Materi Lokakarya KHM UAJY tentang Problematika pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan Hukum Pers disampaikan oleh Wina Armada.

1. Problematik Pelaksanaan Kode
Etik Jurnalistik dan Hukum Pers
-Wina Armada Sukardi –
Klinik Etika dan Hukum Media
Diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
19-20 Pebuari 2016

2. Perkenalan Diri
WINA ARMADA
SUKARDI, LAHIR DI
JAKARTA, 17 OKTOBER
1959. SAAT INI
KOMISARIS DI PT MNC
KAPITAL (Tbk), DOSEN
LPDS,UNTAR,
SEKRETARIS DEWAN
KEHORMATAN PWI
PUSAT, PENASEHAT
HUKUM BEBERAPA
PERUSAHAAN DAN
PENGURUS BEBERAPA
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

3. RIWAYAT SINGKAT
I. PENDIDIKAN
Formal
1. Sarjana Hukum (SH) Universitas Indonesia
2. Master Hukum (MH) Universitas Nasional
3. Master of Business Administration dan Magister Manajemen IMNI
4. Berbagai bea siswa dalam dan luar negeri
Pelatihan
1. US Legal System and Human Right Issues International Visitor
Program United States Information Agency (USIA)
2. Berbagai pelatihan bidang hukum
3. Berbagai kursus dan pelatihan manajemen dan Keuangan
4. Berbagai kursus dan pelatihan bidang pers dan kebudayaan.

4. II. PENGALAMAN JURNALISTIK
• Pengalaman sekitar 32 tahun sebagai wartawan, dari
mulai reporter sampai pemimpin redaksi dan
pemimpim umum.
• Antara lain : Pemimpin umum/redaksi harian
Merdeka, Pemred majalah matra, Wakil Pemred
majalah Vista, managing editor harian Prioritas
(dibredel), Wapemred majalah “Forum Keadilan,”
redaktur majalah ilmiah “Hukum dan Pembangunan”
FH UI, redaktur hukum dan ekonomi TPI (
TPI,sekarang MNC TV), Surat Kabar Kampus
“Salemba” (dibredel ), reporter dan radio Arief
Rachman Hakim (ARH).

5. III. PENGALAMAN BIDANG HUKUM
1. Mantan senior laywer Indonesia Press Law Centre
2. Mantan partner Lukman & Amalia Law Firm
3. Pendiri Wina Armada and assosiated
4. Puluhan Kali Menjadi (Saksi) Ahli baik di penyidik
(polisi) maupun di Pengadilan
5. Menangani kasus-kasus menonjol antara lain Obor
Rakyat, Pemred Metro TV Andy Noya, kasus artis
Jenny Rachman Vs S.K Matra dll
6. Runti menjadi pembicara,panelis dan juri bidang
hukum,(juga pers dan kebudayaan)

6. IV.PENGALAMAN ORGANISASI
• Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat
• Ketua Komisi Hukum dan Perundangan Dewan
Pers dua priode
• Mantan Sekjen PWI Pusat
• Pendiri dan Mantan Wakil Sekjen Jakarta Lawyer
Club
• Ketua Departemen Komunikasi Pengurus Iluni UI;
• Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi
Wartawan;
• Mantan Sekjen Forum Mahasiswa Hukum
Indonesia dan Persatuan Mahasiswa Hukum
Indonesia

7. V.PENGALAMAN BIDANG PENYIARAN
1.Reporter Radio ARH (1977-1982)
2. Sekitar 20 thn Presenter TVRI (Acara al
Aneka, Negara Kepulauan, Bina Pajak, keluarga
sadar Hukum, Dewan Pers, Nostalgia dll)
3. Ketua Tim 10 RUU Penyiaran
4. Belajar TV di CDF, Jerman (Barat)
5. Penasehat hukum beberapa program TV

8. VI. Publikasi Karya, Antara lain
• “Wajah Hukum Pidana Pers”(1989),
• “Menguggat Kebebasan Pers” ( 1993).
• “Close Up Seperempad Abad Pelaksanaan Kode Etik
Jurnalistik (2007)
• ”Keutamaan Dibalik Kontraversil UUPers” (2007)
• “Menakar Kesejahteraan Wartawan.” (2009)
• Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab Hukum Pers dan KEJ (2013)
• Suap! Bola Tak selama Bundar (2016) dll
• Ribuan artikel di surat kabar, majalah, buletin dll
• Pemenang Adinegoro Bidang Film
• Pemenang Piala Mitra (kritikus terbaik) FFI dua kali dll
• Juri berbagai sayembara, lomba dan festival

9. VII. Pengalaman Ahli Dewan Pers (1)
Antara lain:
1. Kasus Obor Rakyat(2014)
2. Kasus pornografi foto model Sofya Lajuba majalah Matra
(terdakwa Nano Riantiarno)
3. Kasus pornografi majalah Populer (terdakwa almarhum
Mujimanto)
4. Kasus harian Neraca Vs Bank Indonesia (terdakwa Masmimar
Mangiang)
5. Kasus terdakwa Sarah Ashari (PN Jakarta Barat)
6. Kasus Kompas Vs Abdul Wahid Kadungga (tergugat Kompas)
7. Kasus Surat Pembaca Vs Sinar Mas (terdakwa Fifi J, Kho Seng
Seng dll)

10. Pengalaman Ahli Dewan Pers (2)
7. Kasus Frakim Vs Walikota Tanjung Pinang (terdakwa
Frankim)
8. Kasus PK Terdakwa Dahri Uhum Nasution VS IAIN
Medan
9. Kasus Tabloid Investigasi (terdakwa Eddy Sumarsono)
10. Kasus dokter Lucky Vs dokter Rudy (PN Jaksel dan PN
Utara)
11. Kasus Irawan Vs Majalah Forum
12. Kasus majalah Kartini Vs Herlinawati
13. Kasus Bupati Solok Vs Bakin News
14. Dan lain-lain.

11. Saat ini ..
• Salah seorang yang mendalami hukum pers dan
Kode Etik Jurnalistik.
• Rutin menjadi saksi ahli baik di pengadilan maupun
di penyidikan.
• Rutin memberikan ceramah dan pelatihan.
• Dosen di Universitas Tarumanegara, SJI, dll
• Sedang mempersiapkan survei Indek kemerdekaan
pers Indonesia (IKPI);
• Rutin melaksanakan tugas organisasi dan
perusahaan;
• Rutin menulis buku

12. Diliput Pers

13. Dibandingkan dengan UU No 21 Tahun 1982, maka UU No 40 Tahun 1999 tentang
Pers mempunyai perbedaan mendasar.
NO UU NO 21 Tahun 1982 UU NO 40 TAHUN 1999
1 Pemerintah sebagai Pembina pers nasional Pemerintah tidak ikut campur dlm menentukan
kemerdekaan pers
2 Dewan Pers cuma perpanjangan tangan
Pemerintah
Dewan Pers bersifat independen
3 Pengertian pers hanya media cetak Pers meliputi media cetak, elektronik & segala
macam saluran lainnya
4 Pers cetak perlu ijin dari pemerintah. Pers cetak tidak perlu ijin dari pemerintah
5 Pemerintah dapat membredel pers Pers tidak boleh dibredel
6 Diterapkan wadah tunggal organisasi
pers
Pembentukan organisasi pers tanpa syarat
7 Terdapat banyak peraturan pelaksana
yang dapat dimanipulir oleh pemerintah
Tidak adanya peraturan pelaksana, kecuali
untuk pengangkatan anggota Dewan Pers.
8 Menganut pertanggungjawaban pidana
sistem air terjun/walterfall system
Tidak menganut pertanggungjawab pidana air
terjun/waterfall system
9 Sama sekali tidak boleh modal asing Modal asing boleh masuk melalui pasar modal

14. Keiistimewaan Pers (UU No 40 tahun 1999)
Kemerdekaan pers milik rakyat, milik publik, miliki kita
semua!!
Tidak ada campur tangandari pemerintah
Tidak ada izin, sensor dan pemberdelan
Tidak boleh menghalang-halangi tugas pers
Dewan Pers memfasilitasi pembuatan peraturan peraturan
di bidang pers
Posisi Kode Etik Jurnalistik sangat penting
Perlindungan terhadap kegiatan jurnalistik (6M)
Masyarakat diberikan hak untuk mengawasi dan
mengoreksi pers

15. Jaminan terhadap Kemerdekaan Pers
Pasal 4 UU Pers, “kemerdekaan pers dijamin sebagai
hak asasi warga negara.” Penjelasanya, “yang
dimaksud ‘kemerdekaan pers dijamin sebagai hak
asasi warga negara adalah bahwa pers bebas
tindakan penceghan,pelarangan dan atau
penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh
informasi terjamin.”
Dalam pertimbangan UU Pers,”bahwa pers
nasional…..harus mendapat jaminan dan
perlindungan hukum, serta bebas dari campur
tangan dan paksaan pihak manapun.”

16. Peranan Pers Besar sekali!
a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
b. Menegakkan nilai-nilai dasar
demokrasi,mendorong terwujudnya supremasi
hukum, HAM serta menghormati kebbinakaan
c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan
informasi yang tepat, akurat dan benar
d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran
terhadap hal-hal yang berkaitan dng kepentingan
umum
e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

17. Pengaruh Pers
• Menciptakan, mengubah atau memperkuat
nilai-nilai
• Membentuk persepsi atau citra
• Meningkatkan partisipasi dan demokratisasi
• Menghasilkan sikap dan prilaku tertentu
• Pembentuk agenda setting
• Salah satu unsur penting dalam proses sosial

18. Kemerdekaan Pers Milik Rakyat!
• Kemerdekaan Pers bukan hanya semata milik atau
hak ekslusif pers Saja, Tapi Kemerdekaan Pers Milik
Rakyat sebagai pemegang Kedaulatan Rakyat
• Pasal 2 UU NO 40/1999 tentang Pers,”Kemerdekaan
Pers adalah salah satu wujud kedaulatan Rakyat yang
berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan
supremasi hukum.”
• Kemerdekaaan pers harus memberikan kemanfaatan
sebesar-besarnya untuk rakyat

19. Prinsip UU No 40 Tahun 1999
Kemerdekaan Milik
Rakyat dan Pers
Menjalankan Amanah
Kemerderkaan Pers
Milik Rakyat dengan
Prinsip Kesimbangan
Agar dpt Menjalankan
kemerdekaanya,
kepada Pers
Diberikan Hak-hak
yang memadai
Dewan Memfasilitasi
Pembuatan peratur
an pers,termasuk
Hak jawab
Sbg pengawasa kpd
Masyarakat diberi
Kan hak jawab,korek
Si dan melaporkan ke
Kekeliruan pers

20. Sanksi Pidana Pasal 18 UU tentang Pers
• Pasal 18 membuat sanksi pidana denda bagi
pelanggar UU NO 40
1. KELUAR PIHAK PERS: Setiap orang yang melakukan
penyensoran.pemberedelan/pelarangan siaran dan
menghambat dan meghalanghalangi tugas dan fungsi Pers
2. KEDALAM PERS :Perusahaan pers yang melanggar norma
agama,rasa kesusilaan dan asas pradug tak bersalah dan hak
jawab serta jika tidak berbadan hukum dan pengumuman
alamat dan penangung jawab serta

21. Ancaman terhadap Wartawan dan
Kemerderkaan Pers dari Luar Pers
1. Gugatan perdata megaverdic
2. Tafsir keliru dari ketentuan-ketentuan UU ITE
(hukuman minimal 5 tahun penjara dan denda Rp 1
miliar)
3. Tafsiran keliru dari ketentun-ketentuan KUHP (pasal
310-311 tentang pencemaran, penghinaan dll).
4. UU Intelejen (tidak boleh menyebarkan informasi
yang bersifat rahasia)
5. Ketentuan UU Penyiaran
6. UU Keamanan Nasional
7. Perbuatan main hakim sendiri dari masyarakat
8. Penegak hukumyang tidak faham kemerdekaan pers

22. Ancaman terhadap Wartawan dan
Kemerderkaan Pers dari Dalam Pers Sendiri
1. Wartawan yang tidak profesional (tidak
faham teknila jurnalistik dan tidak menaati
Kode Etik Jurnalistik)
2. Penumpang gelap kemerdekaan pers
(“wartawan” gadungan, bodrek, LSM
berkedok pers dll)
3. Sebagian kecil pemilik perusahaan pers

23. Pengaduan ke Dewan Pers 2015
1. Pengaduan langsung 427 kasus, pengaduan tidak langsung (surat
tembusan) 411. Dari pengaduan langsung 397 dianggap kasus
pers.
2. Penyelesaian melalui PPR (Pernyataan penilaian dan rekomendasi)
26 kasus. Mediasi 26 kasus.
3. Media yang diadukan 288 kasus. Media mengadukan publik ada
80 kasus.
4. Pengadua media tertingggi dipegang oleh unsur pemerintah
sebanyak 145 kasus. Sebaliknya pers mengadukan pemerintah ada
52 kasus.
5. Pers yang diadukan : surat kabar harian 205 kasus, media siber
164 kasus dan minggguan 115 kasus.
6. Pengaduan yang melibatkan lebih dari satu media: 71 kasus siber,
16 kasus televisi, 10 kasus harian dan 6 kasus pers mingguan.

24. Payung Hukum Pasal 8 UU Pers
1. Pasal 8 UU No 40 tahun 1999 tentang UU Pers berbunyi, ”
Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat
perlindungan hukum.”
2. Pasal 8 bermakna, wartawan merupakan profesi khusus,
sama dengan profesi-profesi khusus lainnya seperti dokter
atau advokat. Implikasinya, ketika menjalankan profesinya,
mereka dilindungi secara khusus pula oleh perundangan-
undangan. Selama wartawan menjalankan profesinya
dengan benar, maka terhadap yang menjalankan tugas
pofesinya yang sesuai dengan perundangan dan kode etik
jurnalistik, kesalamatan wartawan, baik fisik maupun
psikologis, beserta seluruh peralatan perlengkapan kerjanya,
harus sepenuhnya dilindungi

25. Makna Perlindungan Pasal 8 UU Pers (1)
1 Negara bukan hanya wajib menghormati
kemerdekaan pers, tetapi negara juga wajib
menyediakan pengamanan terhadap wartawan yang
sedang melaksanakan tugasnya.
2 Pelaksanaan fungsi kemerdeaan pers oleh wartawan
merupakan ”perintah” atau ”amanah” dari undang-
undang. Ketika menjalankan profesinya, wartawan
juga sedang melaksanakan ”perintah” atau ”amanah”
dari undang-undang, maka aktor-aktor
penyelenggaran keamanan otomatis wajib juga
melindungi keselamatan para wartawan sebagaimana
profesi lain yang melaksanakan undang-undang yang
harus dilindungi .

26. Makna Perlindungan Pasal 8 UU Pers (2)
3. Adanya suatu pengakuan hukum yang tegas dan terang bederang
bahwa ketika menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan
Kode etik jurnalistik dan perundangan-undangan, wartawan juga
mempunyai hak imunitas tidak boleh dirintangi, ditutnut,
ditangkap, disandera, ditahan, dianiaya, apalagi sampai dibunuh.
4. Ketentuan pasal 8 UU Pers harus ditafsirkaN, bahwa perlidungan
yang diberikan kepada wartawan harus dilaksanakan sesuai
dengan peraturan yang terkait dengan profesi wartawan.
Pelaksanaan tugas wartawan pertama-tama harus diukur
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Pers dan
Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Disinilah UU Pers harus diberlakukan
sebgai lex priimaat atau lex piviill, yakni sepanjang mekanismenya
sudah diatur dan ada ketentuan-kettuannya dalam UU Pers maka
UU Pers yang diharus didahulukan atau diutamakan

27. Perlindungan Terhadap dan Pers
Landasan Konstitusi
Pasal 28 F
UUD 1945
PENYIDIKAN
MoU
Dewan Pers-Polri
9 Pebuari 2012
Peraturan Dewan Pers
No 05/IV/2008
tentang
Standar Perlindungan
Profesi wartawan
PROSES
PENGADILAN
SEMA No 13 Tanggal 30
Desember 2008
tentang Meminta Keterangan
Ahli dari Dewan Pers

28. SEMA No 13 Tahun 2008 Tgl 30 Des 2008
“…Untuk memperoleh gambaran yang objektif
tentang ketentuan–ketentuan yang
berhubungan dengan UU Pers, maka hakim
dapat meminta keterangan dari seorang ahli
di bidang pers…Oleh karena itu dalam
penaganan/pemeriksaan perkara-perkara
yang terkait dengan delik pers hendaknya
majelis mendengar/meminta keterangan AHLI
DARI DEWAN PERS,karena merekalah yang
mengetahui seluk beluk pers tersebut secara
teori dan praktek…”

29. Wartawan Memiliki dan Menaati Kode Etik!
• Pasal 7 ayat 2 UU tentang Pers,” Wartawan
memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.”
• Penjelasan pasal 7 ayat 2,” Yang dimaksud
dengan ‘Kode Etik Jurnalistik”adalah Kode Etik
Jurnalistik yang disepakati organisasio
wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers
• Kode Etik Jurnalistik meiliki landasan yuridis
dan etikal sekaligus!

30. Jurnalistik Siaran tunduk kpd KEJ dan UU Pers
Pasal 42 UU No.32 Tahun 2002 ttg Penyiaran
Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan
jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik
Jurnalistik dan peraturan perundangan yang berlaku.
Pasal 18 Pedoman Prilaku Penyiaran (P3)
(2) Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan
jurbnalistik wajib tunduk kepada peraturan
perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik yang
ditetapkan oleh Dewan Pers.

31. Hanya 22 % Responden yang pernah baca Kode Etik Jurnalistik
Secara Lengkap !! Selebihnya 78 % tidak Pernah membaca
Secara Lengkap
REKAPITULASI JAWABAN PERNAH MEMBACA KODE
ETIK JURNALISTIK
69 ; 18%
231 ; 60%
87 ; 22%
Tidak pernah
Pernah membaca
sebagian
Sudah membaca
seluruhnya

32. Akhir dari Imbas
Pers Tidak Profesional
• Kepercayan publik kepada pers memudar
• Bisnis pers tidak dipercaya lagi
• Kemerdekaan pers terancam
• Demokrasi dalam Bahaya!
• Standar Kompetensi Wartawan menjadi
kebutuhan penting dan mendesak!

33. Apa Itu Profesi “Hounorable”
1. Mencapai standar kompetensi yang sangat
tinggi di bidangnya
2. Menyangkut Kepentingan Publik
3. Mengandung trust atau kepercayaan tinggi
dalam relasi pekerja
4. Tingkat independensinya tingggi
5. Penghasilan berdasarkan kinerja
6. Memiliki Kode Etik

34. Manfaat Etika Profesi
1. Menghindari terjadi Malpraktek atau
Penyalahgunaaan Profesi
2. Menghindari Persaingan tidak Sehat Sesama
Penyandang Profesi
3. Melindungi Pelaksanaan Tugas Profesi
4. Sebagai salah satu “alat” masyarakat
memahami profesi

35. Pengertian Persn Tidak Hanya Cetak
Pasal 1 ayat 1 UU No 40 Thn 1999 ttg Pers
“Pers adalah lembaga sosial wahana komunikasi
massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik
meliputi mencari, memperoleh,memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi baik dalam bentuk tulisan,suara,
gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik
maupun dalam bentuk lainnya yang dengan
menggunakan media cetak, media elektronik
dan segala jenis saluran yang tersedia”

36. Ruang Lingkup Pers
• Pasal 42 UU No.32 Tahun 2002 ttg Penyiaran
Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan
jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik
Jurnalistik dan peraturan perundangan yang berlaku.
• Apakah radio dan televisi termasuk pers?
• Apakah Online atau Internet juga pers?
• Bagaimana dengan Blog, tweeter, FB dll?
• Pengertian Pers Formal dan nonformal

37. Apa itu Pers yang “Legal?”
I. Memiliki badan hukum yang sah
II. Ada penangung jawabnya (dan jelas
indentitasnya)
III. Wartawannya Profesional
a. Punya karya jurnalistik yang benar
b. Punya dan taat Kode Etik Jurnalitik dan UU Pers
c. Lulus Standar Kompetensi Wartawan
IV. Tergabung dalam organisasi wartawan yang lolos
verifikasi oleh Dewan Pers

38. Siapakah Wartawan itu ?
1. Bukan sekedar orang yang mempunyai kartu
pers.
2. Wartawan harus melakukan kegiatan jurnalistik
secara teratur menimal 6 bulan ber-turut2 dan
tergabung dalam perusahaan pers
3. Kegiatan Jurnalistik kegiatan adalah 6M
4. Pasal 42 UU No.32 Tahun 2002 ttg Penyiaran
Wartawan penyiaran dalam melaksanakan
kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk
kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan
perundangan yang berlaku
5. Wartawan profesional memenuhi Standar
Kompetensi Wartawan

39. Model dan Katagori Kompetensi
(yang harus difahami, dimiliki dan dikuasai wartawan)
KESADARAN
Etika dan Hukum
Kepekaan
Jurnalistik,jejaring Sosial
PENGETAHUAN
Pengetahuan umum, Teori +
Prinsip Jurnalistik dan
Pengetahuan Khusus
KETERAMPILAN
Peliputan (6M), Riset/Investigasi< Penggunaan
alat dan teknologi Informasi dan Analisis/Arah
pemberitaan

40. Gradasi Kompetensi Wartawan
Wartawan Muda: melakukan kegiatan
Wartawan Madya: mengelola kegiatan
Wartawan Utama : Mengevaluasi, memodifikasi
dan bertangung jawab terhadap proses
kegiatam

41. Tujuan Standar Kompetensi wartawan
1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan.
2. Menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh
perusahaan pers.
3. Menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan
publik.
4. Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai
profesi khusus penghasil karya intelektual
5. Menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan.
6. Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis
dalam industri pers.

42. Persetujuan Mayoritas Perusahaan Pers
• Piagam Palembang telah oleh mayoritas
group perusahaan pers (al Kompas
Gramedia, Jawa Pos, Trans Corp, MNC, TVRI,
RRI, Pikiiran Rakyat, Bali Pos, Tempo, Femina,
C&R dll)
• Pelaksanaan ratifikasi bagian perbagian
• Perusahaan yang sudah memenuhi seluruh
ratifikasi akan diberikan “cop” atau “logo”

43. Sudah Kompeten,
Tapi Tidak Dapat Mengubah Nama

44. Lahirnya Pilar Kelima
1. Media sosial oleh sebagian mengamat
komunikasi sudah mulai dimasukanke dalam
“pilar kelima.”
2. Media sosial bukan hanya menjadi sumber bagi
pers tetapi juga sekaligus sebagai “pengawas”
terhadap pers.
3. Media sosial mengubah drastis mekanisme kerja
pers.
4. Kehadiran media sosial dapat mengubah tata
nilai etika media.

45. Pengertian Transaksi Elektronik
Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan komputer,Jaringan
komputer dan atau media elektronik lainnya.
Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk
megumpulkan menyiapkan, menyimpan,
memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau
menyebarkan informasi.
Online atau siber termasuk transaksi elektronik

46. Pengertian Media Online Siber
• Media online atau media siber adalah semua
bentuk media menggunakan transaksi
elektronik dan atau internet dalam
melaksanakan kegiatan jurnalistik yang sesuai
dengan UU Pers, Kode Etik Jurnalistik dan
peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh
Dewan Pers.

47. Perbedan Perlakuan
Antara siaran yang bukan jurnalistik dan siaran
yang bersifat jurnalistik memiliki perbedaan
hukum yang mendasar
Untuk siaran yang bersifat jurnalistik berlaku
juga UU Pers No 40 tahun 1999 ttg
Pers.Sedangkan yang bukan Jurnalistik tidak
berlaku UU Pers

48. Asas-asas Kode Etik Jurnalistik
I. Asas Profesional
II. Asas Demokratis
III. Asas Moralitas
IV. Asas Supremasi Hukum

49. Studi Kasus 15 Kisah Nyata (2)
6. Kasus jatuhnya pesawat Adam Air
7. Kasus seorang pengusaha ikut rombongan presiden
sebagai wartawan
8. Kasus para mantan napi jadi pemred
9. Kasus beberapa wartawan asli di Bandung
dikeroyok oleh wartawan “abal-abal.”
10. Kasus pengurus SPS “ditodong” wartawan di Mall
Jkt?
Studi Kasus 15 Kisah Nyata (2)

50. Studi Kasus 15 Kisah Nyata (3)
11. Kasus Wartawan di Pekanbaru “merangkap”
reporter, penulis, dan pembunuh sekaligus.
12. Kasus banyak wartawan memerasa
ditangkap.
13. Kasus wartawan menjadi pedagang dan
pengedar narkoba.
14. Kasus wartawan memaka inisial nama tapi
menyebut atribur sumber/subjek berita.
15.Kasus membuka “off the record.”

51. Diskusi Etika

52. Maaf Kalau Ada kekurangan

53. Asas Profesional KEJ
1. Membuat berita akurat
2. Menunjukan identitas kepada narasumber
3. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas
sumbernya
4. Selalu menguji informasi
5. Tidak membuat berita bohong dan fitnah
6. Jelas dalam mencantuman waktu peristiwa
dan atau pengambilan/penyiaran gambar

54. Asas Moralitas KEJ
1. Tidak boleh beritikad buruk
2. Tidak membuat berita cabul dan sadis
3. Tidak menyebut identitas korban kesusilaan
4. Tidak menyebut identitas korban atau pelaku
kejahatan anak-anak
5. Tidak berprasangka dan diskrimitatif terhadap jender,
SARA dan bahasa
6. Tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin
dan sakit (jasmani & rohani)
7. Menghormati kehidupan pribadi (kecuali untuk
kepentingan umum)
8. Mencabut dan meralat serta (kalau perlu) minta
maaf terhadap kekeliruan berita yang dibuat

55. Asas Supremasi Hukum KEJ
1. Wartawan tidak melakukan plagiat
2. Menghormati prinsip asas praduga tidak
bersalah
3. Tidak menyalahgunakan profesinya
4. Memiliki hak tolak

56. Tentang Asas Praduga Tak Bersalah
1. Asas praduga tidak bersalah tidak ada hubungannya dengan
penyingkatan nama seperti dalam pengertian selama ini
2. Asas praduga tidak bersalah tidak mengurangi kemerdekaan pers untuk
mengungkapkan kebenaran dan memberitakan/menyiarkan fakta
secara akurat
3. Kalau pengadilan bersifat terbukan untuk umum maka setiap orang
boleh mengetahui apa yang terjadi di pengadilan dan pers adalah wakil
masyarakat yang tidak dapat ke pengadilan
4. Asas praduga tidak bersalah bermakna tidak boleh menghakimi tidak
hanya dalam kasus hukum tetapi dalam semua pemberitaan
5. Hanya indentitas anak-anak baik sebagai pelaku maupun korban
kejahatan , serta kasus-kasus susila, yang harus dikaburkan identitasnya
karena untuk melindungi masa depan mereka

57. Asas Demokratis KEJ
1. Menghasilkan berita berimbang
1. Bersikap independen
1. Wartawan Indonesia melayani hak jawab
dan hak koreksi

58. KODE ETIK JURNALISTIK
Tahun 2006

59. Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen,
menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan
tidak beritikad buruk.
Penafsiran:
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai
dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan
intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan obyektif ketika
peristiwa terjadi.
c. Berimbang, berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan
semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

60. Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional
dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Penafsiran:
Cara-cara yang profesional adalah:
a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
b. menghormati hak privasi;
c. tidak menyuap;
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara
dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara
berimbang;
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian
gambar, foto, suara;
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan
lain sebagai karya sendiri;
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan
berita investigasi bagi kepentingan publik.

61. Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan
secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini
yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak
bersalah.
Penafsiran:
a. Menguji informasi berarti melakukan check and re-check tentang
kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada
masing-masing pihak secara proporsional.
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini
berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa
interpretasi wartawan atas fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

62. Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita
bohong, fitnah, sadis dan cabul.
Penafsiran:
a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh
wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja
dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis, dengan
foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk
membangkitkan nafsu birahi.
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan
mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

63. Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan
menyiarkan identitas korban kejahatan
susila dan tidak menyebutkan identitas anak
yang menjadi pelaku kejahatan.
Penafsiran:
a. Identitas adalah semua data dan informasi yang
menyangkut diri seseorang yang memudahkan
orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16
tahun dan belum menikah.

64. Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak
menyalahgunakan profesi dan tidak
menerima suap.
Penafsiran:
a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan
yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi
yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi
tersebut menjadi pengetahuan umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang,
benda atau fasilitas dari pihak lain yang
mempengaruhi independensi.

65. Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi
narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun
keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi
latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan
kesepakatan.
Penafsiran:
a. Hak Tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan
keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai
dengan permintaan narasumber
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari
narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan
narasumbernya.
d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang
tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

66. Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan
berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi
terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku,
ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa
serta tidak merendahkan martabat orang yang
lemah,miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
Penafsiran:
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai
sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

67. Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak
narasumber tentang kehidupan pribadinya,
kecuali untuk kepentingan publik.
Penafsiran:
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap
menahan diri dan berhati-hati.
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan
seseorang dan keluarganya selain yang terkait
dengan kepentingan publik.

68. Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat
dan memperbaiki berita yang keliru dan
tidak akurat disertai dengan permintaan
maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau
pemirsa.
Penafsiran:
a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat
mungkin, baik karena ada maupun tidak ada
teguran dari pihak luar.
b. Permintaan maaf disampaikan apabila ada
kesalahan terkait dengan substansi pokok.

69. Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan
hak koreksi secara proporsional.
Penafsiran:
a. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang
untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap
pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
b. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan
kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang
dirinya maupun tentang orang lain.
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu
diperbaiki.

70. • Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik
jurnalistik dilakukan Dewan Pers.
• Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik
dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau
perusahaan pers.
Jakarta, 14 Maret 2006
(Kode Etik Jurnalistik ditandatangani oleh 26 organisasi
wartawan dan 3 organisasi pers lainnya di Jakarta.

71. Penutup
Dari Irian
Ada Burung Cendrawasih
Cukup Sekian
Dan Terima Kasih

72. Silahkan Hubungi saya
Tel 0811-811-287
0818-811- 287
Email
warmadasukardi@yahoo.com
dan
warmadasukardi@gmail.com