Dokumen tersebut membahas tentang pengertian protokol, ketentuan umum, asas, tujuan, ruang lingkup, tata tempat, tata upacara bendera, dan kelengkapan upacara bendera dalam acara kenegaraan dan resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. 1
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLBAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
KOTA MADIUNKOTA MADIUN

2. PENGERTIAN PROTOKOLPENGERTIAN PROTOKOL
 pengertian keprotokolanpengertian keprotokolan secarasecara
umumumum dapat diartikan sebagaidapat diartikan sebagai
kegiatan dalam rangka mengaturkegiatan dalam rangka mengatur dandan
atau mengurus tata kehidupan sesuaiatau mengurus tata kehidupan sesuai
dengan norma yang berlaku.dengan norma yang berlaku.

3. Ketentuan UmumKetentuan Umum
1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang
berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara
resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata
Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada
seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya
dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
2. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan
dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara
dan undangan lain.
3. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan
oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan
tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara
dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.

4. Ketentuan UmumKetentuan Umum
4. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat
Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing
dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat
Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
5. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan
upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
6. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan
pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat
Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi
internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi.

5. Ketentuan UmumKetentuan Umum
7. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat
Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-
Undang.
8. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki
jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun
di daerah.
9. Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang
berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke

6. Ketentuan UmumKetentuan Umum
10. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang
berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan
Keprotokolan.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

7. ASAS
a. kebangsaan;
b. ketertiban dan kepastian hukum;
c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
d. timbal balik.

8. TUJUAN
a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat
Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi
internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau
Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara,
pemerintahan, dan masyarakat;
b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar
berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan
ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional
maupun internasional; dan
c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan
antarbangsa.

9. RUANG LINGKUP
(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini
meliputi:
a. Tata Tempat;
b. Tata Upacara; dan
c. Tata Penghormatan.
(2) Pengaturan diberlakukan hanya dalam Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi bagi;
a. Pejabat Negara;
b. Pejabat Pemerintahan;
c. perwakilan negara asing dan/atau organisasi
internasional; dan
d. Tokoh Masyarakat Tertentu.

10. TATA TEMPATTATA TEMPAT
Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan
Negara asing dan/atau organisasi internasional,
Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan
atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan
pengaturan Tata Tempat.

11. TATA TEMPATTATA TEMPAT
(1) Tata Tempat dalam Acara Resmi di kabupaten/kota
ditentukan dengan urutan:
a. bupati/walikota;
b. wakil bupati/wakil walikota;
c. mantan bupati/walikota dan mantan wakil bupati/wakil
walikota;
d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota
atau nama lainnya;
e. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota atau nama lainnya;
f. sekretaris daerah, komandan tertinggi Tentara Nasional
Indonesia semua angkatan, kepala kepolisian, ketua
pengadilan semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan
negeri di kabupaten/kota;

12. TATA TEMPATTATA TEMPAT
g. pemimpin partai politik di kabupaten/kota yang memiliki wakil di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
h. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau
nama lainnya;
i. pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu
tingkat kabupaten/ kota;
j. asisten sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala badan tingkat
kabupaten/kota, kepala dinas tingkat kabupaten/kota, dan pejabat
eselon II, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia di tingkat
kabupaten, ketua komisi pemilihan umum kabupaten/kota;
k. kepala instansi vertikal tingkat kabupaten/kota, kepala unit pelaksana
teknis instansi vertikal, komandan tertinggi Tentara Nasional
Indonesia semua angkatan di kecamatan, dan kepala kepolisian di
kecamatan;
l. kepala bagian pemerintah daerah kabupaten/kota, camat, dan
pejabat eselon III; dan
m.lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan pejabat

13. TATA TEMPATTATA TEMPAT
(2) Dalam hal penyelenggara negara,
perwakilan negara asing dan/atau
organisasi internasional, serta Tokoh
Masyarakat Tertentu hadir dalam Acara
Resmi di kabupaten/kota, para pejabat
tersebut menempati urutan Tata Tempat
terlebih dahulu.

14. TATA TEMPATTATA TEMPAT
Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah
dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai berikut:
a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/atau
Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah
mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden.
b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau
Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah
mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah
yang tertinggi kedudukannya.

15. TATA TEMPATTATA TEMPAT
SuamiatauIstri:
(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan,
perwakilan negara asing dan/atau organisasi
internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu
dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi
dapat didampingi istri atau suami.
(2) Istriatausuamimenempati urutan sesuai Tata
Tempat suami atau istri.

16. TATA TEMPATTATA TEMPAT
Pejabat yangmewakili:
(1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat
Pemerintahan, kepala perwakilan negara asing
dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh
Masyarakat Tertentu berhalangan hadir pada
Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, tempatnya
tidak diisi oleh yang mewakilinya.
(2) Seorang yang mewakili mendapat tempat sesuai
dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang
diterimanya atau jabatannya.

17. 17
Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi:
a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia;
b. hari besar nasional;
c. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
d. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; dan
e. hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten/kota.
TATA UPACARA: UpacaraTATA UPACARA: Upacara
BenderaBendera

18. 18
Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara
Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi:
a. tata urutan dalam upacara bendera;
b. tata bendera negara dalam upacara bendera;
c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
d. tata pakaian dalam upacara bendera.
TATA UPACARA:TATA UPACARA:
Upacara BenderaUpacara Bendera

19. 19
Tata urutan upacara bendera meliputi tata
urutan upacara bendera dalam rangka
peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata
urutan upacara bendera dalam upacara
bendera.
TATA UPACARA:TATA UPACARA:
Upacara BenderaUpacara Bendera

20. 20
Tata urutan upacara sekurang-kurangnya meliputi:
a. pengibaran bendera negara diiringi dengan
lagu kebangsaan Indonesia Raya;
b. mengheningkan cipta;
c. pembacaan naskah Pancasila;
d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
e. pembacaan doa.
TATA UPACARA:TATA UPACARA:
Upacara BenderaUpacara Bendera

21. 21
Tata urutan upacara bendera dalam rangka
peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan
Republik sekurang-kurangnya meliputi:
a. pengibaran bendera negara diiringi dengan
lagu kebangsaan Indonesia Raya;
b. mengheningkan cipta;
c. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi
dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng
gereja dan lain-lain selama satu menit;
d. pembacaan Teks Proklamasi; dan
e. pembacaan doa.
TATA UPACARA:TATA UPACARA:
Upacara BenderaUpacara Bendera

22. 22
Tata bendera negara dalam upacara bendera
meliputi:
a. bendera dikibarkan sampai dengan saat
matahari terbenam;
b. tiang bendera didirikan di tempat
upacara; dan
c. penghormatan pada saat pengibaran
TATA UPACARA:TATA UPACARA:
Upacara BenderaUpacara Bendera

23. 23
(1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara meliputi:
a. pengibaran atau penurunan bendera Negara dengan
diiringi lagu kebangsaan;
b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau
penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik
atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh
peserta upacara mengambil sikap sempurna dan
memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
(2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang
dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera
negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh
peserta upacara.
(3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau
penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik
TATA UPACARA:TATA UPACARA:
Upacara BenderaUpacara Bendera

24. 24
(1) Tata pakaian upacara bendera dalam Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut
jenis acara.
(2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil
lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau
pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan
jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
(3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil
harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil
lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian
nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi
TATA UPACARA:TATA UPACARA:
Upacara BenderaUpacara Bendera

25. 25
(1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam
Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, diperlukan
kelengkapan dan perlengkapan.
(2) Kelengkapan upacara, antara lain, meliputi:
a. inspektur upacara;
b. komandan upacara;
c. perwira upacara;
d. peserta upacara;
e. pembawa naskah;
f. pembaca naskah; dan
g. pembawa acara.
TATA UPACARA:TATA UPACARA:
Upacara BenderaUpacara Bendera

26. 26
(3) Perlengkapan upacara, antara lain,
meliputi:
a. bendera;
b. tiang bendera dengan tali;
c. mimbar upacara;
d. naskah Proklamasi;
e. naskah Pancasila;
f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
dan
TATA UPACARA:TATA UPACARA:
Upacara BenderaUpacara Bendera

27. 27
Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang
tidak memungkinkan terlaksananya tata,
tata upacara dilaksanakan dengan
menyesuaikan situasi dan kondisi
tersebut.
TATA UPACARA:TATA UPACARA:
Upacara BenderaUpacara Bendera

28. 28
 Upacara bukan upacara bendera dapat
dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau
Acara Resmi.
 Tata Upacara bukan upacara bendera
dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan
dan Acara Resmi meliputi tata urutan
upacara dan tata pakaian upacara.
TATA UPACARA:TATA UPACARA:
Upacara Bukan BenderaUpacara Bukan Bendera

29. 29
Tata urutan acara bukan upacara bendera dalam
Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, antara lain,
meliputi:
a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu
Kebangsaan Indonesia Raya;
b. pembukaan;
c. acara pokok; dan
d. penutup.
TATA UPACARA:TATA UPACARA:
Upacara Bukan BenderaUpacara Bukan Bendera

30. 30
(1) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam
Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan
menurut jenis acara.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata diatur dalam
Peraturan Presiden.
Bendera negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara
Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang
pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah
kanan mimbar.
TATA UPACARA:TATA UPACARA:
Upacara Bukan BenderaUpacara Bukan Bendera

31. (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan
negara asing dan/atau organisasi internasional, serta
Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau
Acara Resmi mendapat penghormatan.
(2) Penghormatan meliputi:
a. penghormatan dengan bendera negara;
b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Tata penghormatan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan
negara asing dan/atau organisasi internasional, serta
Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau
Acara Resmi mendapat penghormatan.
(2) Penghormatan meliputi:
a. penghormatan dengan bendera negara;
b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Tata penghormatan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
TATA PENGHORMATANTATA PENGHORMATAN

32. KETENTUAN LAIN-LAIN
 Penyelenggaraan keprotokolan di daerah khusus
atau daerah istimewa dilaksanakan dengan
menghormati kekhususan atau keistimewaan daerah
tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini.
 Pendanaan keprotokolan dalam Acara Kenegaraan
dan Acara Resmi dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

33. 33
 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3363) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987
tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3363) dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
KETENTUAN PENUTUP

34. TAMBAHAN
34

35. PEJABAT NEGARA UU
ASN PASAL 122
a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan
peradilan kecuali hakim ad hoc;
f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
l. Gubernur dan wakil gubernur;
m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
35

37. 37
 ORANG YANG BERHAKMENDAPAT TATA URUTAN
PERTAMA/PALING TINGGI ADALAHMEREKA YANG
MEMPUNYAI URUTAN PALING DEPAN/MENDAHULUI.
(1)
 JIKA BERJAJAR, YANG BERADA DI SEBELAHKANAN
DARI ORANG YANG MENDAPAT URUTAN TATA TEMPAT
PALING UTAMA, DIANGGAPLEBIH
TINGGI/MENDAHULUI ORANG YANG DUDUKDI
SEBELAHKIRINYA. (3) (1) ( 2) (4) (2) (1) (3)
 JIKA MENGHADAPMEJA, TEMPAT UTAMA YANG
MENGHADAPKE PINTU KELUARDAN TEMPAT
TERAKHIRADALAHTEMPAT YANG PALING DEKAT
DENGAN PINTU KELUAR.

38. Bila ada dua orang, yang kanan adalah
yg pertama ( 2 , 1 )
Bila ada tiga org, yg pertama adalah yg
di tengah ( 2 , 1 , 3 )
Bila ada empat orang, maka urutannya
sbb ( 4 , 2 , 1 , 3 )
Bila ada lima orang adalah sebagai
berikut ( 4 , 2 , 1 , 3 , 5 )

39. JAJAR KEHORMATAN
 ORANG DIHORMATI DATANG DARI ARAH BAHU
SEBELAH KANAN PEJABAT YG MENYAMBUT.
 APABILA YG DIHORMATI SBG PENYAMBUT MAKA
TAMU YANG DISAMBUT DATANG DARI ARAH BAHU
SBL KIRI PENYAMBUT.
 UNTUK PENERIMAAN ( RECEIVING LINE ), ORG YG
UTAMA DLM JAJAR TSB ADL YG PERTAMA KALI
MENYAMBUT.
 UNTUK PENGLEPASAN ( FAREWELL LINE ), ORG
UTAMA DLM JAJAR TSB ADL YANG MELEPAS /
MENJABAT TANGAN PALING AKHIR.

40. KEDATANGAN

41. PELEPASAN

42. 1. Lambang Negara
2. Foto Presiden dan Wakil Presiden
RI
3. Bendera Negara
4. Lagu Kebangsaan
 Pemasangan Lambang
Negara (Burung Garuda) Wajib
dilingkungan Kantor/Instansi
(Ruang Kerja/Ruangan Acara)
 Bendera Merah Putih disetiap
Ruangan Acara Wajib dengan
menggunakan Tiang
 Foto Presiden dan Wakil
Presiden Wajib yang diperoleh
dari Setneg
UU No.24/2009
Tentang Bendera, Bahasa dan
Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan
 Lagu Kebangsaan
Indonesia Raya tidak
diperkenaankan rekaman
tapi Live
 Lagu Indonesia Raya
dinyanyikan bersama
 Menggunakan Electon
atau Korsik

43. Lagu KebangsaanLagu Kebangsaan
wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan :
A.Untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden
B.Untuk menghormati bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera
negara yang diadakan dalam upacara
C. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah
D. Dalam acara pembukaan sidang paripurna MPR, DPR, DPR dan
Dewan Perwakilan Daerah
E. Untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara
sahabat dalam kunjungan resmi
F. Dalam acara atau kegiatan olahraga internasional
G. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional
yang diselenggarakan di Indonesia.
( Pasal 59 ayat 1 )

44. Lagu Kebangsaan
dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan :
a.Sebagai pernyataan rasa kebangsaan
b. Dalam rangkaian program pendidikan dan
pengajaran
c. Dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan
oleh organisasi, partai politik, dan kelompok
masyarakat lain
d. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni internasional.
( Pasal 59 ayat 2 )

45. 1. Dapat di nyanyikan dengan di iringi alat musik,
tanpa di iringi alat musik ataupun
diperdengarkan secara instrumental
2. Yang di iringi alat musik di nyanyikan lengkap
satu strofe, dengan 1 x ulangan pd refren
3. Yang tidak diringi alat musik, dinyayikan
lengkap 1 stanza pertama dengan 1 x ulangan
pd bait ke 3 stanza pertama
( pasal 60 UU 24 Th 2009 )

46. Dilarang !!!
a. Mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama,
kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau
merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan
b. Memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan
hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan
komersial
c. Menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan
maksud untuk tujuan komersial.
( Pasal 64 )

47. Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang
dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang,
bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih
yang kedua bagiannya berukuran sama
Bendera Negara dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur
Ketentuan ukuran :
a. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan
b. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum
c. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan
d. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden
e. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara
f. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum
g. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal
h. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api
i. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara
j. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja
( Pasal 4 ayat 1 )
( Pasal 4 ayat 2 )
( Pasal 4 ayat 3 )

48.  Bendera Negara dikibarkan dan/atau dipasang pada tiang yg besar
dan tingginya seimbangdg ukuran Bendera Negara
 Bendera Negara yg dipasang pada dinding, dipasang membujur
rata
 Bendera Negara yg dikibarkan atau diturunkan pada tiang secara
perlahan-lahan, dg kidmad, dan tdk menyentuhtanah
 Bendera Negara yg dikibarkan setengah tiang, dinaikkan hingga ke
ujung tiang, dihentikan sebentar dan diturunkantepat setengah
tiang
 Bendera Negara setengah tsb hendak diturunkan, dinaikkan
terlebih dahulu hingga ujung tiang, dihentikan sebentar, kemudian
TATA CARA PENGGUNAAN BENDERA NEGARA
( Pasal 13 )
( Pasal 14 )

49.  Apabila ada sebuah bendera atau panji organisasi, Bendera Negara dipasang di sebelah
kanan
 Apabila ada dua atau lebih bendera atau panji organisasi dipasang dalam satu baris,
Bendera Negara ditempatkan di depan baris bendera atau panji organisasi di posisi
tengah
 Apabila Bendera Negara dibawa dengan tiang bersama dengan bendera atau panji
organisasi dalam pawai atau defile, Bendera Negara dibawa di depan rombongan
 Bendera Negara tidak dipasang bersilang dengan bendera atau panji organisasi
 Bendera Negara dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau
panji organisasi
Bendera Negara dipasang bersama
dengan Bendera atau Panji
Organisasi
( Pasal 21 )

50.  Istana Presiden Dan Wakil Presiden
 Gedung Atau Kantor Lembaga Negara
 Gedung Atau Kantor Lembaga Pemerintah
 Gedung Atau Kantor Lembaga Pemerintah Nonkementerian
 Gedung Atau Kantor Lembaga Pemerintah Daerah
 Gedung Atau Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Gedung Atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
 Gedung Atau Halaman Satuan Pendidikan
 Gedung Atau Kantor Swasta
 Rumah Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden
 Rumah Jabatan Pimpinan Lembaga Negara
 Rumah Jabatan Menteri
 Rumah Jabatan Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian
 Rumah Jabatan Gubernur, Bupati, Walikota, Dan Camat;
 Gedung Atau Kantor Atau Rumah Jabatan Lain
 Pos Perbatasan Dan Pulau-pulau Terluar Di Wilayah NKRI
 Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Republik Indonesia
 Taman Makam Pahlawan Nasional
( Pasal 9 )

51.  Merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan
perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan
kehormatan Bendera Negara
 Memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial
 Mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam
 Mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan
memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara
 Memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup
barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.
LARANGAN ! ! !
( Pasal 24 )

52. TERIMA KASIHTERIMA KASIH
S U M A T E R A K A L IM A N T A N
J A V A
I R IA N J A Y A
52