlibat Kepemilikan
Sabu”. Dalam pemberi-
taan tersebut disebut-
kan Toto Hutagalung
diduga melakukan anca-
man dan intimidasi ter-
hadap Briptu Frengky
Aritonang yang kedapa-
tan memiliki narkotika
golongan satu jenis sabu
di rumah kontrakan-
nya. “Briptu Frengky
Penghargaan diserahkan
Kapolda Jabar pada pelaksa-
naan upacara bulanan, Rabu
di Lapangan Upacara Ma-
polda Jabar Jalan Soekarno-
Hatta 748 Bandung.
Kelima personel Unit Sat-
wa Direktorat Sabhara Polda
Jabar yang menerima peng-
hargaan yaitu Kanit Satwa
Dir Sabhara Polda Jabar, AKP
Tata Permadi serta anggot-
anya Briptu Harsono, Briptu
Rediansyah, Bripda Rasidi
dan Bripda Angga Riana.
Penghargaan diberikan Ka-
polda Jabar atas pengabdian
dan dedikasi personel Unit
Satwa tersebut dalam pelak-
sanaan tugas pencarian dan
evakuasi korban bencana
alam tanah longsor tersebut.
Kapolda Jabar dalam
kesempatan tersebut juga
mengucapkan terima kasih
dan penghargaan setinggi-
tingginya, kepada tim gabun-
gan dari Dit Sabhara dan Sat
LUMAJANG, (WN)
Layanan terhadap masyarakat terkait proses pem-
buatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan perpanjangan
masa berlaku SIM yang berada di Satuan Lalu Lintas
(Satlantsa) Polres Lumajang, kian menunjukkan kema-
juan yang signifikan. Hasil pantauan wartawan media
ini dilokasi pembuatan SIM di Satlantas tersebut, mem-
perlihatkan sebuah layanan yang mampu memberi ke-
mudahan bagi para pemohon surat ijin mengemudi ini.
Pasalnya untuk pemohon yang akan membuat SIM, ter-
lebih dahulu (sebelum melaksanakan ujian teori mau-
pun praktek), terlebih dahulu dibekali dengan pen-
garahan, pencerahan serta panduan tata cara berlalu
lintas dan berkendara yang baik dan panduan tentang
rambu-rambu dari anggota, sehingga pemohon dapat
memahami proses dalam pembuatan SIM seperti yang
dikehendaki.
Menurut Aiptu Sarpin Baur SIM Satlantas Luma-
jang, mengatakan bahwa untuk masyarakat yang akan
pertama membuat SIM (pemohon baru), yang dalam
teori baik tulis maupun praktek tidak lulus, pihak Sat-
lantas akan memberi waktu satu minggu pada pemo-
hon untuk kembali lagi guna melakukan tes dengan
dibekali panduan dari anggota agar pemohon lebih
memahami lagi dalam menjalankan tes teori ataupun
tulis.
“Untuk SIM perpanjangan yang sudah masa ber-
lakunya telah mati kurang dari dua belas bulan (1
tahun), pemohon tidak perlu mengikuti tes teori dan
praktek. Cukup membayar administrasi (Bank serta
kesehatan), ” ujar Aiptu Sarpin. Baur SIM ini menam-
bahkan bahwa untuk pemohon SIm di satuannya, te-
golong stabil.
Informasinya per hari para pemohon baru SIM
mencapai 40 hingga 50 pemohon. Adapun untuk per-
panjangan bisa mencapai 40 sampai 60 orang. Dijelas-
kan oleh Aiptu Sarpin, peningkatan pemohon SIM ini
mengalami peningkatan saat menjelang lebaran dan
tahun baru “sehari bisa mencapai 150 orang, ”ujar Sar-
pin.
Hal yang sama ditunjukkan oleh Bripka Harri Rah-
madsyah yang menangani ujian praktek di Satuan ini.
Menurutnya, dalam melaksanakan tes ujian praktek
pada pemohon baru, pihaknya telah melakukan hal
sesuai prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan ujian
praktek.
Sementara Kasat Lantas Polres Lumajang, AKP
Rony Edy Yusuf SH, menerangkan terkait pelaksanaan
layanan di satuan yang dipimpinnya, yang berusaha
memberi layanan terbaik bagi masyarakat terutama
mereka yang baru pertama mengurus pembuatan SIM.
“Kami berupaya agar masyarakat merasa nyaman dan
tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh SIM.
Kami berikan layanan secara maksimal, agar para
pemohon tidak jenuh menanti proses memperoleh
SIM seperti yang mereka inginkan.”tegas AKP Rony
Edy Yusuf ketika ditemui diruang kerjanya beberapa
hari lalu.
Ditempat yang sama, Iptu Slamet santoso SH, Kanit
Registrasi dan Identifikasi (KRI) juga menimpali ket-
erangan Kasat. Menurutnya layanan di Satlantas juga
mengarah pada layanan di Samsat. “Intinya kami men-
fasilitasi masyarakat agar dalam menggunakan jasa
layanan Samsat dapat memperoleh kemudahan.” Ung-
kap Slamet Santoso.
Perlu diketahui, prosedur pembuatan maupun
perpanjangan SIM di Satlantas tersebut mengacu
pada Peraturan Pemerintah RI nomor 50 tahun 2010
tentang jenis dan tariff atas jenis PNBP yang berlaku
pada Polri. Untuk SIM C baru Rp.100 ribu, perpanjan-
gan Rp.75 ribu. Sedangkan SIM A baru Rp.120 ribu dan
perpanjangan Rp.80 ribu. Adapun SIM B2 baru Rp.120
ribu, perpanjangan Rp.80 ribu. Lain halnya dengan
SIM D (khusus penyandang cacat) baru Rp. 50 ribu dan
perpanjangan Rp.30 ribu. Persyaratan lainnya yakni
keterangan kesehatan serta sidik jari (yang dilakukan
dilokasi pembuatan SIM). Yang pasti bagi pembuat SIM
ini, harus berusia 17 tahun. (Fahrul Mozza)
PROBOLINGGO, (WN)
Aktifitas layanan yang
dilakukan oleh Satuan lalu
lintas Polres Probolinggo
kota dibagian pelayan-
an pembuatan Surat Ijin
Mnegemudi (SIM) semakin
menunjukkan oleh petugas
dibagian ini. Sepanjang hari
unit layanan SIM mampu
menyelesaikan keperluan
para pemohon hingga 30
orang. Hal ini berkat du-
kungan dan koordinasi yang
cukup solid antar anggota
yang melayani kepentingan
publik dikantor Satlantas
tersebut.
KapoldaSematkan
PenghargaanKepada5Personel
BANDUNG, (WN)
Kapolda Jabar Irjen Pol Drs Tb Anis Ang-
kawijaya, M.Si memberikan penghargaan
kepada lima orang personel Unit Satwa Di-
rektorat Sabhara Polda Jabar yang telah
membantu evakuasi dan penyelamatan
korban tanah longsor di Kp. Nagrog Desa
Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten
Bandung Barat.
DIREKTORAT SABHARA
Brimob Polda Jabar, serta
Polres Cimahi dan Polsek Cil-
ilin yang telah bekerjasama
dengan BPBD, instansi ter-
kait dan masyarakat dalam
membantu evakuasi dan
penyelamatan korban tanah
longsor di kp. Nagrog, ds.
Mukapayung, kec. Cililin kab.
Bandung barat, sehingga dari
17 korban yang hilang, telah
berhasil ditemukan seban-
yak 14 korban.
Atas pelaksanaan tugas
yang cukup optimal terse-
but, jelas Kapolda, kiranya
dapat terus dipelihara dan
ditingkatkan, serta laku-
kan terus evaluasi terha-
dap berbagai kekurangan
dan kendala yang dihadapi,
mengingat tugas Polri ke
depan, diprediksikan akan
semakin berat dan komplek,
baik dalam pelaksanaan tu-
gas rutin menjaga situasi
kamtibmas, maupun tugas
khusus, seperti yang saat ini
sedang berlangsung, yakni
pengamanan ujian nasional
siswa SMU, serta menyusul
ujiannasionalsiswaSMPdan
SD, terutama pengamanan
terhadap penggandaan dan
pendistribusian soal-soal
ujian, maupun kekurangan
lainnya dalam pelaksanaan
ujian nasional.
Disamping itu, lanjut Ka-
polda Jabar, dalam beberapa
hari kedepan, kita juga diha-
dapkan dengan agenda Hari
Buruh se-dunia (May Day),
pada tanggal 1 Mei men-
datang. Kiranya dalam meng-
hadapi May Day ini, jajaran
Polda Jabar dapat melakukan
deteksi dini, penggalangan,
penyekatan dan koordinasi
dengan serikat buruh dan in-
stansi terkait, sehingga pada
perayaan may day, diharap-
kan tidak dilakukan dengan
pengerahan massa yang be-
sar dalam berunjuk rasa ke
jalan atau ke kantor-kantor
pemerintah, swasta atau
lembaga, namun melakukan
kegiatan yang positif, sep-
erti bhakti sosial, olah raga,
panggung hiburan dan lain
sebagainya. Demikian juga
dalammenekanangkakrimi-
nalitasdangangguankamtib-
mas berkadar tinggi, seperti
ancaman terrorisme, radika-
lisme dan premanisme, agar
dilakukan razia secara selek-
tif prioritas, terutama terha-
dap orang, barang dan kend-
araan yang mencurigakan.
Selain itu, dalam menjaga
keamanan kantor polisi, agar
dilakukan penjagaan secara
optimal, menerapkan me-
kanisme keluar masuk tamu
dan pedagang secara ketat,
serta pemasangan CCTV dan
barier/barikade sehingga
dapat menjadi langkah pre-
ventif dalam mengantisipasi
penyusupan ataupun gang-
guan keamanan terhadap
Mako Polri. (BID HUMAS
POLDA JABAR)
Briptu Frengky Dituding Sebarkan Fitnah
Aritonang bersama den-
gan penasehat hukumnya
Djonggi memutar balikkan
fakta. Keterlibatan Toto
Hutagalung dalam kasus
Briptu Frengky Aritonang
karena Toto Hutagalung
adalah kakek istrinya. Den-
gan demikian adalah kakek
Briptu Frengky Aritonang”,
jelas Hans Pardede yang
merupakan keponakan dari
Toto Hutagalung.
“Kami meminta Toto
Hutagalung dihadirkan
dalam persidangan. Ini jadi
pertanyaan. Klien kita ang-
gota polisi, kenyataannya
Toto bisa memarahi klien
kita di depan Kapolsek dan
bisa bicara lantang di Pol-
res Bandung,” ungkap kuasa
hukum Frengky, Djonggi
kepada sejumlah Wartawan
usai persidangan PN. Bale
Bandung, Senin (15/4).
“ Di Adat Batak, seorang
kakek bisa saja marah ke-
pada cucunya bila diduga
melakukan kesalahan. Bet-
ul, didepan saya Toto Huta-
galung memarahi Frengky
Aritonang. Tapi bukan
Frengky sebagai seorang
Polisi dan bukan didepan
Kapolseknya. Tapi didepan
Kanit Reskrim”, jelas Hans
Pardede.
Sidang yang dilak-
sanakan di Ruang Cakra
PNBB dengan dipimpin Ket-
ua Majelis Hakim, Mangatas
Simanulang berlangsung
dengan agenda permintaan
peninjauan kembali (PK)
kasus penyalahgunaan Nar-
koba yang dilakukan oleh
Briptu Frengky Mulia Chan-
da Aritonang Bin Bernard
awal January 2010 yl.
Kasus ini bermula dari
KDRT yang dilakukan oleh
Briptu Frengky Aritonang
5 January 2010 yl terha-
dap istrinya Hanesta dan
sudah disidangkan di Pol-
res Bandung 24 Desember
2012. Putusannya, Briptu
Frengky Aritonang terbukti
melakukan KDRT dan diberi
hukuman berupa Tegoran
Tertulis.
Sedang untuk perbua-
tannya mengisap sabu sabu,
Briptu Frengky Aritonang
Anggot Polres Bandung ini
sudah memperoleh Putusan
berkekuatan hukum Tetap (
in kracht van gewisje ) ber-
dasarkan Putusan Mahka-
mah Agung No. 2130 K/PID.
SUS/2010 tanggal 27 Janu-
ary 2011 dan sudah pula
menjalani pidana penjara
di Lapas Narkoba Jalekong
Bandung.
Selama prosesnya sejak
tahun 2010, Frengky sudah
menjalani sejumlah pemer-
iksaan. Termasuk Pengujian
Konfirmasi Sampel Napza
yang dilakukan 11 January
2010. Pengujian di Labora-
torium Kesehatan Daerah
Propinsi DKI Jakarta – Labo-
ratorium Pemeriksaan Dop-
ing & Kesehatan Masyarakat
( Doping Control & Public
Health Laboratory) bukan
dilakukan di Rumah Sakit
Polri. Melainkan di Labora-
torium Kesehatan Pemda
DKI Jakarta. Memang lewat
pengujian ini, tidak ter-
deteksi adanya AMPHET-
AMINES.
Sedangkan Surat Ket-
erangan dari Rumah
Sakit Bhayangkara Sar-
tika Asih Nomor Polisi :
SKET/003/I/2010/RSBSA
tanggal 8 Januari 2010 yang
telah melakukan pemerik-
saan urine untuk mende-
teksi Zat Narkoba terhadap
Briptu Frengky Mulia Chan-
dra Aritonang diperoleh
hasil bahwa urine Briptu
Frengky Mulia Chandra
Aritonang mengandung
Metahmpetamine positif (
Sabu Sabu ). Pemeriksaan
Loratorium ini pula dijadi-
kan NOFUM baru pengajuan
PK nya.
Djonggi pun menduga
ada konspirasi di Polres
Bandung. Hal itu baru dik-
etahui ketika Frengky dip-
indahtugaskan dari Polsek
Cileunyi ke Markas Polres
Bandung dan ditempat-
kan di bagian TU. Dalam
perjalanannya, katanya,
Frengky tanpa sen-
gaja menemukan surat
dari Mabes Polri yang
menjelaskan dirinya
negatif tidak mengon-
sumsi narkotika. Karena
itu, Djonggi meminta
majelis hakim untuk
menghadirkan sejumlah
nama pada persidangan
tersebut.
Mereka di antaranya
istri Frengky, Toto Huta-
galung, mantan Kepala
Satuan Reserse Kriminal
Polres Bandung Komisa-
ris Agung Masloman,
Kapolres Bandung AKBP
Imran Yunus, Irwasda
Kombes Pol Drs. Haroan
Ritongan, Pendeta dari
Gereja Kristen Indone-
sia ( GKI ) Maulana Yusuf
dimana Briptu Frengky
dan Hanesta diberkata
menjadi pasangan sua-
mi istri dan sejumlah
saksi lainnya.
Sementara itu, Ketua
Majelis Hakim Mangatas
Simanulang di persidan-
gan menyatakan mem-
beri kesempatan kepada
pemohon, yaitu Briptu
Frengky Aritonang Bin
Bernard Aritonang un-
tuk menyerahkan bukti-
bukti. “Sidang dilanjut-
kan satu pekan lagi yaitu
Senin 22 April,” ujar Ket-
ua Majelis Hakim Man-
gatas Simanulang.
( Leonardus )
SatlantasBerikan
LayananSecaraPrima
PadaPemohonSIM
Satlantas Menunjukkan Jatidiri Memberi Layanan Pada Masyarakat
Menurut Baur Sim, Aiptu
H.Slamet Djajuli yang dite-
mui wartawan media ini
mengungkapkan, dengan
pelayanan yang ditunjuk-
kan oleh anggota dibagian
ini setidaknya dapat me-
munculkan respek dari
masyarakat untuk selalu
menggunakan Satlantas
kota tersebut sebagai ruju-
kan dalam pembuatan su-
rat yang diperlukan dalam
berkendara ini. “kami akan
memberi layanan secara
baik dan profesional. Terkait
prosedur baku yang harus
dipenuhi oleh pemohon SIM,
sebelumnyatelahkamilaku-
kan sosialisai dengan tujuan
agar masyarakat dapat me-
mahami persyaratan apa
yang harus mereka penuhi
dalam pembuatan Sim baru
ataupun perpanjangan,”ujar
Slamet Djajuli. Hal yang
sama diungkapkan oleh
Brigpol Anton Damei SH,
petugas yang dipercaya
menangani bagian uji teori
di satuan tersebut. Menurut
Anton, bentuk layanan yang
diberikan tidak hanya seke-
dar meminta para pemohon
untuk mengisi kertas ujian
teori, namun secara spesifik
pihak juga memberikan ara-
hanagarpemohontidakkes-
ulitan dalam mengisi materi
yang dijadikan bahan dalam
uji teori ini. “Yang jelas, kami
arahkanagarpemohontidak
kesulitan untuk memahami
materi yang diberikan.”jelas
Anton Damei yang ditemui
diruang kerjanya. Begitu
juga saat Polres Probolinggo
kota (Polresta) kedatangan
tamu dari Polda Jawa Timur
yang salah satunya terdapat
satuan Provost. Di Satlantas
setempat, tim dari Polda ini
juga berkesempatan meli-
hat aktifitas yang dijalankan
oleh satuan dalam melaya-
nai keperluan masyarakat
utamanya dalam pembuatan
Surat ijin mengemudi (SIM).
“Kesiapan serta kesigapan
yang ditunjukkan oleh petu-
gas di Satlantas dalam mem-
beri layanan pada pemohon
SIM sudah menjadi bagian
dari tugas rutin yang se-
lalu dipenuhi.”tegas Aiptu
Slamet, saat ditanyak kesia-
pan seputar kedatangan tim
Polda ke bagian yang men-
jadi wewenangnya.
Sementara AKPAriekIn-
draSentanuSH,KasatLantas
Polresta Probolinggo yang
diwawancarai media ini ter-
kait kesiapan serta kemam-
puan para anggota di Satuan
yang dipimpinnya, mengaku
tidak menjadi beban, meng-
ingat semua anggota yang
terjun dalam pelayanan ter-
utama unit pembuatan Sim
telah dibekali kemampuan
yang maksimal. “Secara sig-
nifikan dan berkala kami
lakukan evaluasi terkait
kinerja Satlantas, sehingga
apa yang menjadi kendala
dalam menjalankan tugas
lapangan, semua dapat
teratasi.”ujar Ariek.
(Ton/Sf)
7. Edisi 190/ Tahun XIII / 22 April - 6 Mei 2013
HUKUM & KRIMINAL
7
Dugaansejumlahpemer-
hati hukum di kota tersebut,
memprediksi kasus ini sen-
gaja telah dipetieskan oleh
pihak kepolisian, sehingga
penanganannya terkesan
ogah-ogahan. Hal yang pan-
tas apabila sejumlah pihak
mengamati perkembangan
kasus ini terkesan lamban,
mengingat kasus tersebut
telah berlangsung cukup
lama. Sejak kasus ini dil-
aporkan oleh M.Gulu pada
tahun 2006 hingga saat ini
pelapor belum memperoleh
Surat Pemberitahuan Per
kembangan Hasil Penyidi-
kan (SP2HP), padahal bukti
hasil penyidikan pihak ke-
polisian dalam penanganan
sebuah laporan merupakan
hak bagi pelapor untuk
memperoleh surat hasil pe-
nyidikan tersebut.
SP2HP merupakan
hak bagi pelapor untuk
mendapatkannya. Ber-
dasarkan Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun
2009 tentang Pengawasan
dan Pengendalian Penanga-
nan Perkara Pidana di Ling-
kungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, pasal
39 ayat 1, berbunyi dalam
hal menjamin akuntabilitas
dan transparansi penyidi-
kan, penyidik wajib mem-
berikan SP2HP kepada pi-
hak pelapor baik diminta
atau tidak diminta secara
berkala paling sedikit 1 kali
setiap 1 bulan.
Menurut pelapor (M.
TANJAB BARAT, (WN)
Arahan Kabareskrim
Mabes Polri yang ditan-
datangani atas nama Kaba-
reskrim Polri Direktur Tiga
Pidana Korupsi, Brigjen Drs.
Yose Rizal,M.Si (tanggal 18
September 2006) kepada
Direskrim Polda Jambi yaitu
bahwa untuk semua kasus
tindak pidana korupsi yang
di persangkakan dengan
dasar hukum PP 10 Tahun
2000, agar segera dihenti-
kan proses penyidikanya
dan untuk kasus yang sudah
dikirim dan sedang dalam
penelitian Jaksa Penuntut
Umum agar dikoordinasi-
kan penyelesaianya, berpe-
luang melanggar Undang
–Undang yang di buat
Pemerintah dan DPR-RI, ”
ucap Arsad, salah satu tokoh
masyarakat Kuala Tungkal,
kemarin.
“Kewaspadaan penting
untuk memerangi pribadi
tertentu yang memanfaat-
kan kekuasaan untuk ber-
LAMPUNG, (WN)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Ke-
jati) Lampung (Yusna Adia,SH) Dan kawan – kawan
di Pengadilan Negeri (PN) Kalianda Lampung Selatan
telah menuntut terdakwa Lat Ernesto Yunior Silvania
( Kapten Kapal Tanker MT Norgass Chantika) dengan
pasal 332 Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2008
tentang Pelayaran dengan pidana selama 7 bulan
penjara, denda Rp. 5 juta subsider 3 bulan kurun-
gan dan terdakwa Su Ji Bing (Mualim I) dengan pasal
359 KUHP dengan tuntutan satu tahun penjara serta
membayar perkara sebesar Rp. 5000,-
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjelaskan di dalam
persidangan kedua Terdakwa tersebut dituntut dalam
kasus tabrakan antara Kapal KMP Bahuga Jaya den-
gan Kapal Tanker MT Norgass Chantika yang terjadi
pada tanggal 26 September 2012 yang mengakibat-
kan tewasnya 7 orang dari Kapal KMP Bahuga Jaya.
Menanggapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
dari Kejaksaan Tinggi Lampung, Penasehat Hukum
kedua terdakwa menilai tuntutan yang dilakukan oleh
Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak didasarkan atas
fakta-fakta persidangan selama ini.
Menurut Hironimus Dani, Penasehat Hukum ter-
dakwa Su Ji Bing, pihak yang paling bertanggung
jawab atas peristiwa terjadinya tabrakan antara KMP
Bahuga Jaya dan MT Norgass Chantika adalah De-
partemen Perhubungan.
“Kita bisa saksikan dalam persidangan-persi-
dangan sebelumnya, bagaimana penerbitan Surat
Persetujuan Berlayar (SPB) hanya didasarkan atas
clearing declaration yang dibuat nakhoda kapal, tidak
dilakukan pengecekan secara seksama sebagaimana
aturan yang berlaku” papar Hironimus”. Saat persi-
dangan dipengadilan. (Yus).
PALOPO, (WN)
Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo, terus mengu-
sut kasus penggunaan dana bencana alam untuk pe-
milihan wali kota dan wakil wali kota Palopo sebesar
Rp.1,2 milyar beberapa waktu lalu. Kepala Kejaksaan
Negeri (Kajari) Palopo, Oktovianus, mengatakan dir-
inya telah meminta klarifikasi Sekretaris Kota Palopo
pada Selasa lalu terkait kasus pengalihan dana ben-
cana alam yang digunakan untuk kepentingan pilkada
Palopo.
Ia menambahkan, setelah adanya keterangan dari
Sekkot Palopo dirinya akan melakukan telaah terlebih
dahulu siapa – siapa yang akan dipanggil dan selan-
jutnya akan dilakukan pemeriksaan. Selain Sekretaris
Kota Palopo yang diperiksa, sejumlah pejabat lainnya
yang ikut bertanggung jawab dalam pencairan dana
bencana alam tersebut akan segera dilakukan pemer-
iksaan. “Kemungkinan Sekretaris Dewan Kota Palopo
akan diperiksa minggu depan karena minggu ini tidak
ada waktu lagi ungkap Oktovianus”. (par)
BOGOR, (WN)
Berkas perkara nomor BP/31/III/2013/Reskrim
dalam kasus dugaan pelanggaran Pilkada Gubernur
Jawa Barat yang menyeret Bupati Bogor Rachmat Ya-
sin sebagai tersangka oleh penyidik Polresta Depok
dikirim ke Kejaksaan Negeri Cibinong, Kamis.
Menurut Bayu Adhinugroho (Kasi intel) Kejaksaan
Negeri Cibinong, “berkas tersbut dikirim oleh penyidik
sekitar pukul 14.00 wib, sudah kami terima dari penyi-
dik Polresta Depok”.
Lanjut Bayu, selanjutnya tim Jaksa yang ditunjuk
mengikuti perkembangan penyidikan kasus tersebut,
akan segera meneliti kembali berkas tersebut.
Jika berkas persyaratan formil dan materiil sudah
dilengkapi sesuai dengan petunjuk jaksa, maka berkas
perkara tersebut akan dinyatakan lengkap (P-21) dan
segera proses selanjutnya sesuai tahapannya, namun
bila belum lengkap akan memberi petunjuk penyidik
untuk dilengkapi kembali.
Untuk diketahui, RY ditetapkan tersangka oleh Pol-
res Depok sejak Rabu (13/3), karena laporan Panwas-
lu Kabupaten Bogor, ia disangka melanggar Undang-
Undang Pemilu Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 116 ayat
4 junto Pasal 880 tentang kampanye di luar jadwal.
(Sun)
JAKARTA, (WN)
Kejaksaan Agung
menangkap Direktur
Utama PT Kawan Kita
Bahana (Abdul Latief
Hamdi), di Dusun Japan,
Desa Langse, Margorejo,
Pati, Jateng, Abdul Latief
merupakan tersangka tin-
dak pidana korupsi dalam
penerbitan transaksi Surat
Kredit Berdokumen Dalam
Negeri (SKBDN) dengan
total kerugian negara Rp.
Kejagung Tangkap Tersangka Korupsi
Dirut PT. Kawan Kita Bahana
Bandar Narkoba
Terancam 20 Tahun
3,9 miliar. Menurut Setia
Untung Arimuladi (Kepala
Pusat Penerangan Hukum)
Kejaksaan Agung RI Rabu
(17/4), “ Abdul Latief diter-
bangkan ke Jakarta untuk
menjalani proses hukum
selanjutnya, dibawa ke Ja-
karta dan ditahan di Rutan
Kejagung,”
Lanjut Untung, penang-
kapan ini dilakukan karena
Abdul Latief tak sekalipun
memenuhi tiga kali pang-
gilan Kejaksaan dan tidak
memberikan alasan yang
jelas. Penetapan Abdul
Latief sebagai tersangka,
telah dilakukan sejak 5
April 2013 dalam kasus
penerbitan transaksi surat
kredit berdokumen dalam
negeri (SKBDN) yang
diduga merugikan negara
sekitar Rp3, 9 miliar.
Untuk diketahui, dis-
amping itu Kejaksaan telah
menetapkan dua orang
sebagai tersangka yaitu
Direktur Keuangan PT
Asuransi Ekspor Indonesia
(ASEI) (Marthin Fithers
Simarmata), dan Kepala
Cabang Surabaya PT ASEI,
Hariyono. Kasus ini ber-
mula saat PT. ASEI mener-
bitkan SKBDN atas nama
PT. Kawan Kita Bahana,
namun dalam penerbitan
SKBDN diduga ada rekaya-
sa sehingga merugikan
negara Rp3,9 miliar. (Sun)
KasusPenipuanBerkedok
PembangunanGudangPROBOLINGGO, (WN)
Proses perjalanan kasus penipuan berke-
dok pembangunan sebuah gudang di Kota
Probolinggo yang selama 8 tahun ditan-
gani Kepolisian Probolinggo Kota (Polres-
ta), hingga saat ini belum ada tanda-tanda
mengarah ke persidangan.
MAPOLRESTA PROBOLINGGO DAN H.DARMO TERLAPOR
Gulu al Joni) apa yang dibu-
tuhkan selama proses pe-
nyidikan terkait bukti-bukti
otentik yang menguatkan
dasar laporan telah dimil-
iki oleh Kepolisian “Namun
hingga saat ini tidak menun-
jukkan hasil maksimal dari
penyidikan yang telah di-
lakukan oleh Polresta.”ujar
Gulu alias Joni. Lain halnya
menurut pihak Polresta,
yang menyebutkan kalau
pelapor telah diberi SP2HP
pasca dilakukan penyidikan
terhadap terlapor.
Disebutkan oleh pelapor
, bahwa sejak dilakukan
MoU antara dirinya dengan
H.Darmo (terlapor) 19 Mei
2006 yang kedua belah pi-
hak sama-sama memberi-
kan jaminan kesepakatan.
H. Darmo memberi sebuah
sertifikat dan Gulu mem-
berikan gambar obyek ban-
gunan. “Ini dilakukan diha-
dapan notaris Sunarko SH,
saat itu.”ungkap Gulu.
Kalaupun pada akhirnya
Sunarko membatalkan akad
perjanjian tersebut, karena
H.Darmo dinilai telah mem-
beri keterangan palsu ter-
kait sertifikat yang atasna-
ma Usman tersebut. Dalam
perjanjian juga disebutkan
kalau Joni tidak berhasil
menyelesaikan pengerjaan
bangunan gudang dalam
10 bulan, maka Joni diklaim
membayar denda Rp.500
ribu/hari.
Begitu juga dengan
H.Darmo yang apabila tidak
membayar setelah proyek
selesai, maka H.Darmo ha-
rus menanggung denda
pembayaran sebesar Rp.2
Juta/hari. Selang 9 bulan
pengerjaan proyek pem-
buatan gudang berlangsung
(september 2006), ternyata
H.Darmo ingkar janji dan
tidak ingin membayar sep-
ersenpun ke Gulu sebagai
mitra dalam pembanguna
gudang tersebut.
Anehnya berbarengan
dengan selesainya gudang
ini, tahu-tahu mobil jenis
Honda Jazz milik Joni di-
rampas oleh anggota Polsek
Mayangan. Hal ini terjadi
saat Gulu bertamu dirumah
Purnomo di Pajarakan Ka-
bupaten Probolinggo. Bu-
kan hanya mobil, DO (Deliv-
eri Order) barang juga akte
juga diambil dan selanjut-
nya mobil beserta lainnya
diserahkan ke H.Darmo.
Meski sebagian DO su-
dah tak utuh lagi (hilang),
namun Gulu masih mempu-
nyaibuktipembelianbarang
untuk pembangunan gu-
dang itu dari sejumlah toko,
ini yang digunakan pelapor
sebagai bukti bahwa dir-
inya benar telah melakukan
kerjasama dalam proyek
tersebut. “Saat itu saya
measa dirampok dengan
cara halus. Dan dalam BAP,
Darmo menyebutkan kalau
dirinya telah mengambil
mobil dan surat-surat pent-
ing itu.”terang Gulu.
Hasil gelar perkara yang
difasilitasi Kasat Reskrim,
penyidik serta sejumlah
LSM yang mempertemu-
kan pelapor dan terlapor
di Mapolresta sebenarnya
telah jelas menemukan titik
terang siapa yang bersalah
dalam kasus ini. Namun
lagi-lagi polisi belum bisa
membuktikan muatan ka-
sus ini layak naik ke Kejak-
saan hingga menghasilkan
kategori P21.
Untuk itu Gulu dan LSM
mengharap agar Kepolisian
mengambil langkah pro-
porsional dan profesional
dalam menentukan hasil pe-
nyidikan baik pelapor mau-
pun terlapor. “Kasus ini seo-
lah sarat muatan rekayasa.
Dan kami menghimbau agar
polisi segera mengambil
langkah untuk meneruskan
permasalahan ini ke tingkap
pengadilan, agar kita tahu
siapa sebenarnya yang pal-
ing dirugikan dalam kasus
ini.”tegas Eko yang didam-
pingi Arman dan Agung dari
LSM Garda Lacak.
Terkait kasus tersebut,
ada hal menarik saat pel-
apor Joni Gulu yang saat
itu mendatangi aksi demo
sejumlah pegiat LSM yang
melurug kantor Bea Cukai
Probolinggo , Kamis (11/4)
lalu. Pasalnya saat itu Gulu
secara respek melakukan
aksi menanyakan kasus
yang dilaporkannya di Pol-
res setempat pada Kasat
Reskrim Polres Probolinggo
kota, AKP Agus I Supriyanto
serta Iptu Windu sebagai
penyidik dalam kasus terse-
but (keduanya bergabung
dengan anggota Polresta
untuk pengamanan demo).
Namun hasil pantauan ter-
hadap aksi Gulu ini ternyata
Kasat maupun penyidik ti-
dak bergeming merespon
pertanyaan pelapor.
Baik Kasat ataupun pe-
nyidik mengambil langkah
diam, mungkin keduanya
menganggap aksi Gulu ini
tidak pada tempatnya. Bisa
jadi pelapor (Gulu) men-
ganggap persoalan ini wajib
dipertanyakan, mengingat
sejauh ini kasus yang diala-
minya belum juga menam-
pakkan hasil yang maksimal
dari proses penyidikan, se-
hingga persoalan tersebut
terkesan ngambang tak ten-
tu arahnya. (Ton/Sf)
TuntutanJaksa
TidakDidasarkanFakta
Persidangan
SekdaPalopo
DiperiksaKejari
BerkasPerkara
TersangkaBupatiBogor
DiserahkankeKejari
Arahan Kabareskrim Polri Dituding Langgar UU
tindak sesuka hati,tanpa rasa
bertanggungjawab atas pro-
fesi yang di emban. Kekuasaan
sekali-kali jangan di manipulasi
untuk menguasai yang lain dan
menindas yang tidak berdaya.
Awasan ini perlu di sematkan
dalam ingatan kolektif bangsa
agar kita sanggup menampik
pandanga power tends to
corrupt,”kata Arsad.
Dikatakanya lagi, mengacu
ke Pasal 14 ayat (1) hurp 2 UU
Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Republik Indonesia,
secara tegas dinyakan dalam
perincian kewenagan Kepoli-
sian Republik Indonesia, yaitu
melakukan penyelidikan dan
penyidikan terhadap semua
tindak pidana sesuai dengan
hukum acara pidana dan per-
aturan Undang-Undang lainya.
Pasal 109 Ayat (2) UU Nomor
2 Tahun 1981 tentang hu-
kum acara pidana berbunyi,
dalam hal penyidik menghen-
tikan penyidikan, karena tidak
dapat cukup bukti atau peris-
tiwa tersebut ternyata bukan
merupakan tindak pidana atau
penyidikan di hentikan demi
hukum, maka penyidik mem-
beritahukan hal itu kepada
Penuntut Umum,tersangka atau
keluarganya,”terang Arsad.
Petunjuk dan arahan Kaba-
reskrim Polri itu jika di kaitkan
dengan perkara dugaan tin-
dak pidana korupsi penyalah
gunaan Anggaran APBD Pos
Seketariat DPRD Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, Jambi,
Tahun Anggaran 2002-2003,
Polri mengingkari Azas hukum
yang berlangsung universal
yakni kesetaraan di depan hu-
kum. Akibat petunjuk dan ara-
han Kabareskrim Polri itu ber-
kas perkara atas nama H.Umar
Ibrahim dan Luhut Silaban,SH
yang telah di kembalikan Jaksa
Penuntut Umum kepada penyi-
dik Polda Jambi untuk di leng-
kapi ternyata sampai saat ini
penyidik belum melengkapi dan
belum menyerahkan kembali
berkas perkara tersebut kepada
Jaksa Penuntut Umum dan be-
lum ada titik terang pelimpahan
berkas perkara Anggota DPRD
Tanjung Jabung Barat periode
1999-2004.
Nama nama tersebut adalah
H.Umara Ibrahim, Luhut Silaban,
Silaban,H.Adlisman,H.Muhamad
Nasir, Suharo, AF.Anang,Yazal
Yasmin, Abubakar Zamalia,
Andi Baso, Burhanuddin, Ke-
mas Munzier, Ahmad Mazni,
M.Zuldin Ikrom, Ali Khatab Pane,
H.Abdul Razak (sudah mening-
gal dunia), Ismunandar, Sukis-
man, Ahmad Sirali, H.Syaifudin,
Ny.Hj.Fatimah Warlis, H.Abdul
Mu’im Azis, Syahrroni Rahman,
Drs Abdul Jalil, Devi Rojali,H.
Abdul Manap Dahri, Ny.Wilfah
Sudirman, Ny.Zainab Kasmizan,
H.Bachtiar Djailani, Asnawi
Badrun, B.Zailani, H.Hizazi
Ahmad,M.Padli, Dencik Heriyan-
to, Buldin Syah Alam, Sutarno,
Syahril, Drs H.Muhamad Ramli
(sudah meninggal), Abdul Kha-
lik (sudah meninggal), semen-
tara Dua orang (H.Mahludhin
Ahmad dan Syarifudin,SE) telah
di ponis Pengadilan Negri Kuala
Tungkal, Jambi,”ujar Arsad yang
juga mantan aktivis ini. Espe-
ktasi publik terhadap Polda
Jambi untuk menuntaskan
skandal korupsi berjamaah
anggota DPRD Kabupaten
Tanjab Barat amatlah tinggi.
Penuntasan skandal korupsi
DPRD Tanjab Barat menjadi
salah satu barometer keber-
hasilan Polda Jambi yang di
pimpin Brigjen Pol.Ade Hu-
sen Kerta Dipoera,SH. “Alat
bukti yang sah berupa ket-
erangansaksi,keteranganahli
surat-surat,dan keterangan
terdakwa H.Maxcludhin Ah-
mad dan Syaifudin,SE, sudah
di tangan Polda Jambi. Dalam
hal ini ,tentu saja Polda Jambi
Jambi yang paling tahu siapa
saja yang harus jadi tersang-
kadalamkasusdugaankorup-
si berjamaah anggota DPRD
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat,jika H.Umar Ibrahim
dan Luhut Silaban,hanyalah
pemeran pembantu dalam
skandal itu,lalu siapakah ak-
tor utamanya,”ujar Arsad
yang juga alumi UGM,ini.(AF)
SURABAYA, (WN)
Terdakwa narkoba
jaringan apartemen di-
adili di Pengadilan Neg-
eri Surabaya. Budigiono
Tanudiharjo (55), warga
Wiyung Indah terancam
hukuman maksimal sela-
ma 20 tahun bila terbukti
menyimpan dan memi-
liki 100 butir pil ekstasi
dengan berbagai merek.
“Terdakwa kami jerat
dengan pasal 114 ayat
(2) UU No 35 tahun 2009
tentang Narkotika anca-
man hukumannya maksimal
20 tahun penjara,” ucap jak-
sa Eko Nugroho. Selain itu
jaksa juga menjerat terda-
kwa dengan pasal 112 ayat
(1) UU Narkotika. Perbuatan
terdakwa dilakukan pada 12
Desember 2012. ”Terdakwa
secara tanpa hak menawar-
kan untuk dijual atau men-
jadi perantara dalam jual
beli narkotika golongan I
dalam bentuk bukan ta-
nanaman,” ucap Eko.Pen-
angkapan yang dilakukan
Penyidik Surabaya berawal
dari informasi mengenai
adanya penyalahgunaan
narkotika di Apartemen
Puncak Permai lantai 6 ka-
mar 601. Saat dilakukan
penggeledahan ditemukan
dua bungkus sabu-sabu
seberat 2,26 gram yang
diletakkan di toilet lobby
apartemen. Selain itu Polisi
juga melakukan penggele-
dahan di kamar terdakwa
dan ditemukan 2,30 gram
sabu dan 100 butir pil
ekstasi dengan berbagai
merek. (sm)
8. Edisi 190/ Tahun XIII / 22 April - 6 Mei 2013
NUSANTARA
8
KOTAMOBAGU, (WN)
Ketua Panwaslu Kota
Kotamobagu, Agus Iriyanto
Paputungan, patut diper-
tanyakan intergritasnya.
Pasalnya sebelum dia
terpilihnya sebagai Ketua
Panwaslu telah terlebih
dahulu melakukan ker-
jasama serta mendapat
rekomendasi dari Ketua
DPD PAN Kota Kotamobagu
A. Begie CH. Gobel, SE. MEP
dan bahkan meminta restu
dari Walikota Kotamobagu
untuk mencalonkan diri
sebagai Ketua Panwaslu.
Ada apa dengan
Pengembangan Sisko-
hat, kata Gubernur Sulawesi
Utara melalui diwakili oleh
Kepala Biro Kesra Sulawesi
Utara Dr. Abeng E. Tubagus
mengatakan, “SISKOHAT ti-
dak hanya dirancang untuk
melayani pendaftaran haji
secara online, tetapi lebih
jauh lagi mencakup dukun-
gan terhadap seluruh prosesi
penyelenggaraan haji mulai
dari pendaftaran calon haji,
pemrosesan dokumen haji,
persiapan keberangkatan
(Imbarkasi) monitoring op-
erasional ditanah suci sam-
pai pada proses kepulangan
ketanah air, sehingga secara
keseluruhan Siskohat akan
menjadi suatu sistem in-
formasi yang terintergrasi
dalam satu data base untuk
mendukung penyeleng-
garaan haji terutama dalam
aspek pengelolaan informasi
haji itu sendiri”.
Selain itu teknologi in-
formasi saat ini telah mem-
berikan kontribusi yang
TANJAB BARAT,(WN)
Pembangunan pengem-
bangan objek Wisata Bahari
Ancol Beach, Kuala Tungkal,
Jambi, penuh kejanggalan
sejak awal. Ada tiga kejang-
galan proyek pembangunan
Ancol Beach,yang pertama
adalah proyek pembangunan
Ancol Beach, tanpa men-
gantongi sertifikat tanah,
kepemilikan tanah di lokasi
objek wisata bahari Ancol
Beach dan sekitarnya adalah
milikPT.Telkomseluas 7.224
M2, (Meter Persegi) milik
PT.Pelindo seluas 6.115 M2,
CIKARANG, (WN
Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan akan
siap merebut aset daerah yang saat ini berada di
wilayah Kota Bekasi. Aset daerah tersebut berupa ta-
nah dan bangunan yang diperkirakan bernilai miliaran
rupiah. Salah satu bagian aset daerah milik Kabupaten
Bekasi itu yakni keberadaan tanah kas desa (TKD) sel-
uas 72 hektare yang saat ini dikuasai Pemerintah Kota
Bekasi. Lahan itu pun telah dibangun kantor kelurahan
Pemerintah Kota Bekasi.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bekasi, Ab-
dul Karim, pihaknya akan terus mengupayakan agar
aset tersebut bisa kembali dikuasai Pemerintah Kabu-
paten Bekasi. “Salah satu TKD yang saat ini masih di-
kuasai Pemerintah Kota Bekasi terletak di Kecamatan
Pebayuran. Pada intinya, kita akan memperjuangkan
TKD yang kini masih dikuasai Pemerintah Kota Bekasi.
Sebab, ini merupakan aset daerah Kabupaten Bekasi,”
ungkap Abdul saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat .
Dalam kesempatan itu, dijelaskan Abdul, TKD yang
menjadi aset yang tidak terpisahkan itu dikuatkan
juga dengan legal opinion (LO) dari Kejaksaan Negeri
Cikarang, tertanggal 11 Maret 2013, dengan nomor
B-864/0.2.35/Gs.1/03/2013, tentang berita acara tim
inventarisir barang pada Pemerintah Kabupaten Beka-
si terhadap Pemerintah Kota Bekasi. Selain itu, ditegas-
kan pula oleh Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi No-
mor 028/SK-179-PLK/1997 tertanggal 21 Maret 1997,
yang menjelaskan tanah bengkok dan titisara dari desa
yang masuk ke wilayah Kota Bekasi yang tersebar di
wilayah Kabupaten Bekasi, tetap menjadi aset milik
desa yang bersangkutan selama desa itu masih men-
jadi status desa.
Lebih lanjut Abdul menjelaskan, dalam SK itu juga
diterangkan bahwa tidak diperkenankan mengubah
status hukum atas desa tersebut, apalagi status desa itu
sudah berubah status menjadi kelurahan, maka aset ta-
nah kas desa itu masih dikuasai Pemerintah Kabupaten
Bekasi yang peruntukannya diatur Bupati Bekasi.
Namun, Abdul menyesalkan, justru saat ini aset mi-
lik Kabupaten Bekasi itu, saat ini dikuasai Pemerintah
Kota Bekasi atas nama TKD eks Desa Jatiluhur, Cimun-
ing, Ciketing, dan Jatimakmur yang kini statusnya sudah
berubah menjadi kelurahan. “Diperkirakan luas tanah
masing-masing TKD itu mencapai 18 hektare yang be-
rada di Desa Karangsegar dan Desa Karangharja di Keca-
matan Pebayuran, Kabupaten Bekasi,” kata Abdul. (tim)
BEKASI, (WN)
Sebanayak dua
Sekolah Dasar Negeri
(SDN) yang berlokasi
di dalam Perumahan
Bumi Nasio Indah (Na-
sio), Kelurahan Jatime-
kar Kecamatan Jatiasih
Kota Bekasi, terpaksa
menjadwal ulang Ujian
Akhir Sekolah (UAS)
pada Senin (22/4) men-
datang. Hal ini dilaku-
kan karena hari tera-
khir UAS, Kamis (18/4)
kemarin tertunda aki-
BEKASI (WN)
Masih 12.300 guru di Kota Bekasi belum mengikuti
sertifikasi. Padahal sertifikasi ini penting untuk menen-
tukan kenaikan pangkat dan jabatan. Kepala bidang Bina
Program Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi, men-
gatakan, dari 16.000 guru PNS dan Non PNS, baru sekitar
3.700 guru yang sudah mengikuti sertifikasi.
“Kebanyakan guru yang belum melakukan sertifi-
kasi adalah guru yang mengajar di Sekolah Swasta. Hal
tersebut disebabkan karena guru sekolah swasta tidak
memenuhi target 24 jam mengajar dalam satu minggu,”
terangnya. Salah satu persyaratan sertifikasi memang ha-
rus mengajar minimal 24 jam per minggu. Sedangkan di
sekolah swasta mereka tidak bisa memenuhi target terse-
but. Selain persoalan sertifikasi, penempatan guru sesuai
dengan bidang studinya juga masih menjadi kendala. Sep-
erti misalnya untuk guru bimbingan konseling, kesenian
dan bahasa Sunda.
Ditambahkan Ali, dari hasil pendataan terakhir yang
dilakukan oleh Dinas Pendidikan, keberadaan guru tiga
bidang studi tersebut juga belum memadai jika diband-
ingkan dengan jumlah sekolah dan siswa yang ada di Kota
Bekasi.Idealnya,katadia,satuoranggurumenangani150
siswa. Namun, tambahnya, pada kenyataannya satu orang
guru bisa menangani 1.500 siswa. (tim)
Panwaslu Kota Kotamobagu Pelanggar Aturan
seorang Ketua Panwaslu
dengan para petinggi
Parpol di Kota Kotamo-
bagu? Tentunya akan ada
keterkaitan dan keteri-
katan politik saat pilkada
Kota Kotamobagu pada
tanggal 24/06/2013. Hasil
wawancara dengan Ketua
DPD PAN, merupakan per-
nyataan yang tak terduga,
“saya merekomendasikan
Agus Iriyanti Paputungan
sebagai calon Anggota
Panwaslu Kota Kotamo-
bagu adalah semata-mata
kedekatan emosional saya
dengan beliau sejak duduk
dibangku kuliah sampai
sekarang”, ujar Ketua DPD
PAN.
Menurut laporan dari
TS (Tri.red) rekomendasi
yang diberikan oleh Begie
telah melanggar peraturan
bersama KPU, Bawaslu dan
Dewan Kohormatan Pe-
nyelenggaraan Pemilihan
Umum nomor 13 tahun
2012 tentang kode etik
penyelenggara pemilihan
umum pasal 9-10, yang
seharusnya netral dalam
menjalankan tugas malah
berafiliasi dengan salah
satu parpol.
Bahkan keterlibatan
Agus untuk meloloskan
Erwin CH Makalungsenge
sebagai anggota Panwas-
cam Kotamobagu Utara,
sedangkan saudara Erwin
merupakan anggota aktif
dan pengurus DPC PAN
Kotamobagu Utara dan
juga merupakan kepon-
akan Shakespiere Makalun-
senge salah satu anggota
panwaslu kota kotamo-
bagu,
Aturan ini sengaja di
tabrak oleh ketiga komis-
ioner Panwaslu Kota
Kotamobagu penyimpan-
gan-penyimpangan yang
dilakukan tidak seperti
sumpah jabatan yang di-
ucapkan sewaktu pelanti-
kan dan tidak memenuhi
perundang-undangan yang
mengatur tentang peny-
elenggaraan pemilu.
Setelah dikonfirmasi ke
Badan Pengawasan Pemilu
(Bawaslu) Provinsi Sulawe-
si Utara bahwa laporan itu
memang benar adanya,
dan sekarang kami telah
membentuk tim investigasi
untuk menelusurinya sam-
pai satu bulan lamanya.
(RAMDAN MALIKI)
DisambutBaikGubernur
PadaLaunchingPerdana
SULAWESI UTARA, (WN)
Suatu langkah yang tepat yang telah diam-
bil Kementerian Agama, termasuk Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Su-
lawesi Utara dalam upaya meningkatkan
pelayanan haji adalah dengan membangun
suatu sistem komputerisasi haji terpadu atau
disingkat Siskohat yang merupakan suatu
sistem pelayanan on line dan real time antara
Bank penyelenggara penerima setoran ONH
(Ongkos Naik Haji). Kanwil Kementerian
Agama Sulawesi Utara dengan Pusat Kom-
puter Kementerian Agama RI.
SISTEM KOMPUTERISASI HAJI TERPADU
positif kepada masyarakat,
karena perannya disegala
bidang yang mengubah se-
galanya menjadi efektif dan
efisien, bahkan telah mem-
berikan dampak positif
terhadap peningkatan kes-
ejahteraan, kemajuan per-
adaban manusia, termasuk
didalamnya dalam pelay-
anan kepada masyarakat,
terutama penyelenggaraan
ibadah haji. Upaya untuk me-
ningkatkan ibadah haji terus
dilakukan oleh Kementerian
Agama dengan melakukan
evaluasi hasil pelaksanaan
penyelenggaraan haji dari
tahun ke tahun, kemudian
ditindaklanjuti dengan peny-
empurnaan pola pelayanan
untuk mengatasi kekuran-
gan-kekurangan yang ter-
jadi”.
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian AgamaSu-
lawesi Utara Drs. Hi. Sya-
ban Mauludin mengatakan
dengan kemajuan tekno-
ligi saat ini informasi dan
komunikasi berkembang
secara pesat dan cepat di-
masyarakat, maka sudah
saatnya keberadaan sistem
komputerisasi haji terpadu
(SISKOHAT) diterapkan se-
cara terintergrasi di seluruh
kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota yang ada di
Sulawesi Utara.
Dengan ketersediaan
infrastruktur dan opera-
tor pengelolah SISKOHAT
yang ada, diharapkan be-
berapa bulan kedepan su-
dah dapat dioperasikan di
seluruh kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota se-
Sulawesi Utara. Sebagaimana
diketahui,Mauludin melan-
jutkan keberadaan sistem
komputerisasi terpadu
(SISKOHAT) adalah semata-
mata menjawab tuntutan
masyarakat terhadap kuali-
tas penyelenggaraan haji.
Dengan adanya SISKOHAT
ini, pelayanan yang optimal
berkulaitas dan One Stop
Service diharapakan dapat
dirasakan oleh calon jamaah
haji dan masyarakat pada
umumnya.
Kita ketahui bersama
sistem komputerisasi haji
terpadu ini adalah bagian
dari solusi agar para calon ja-
maah haji hanya cukup sekali
datang dengan membawa
suluruh persyaratan dikan-
tor Kementerian Agama Ka-
bupaten/Kota,untukpendaf-
taran haji dan dinyatakan
selesai.
Alur prosesnya menjadi
singkat, cukup membayar
setoran awal ke Bank peneri-
ma setoran kemudian akan
diproses di kantor Kement-
erian Agama, sedikit berbeda
dengan yang ada selama ini
dimana calon jamaah haji
harus beberapa kali datang
ke Bank dan kantor Kemen-
terian Agama, selain itu SIS-
KOHAT akan mempermudah
penyamaan dan rekonsiliasi
antara jumlah pendaftar haji
pada kantor Kementerian
Agama dengan jumlah pe-
nyetoran/pembayaran BPIH
pada BPS.
Mauludin juga merin-
cih jamaah haji provinsi su-
lawesi utara yang terdaftar
di SISKOHAT sampai dengan
tanggal15/04/2013berjum-
lah 4.832 orang, sedangkan
kuota haji provinsi sulawesi
utara sesuai KMA Nomor 58
Tahun 2003 berjumlah 700
orang. Sementara waiting list
jamaah haji provinsi sulawe-
si utara 4.132 orang pem-
berangkatan sampai dengan
tahun 2018.
Besaran BPIH tahun
1434 H/2013 M yang sudah
disetujui oleh DPR RI dan
sementara di usul ke Pres-
iden untuk ditetapkan, un-
tuk emberkasi balakpapan
sebesar USD 3.744 diband-
ingkan dengan tahun 1433
H/2012 M, pemberang-
katan calon jamaah haji
gelombang pertama pada
tanggal 10/09/2013 wukuf
14/10/2013.
(IBNU KISMAN NGAU)
Persetujuan Anggaran Ancol Beach Ajaib
Akibat Banjir, SDN Jatimekar Bekasi Ujian Susulan
pelayanan Beacukai seluas
2.320 M2,dan milik Ad-
ministrator Pelabuhan sel-
uas 4300 M2,anggaranpun
ajaib meningkat dari ta-
hun ke tahun,”ucap Arsad.
Mhum,salah satu toko ma-
syarakat, Kuala Tungkal.
Sabtu. Dikatakanya lagi, ke-
anehan lain sudah dipastikan
bahwa proyek pengemban-
gan objek wisata bahari An-
col Beach itu berjalan tanpa
dokumen analisis mengenai
dampak lingkungan (AM-
DAL). Studi kelayakan ter-
hadap kondisi tanah tidak di
lakukan ketika proyek ber-
nilai belasan miliyar rupiah
itu mulai dibangun. Proyek
pembangunan Ancol Beach
itu sudah janggal sejak awal
pembangunaya.
Kejanggalan itu antara
lain, tanah Ancol Beach di
muara sungai Parit Tiga ta-
nah migrasi dan rawan amb-
las. “Ini tidak bisa di rekayasa
dengan jalan apaun tanah
seperti itu.Peta kondisi ta-
nah migrasi itu sebenarnya
telah di ketahui Pemer-
intah Kabupaten Tanjab
Barat,Jambi.”kata Arsad.
Banyak hal lain tentang
peran para pejabat,termasuk
Bupati Kabupaten Tanjab
Barat,Jambi, yang menerbit-
kan ijin mendirikan bangu-
nan (IMB) tanpa memiliki
analisis mengenai dampak
lingkungan (AMDAL) dan
sertifikat tanah sebagai sarat
keluarnya IMB. Soal kontri-
busi itu, merupakan pintu
masuk yang relatip lebih
mudah bagi Kejaksaan dalam
mengumpulkan Bukti-Bukti
awal dugaan penyimpangan.
Namun juga peran DPRD
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, juga harus di ungkap,
karena, seluruh proses pem-
bahasan hingga persetujuan
proyek terjadi di Komisi
DPRD.”terang Arsad. Untuk
mengungkap peran anggota
DPRD Kabupaten Tanjung
Jabung Barat,Kejaksaan
harus mendapat semua ri-
salah rapat di DPRD Tan-
jung Jabung Barat,terkait
pembangunan objek wisata
bahari Ancol Beach.”DPRD
Tanjung Jabung Barat,harus
memberikan data terkait
dengan Ancol Beachdi komi-
si dan data yang di berikan
DPRD,akan mengungkap-
kan secara jelas peran DPRD
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.Bagi kita tidak ada
yang sekonyong-konyong
terjadi.Karena itu,risalah
rapatdikomisidandipanitia
anggaran mengenai proyek
Ancol Beach,menjadi amat
penting untuk penelusuran
biang dari kasus yang meru-
gikan Negara tersebut.”kata
Arsad,mantan aktipis ini.
(AF)
bat banjir yang merendam
kedua sekolah tersebut.
Kedua sekolah yang teren-
damadalahSDNIXJatimekar
dengan murid sekitar 220
orang dan SDN X Jatimekar
sebanyak 122 orang. Sejak
Kamis (18/4) seluruh murid
diliburkan karena ruang ke-
las masih terendam air.
Kepala SDN X Jatimekar,
Sugeng Santoso, mengatakan
mata pelajaran UAS yang
akan dilaksanakan pada
Senin (22/4) adalah Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA) dan
Bahasa Inggris bagi murid
Kelas VI. “Jumlah murid SDN
IX yang ikut UAS susulan se-
banyak 41 orang sedangkan
murid SDN X ada 34 orang,”
ujar Sugeng Jumat.
Sugeng menambahkan,
dokumen penting yang bera-
da di kedua sekolah tersebut
dapat diselamatkan ke lantai
II saat banjir melanda pe-
rumahan Nasio setinggi 1,5
meter. Sedangkan dari Ka-
bupaten Bekasi, tercatat ada
sekitar 391 murid peserta
Ujian Negara (UN) setingkat
SMA yang mengikuti ujian
susulan.
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi, Rohim
Sutisnamengungkapkandari
26.140 peserta UN seting-
kat SMA, 391 di antaranya
diketahui tidak mengikuti
ujian. “UN tingkat SMA akan
mengikutiujiansusulanpada
Senin, 22 April nanti,” kat-
anya. Pascapelaksanaan UN
SMA, Dinas Pendidikan se-
dang mempersiapkan ujian
untuk tingkat SMP. UN tahun
ini diikuti sebanyak 37.420
siswa SMP dan MTs yang
dilaksanakan pada Senin
(22/4). “Titik bongkar
soal UN ada di SMPN 3 Ci-
karang Utara. Pengawas-
nya dari guru SMP den-
gan menggunakan sistem
silang,” kata Rohim. Dari
puluhan ribu peserta UN
setingkat SMP, ada seki-
tar 11 siswa diantaranya
terpaksamelakukanujian
di dalam Lembaga Pema-
syarakatan (LP) Bulak
Kapal, Kota Bekasi.
(tim)
AsetyangAdadiKota
BekasiBakalDirebut
PuluhanGurudiBekasi
BelumIkutiSertifikasi