Kabinet Natsir adalah kabinet pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Muhamad Natsir dengan program utama menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante, mengkonsolidasikan pemerintahan, dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Kabinet ini berhasil melaksanakan program industrialisasi namun gagal memperjuangkan Irian Barat dan menghadapi gerakan disintegrasi sehingga akhirnya dib

1. KABINET NATSIR

2. SUSUNAN KABINET
Muhamad Natsir
Perdana Menteri
Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Wakil Perdana Menteri
Bidang Nama
Dalam Negeri Assaat
Luar Negeri Mohammad Roem
Keamanan Rakyat Abdul Halim
Kehakiman Wongsonegoro
Penerangan M. A. Pellaupessy
Keuangan Syarifuddin Prawiranegara
Perindustrian Sumitro Joyohadikusumo
Pendidikan Bahder Djohan
Bidang Nama
Pertanian Tandiono Manu
Pekerjaan Umum Herman Johannes
Sosial F. S. Haryadi
Perhubungan Djuanda Kartawidjaja
Kesehatan Johannes Leimena
Agama Wahid Hasyim
Tenaga Kerja Panji Suroso
Menteri Negara Harsono Cokroaminoto
Menteri-Menteri

3. PROGRAM KERJA
1. mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum
untuk Konstituante.
2. mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan
pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang
kuat dan daulat.
3. menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
4. menyempurnakan organisasi Angkatan perang dan
pemulihan bekas – bekas anggota tentara dan gerilya dalam
masyarakat.
5. memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya.
6. mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi
rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan ekonomi nasional
yang sehat.
7. membantu pembangunan perumahan rakyat serta
memperluas usaha – usaha meninggikan derajat kesehatan
dan kecerdasan rakyat
8. Penerapan program benteng, yaitu pengusaha nasional
golongan ekonomi lemah diberi bantuan kredit
9. Pelaksanaan program industrialisasi (Rencana Sumitro)
10. Pembentukan DPRD.

4. KEBERHASILAN
Rencana Sumitro dengan
Gerakan Ekonomi Banteng
Indonesia menjadi anggota
PBB
Perundingan antara
Indonesia-Belanda tentang
Irian Barat
EKONOMI POLITIK

5. KEGAGALAN
Penyelewengan berupa
KKN pada Program Rencana
Sumitro
Gagal memperjuangkan Irian
Barat
Terjadinya gerakan
diintergrasi seperti DI/TII,
APRA, Andi Azis, dan RMS
EKONOMI POLITIK

6. BUBAR
Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir dikarenakan kegagalan Kabinet ini dalam
menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI
menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS.
PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu
menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Kabinet
Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.