Laporan Analisis Konteks MAN 2 Bantul 2017/2018

i
LAPORAN
HASIL ANALISIS KONTEKS
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BANTUL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Jalan Parangtritis Km 11 Bantul Telepon : (0274) 367158, Fax : (0274) 367158
e-mail : man_sabdodadi@yahoo.com, website : www.mansaba.sch.id
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2017

ii
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN HASIL ANALISIS KONTEKS
Bismillahirrohmanirrohim
Dengan memohon rahmat Allah SWT
Laporan Hasil Analisis Konteks Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul
disahkan pada tanggal 30 Juni 2017 dan berlaku
Tahun Pelajaran 2017/2018
Ketua Komite Madrasah, Kepala Madrasah,
H. SARBINI, B.A. ABDUL GHOFUR, S.Ag.,M.Pd.
NIP. 19671121 199603 1 001

iii
KATA PENGANTAR
Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-
Nya sehingga kami dapat menyusun laporan Analisis Konteks MAN 2 Bantul Tahun
Pelajaran 2017/2018.
Satuan pendidikan, sebagai instansi yang mengetahui dan memahami
kondisi penyelenggaraan pendidikan pada lingkup masing-masing, diberi
kesempatan seluas-luasnya untuk menyusun laporan analisis konteks. Hasil
analisis konteks tersebut diharapkan benar-benar merupakan gambaran kinerja
awal satuan pendidikan tersebut dan akan digunakan untuk penyelenggaraan
pendidikan.
Laporan hasil analisis konteks bertujuan agar satuan pendidikan memiliki
gambaran kinerja awal yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penyusun
kurikulum. Untuk itu dibutuhkan gambaran yang obyektif tentang kondisi satuan
pendidikan, sehingga arah dan tujuan satuan pendidikan tersebut dapat digariskan
secara tepat.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada
1. Tim Pengembang Sekolah yang telah mencurahkan tenaga dan
pemikirannya untuk menyusun laporan hasil analisis konteks ini;
2. Komite madrasah serta seluruh komponen madrasah yang telah
mendukung pelaksanaan analisis konteks hingga tersusunnya laporan ini.
Semoga laporan hasil analisis konteks ini bermanfaat dalam pengembangan MAN
2 Bantul.
Bantul, 30 Juni 2017
Kepala Madrasah,
ABDUL GHOFUR, S.Ag.,M.Pd.
NIP. 196711211996031001

iv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN ...................................................................................... ii
KATA PENGANTAR ............................................................................................. iii
DAFTAR ISI ......................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang........................................................................ 1
B. Dasar Kebijakan ..................................................................... 4
C. Tujuan dan Manfaat .............................................................. 6
BAB II HASIL ANALISIS KONTEKS
A. Analisis Standar Nasional Pendidikan ..................................... 8
B. Analisis Kondisi Satuan Pendidikan ..................................... 19
C. Analisis Kondisi Lingkungan Satuan Pendidikan .................. 23
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan .......................................................................... 29
B. Rekomendasi ...................................................................... 29
LAMPIRAN ....................................................................................................... 30

1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-undang sistem pendidikan nasional, peraturan pemerintah
tentang standar nasional pendidikan (SNP), peraturan menteri pendidikan
nasional tentang standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar
penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan,
standar sarana prasarana, dan standar pembiayaan telah disusun, disosialisasikan,
digandakan serta disebarluaskan ke satuan pendidikan dan pihak-pihak terkait.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi
sistem pendidikan nasional di dalamnya memuat visi, misi, fungsi dan tujuan
pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem
pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk
memberdayakan semua warga negara agar berkembang menjadi manusia yang
berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu
berubah. Sedangkan misi pendidikan nasional antara lain; (1) meningkatkan mutu
pendidikan sehingga memiliki daya saing di tingkat nasional, regional dan
internasional, (2) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan
masyarakat dan tantangan global, (3) membantu dan memfasilitasi
pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat
dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, dan (4) meningkatkan
profesionalitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat
pembudayaan, ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap, dan nilai
berdasarkan standar yang bersifat nasional global.
Sejalan dengan hal diatas, madrasah harus dikelola berdasarkan tata
kelola yang baik, dan memiliki kurikulum yang mempresentasikan visi, misi serta

2
tujuan yang akan dicapai sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat agar
mampu menghasilkan kualitas pendidikan yang bermutu dan mampu bersaing di
era global.
MAN 2 Bantul, adalah salah satu madrasah negeri yang ada di Kabupaten
Bantul. MAN 2 Bantul merupakan madrasah aliyah tertua yang sudah ada sejak
tahun 1968. Dengan karakteristik Kabupaten Bantul dalam bidang sosial, budaya,
dan ekonomi, MAN 2 Bantul merasa harus berada digarda terdepan mewujudkan
amanah masyarakat dan pemerintah kabupaten untuk menjadi institusi
pendidikan yang maju, inklusif, dapat dipercaya dan ikut andil dalam
pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing tinggi dalam
bidang sains dan teknologi, mantab dalam Iman dan taqwa, berwawasan
lingkungan dan peka terhadap globalisasi. Sebagai madrasah yang mendapat
amanah dari masyarakat Bantul, maka MAN 2 Bantul mengaktualkan diri dengan
visi Terwujudnya peserta didik yang Santun dan PEKa terhadap lingkungan sosial,
Taqwa, teRampil, Unggul dan Mandiri
Visi tersebut mengandung enam kata kunci, yaitu: santun, peka, takwa,
terampil, unggul, dan mandiri, yang secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut.
1. Santun. Peserta didik diharapkan mempunyai budi bahasa dan tingkah laku
yang halus dan baik, , sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, suka
menolong, baik terhadap dirinya sendiri dan orang lain dalam kehidupan
sehari-hari.
2. Peka. Peserta didik diharapkan mempunyai kepekaan terhadap situasi dan
kondisi lingkungan sosialnya, sehingga cepat merespon dan tanggap untuk
bereaksi dan berbuat melakukan sesuatu yang diperlukan.
3. Takwa. Peserta didik diharapkan senantiasa taat melaksanakan perintah Allah
SWT menjauhkan diri dari larangan-Nya dan mencintai Al-Qur’an sebagai
pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
4. Terampil. Peserta didik diharapkan mampu dan cakap dalam menyelesaikan
tugas yang dibebankan serta cekatan untuk menentukan tindakan yang terbaik.

3
5. Unggul. Peserta didik diharapkan mempunyai keunggulan yang meliputi
kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan
kecerdasan spiritual.
6. Mandiri. Peserta didik diharapkan mempunyai kemandirian dalam berpikir,
bersikap, dan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.
Agar mudah diingat dan dijadikan semboyan bagi civitas MAN 2 Bantul, visi
tersebut disingkat menjadi SPekTRUM.
Setiap satuan pendidikan tentu menghadapi permasalahan.
Permasalahan pendidikan yang selalu muncul adalah kualitas pendidikan. Adanya
kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan (baik oleh masyarakat maupun
pemerintah) dan kondisi nyata pada masing-masing satuan pendidikan,
merupakan masalah aktual. Selain itu, output pendidikan harus mampu
mengimbangi bergulirnya arus globalisasi yang begitu cepat. Hal ini ditandai
dengan persaingan kuat dalam bidang teknologi, manajemen, dan sumber daya
manusia (SDM). Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan penguasaan teknologi
agar dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi proses peningkatan mutu
pendidikan. Sedangkan keunggulan sumber daya manusia akan menentukan
kelangsungan, perkembangan dan pemenangan persaingan pada era global ini
secara berkelanjutan dengan dukungan teknologi dan manajemen yang kuat,
dalam mewujudkan madrasah yang efektif dan efesien.
Untuk mengatasi permasalahan yang muncul dan diperkirakan akan
muncul dikemudian hari, maka MAN 2 Bantul, berusaha untuk menyusun analisis
konteks yang berisi analisis terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP), analisis
satuan pendidikan, dan analisis kondisi lingkungan satuan pendidikan. Dengan
adanya analisis konteks ini diharapkan dapat memberi gambaran awal tentang
alur proses yang akan dihadapi untuk menjadikan MAN 2 Bantul sebagai madrasah
yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan
keinginan pemerintah serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.

4
B. Dasar Kebijakan
Landasan hukum penyusunan analisis konteks di MAN 2 Bantul adalah :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008
tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014
tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Agama Islam Dan
Bahasa Arab;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai
Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah;

5
Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan
Menengah;
Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan Dan Konseling Pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik
dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah;
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Sekolah bagi Siswa Baru;
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
Menengah;
Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah;

6
Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah
dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1023 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Keterampilan di
Madrasah Aliyah;
24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4924 Tahun
2016 tentang Penetapan Madrasah Aliyah Penyelenggara Program;
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun
2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis
Budaya;
2013 tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib
di Sekolah/ Madrasah;
2013 tentang Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya;
C. Tujuan dan Manfaat
Analisis Konteks adalah dokumen yang diterbitkan oleh satuan
pendidikan yang menggambarkan serangkaian kinerja awal satuan pendidikan
dalam memahami, mempersepsikan melalui kegiatan analisis terhadap Standar
Nasional Pendidikan (SNP), satuan pendidikan dan lingkungan satuan pendidikan.
Tujuan penyusunan analisis konteks ini adalah untuk mendapatkan
gambaran serangkaian kinerja awal satuan pendidikan dalam rangka memahami,
mempersepsikan melalui kegiatan analisis terhadap SNP, satuan pendidikan dan

7
lingkungan satuan pendidikan. Untuk itu dibutuhkan gambaran yang paling
obyektif tentang kondisi satuan pendidikan tersebut, sehingga arah dan tujuan
satuan pendidikan tersebut dapat digariskan secara tepat.
Sedangkan manfaat adanya analisis konteks ini adalah dapat digunakan
oleh satuan pendidikan untuk menyusun KTSP dan meningkatkan pemahaman
guru dan penyelenggara satuan pendidikan dalam menyusun rencana kerja
madrasah.

8
BAB II
HASIL ANALISIS KONTEKS
A. Analisis Standar Nasional Pendidikan (SNP)
1. Analisis Standar Isi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar isi Pendidikan Dasar dan
Menengah, bahwa Standar Isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang
lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang
dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan
keterampilan. Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman
materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses
pemerolehan kompetensi tersebut. Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses
pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: menerima,
menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki
melalui aktivitasaktivitas: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis,
mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas:
mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta.
Kondisi riil KTSP yang dikembangkan di MAN 2 Bantul sudah
memperhatikan prinsip-psinsip pengembangan kurikulum, terutama prinsip
berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik
dan lingkungannya., serta prinsip relevan dengan kebutuhan kehidupan namun
belum sepenuhnya terlaksana. Kedepan diusahakan untuk dilakukan review
dokumen KTSP sehingga memenuhi semua prinsip pengembangan kurikulum,
terutama prinsip berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan
kepentingan peserta didik dan lingkungannya., serta prinsip relevan dengan
kebutuhan kehidupan.

9
Selain itu KTSP yang dikembangkan belum memperhatikan prinsip-
prinsip pelaksanaan kurikulum, terutama prinsip pelaksanaan kurikulum dengan
menggunakan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan tekhnologi yang
memadahi, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dan juga
prinsip pelaksanaan kurikulum dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan
budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan
seluruh bahan kajian secara optimal. Secara prinsip pelaksanaan KTSP, rencana
kedepan akan dilakukan review kurikulum dengan seoptimal mungkin
memperhatikan semua prinsip pelaksanaan kurikulum, terutama prinsip
pelaksanaan kurikulum dengan menggunakan multistrategi dan multimedia,
sumber belajar dan teknologi yang memadai, memanfaatkan lingkungan sekitar
sebagai sumber belajar, dan juga prinsip pelaksanaan kurikulum dengan
mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk
keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
MAN 2 Bantul mulai tahun pelajaran 2014/2015 sampai sekarang
mengalokasikan jam pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebanyak 8 jpl.
Ditambah Bahasa Arab sebanyak 4 jpl untuk kelas X dan 2 jpl untuk kelas XI dan
XII. Hal ini sesuai dengan Permenag Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014
tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab;
Dalam hal pengembangan muatan lokal, secara ideal kurikulum
diharapkan berisi kegiatan kurikuler yang ditentukan oleh satuan pendidikan
untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi
daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak menjadi bagian dari
mata pelajaran lain.
Kemudian pada program pengembangan diri, Secara umum, tujuan
Program pengembangan diri adalah memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan
potensi, bakat, minat, kondisi dan perkembangan peserta didik., ruang lingkupnya

10
meliputi kegiatan terprogram dan tidak terprogram. Kedepan MAN 2 Bantul perlu
melakukan analisis yang lebih mendalam untuk merumuskan kembali program
pengembangan diri, khususnya untuk kegiatan ekstrakurikuler sehingga peserta
didik memilih dan mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuannya. Selain itu perlu adanya rumusan yang lebih jelas tentang
bagaimana petunjuk pelaksanaan pengembangan diri secara terprogram,
sehingga dapat direalisasikan dengan jelas secara rutin, spontan dan keteladanan.
Dalam hal penetapan pedoman pelaksanaan pembelajaran, kurikulum
di madrasah kita berusaha menerapkan sistem belajar aktif dengan pendekatan
saintific, sehingga para tenaga pendidik diharapkan ada wadah untuk selalu
melakukan pengembangan dan mengupgrade kemampuannya. Dalam penetapan
KKM, MAN 2 Bantul dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada
setiap kompetensi dasar, selain juga memperhatikan aspek intake (karakteristik
peserta didik), kompleksitas (karakteristik mata pelajaran) dan daya dukung
(kondisi satuan pendidikan). KKM yang ditetapkan tiap mata pelajaran tidaklah
sama, merentang dari angka 65 sampai 75. Kemudian dalam komponen
penetapan kriteria kenaikan kelas, peminatan dan kelulusan, MAN 2 Bantul telah
menetapkan kriterianya seperti yang ditetapkan dalam regulasi, tentunya dengan
penambahan-penambahan tertentu sesuai dengan karakteristik satuan
pendidikan.
Komponen standar isi yang terakhir adalah kalender pendidikan. MAN 2
Bantul menetapkan kalender pendidikan berdasarkan standar isi, juga
berpedoman dari kalender pendidikan yang ditetapkan pemerintah daerah.
Namun demikian komposisi dari kalender pendidikan tersebut telah direvisi
sedemikian rupa sehingga disesuaikan dengan kalender pendidikan dan rencana
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang dimaksud.

11
2. Analisis Standar Kompetensi Lulusan
Analisis Standar Kompetensi Lulusan (SKL) berlandaskan pada
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan
Menengah. Secara umum, yang juga dialami oleh kebanyakan satuan pendidikan
belum berdasar pada hasil analisis terhadap standar nasional pendidikan secara
menyeluruh. Proses penyusunannya masih berorientasi pada pemenuhan
persyaratan administrasi, juga adanya sebagian guru yang belum memahami
esensi SKL dan hubungannnya dengan standar lain.
Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki
kompetensi pada tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Pemahaman subtansi terhadap SKL mutlak diperlukan oleh seluruh komponen
madrasah khususnya guru, karena memberikan arah bagi madrasah dalam
melaksakan pembelajaran yang efektif agar mampu menghasilkan lulusan yang
kompeten sesuai dengan tuntutan SKL. MAN 2 Bantul berusaha untuk
memberikan pemahaman kepada satuan pendidikan khususnya guru untuk
memahami secara substansi SKL.
3. Analisis Standar Proses
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah, bahwa Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan
pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi
Lulusan.
Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan
pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Standar proses meliputi perencanaan
proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar,

12
dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran
yang efektif dan efisien.
Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran,
Kompetensi Inti (KI), Kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi,
tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, penilaian hasil belajar dan sumber belajar. Pada aspek
perencanaan pembelajaran, tidak semua guru memahami alur penyusunan silabus
dan RPP. Ada sebagian guru yang belum memperhatikan pemetaan SI, dan masih
ada yang hanya mengkopi/mengadopsi silabus dan RPP yang sudah ada. Ada juga
guru yang membuat silabus dulu baru kemudian melakukan analisis/ pemetaan KI
dan KD, sehingga silabus tidak berdasar pertimbangan kondisi riil. Realitas
seringkali hanya menjadikan silabus sebagai ”dokumen mati” yang jarang disentuh
apalagi dilihat. Dokumen RPP belum terdokumen dengan lengkap. Masih banyak
guru menyusun RPP tidak melampirkan instrumen penilaian dan atau soal yang
tercantum dalam RPP tidak merepresentasikan tujuan pada RPP. Masih terdapat
RPP yang disusun belum memenuhi prinsip penyusunan RPP.
Untuk itu madrasah perlu melakukan rencana tindak lanjut, antara lain
berupa pengadaan workshop dan bimbingan pembuatan RPP, Mengefektifkan
kembali kinerja MGMP madrasah, penyusunan silabus yang memenuhi standar
minimal dan sesuai fakta, pelatihan analisis kontek standar proses, meningkatkan
fungsi tpk, penugasan reviuw silabus, pengadaan silabus hasil reviuw.
Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran perlu memperhatiakan
persyaratan pembelajaran, misalnya rombongan belajar (rombel), yang pada
madrasah kami masih berada pada kondisi yang sesuai dengan persyaratan dalam
standar proses. Selain itu masih terdapat pendidik yang melaksanakan kegiatan
pembelajaran tidak konsisten dengan tahapan kegiatan pembelajaran. Masih
terdapat pendidik yang belum benar dan tepat dalam implementasi tahapan
kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tidak konsisten dengan pemetaan

13
waktu yang direncanakan pada RPP. Contoh: dalam pemetaan waktu pada RPP
mengalokasikan waktu 15 menit, namun pelaksanaannya melampaui dari waktu
yang ditetapkan, sehingga tujuan kegiatan pencapaian Kompetensi tidak tercapai.
Masih terdapat pendidik yang tidak konsekuen menerapkan RPP yang telah
disusun. Masih terdapat pendidik yang RPP dan kegiatan pembelajarannya belum
menerapkan TIK. Masih terdapat pendidik yang belum dan salah dalam penerapan
tindak lanjut remidial dan pengayaan. Untuk itu, dalam kegiatan pembelajaran
guru wajib membawa RPP sebagai kontrol dalam pelaksanaan pembelajaran.
Pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran berbasis TIK, penyegaran melalui
workshop pegembangan silabuss, rpp dan mekanisme pembelajaran yang efektif.
Dalam aspek penilaian, seharusnya dilakukan oleh guru terhadap hasil
pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta
digunakan sebagai hahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan
memperbaiki proses pembelajaran. Terlaksana pengawasan proses pembelajaran
meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah
tindaklanjut yang diperlukan. Kondisi di lapangan menunjukkan hasil penilaian
pembelajaran tidak dilakukan analisis sebagai bahan acuan dalam program
perbaikan proses pembelajaran bagi guru. Pemeriksaan dan pemantauan
perkembangan hasil belajar peserta didik dari guru perlu dipantau, disupervisi dan
dievaluasi oleh kepala madrasah secara kontinyu dan konsisten untuk
memberikan masukan guru dalam penilaian hasil belajar. Kedepan, seharusnya
guru secara kontinyu dan konsisten melakukan penilaian hasil belajar disertai
analisis hasil belajar siswa yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam
perbaikan mutu pembelajaran. Kepala Madrasah melakukan pemeriksaan dan
pemantauan perkembangan hasil belajar peserta didik dari guru sebagai data
untuk mengetahui tingkat ketercapaian proses pembelajaran.

14
4. Analisis Standar Pengelolaan
Salah satu SNP yang harus dilakukan adalah analisis standar pengelolaan
pendidikan sesuai dengan Permendiknas Nomor 19 tahun 2007. Analisis standar
pengelolaan mencakup analisis perencanaan program, analisis pelaksanaan
rencana kerja, analisis pengawasan dan evaluasi, analisis kepemimpinan madrasah
dan analisis sistem informasi manajemen. Secara umum cakupan dalam standar
pengelolaan pendidikan ini diarahkan untuk mengetahui sejauh mana
pemahaman dan keterlaksanaan sistem pengelolaan dan manajemen madrasah
dapat terlaksana dengan baik. MAN 2 Bantul melakukan analisis terhadap
pengelolaan pendidikan, secara umum komponen-komponen yang disyaratkan
dalam analisis tersebut dapat terpenuhi. Namun demikian,keterlaksanaan seluruh
komponen tersebut perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, optimalisasi, dan
perbaikan secara kontinyu, sehingga pengelolaan pendidikan pada satuan
pendidikan di MAN 2 Bantul semakin baik.
5. Analisis Standar Penilaian
Standar penilaian pendidikan merupakan acuan dasar dalam
melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. MAN 2 Bantul berusaha
mengembangkan sistem penilaian yang seoptimal mungkin memenuhi dalam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.
Secara umum, komponen dalam standar penilaian tersebut adalah;
prinsip penilaian (sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan
berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel), teknik dan
instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, penilaian oleh pendidik,
penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pemerintah (tidak
dideskripsikan disini).

15
Kondisi ideal yang diinginkan adalah semua RPP mencantumkan
kegiatan dan program penilaian (termasuk lampiran soal, jawaban dan pedoman
penskoran). Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik
penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan dan kelompok, dan
bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat
perkembangan peserta didik. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan
pendidik memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa.
Penilaian hasil belajar dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan
dan pemerintah. Kegiatan ujian madrasah dilakukan dengan langkah-langkah;
menyusun kisi-kisi ujian, mengembangkan instrumen, melaksanakan ujian,
mengolah dan menentukan kelulusan dan memanfaatkan hasil penilaian.
Penilaian akhlak mulia dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan
informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.
Penilaian kepribadian dilakukan oleh guru Kewarganegaraan dengan
memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang
relevan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan,
bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta
untuk meningkatkan efektifitas kegiatan pembelajaran. Penilaian hasil belajar
oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta
didik pada semua mata pelajaran.
Kondisi Nyata di satuan pendidikan MAN 2 Bantul dapat digambarkan
sebagai berikut; RPP yang mencantumkan kegiatan dan program penilaian sekitar
80%. Teknik penilaian hasil belajar sudah menggunakan berbagai teknik penilaian,
namun seringkali hanya menggunakan tes tulis dan penugasan (perorangan dan
kelompok), sedangkan bentuk penilaian observasi, portofolio, dll perlu untuk
ditingkatkan.
Madrasah telah menyediakan program analisis hasil ulangan namun
belum semua guru melaksanakan kegiatan tersebut. Guru yang melaksanakan
langkah-langkah kegiatan analisis hasil ulangan secara lengkap sekitar 90%. Tujuan

16
/ pemanfaatan penilaian hasil belajar peserta didik untuk meningkatkan
efektifitas kegiatan pembelajaran kurang optimal dilaksanakan. Penilaian hasil
belajar oleh satuan pendidikan telah terlaksana sesuai petunjuk dalam Standar
Penilaian Pendidikan, namun perlu dioptimalkan proses penilaian oleh satuan
pendidikan. Penilaian sikap peserta didik oleh guru mata pelajaran, wali kelas, dan
guru bimbingan konseling belum terlaksana secara kongkrit dengan jurnal.
Pada periode mendatang madrasah merencanakan memenuhi kondisi
ideal tersebut secara kontinyu dan konsisten dengan cara antara lain, kepala
madrasah melakukan supervisi dengan cara berdiskusi dan memberi contoh
kepada guru-guru yang belum mencantumkan kegiatan dan program penilaian
dalam RPP. Madrasah perlu menyiapkan contoh format penilaian observasi,
portofolio, dll yang diperlukan untuk dikembangkan oleh guru sesuai dengan
karakteristik pelajaran, kompetensi dan perkembangan peserta didik. Kepala
madrasah mewajibkan guru untuk melaksanakan telaah butir soal dan
menindaklanjuti dengan melakukan revisi jika ada kelemahan pada soal.
Madrasah melakukan evaluasi keterlaksanaan penilaian hasil belajar secara
kontinyu.
Kepala madrasah harus melakukan supervisi dan evaluasi agar semua
guru melaksanakan langkah-langkah kegiatan penilaian secara lengkap dan runtut.
Kepala madrasah harus melakukan evaluasi terhadap keterlaksanaan penilaian
akhlak mulia. Kepala madrasah harus melakukan evaluasi terhadap
keterlaksanaan penilaian kepribadian. Perlu dilakukan pelatihan secara
berkesinambungan agar hasil belajar perserta didik termanfaatkan secara optimal
untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran, misalnya dalam kegiatan penulisan
PTK.
Kepala madrasah harus terus-menerus memantau dan mengevaluasi
keterlaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik yang dilaksanakan oleh satuan
pendidikan, sehingga proses dan hasil penilaian dapat terealisasi menjadi semakin
baik.

17
6. Analisis Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
Kondisi ideal; Kepala madrasah memenuhi kualifikasi umum dan khusus.
Kepala madrasah standar memenuhi kompetensi. Guru memenuhi kualifikasi
akademik. Guru memenuhi Standar Kompetensi Guru. Tenaga Kependidikan
seperti tenaga administrasi, tenaga kebersihan, tenaga laboratorium, teknisi
sumber belajar, Pelatih, dan tenaga perpustakaan memenuhi kompetensi minimal
dan melaksanakan tugas tanggungjawab masing-masing.
Kondisi nyata di satuan pendidikan; Kepala madrasah telah memenuhi
kualifikasi umum seperti; kualifikasi akademik sarjana (S1), Batas usia maksimal
pada waktu diangkat, Pengalaman mengajar, dan pangkat terendah. Demikian
juga kualifikasi khusus juga terpenuhi seperti; status sebagai guru madrasah,
kepemilikan sertifikat pendidik dan sertifikat kepala madrasah. Kepala madrasah
memenuhi dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan,
supervisi, dan sosial, namun perlu lebih ditingkatkan lagi. Semua Guru (100%)
telah memiliki kualifikasi akademik minimum D4 atau Sarjana (S1) sesuai mata
pelajaran yang diampu, dan baru sekitar 17 % telah memenuhi kualifikasi S2 .
Standar Kompetensi guru (Kompetensi pedagogik, Kepribadian, sosial,
dan profesional), belum 100% telah dimiliki oleh guru secara keseluruhan,
khususnya dalam penguasaan TIK. Sekitar 80% tenaga kependidikan yang telah
memenuhi standar kompetensi/dan kualifikasi. Sehingga kesenjangan yang
muncul adalah; Kepala madrasah perlu meningkatkan lagi kompetensinya
walaupun secara umum telah memenuhi standar kompetensi minimal. Kualifikasi
akademik minimal (S1) telah terpenuhi. Sekitar 20% tenaga kependidikan belum
memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
Rencana tindak lanjut; Melalui berbagai pelatihan yang ada, kepala
madrasah berusaha meng-upgrade kompetensinya secara kontinyu. Guru perlu
meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, workshop atau melanjutkan

18
pendidikan kejenjang lebih tinggi, juga perlu terus diadakan program beasiswa
belajar jenjang S2. Perlu adanya pelatihan secara konsisten untuk meningkatkan
kemampuan guru. Pemenuhan 100% kompetensi dan kualifikasi tenaga
kependidikan serta peningkatan kinerja sesuai bagian/bidang masing-masing
melalui pelatihan, pendampingan, dan bimbingan pihak terkait.
7. Analisis Standar Sarana dan Prasarana
Satuan Pendidikan secara umum memenuhi standar Sarana-prasarana
(Permendiknas No. 24/2007). Memenuhi rasio minimum luas lahan terhadap
peserta didik. Kondisi dan status lahan memenuhi syarat, kecuali adanya ancaman
banjir jika hujan sangat lebat. Bangunan gedung memenuhi syarat tata bangunan,
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan perijinan. Persyaratan
prasarana sudah memenuhi standar sarana dan prasarana, diperlukan optimalisasi
pemakaian, dan perawatan. Rencana tindak lanjut; Langkah-langkah untuk
memenuhi kebutuhan tempat parkir, sarana ibadah, jamban, dan antisipasi
meluapnya air hujan, bila hujan deras. Optimalisasi pemanfaatan sarana-
prasarana dan dilakukan program perawatan sarana-prasarara secara
berkesinambungan.
8. Analisis Standar Pembiayaan
Secara umum telah memenuhi standar Pengelolaan Pendidikan
(Permendiknas No. 19 tahun 2007). Biaya diperoleh dari berbagai sumber:
Pemerintah pusat dan dana masyarakat (komite madrasah). Memiliki RKJM dan
RAKM yang disusun bersama Komite Madrasah, Kepala Madrasah, Guru dan
Tenaga Administrasi Madrasah (TAS). Pengelolaan keuangan madrasah secara
transparan dan akuntabel. Beberapa sumber pembiayaan belum optimal.
Mekanisme penggunaan keuangan madrasah kurang efisien. Pengelolaan
keuangan atau dana belum efektif (ada yang tidak sesuai dengan RKAM).

19
Rencana tindak lanjut; mengoptimalkan sumber pembiayaan yang ada
khususnya dana dari pemerintah yang berupa DIPA dan BOS yang ada di madrasah
dengan cara pembinaan dan pengembangan.
B. Analisis Kondisi Satuan Pendidikan
Dalam lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 yang diperbaharui
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 64 tahun 2013
dinyatakan bahwa salah satu prinsip pengembangan KTSP adalah “berpusat pada
potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan
lingkungannya”. Berkaitan dengan hal tersebut, sebelum menyusun KTSP setiap
madrasah terlebih dahulu melakukan analisis kondisi satuan pendidikan yang
meliputi; peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,
biaya dan program-program.
MAN 2 Bantul berusaha melakukan analisis kondisi satuan pendidikan
mencakup kondisi ideal, kondisi riil, kesenjangan dan Rencana tindak lanjut.
Gambaran secara umum dapat dideskripsikan sebagai berikut;
1. Peserta didik, Kondisi idealnya Peserta didik; memenuhi standar input
kompetensi (intake), Peserta didik memiliki motivasi belajar yang tinggi,
Peserta didik memiliki kepatuhan belajar yang tinggi. Kondisi riil yang ada
adalah; Input, Intake, motivasi, kepatuhan dan dukungan orang tua peserta
didik tinggi., Kerja sama antar siswa kurang., Kemandirian siswa kurang,
Besarnya keinginan untuk mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler yang
berdampak pada pengurangan porsi belajar siswa, hanya sekitar 10% peserta
didik yang melanjutkan belajar/kuliah. Kesenjangan yang muncul adalah;
Input, intake, motivasi siswa, dan dukungan orang tua cukup tinggi, namun
berkurangnya kerjasama antar siswa, kemandirian dan banyak siswa yang
ingin mengikuti beragam kegiatan ekstrakurikuler, satuan pendidikan
merupakan sekolah umum bukan sekolah kejuruan. Rencana tindak lanjutnya
adalah:

20
a. Menjaga input, intake, motivasi belajar, kepatuhan siswa dan
dukungan orang tua siswa agar tetap tinggi,
b. Dilakukan kegiatan bersama yang melibatkan banyak siswa,
Menumbuh kembangkan kemandirian siswa melalui pelatihan-
pelatihan,
c. Mengarahkan siswa untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri
yang sangat diminati dan tidak menyita banyak waktu belajar mereka,
d. Membatasi jumlah pilihan kegiatan pengembangan diri maksimal 3
kegiatan,
e. Membuka program keterampilan untuk membekali peserta didik yang
masuk ke dunia kerja.
2. Aspek tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; Kepala madrasah
memenuhi kualifikasi umum dan khusus. Kepala madrasah memenuhi standar
kompetensi. Guru memenuhi kualifikasi akademik. Guru memenuhi Standar
Kompetensi Guru. Tenaga kependidikan seperti tenaga administrasi, tenaga
kebersihan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, pelatih, dan tenaga
perpustakaan memenuhi kompetensi minimal dan melaksanakan tugas
tanggungjawab masing-masing. Kondisi nyata di satuan pendidikan; kepala
madrasah telah memenuhi kualifikasi umum seperti; kualifikasi akademik
sarjana (S1), Batas usia maksimal pada waktu diangkat, Pengalaman mengajar,
dan pangkat terendah. Demikian juga kualifikasi khusus juga terpenuhi seperti
: status sebagai guru madrasah, kepemilikan sertifikat pendidik dan sertifikat
kepala madrasah. kepala madrasah memenuhi dimensi kompetensi
kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial, namun perlu
lebih ditingkatkan lagi. Semua Guru (100%) telah memiliki kualifikasi akademik
minimum D4 atau Sarjana (S1) sesuai mata pelajaran yang diampu, dan baru
17% memenuhi kualifikasi S2. Standar Kompetensi guru (Kompetensi
pedagogik, Kepribadian, sosial, dan profesional), belum 100% telah dimiliki

21
oleh guru secara keseluruhan, khususnya dalam penguasaan ICT. Sekitar 80%
tenaga kependidikan telah memenuhi standar kompetensi/dan kualifikasi.
Sehingga kesenjangan yang muncul adalah kepala madrasah perlu
meningkatkan lagi kompetensi walaupun secara umum telah memenuhi
standar kompetensi minimal. Kualifikasi akademik minimal (S1) telah
terpenuhi 100%. Sedangkan kualifikasi akademik S2 yang baru sekitar 17%
perlu ditingkatkan, paling tidak mencapai 30%. Pemenuhan 100% standar
kompetensi guru. Sekitar 20% tenaga kependidikan belum memenuhi standar
kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
Rencana tindak lanjut; Melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang ada,
kepala madrasah berusaha meng-upgrade kompetensinya secara kontinyu.
Guru perlu meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, workshop atau
melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi, perlu diadakan program
beasiswa belajar jenjang S2. Pemenuhan 100% kompetensi dan kualifikasi
tenaga kependidikan serta peningkatan kinerja sesuai bagian/bidang masing-
masing melalui pelatihan, pendampingan, dan bimbingan pihak terkait.
3. Bidang sarana prasarana; Satuan Pendidikan secara umum memenuhi standar
Sarana-prasarana (Permendiknas No. 24/2007). Jumlah rombongan belajar 18
rombel. Memenuhi rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik. Kondisi
dan status lahan memenuhi syarat, kecuali adanya ancaman banjir jika hujan
sangat lebat. Bangunan gedung memenuhi syarat tata bangunan,
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan perijinan. Persyaratan
Prasarana sudah memenuhi standar sarana dan prasarana, diperlukan
optimalisasi pemakaian, dan perawatan. Rencana tindak lanjut; Langkah-
langkah untuk mengurangi resiko datangnya banjir. Optimalisasi pemanfaatan
sarana-prasarana dan dilakukan program perawatan sarana-prasarara secara
berkesinambungan.

22
4. Aspek pembiayaan secara umum telah memenuhi standar Pengelolaan
Pendidikan (Permendiknas No. 19 tahun 2007). Biaya diperoleh dari berbagai
sumber: Orang tua siswa (Komite madrasah), Dinas Pendidikan, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Pusat, Dana Usaha dari masyarakat, Wirausaha, dll.
Memiliki RKJM/RKAM yang disusun bersama Komite Madrasah, Kepala
Madrasah, Guru dan Tenaga Administrasi Madrasah (TAS). Pengelolaan
keuangan madrasah secara transparan dan akuntabel. Beberapa sumber
pembiayaan belum optimal. Mekanisme penggunaan keuangan madrasah
kurang efisien. Pengelolaan keuangan atau dana kurang efektif (banyak yang
tidak sesuai dengan RKJM/RKAM). Kesenjangan yang muncul; Adanya
kesenjangan dalam pengelolaan sumber pembiayaan yang kurang optimal.
mekanisme penggunaan keuangan madrasah yang kurang efisien. Pengelolaan
keuangan kurang efektif (ada yang tidak sesuai dengan RKJM/RKAM). Rencana
tindak lanjut; Mengoptimalkan sumber pembiayaan yang ada khususnya
wirausaha yang ada di madrasah dengan cara pembinaan dan pengembangan.
Optimalisasi sistem informasi keuangan yang efisien.
5. Program Madrasah
Kondisi Ideal : memiliki program yang tersusun secara sistematis sesuai
dengan visi, misi, tujuan dan kebijakan mutu madrasah,
Kondisi riil : penerapan visi, misi, tujuan dan kebijakan mutu madrasah perlu
ditingkatkan secara optimal,
Kesenjangan : program-program madrasah belum sepenuhnya mengacu dan
sesuai dengan visi, misi dan tujuan serta kebijakan mutu madrasah,
Rencana Tindak Lanjut : menyusun program madrasah dengan mengacu pada
visi, misi dan tujuan serta kebijakan mutu sekolah, mengoptimalkan
pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, tujuan dan kebijakan mutu
madrasah, melalui mekanisme kontrol dan evaluasi pada setiap program yang
disusun,

23
C. Analisis Kondisi Lingkungan Satuan Pendidikan
Dalam lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 yang diperbaharui
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 64 tahun 2013
dinyatakan bahwa salah satu prinsip pengembangan KTSP adalah “berpusat pada
potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan
lingkungannya”. Serta “ beragam dan terpadu” Berkaitan dengan hal tersebut,
Sebelum menyusun KTSP setiap madrasah terlebih dahulu melakukan analisis
kondisi lingkungan satuan pendidikan yang meliputi; komite madrasah, dinas
pendidikan/instansi vertikal, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja,
sumber daya alam dan sosial budaya.
MAN 2 Bantul berusaha melakukan analisis kondisi satuan pendidikan mencakup
kondisi ideal, kondisi riil, kesenjangan dan rencana tindak lanjut.
1. Komite Madrasah
Kondisi Ideal : Komite madrasah berperan sebagai : Pemberi pertimbangan,
Pendukung finansial dan pemikiran, Pengontrol transparansi dan akuntabilitas,
Mediator antara pemerintah dan masyarakat.
Fungsi komite madrasah adalah : Komitmen mutu pendidikan, melakukan
kerjasama, menampung aspirasi, memberikan masukan dan rekomendasi,
mendorong partisipasi, menggalang dana, melakukan evaluasi.
Peluang : Komite madrasah selalu memberikan pertimbangan terhadap
keputusan strategis yang diambil oleh madrasah, komite madrasah mampu
menghimpun dana untuk memenuhi kebutuhan program madrasah dalam
mewujudkan madrasah bertaraf internasional, komite madrasah memiliki potensi
membantu madrasah dalam pemenuhan sarpras yang dibutuhkan dengan
menggalang dana dari masyarakat, komite madrasah memiliki potensi sebagai
nara sumber dalam peningkatan mutu madrasah, peningkatan sumber daya
manusia (SDM) peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan,

24
Tantangan : Komite madrasah dapat mencurahkan pemikiran sepenuhnya untuk
ikut membantu melakukan pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator,
kemampuan komite memenuhi tuntutan program madrasah sesuai dengan visi,
misi, tujuan dan kebijakan mutu madrasah, kemampuan komite madrasah untuk
berkoordinasi dengan muspida dan berkolaborasi dengan stakeholder madrasah,
pihak asing yang tidak mengikat, serta dunia usaha dan dunia kerja,
Kesenjangan : Peran dan fungsi komite madrasah perlu dioptimalkan, tidak semua
anggota komite madrasah memiliki waktu yang luang untuk melakukan peran dan
fungsinya, komite madrasah belum banyak tahu tentang program dan pelasanaan
program madrasah yang bersifat umum dan teknis, komite madrasah belum
maksimal membangun kemitraan madrasah dengan pihak – pihak lain di dalam
dan luar negeri pemerintah, swasta, dunia usaha dan dunia kerja serta lembaga
pendidikan menengah dan perguruan tinggi
Tindak Lanjut : Mengoptimalkan pelaksanaan program madrasah, untuk tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan diberi kesempatan dan dukungan untuk
menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, menetapkan indikator
efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaraan keuangan, menetapkan standar
prosedur penggunaan dana untuk memenuhi kriteria akuntabilitas, menetapkan
indikator transparansi, aktif mencari peluang membangun kemitraan madrasah
dan menjadi mediator, fasilitator dan motivator dalam optimalisasi peran dan
dukungan masyarakat terhadap madrasah,
2. Kantor Kemenag/ Kantor Wilayah Kemenag
Kondisi ideal : Kantor Kemenag/ Kantor Wilayah Kemenag merupakan instansi
vertikal yang berwenang dalam memberikan arahan kebijakan dan melakukan
pembinaan terhadap satuan pendidikan (madrasah).
Peluang : Kantor Kemenag/ Kantor Wilayah Kemenag berwenang dalam fungsi
dan peran kebijakan dan pembinanaan terhadap satuan pendidikan, Kantor
Kemenag/ Kantor Wilayah Kemenag memiliki potensi untuk menentukan

25
kebijakan yang akan diterapkan pada lingkup satuan pendidikan, melalui fungsi
pembinaan, Kantor Kemenag/ Kantor Wilayah Kemenag memiliki potensi untuk
meningkatkan kompetensi dan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, Kantor Kemenag/ Kantor Wilayah
Kemenag berperan dalam hal kebijakan terhadap ketersediaan alokasi dana
sharing pendidikan,
Tantangan : Mampu mengkoordinasikan program madrasah dan melaksanakan
evaluasi, mampu memotivasi tenaga pendidik dan kependidikan dalam
peningkatan mutu dan profesionalisme kerja, menyusun kebijakan operasional
program rintisan madrasah unggul, menyediakan dana untuk mendukung biaya
operasional.
Kesenjangan: Kebijakan Kantor Kemenag/ Kantor Wilayah Kemenag yang sesuai
dengan karakteristik satuan pendidikan, Kantor Kemenag/ Kantor Wilayah
Kemenag mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam kebijakan dan pembinaan
terhadap satuan pendidikan, Kantor Kemenag/ Kantor Wilayah Kemenag lebih
diharapkan untuk berperan terhadap ketersediaan dana sharing yang dibutuhkan
oleh satuan pendidikan.
Tindak Lanjut : Mengadakan koordinasi dan evaluasi secara periodik dalam
menyelesaikan program madrasah.
3. Dunia Industri dan Dunia kerja
Kondisi Ideal : Ketersediaan data dari dunia industri dan dunia kerja tentang
berbagai hal yang terkait kerjasama antara satuan pendidikan dengan berbagai hal
terkait kebutuhan dunia kerja yang mampu dipersiapkan oleh satuan pendidikan
sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja.
Peluang : Terciptanya kerjasama yang baik dan keberadaan data yang dapat
digunakan satuan pendidikan dalam menyiapkan berbagai perangkat yang
dibutuhkan.

26
Tantangan : Kurang optimalnya kerjasama antara satuan pendidikan dengan dunia
industri dan dunia kerja, khususnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan,
karakteristik satuan pendidikan yang tidak mempersiapkan peserta didik untuk
siap dalam dunia industri dan dunia kerja,
Kesenjangan : Kerja sama yang kurang optimal antara satuan pendidikan dengan
dunia industri dan dunia kerja, satuan pendidikan memproyeksikan kebijakan yang
dapat mengoptimalkan kerja sama antara satuan pendidikan dan dunia industri
dan dunia kerja,.
Tindak Lanjut: Meningkatkan kemitraan dan memperluas kerja sama antara
madrasah dengan dunia industri dan dunia kerja melalui berbagai kegiatan seperti
: pemagangan dan latihan keterampilan teknis dan terapan, workshop
pengembangan wawasan kewirausahaan/ enterpreneurship.
4. UPT BLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul
Kondisi Ideal : Keterjalinan kerja sama yang selama 5 tahun berlangsung dalam
mempersiapkan peserta didik terjun ke dunia kerja dengan mengikuti uji
keterampilan
Peluang : Membuka kelompok keterampilan baru untuk lebih memberdayakan
peserta didik dengan banyaknya pilihan program keterampilan
Tantangan : Pengadaan sarana prasarana untuk melengkapi bengkel dan perlatan
keterampilan bagi peserta didik terhambat pendanaan yang terbatas
Kesenjangan : Rasio jumlah peserta didik dengan pelatan perbengkelan yang
belum memadai
Tindak lanjut : Pemenuhan ruang praktik beserta peralatannya untuk menunjang
kebutuhan praktik peserta didik, melanjutkan kermitraan dalam bentuk
penyelenggaraan uji keterampilan bagi peserta didik.

27
5. Ikatan Alumni
Kondisi Ideal : Alumni ikut berkiprah terhadap tumbuh kembang satuan
pendidikan,
Peluang : Dapat ikut berperan serta mewujudkan madrasah unggul
Tantangan : Alumni mempunyai tanggung jawab moral dan ikut andil dalam
menumbuhkembangkan almamater.
Kesenjangan : Kurangnya keterkaitan alumni dengan satuan pendidikan untuk
bersama berkolaborasi meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan.
Tindak Lanjut :Menjaring dan menjalin ikatan alumni yang solid, berkolaborasi
antara alumni dan stakeholder madrasah
6. Perguruan Tinggi
Kondisi Ideal : Perguruan Tinggi berperan sebagai: Fasilitator program
peningkatan mutu, Pendamping bilingual, Pendukung program Perguruan Tinggi
berfungsi sebagai: 1. Komitmen mutu pendidikan, 2. Melakukan pengabdian pada
masyarakat, 3. Melakukan kerjasama, 4. Memberikan masukan dan rekomendasi
Peluang : Sekolah mengundang dosen dari Perguruan Tinggi sebagai pendamping
guru mata pelajaran, Sekolah mengontrak satu dosen Perguruan Tinggi sebagai
fasilitator program, Sekolah mengundang sejumlah dosen sebagai nara sumber.
Tantangan : Perguruan Tinggi belum berperan secara maksimal dalam
pendampingan bilingualnya, Perguruan Tinggi kurang mendapatkan kontra
prestasi dari kerjasama
Kesenjangan : Perguruan Tinggi belum bisa maksimal dalam mengiplementasikan
fungsinya pada pokok pengabdian pada masyarakat, Sekolah kurang berhasil
dalam membangun komitmen anggota sekolah.
Tindak lanjut : Mengundang pihak perguruan tinggi sebagai nara sumber dalam
penyusunan program sekolah, mengundang perguruan tinggi untuk bersama-
sama berkomitmen dalam rangka peningkatan kualitas diri sebagai pendidik.

28
7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
Kondisi Ideal : LPMP berperan sebagai: Pelaksana model- model pembelajaran,
fasilitator pembelajaran, nara sumber informasi pendidikan, komitmen mutu
pendidikan, merancang model pembelajaran, mengadakan pelatihan, melakukan
kerjasama, melakukan evaluasi.
Peluang : Sekolah selalu memprogramkan pendampingan untuk guru
matapelajaran, Sekolah selalu memprogramkan in house training terkait dengan
pembelajaran dan pemanfaatan tehnologi informasi setiap tahun nya.
Tantangan : LPMP kurangaktif dalam menjalankan peran dan fungsinya di sekolah,
Kesenjangan : LPMP sebagai lembaga yang mestinya dekat dengan sekolah, tetapi
justru tidak semua anggota sekolah tahu dengan pasti fungsi dan peran LPMP.
Tindak Lanjut : Mengundang LPMP sebagai nara sumber pembelajaran.

29
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pemahaman dan pemenuhan tiap satuan pendidikan terhadap SNP
merupakan suatu keharusan. Setiap satuan pendidikan diarahkan untuk
menyusun analisis konteks yang didalamnya berisi tentang analisis standar
nasional pendidikan, analisis kondisi satuan pendidikan dan analisis kondisi
lingkungan satuan pendidikan,
Dengan tersusunnya analisis konteks, diharapkan dapat menjadi acuan
MAN 2 Bantul dalam menyusun KTSP dan menjadi acuan setiap pemangku
kepentingan (stake holder) MAN 2 Bantul dalam menyusun program kerja
madrasah.
B. Rekomendasi
Satuan pendidikan, dalam hal ini MAN 2 Bantul, diharapkan selalu melihat
hasil analisis konteks ini sebagai gambaran dalam memberikan data dan arah
terhadap penyusunan KTSP dan program kerja madrasah.
Setiap setahun sekali, KTSP MAN 2 Bantul sebaiknya di reviuw dan direvisi
berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis konteks. Untuk itu setiap tahun pula
Tim Pengembang Sekolah (TPS) atas nama madrasah selalu melakukan analisis
konteks untuk menghasilkan laporan hasil analisis konteks, sehingga analisis
konteks benar-benar merupakan gambaran obyektif kondisi satuan pendidikan.

31
1. ANALISIS KONTEKS 8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
NO KOMPONEN KONDISI IDEAL KONDISI RIIL TINDAK LANJUT
1 Standar Isi Sesuai Standar Isi, Permendikbud
Nomor 21 Tahun 2016
Sudah memperhatikan prinsip-
prinsip pengembangan kurikulum,
terutama prinsip berpusat pada
potensi, perkembangan,
kebutuhan, dan kepentingan
peserta didik dan lingkungannya,
serta prinsip relevan dengan
kebutuhan kehidupan (termasuk
kehidupan kemasyarakatan, dunia
usaha dan dunia kerja) namun
perlu penyempurnaan,
Dilakukan review dokumen KTSP
sehingga memenuhi semua
prinsip pengembangan
kurikulum, terutama prinsip
berpusat pada potensi,
perkembangan, kebutuhan, dan
kepentingan peserta didik dan
lingkungannya,, serta prinsip
yang relevan dengan kebutuhan
kehidupan (termasuk kehidupan
kemasyarakatan, dunia usaha
dan dunia kerja),
2 Standar Kompetensi
Lulusan
Permendikbud Nomor 20 tahun 2016
tentang Standar Kompetensi Lulusan
Proses penyusunannya sudah
berorientasi pada pemenuhan
persyaratan administrasi, tetapi
juga adanya sebagian guru yang
masih belum memahami esensi SKL
dan hubungannnya dengan standar
lain.
Perlu penguatan pemahaman
tentang pentingnya hubungan
antar komponen standar
nasional pendidikan
3 Standar Proses Standar proses, sesuai dengan
Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016.
Proses pembelajaran meliputi
perencanaan pembelajaran,
pelaksanaan pembelajaran, dan
penilaian pembelajaran.
Pada aspek perencanaan
pembelajaran, semua guru telah
memahami alur penyusunan
silabus dan RPP, Ada sebagian guru
yang belum memperhatikan
pemetaan SI, dan masih ada yang
Melakukan rencana tindak lanjut,
antara lain berupa pengadaan
workshop dan bimbingan
pembuatan RPP, Mengefektifkan
kembali kinerja MGMP
madrasah, Penyusunan silabus

32
hanya mengadopsi silabus dan RPP
yang sudah ada, Ada juga guru
yang membuat silabus dulu baru
kemudian melakukan
analisi/pemetaan SK/KI dan KD,
sehingga silabus tidak berdasar
pertimbangan kondisi riil,
yang memenuhi standar minimal
dan sesuai fakta, Pelatihan
Analisis kontek Standar proses,
Meningkatkan fungsi TPK,
Penugasan Review Silabus,
Pengadaan Silabus Hasil Review,
4 Standar Pendidik
dan Standar Tenaga
Kependidikan
 Peserta didik: memenuhi standar
input kompetensi (intake), Peserta
didik memiliki motivasi belajar yang
tinggi, Peserta didik memiliki
kepatuhan belajar yang tinggi,
 Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
Kepala madrasah memenuhi
kualifikasi umum dan khusus,
Kepala madrasah standar
memenuhi kompetensi, Guru
memenuhi kualifikasi akademik,
Guru memenuhi Standar
Kompetensi Guru, Tenaga
Kependidikan seperti tenaga
administrasi, tenaga kebersihan,
 Input, intake, motivasi,
kepatuhan dan dukungan orang
tua peserta didik tinggi, Kerja
sama antar siswa cukup baik,
Kemandirian siswa baik dan
besarnya keinginan untuk
mengikuti banyak kegiatan
ekstrakurikuler yang berdampak
pada pengurangan porsi belajar
siswa
 Kepala madrasah telah
memenuhi kualifikasi umum
seperti; kualifikasi akademik
sarjana (S1) dan (S2), Batas usia
maksimal pada waktu diangkat,
Pengalaman mengajar, dan
pangkat terendah, Demikian
juga kualifikasi khusus juga
terpenuhi seperti; status sebagai
guru madrasah, kepemilikan
Kepala madrasah berusaha
meningkatkan kompetensinya
secara kontinyu, guru perlu
meningkatkan kompetensi guru
melalui pelatihan, workshop atau
melanjutkan pendidikan
kejenjang lebih tinggi, juga perlu
terus diadakan program
beasiswa belajar jenjang S2,
Perlu adanya pelatihan ICT dan
Bahasa Inggris secara konsisten
untuk meningkatkan
kemampuan guru dalam bidang
ICT dan Bahasa Inggris,
Pemenuhan 100% kompetensi
dan kualifikasi tenaga
kependidikan serta peningkatan
kinerja sesuai bagian/bidang
masing-masing melalui
pelatihan, pendampingan, dan
bimbingan pihak terkait,

33
tenaga laboratorium, teknisi
sumber belajar, Pelatih, dan tenaga
perpustakaan memenuhi
kompetensi minimal dan
melaksanakan tugas
tanggungjawab masing-masing
sertifikat pendidik dan sertifikat
kepala madrasah, kepala
madrasah memenuhi dimensi
kompetensi kepribadian,
manajerial, kewirausahaan,
supervisi, dan sosial, namun
perlu lebih ditingkatkan lagi.
 Semua Guru (100%) telah
memiliki kualifikasi akademik
minimum D4 atau Sarjana (S1)
sesuai mata pelajaran yang
diampu, dan sekitar 17% telah
memenuhi kualifikasi S2,
Standar Kompetensi guru
(Kompetensi pedagogik,
Kepribadian, sosial, dan
profesional),
5 Standar Sarana dan
Prasarana
Standar Sarana-prasarana sesuai
dengan (Permendiknas No, 24/2007),
Memenuhi rasio minimum luas
lahan terhadap peserta didik.
Kondisi dan status lahan
memenuhi syarat, kecuali adanya
ancaman banjir jika hujan sangat
lebat, Bangunan gedung
memenuhi syarat tata bangunan,
keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan
perijinan.
Optimalisasi pemanfaatan
sarana-prasarana dan dilakukan
program perawatan sarana-
prasarara secara
berkesinambungan

34
Persyaratan prasarana sudah
memenuhi standar sarana dan
prasarana.
Belum ada pembedaan jamban
berdasarkan persamaan gender.
6 Standar Pengelolaan Sesuai standar Pengelolaan
Pendidikan (Permendiknas No, 19
tahun 2007)
Pengelolaan madrasah
menggunakan pola Manajemen
Berbasis Madrasah, namun belum
dilengkapi dengan Prosedur
Operasional Standar (POS)
Meningkatkan pengelolaan dan
pelaksanaan kegiatan pendidikan
berdasarkan standar yang
mengacu pada pengelolaan BSNP
agar tercapai pengelolaan yang
transparan, akuntabel, efektif
dan efisien dengan menyusun
Prosedur Operasional Standar
(POS)
7 Standar Pembiayaan Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 48 tahun 2008
tentang Standar Pembiayaan
Pendidikan;
Biaya diperoleh dari : pemerintah
dan dana masayarakat (Komite)
Memiliki RKJM dan RKAM yang
disusun bersama Komite
Madrasah, Kepala Madrasah, Guru
dan Tenaga Administrasi Madrasah
(TAS).
Pengelolaan keuangan madrasah
secara transparan dan akuntabel.
Mengoptimalkan pembiayaan
pendidikan yang transparan,
akuntabel, efektif dan efisien
dengan berpedoman pada
ketentuan yang berlaku saat ini;
secara berkala menyampaikan
laporan kegiatan pembiayaan
kepada Komite Madrasah,
masyarakat, dan instansi terkait;
secara aktif berupaya
memotivasi agar meningkat
peran serta orang tua/wali siswa,
masyarakat, stake holder
madrasah, dunia usaha dan

35
dunia industri, serta instansi lain
dalam pembiayaan
penyelenggaraan madrasah,
8 Standar Penilaian
Pendidikan
Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 20 tahun 2007 yang
diperbaharui dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No 66 tahun 2013 tentang Standar
Penilaian Pendidikan
Semua RPP mencantumkan
kegiatan dan program penilaian
(termasuk lampiran soal, jawaban
dan pedoman penskoran)
Penilaian hasil belajar oleh
pendidik menggunakan berbagai
teknik penilaian berupa tes,
observasi, penugasan
perseorangan dan kelompok, dan
bentuk lain yang sesuai dengan
karakteristik kompetensi dan
tingkat perkembangan peserta
didik,
Instrumen penilaian hasil belajar
yang digunakan pendidik belum
memenuhi
persyaratan substansi, konstruksi,
dan bahasa,
Kepala madrasah melakukan
supervisi dengan cara berdiskusi
dan memberi contoh kepada
guru-guru yang belum
mencantumkan kegiatan dan
program penilaian dalam RPP,
Guru melengkapi RPP
Madrasah perlu menyiapkan
contoh format penilaian
observasi, portofolio, dll yang
diperlukan untuk dikembangkan
oleh guru sesuai dengan
karakteristik pelajaran,
kompetensi dan perkembangan
peserta didik,
Kepala madrasah menganjurkan
guru untuk melaksanakan telaah
butir soal dan menindaklajuti
dengan melakukan revisi jika ada
kelemahan pada soal,

36
2. ANALISIS KONDISI SATUAN PENDIDIKAN
NO, KOMPONEN KONDISI IDEAL KONDISI RIIL KESENJANGAN RENCANA TINDAK LANJUT
1. Peserta didik  Peserta didik
memenuhi standar
input kompetensi
(intake)
 Peserta didik memiliki
motivasi belajar yang
tinggi
 Peserta didik memiliki
kepatuhan belajar
yang tinggi,
 Dukungan orangtua
siswa yang tinggi,
 Input, intake, motivasi,
kepatuhan dan
dukungan orang tua
peserta didik rendah,
 Kerja sama antar siswa
cukup baik,
 Kemandirian siswa
kurang,
 Besarnya keinginan
untuk mengikuti banyak
kegiatan ekstrakurikuler
yang berdampak pada
pengurangan porsi
belajar siswa,.
 Kurang dari 10% peserta
didik yang melanjutkan
belajar/kuliah
 Input, intake,
motivasi siswa, dan
dukungan orang
tua perlu
ditingkatkan,
 kemandirian siswa
perlu ditingkatkan
 banyak siswa yang
ingin mengikuti
beragam kegiatan
ekstrakurikuler
 Satuan pendidikan
merupakan sekolah
umum bukan
sekolah kejuruan
 Menjaga input, intake,
motivasi belajar, kepatuhan
siswa dan dukungan orang tua
siswa tetap tinggi,
 Dilakukan kegiatan bersama
yang melibatkan banyak siswa,
 Menumbuhkembangkan
kemandirian siswa melalui
pelatihan-pelatihan,
 Mengarahkan siswa untuk
mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler yang sangat
diminati dan tidak menyita
banyak waktu belajar mereka,
 Membatasi jumlah pilihan
kegiatan pengembangan diri
maksimal 3 kegiatan,
 Membuka program
keterampilan untuk membekali
peserta didik yang masuk ke
dunia kerja
2. Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
 Kepala madrasah
memenuhi kualifikasi
umum dan khusus,
 Kepala madrasah telah
memenuhi kualifikasi
umum seperti;
kualifikasi akademik
sarjana (S1) dan (S2),
Tidak ada

37
Batas usia maksimal
pada waktu diangkat,
Pengalaman mengajar,
dan pangkat terendah,
Demikian juga kualifikasi
khusus juga terpenuhi
seperti; status sebagai
guru madrasah,
kepemilikan sertifikat
pendidik dan sertifikat
kepala madrasah
 Kepala madrasah
memenuhi semua
dimensi kompetensi,
yaitu kepribadian,
manajerial,
kewirausahaan,
supervisi, dan sosial
 Kepala madrasah
memenuhi dimensi
kompetensi kepribadian,
untuk kompetensi yang
lain perlu lebih
ditingkatkan lagi
 Kepala madrasah
belum memenuhi
semua kompetensi
yang disyaratkan
 Melalui berbagai pelatihan dan
kesempatan yang ada, kepala
madrasah berusaha meng-
upgrade kompetensinya secara
kontinyu
 Guru memenuhi
kualifikasi akademik,
 Semua Guru (100%) telah
memiliki kualifikasi
akademik minimum D4
atau Sarjana (S1) sesuai
mata pelajaran yang
diampu, Sekitar 17 %
telah memenuhi
kualifikasi S2,
Tidak ada  Guru perlu meningkatkan
kompetensi guru melalui
pelatihan, workshop atau
melanjutkan studi ke jenjang
S2, sehingga persentasenya
minimal menjadi 30% dari
jumlah guru dengan biaya
mandiri atau melalui program
beasiswa,

38
 Guru memenuhi
Standar Kompetensi
Guru,
 Standar Kompetensi guru
(Kompetensi pedagogik,
Kepribadian, sosial, dan
profesional), belum
100% dimiliki oleh guru
secara keseluruhan,
khususnya dalam
penguasaan ICT dan
bahasa Inggris,
 Pemenuhan 100%
standar kompetensi
guru, khususnya
penguasaan ICT
dan Bahasa Inggris
belum terpenuhi,
 Perlu adanya pelatihan ICT dan
Bahasa Inggris secara
konsisten untuk meningkatkan
kemampuan guru dalam
bidang ICT dan Bahasa Inggris,
melalui kursus intensif dan
diklat terstruktur dari lembaga
profesional,

39
 Tenaga Kependidikan
seperti tenaga
administrasi, tenaga
kebersihan, tenaga
laboratorium, teknisi
sumber belajar,
Pelatih, dan tenaga
perpustakaan
memenuhi kompetensi
minimal dan
melaksanakan tugas
tanggungjawab
masing-masing
 Sekitar 80% tenaga
kependidikan yang telah
memenuhi standar
kompetensi dan
kualifikasi
 Sekitar 20% tenaga
kependidikan
belum memenuhi
standar kualifikasi
dan kompetensi
yang dibutuhkan,
 Pemenuhan 100% kompetensi
dan kualifikasi tenaga
kependidikan serta
peningkatan kinerja sesuai
bagian/bidang masing-masing
melalui pendidikan dan
pelatihan, pendampingan, dan
bimbingan pihak terkait yang
profesional,
3. Sarana
prasarana
 Satuan Pendidikan
memenuhi standar
Sarana-prasarana
(Permendiknas No,
24/2007)
 Memenuhi rasio
minimum luas lahan
terhadap peserta didik,
 Kondisi dan status lahan
memenuhi syarat, kecuali
adanya ancaman banjir
jika hujan sangat lebat,
 Bangunan gedung
memenuhi syarat tata
bangunan, keselamatan,
kesehatan, kenyamanan,
keamanan, dan perijinan,
 Persyaratan Prasarana
sudah memenuhi standar
sarana dan prasarana,
 Belum ada solusi
efektif masalah
penanggulangan
banjir,
 Pemakaian dan
perawatan sarana
dan prasarana
madrasah belum
optimal,
 Kontrol terhadap
kondisi inventaris
madrasah belum
dilakukan secara
rutin,
 Langkah-langkah untuk
mengurangi resiko datangnya
banjir,
 Optimalisasi pemanfaatan
sarana-prasarana
 Dilakukan program perawatan
sarana-prasarara secara
berkesinambungan,
 Renovasi ruang belajar yang
belum memenuhi standar,
 Relokasi dan optimalisasi
fungsi bangunan, meliputi :
mushalla, perpustakaan,
gudang,

40
diperlukan optimalisasi
pemakaian, dan
perawatan,
 Masih ada ruang
kelas yang belum
memenuhi standar
kenyamanan dalam
belajar,
 Meningkatkan kualitas sarana
belajar di dalam dan di luar
kelas,
4. Pembiayaan  Memenuhi standar
Pengelolaan
Pendidikan
(Permendiknas No, 19
tahun 2007),
 Biaya diperoleh dari
pemerintah dan dana
masyarakat (Komite
Madrasah)
 Memiliki RKAM yang
disusun bersama
Komite Madrasah,
Kepala Madrasah, Guru
dan Tenaga
Administrasi Madrasah
(TAS),
 Pengelolaan keuangan
madrasah secara
transparan dan
akuntabel,
 Beberapa sumber
pembiayaan belum
optimal,
 Mekanisme penggunaan
keuangan kurang efisien,
 Pengelolaan keuangan
atau dana kurang efektif
 Adanya
kesenjangan dalam
pengelolaan
sumber
pembiayaan yang
kurang optimal,
 Mekanisme
penggunaan
keuangan
madrasah yang
kurang efisien,
 Pengelolaan
keuangan kurang
efektif (ada yang
tidak sesuai dengan
RKAM)
 Sumber-sumber
pendapatan
madrasah belum
dikelola secara
sentralistik,
 Ada bidang-bidang
yang laporan
 Mengoptimalkan sumber
pembiayaan yang ada
khususnya wirausaha yang
ada di madrasah dengan cara
pembinaan dan
pengembangan,
 Optimalisasi sistem informasi
keuangan yang efisien,
 Membuka unit-unit usaha
baru sebagai sumber
pendapatan,
 Membuat mekanisme dan
alur pengelolalaan dan
sirkulasi keuangan yang lebih
transparan dengan prinsip-
prinsip efektifitas dan
efisiensi,

41
(banyak yang tidak
sesuai dengan RKAM)
 Pelaporan penggunaan
dana masyarakat terlalu
lama
keuangannya
terlambat
5. Program
Madrasah
 Memiliki program
yang tersusun secara
sistematis sesuai
dengan visi, misi,
tujuan dan kebijakan
mutu madrasah,
 Penerapan visi, misi,
tujuan dan kebijakan
mutu madrasah perlu
ditingkatkan secara
optimal,
Program-program
madrasah belum
sepenuhnya mengacu
dan sesuai dengan
Visi, Misi dan tujuan
serta kebijakan mutu
madrasah,
 Menyusun program madrasah
dengan mengacu pada visi,
misi dan tujuan serta kebijakan
mutu sekoah,
 Mengoptimalkan pelaksanaan
program sesuai dengan visi,
misi, tujuan dan kebijakan
mutu madrasah, melalui
mekanisme kontrol dan
evaluasi pada setiap program
yang disusun,

42
3. ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN (ASPEK EKSTERNAL)
NO. KOMPONEN KONDISI IDEAL
KONDISI RIIL
KESENJANGAN TINDAK LANJUT
PELUANG TANTANGAN
1. Komite
Madrasah
Komite madrasah
berperan sebagai:
 Pemberi
pertimbangan
 Pendukung
finansial dan
pemikiran,
 Pengontrol
transparansi dan
akuntabilitas,
 Mediator antara
pemerintah dan
masyarakat,
Fungsi komite
madrasah adalah:
 Komitmen mutu
pendidikan
 Melakukan
kerjasama
 Menampung
aspirasi
 Memberikan
masukan dan
rekomendasi
Komite madrasah
selalu
memberikan
pertimbangan
terhadap
keputusan
strategis yang
diambil oleh
madrasah,
Komite madrasah
mampu
menghimpun
dana untuk
memenuhi
kebutuhan
program
madrasah dalam
mewujudkan
madrasah
bertaraf
internasional,
Komite madrasah
memiliki potensi
membantu
madrasah dalam
 Komite madrasah
dapat
mencurahkan
pemikiran
sepenuhnya untuk
ikut membantu
melakukan
pertimbangan,
pendukung,
pengontrol dan
mediator
 Kemampuan
Komite memenuhi
tuntutan program
madrasah sesuai
dengan visi, misi,
tujuan dan
kebijakan mutu
madrasah
 Kemampuan
komite madrasah
untuk
berkoordinasi
dengan Muspida
dan berkolaborasi
 Peran dan fungsi
komite madrasah
perlu
dioptimalkan,
 Tidak semua
anggota komite
madrasah
memiliki waktu
yang luang untuk
melakukan peran
dan fungsinya,
 Komite madrasah
belum banyak
tahu tentang
program dan
pelasanaan
program
madrasah yang
bersifat umum
dan teknis,
 Komite madrasah
belum maksimal
membangun
kemitraan
madrasah dengan
 Mengoptimalkan
pelaksanaan
program madrasah
 Untuk tenaga
pendidik dan
tenaga
kependidikan diberi
kesempatan dan
dukungan untuk
menempuh
pendidikan ke
jenjang yang lebih
tinggi,
 Menetapkan
indikator efektifitas
dan efisiensi
pengelolaan
anggaraan
keuangan
 Menetapkan
standar prosedur
penggunaan dana
untuk memenuhi
kriteria
akuntabilitas

43
KONDISI RIIL
PELUANG TANTANGAN
 Mendorong
partisipasi
 Menggalang dana
 Melakukan
evaluasi,
pemenuhan
sarpras yang
dibutuhkan
dengan
menggalang dana
dari masyarakat,
Komite madrasah
memiliki potensi
sebagai nara
sumber dalam
peningkatan
mutu madrasah,
Peningkatan
Sumber Daya
Manusia (SDM)
peserta didik,
tenaga pendidik,
dan tenaga
kependidikan,
dengan
stakeholder
madrasah, pihak
asing yang tidak
mengikat, serta
dunia usaha dan
dunia kerja,
pihak – pihak lain
di dalam dan luar
negeri
pemerintah,
swasta, dunia
usaha dan dunia
kerja serta
lembaga
pendidikan
menengah dan
perguruan tinggi
 Menetapkan
indikator
transparansi,
 Aktif mencari
peluang
membangun
kemitraan
madrasah dan
menjadi mediator,
fasilitator dan
motivator dalam
optimalisasi peran
dan dukungan
masyarakat
terhadap madrasah,
3. Kantor
Kemenag/
Kantor Wilayah
Kemenag
 Kantor Kemenag/
Kantor Wilayah
Kemenag
merupakan
lembaga yang
berwenang dalam
kebijakan dan
pembinaan yang
 Kantor
Kemenag/
Kantor Wilayah
Kemenag
berwenang
dalam fungsi
dan peran
kebijakan dan
 Mampu
mengkoordinasikan
program madrasah
dan melaksanakan
evaluasi
 Mampu
memotivasi tenaga
pendidik dan
 Kebijakan Kantor
Kemenag/ Kantor
Wilayah Kemenag
yang sesuai
dengan
karakteristik
satuan
pendidikan,
Mengadakan
koordinasi dan
evaluasi secara
periodik dalam
menyelesaikan
program madrasah,

44
KONDISI RIIL
PELUANG TANTANGAN
dilakukan bagi
satuan pendidikan
pembinanaan
terhadap satuan
pendidikan,
 Kantor
Kemenag/
Kantor Wilayah
Kemenag
memiliki
potensi untuk
menentukan
kebijakan yang
akan diterapkan
pada lingkup
satuan
pendidikan,
 Melalui fungsi
pembinaan,
Kantor
Kemenag/
Kantor Wilayah
Kemenag
memiliki
potensi untuk
meningkatkan
kompetensi dan
kinerja tenaga
pendidik dan
kependidikan
dalam peningkatan
mutu dan
profesionalisme
kerja,
 Menyusun
kebijakan
operasional
program rintisan
madrasah unggul
 Menyediakan dana
untuk mendukung
biaya operasional
 Kantor Kemenag/
Kantor Wilayah
Kemenag
mengoptimalkan
peran dan
fungsinya dalam
kebijakan dan
pembinaan
terhadap satuan
pendidikan,
 Kantor Kemenag/
Kantor Wilayah
Kemenag lebih
diharapkan untuk
berperan
terhadap
ketersediaan dana
sharing yang
dibutuhkan oleh
satuan
pendidikan,

45
KONDISI RIIL
PELUANG TANTANGAN
tenaga
kependidikan
dalam rangka
peningkatan
mutu
pendidikan
 Kantor
Kemenag/
Kantor Wilayah
Kemenag
berperan dalam
hal kebijakan
terhadap
ketersediaan
alokasi dana
sharing
pendidikan,
4. Dunia Industri
dan Dunia kerja
 Ketersediaan data
dari dunia industri
dan dunia kerja
tentang berbagai
hal yang terkait
kerjasama antara
satuan pendidikan
dengan berbagai
hal terkait
 Terciptanya
kerjasama yang
baik dan
keberadaan data
yang dapat
digunakan satuan
pendidikan
dalam
menyiapkan
 Kurang optimalnya
kerjasama antara
satuan pendidikan
dengan dunia
industri dan dunia
kerja, khususnya
dalam rangka
meningkatkan
mutu pendidikan,
 Kerja sama yang
kurang optimal
antara satuan
pendidikan
dengan dunia
industri dan dunia
kerja,
 Satuan pendidikan
memproyeksikan
Meningkatkan
kemitraan dan
memperluas kerja
sama antara
madrasah dengan
dunia industri dan
dunia kerja melalui
berbagai kegiatan
seperti :

46
KONDISI RIIL
PELUANG TANTANGAN
kebutuhan dunia
kerja yang mampu
dipersiapkan oleh
satuan pendidikan
sesuai dengan
tuntutan dan
kebutuhan dunia
industri dan dunia
kerja,
berbagai
perangkat yang
dibutuhkan
 Karakteristik satuan
pendidikan yang
tidak
mempersiapkan
peserta didik untuk
siap dalam dunia
industri dan dunia
kerja,
kebijakan yang
dapat
mengoptimalkan
kerja sama antara
satuan pendidikan
dan dunia industri
dan dunia kerja,
pemagangan dan
latihan keterampilan
teknis dan terapan,
workshop
pengembangan
wawasan
kewirausahaan/
enterpreneurship,
5. UPT BLK Dinas
Tenaga Kerja
Kabupaten
Bantul
 Keterjalinan kerja
sama yang selama 5
tahun berlangsung
dalam
mempersiapkan
peserta didik terjun
ke dunia kerja
dengan mengikuti
uji keterampilan
 Membuka
kelompok
keterampilan
baru untuk lebih
memberdayakan
peserta didik
dengan
banyaknya
pilihan program
keterampilan
 Pengadaan sarana
prasarana untuk
melengkapi
bengkel dan
perlatan
keterampilan bagi
peserta didik
 Rasio jumlah
peserta didik
dengan pelatan
perbengkelan
yang belum
memadai
 Pemenuhan ruang
praktik beserta
peralatannya untuk
menunjang
kebutuhan praktik
peserta didik
 Melanjutkan
kermitraan dalam
bentuk
penyelenggaraan
uji keterampilan
bagi peserta didik
6. Ikatan Alumni  Alumni ikut
berkiprah terhadap
tumbuh kembang
satuan pendidikan,
 Dapat ikut
berperan serta
mewujudkan
madrasah
bertaraf unggul
 Alumni mempunyai
tanggung jawab
moral dan ikut
andil dalam
menumbuhkemban
gkan almamater ,
 Kurangnya
keterkaitan
alumni dengan
satuan pendidikan
untuk bersama
berkolaborasi
 Menjaring dan
menjalin ikatan
alumni yang solid,
 Berkolaborasi
antara alumni dan

47
KONDISI RIIL
PELUANG TANTANGAN
meningkatkan
mutu pendidikan
di satuan
pendidikan,
stakeholder
madrasah
7 Perguruan
Tinggi
Perguruan Tinggi
berperan sebagai:
1.Fasilitator
program
peningkatan mutu
2.Pendampin
g bilingual
3.Pendukun
g program
Perguruan Tinggi
berfungsi sebagai:
1. Komitmen mutu
pendidikan
2. Melakukan
pengabdian
pada
masyarakan
3. Melakukan
kerjasama
4. Memberikan
masukan dan
rekomendasi
Sekolah
mengundang
dosen dari
Perguruan Tinggi
sebagai
pendamping
guru mata
pelajaran
Sekolah
mengontrak
satu dosen
Perguruan
Tinggi sebagai
fasilitator
program
Sekolah
mengundang
sejumlah dosen
sebagai nara
sumber
Perguruan Tinggi
belum berperan
secara maksimal
dalam
pendampingan
bilingualnya
Perguruan Tinggi
kurang mendapatkan
kontra prestasi dari
kerjasama
Perguruan Tinggi
belum
bisa maksimal
dalam
mengiplement
asikan
fungsinya pada
pokok
pengabdian
pada
masyarakat
Sekolah kurang berhasil
dalam membangun
komitmen anggota
sekolah
Mengundang pihak
Perguruan Tinggi
sebagai nara
sumber dalam
penyusunan
program sekolah
Mengundang
Perguruan Tinggi
untuk bersama- sama
berkomitmen dalam
rangka peningkatan
kualitaas diri sebagai
pendidik

48
KONDISI RIIL
PELUANG TANTANGAN
8 Lembaga
Penjaminan
Mutu
Pendidikan
(LPMP)
LPMP berperan
sebagai:
1.Pelaksana model-
model
pembelajaran
2.Fasilitator
pembelajaran
3.Nara sumber
informasi
pendidikan
LPMP berfungsi
sebagai:
1.Komitmen Mutu
Pendidikan
2.Merancang
model
pembelajaran
3.Mengadakan
pelatihan
4.Melakukan
kerjasama
5.Melakukan evaluasi
Sekolah selalu
memprogramk
an
pendampingan
untuk guru
mata pelajaran
Sekolah selalu
memprogramkan
in house training
terkait dengan
pembelajaran
dan pemanfaatan
tehnologi
informasi setiap
tahun nya
LPMP kurang aktif
dalam
menjalankan
peran dan
fungsinya di
sekolah
LPMP sebagai
lembaga yang
mestinya dekat
dengan sekolah,
tetapi justru tidak
semua anggota
sekolah tahu
dengan pasti fungsi
dan peran LPMP
Mengundang LPMP,
sebagai nara sumber
pembelajaran,

Laporan Analisis Konteks MAN 2 Bantul 2017/2018

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie Laporan Analisis Konteks MAN 2 Bantul 2017/2018

Ähnlich wie Laporan Analisis Konteks MAN 2 Bantul 2017/2018 (20)

Mehr von Sudarwanto Wongsodiharjo

Mehr von Sudarwanto Wongsodiharjo (15)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Laporan Analisis Konteks MAN 2 Bantul 2017/2018