Dokumen tersebut membahas sistem pelaksanaan pendidikan di Aceh berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Pendidikan di Aceh dilaksanakan berdasarkan sistem pendidikan nasional dengan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya daerah dan syariat Islam. Pemerintah Aceh berupaya mengembangkan pendidikan berbasis Islam dengan mengacu pada peraturan pemerintah dan standar nasional pendidikan.

1. SISTEM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI ACEH
OLEH
DRS. ABDUL MANAF, M.Pd
DOSEN STI TARBIYAH AL-HILAL SIGLI
A. Latar Belakang
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi
daerah yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengembangkan dirinya
sendiri dalam upaya tetap memperkuat bingkai kebhinnekaan. Menyangkut dengan
pendidikan lebih dipertegas dalam pasal 11 ayat (2), bahwa ”bidang pendidikan
merupakan bidang yang termasuk dalam garapan kewenangan daerah otonom yang
otoritas pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang
bersangkutan”1.
Mengacu dari Undang-undang tersebut di atas, bahwa kewenangan
Pemerintah Aceh dalam mengelola pendidikan sebagaimana yang termuat dalam
Qanun povinsi Nanggroe Aceh Darussalam N0. 23 tahun 2002, tentang
penyelenggaraan pendidikan di Aceh sebagaimana yang tersebut dalam Bab Satu
pasal satu ayat 12 bahwa ”Sistem Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
adalah pendidikan yang dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
berdasarkan Sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosial
budaya daerah serta tidak bertentangan dengan syariat Islam”2
Landasan Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana
termuat dalam Qanun Aceh nomor 23 tahun 2002 , Bab Dua, Pasal dua bahwa
“Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan pada Al-Qur'an dan
Al-Hadits, Falsafah Negara Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan Kebudayaan
Aceh.”
1
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah
2
Qanun povinsi Nanggroe Aceh Darussalam N0. 23 tahun 2002, tentang
penyelenggaraan pendidikan di Aceh

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional pada bab Dua, tentang dasar, fungsi dan tujuan Pasal Dua,
Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.3
Dengan lahirnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah
Aceh terbuka peluang untuk mengembangkan pendidikan yang berbasis Islami, hal
tersebut tertuang Qanun Aceh nomor 5 tahun 2008, Bab satu, Pasal satu ayat 17
menyebutkan bahwa Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen
pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan
nasional. Ayat 34 menyebutkan bahwa ” Standar pendidikan Aceh adalah kriteria
minimal berdasarkan standar nasional pendidikan ditambah kekhususan dan
keistimewaan Aceh.”4
Dalam Qanun Aceh tersebut pada Bab Dua, Pasal Dua menyebutkan tentang
Asas penyelenggaraan pendidikan di Aceh meliputi: (a) keislaman; (b) kebenaran; (c)
kemanfaatan; (d) pengayoman; (e) kemanusiaan; (f) kebangsaan; (g) kekeluargaan;
(h) karakteristik Aceh; (i) keanekaragaman; (j) keadilan; (k) nondiskriminasi; ((l)
kesamaan kedudukan di depan hukum; (m) ketertiban dan kepastian hukum; (n)
keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan; (o) profesionalitas; (p)
efektifitas; (q) transparansi; (r) efisiensi; (s) keteladanan.
3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4
Qanun Aceh nomor 5 tahun 2008, tentang Pendidikan di Aceh

3. Berdasarkan regulasi tersebut di atas, pemerintah Aceh membuat acuan kerja
(control) yang tertuang dalam Renstra Pendidikan Aceh (2007-2012). Dan itu sudah
ditetapkan dengan Surat keputusan Gubernur Aceh, Tahun 2007 lalu. Strategi yang
paling pokok mencakup Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Pendidikan,
Peningkatan Kualitas, Relevansi dan Efisiensi, Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas
dan Citra, dan terakhir Pengembangan Sistem Pendidikan Berbasis Nilai Islami. 5
Mendiknas menilai bahwa Renstra Pendidikan Aceh itu sudah selaras dengan
Renstra Pendidikan Nasional dan memenuhi rekomendasi UNESCO untuk Education
For All. Seharusnya kritik diarahkan pada bagaimana rencana strategis itu
diimplementasikan secara efektif dan efisien, agar sasaran yang mau dicapai dapat
lebih optimal, memiliki out-put dan out-comes pendidikan Aceh yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Sejalan dengan surat keputusan Gubernur tentang Strategy Pokok
pengembangan pendidikan di Aceh, Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar,
mengatakan bahwa telah terjadi pemisahan pendidikan di Aceh saat Belanda berkuasa
di Aceh. Demikianlah salah satu hal yang di bahas dalam Seminar Pendidikan Islam
Internasional se-Asia Tenggara, yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Senin (6/6).6
Senada dengan pernyataan wakil Gubernur, Muhammad Nazar, di atas,
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dalam kesempatan lain menyatakan bahwa "system
pendidikan Aceh untuk mewujudkan manusia tidak hanya mampu menguasai
teknologi, tapi juga beriman kepada Allah Swt dan berakhlaq mulia.7
Pendapat pemerintah Aceh sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan,
bahwa pendidikan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, pertama,
5
Renstra Pendidikan Aceh 2007-2012
6
http://www1.harian-aceh.com/opini/85-opini/882-menata-pendidikan-aceh-.html
7
http://www.serambinews.com/news/view/29966/pernik-pendidikan-aceh

4. pendidikan agama diselenggarakan dalam bentuk pendidikan agama Islam di satuan
pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan. Kedua, pendidikan umum
berciri Islam pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non formal, serta informal.
Ketiga, pendidikan keagamaan Islam pada berbagai satuan pendidikan diniyah dan
pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal, dan non formal, serta
informal. 8
Mengacu dari peraturan pemerintah tersebut di atas, setiap guru pada satuan
pendidikan bergai jenjang dan jalur, berkewajiban mengembangkan materi ajar yang
berbasis Islam dan menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
karena dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pola hidup masyarakat dan
budaya yang dianut sebelumnya oleh masyarakat juga ikut berubah, oleh karena itu
setiap guru pada satuan pendidikan harus mengembangkan keterkaitan pengetahuan
antara satu desiplin ilmu dengan desiplin ilmu yang lainnya sehingga dapat diketahui
oleh warga belajar antara satu desiplin ilmu dengan desiplin ilmu yang lainnya dan
situasi dan kondisi kehidupan warga belajar ada keterkaitan dan ilmu pengetahuan
yang diperoleh dapat di Sekolah/Madrasah dapat dirasakan manfaatnya, baik dalam
ruang belajar maupun pada saat berada diluar ruang belajar.
Dalam melakukan pengembangan pendidikan agama Islam pada
sekolah/madrasah di Aceh mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya standar sarana dan
prasarana pendidikan. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dilaksanakan
melalui sejumlah kegiatan seperti penyediaan buku pedoman guru pendidikan agama
Islam, penyediakan buku teks atau buku pelajaran pendidikan agama Islam, dan
penyediaan alat peraga pendidikan agama Islam. 9
Sejalan dengan maksud tersebut diatas Standar Nasional Pendidikan
menegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang
8
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
9
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

5. sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagaimana diketahui standar tersebut meliputi Standar Isi, Standar Kompetensi
Lulusan, Standar Proses, Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan
Standar Penilaian Pendidikan. Badan StandarNasional Pendidikan (BSNP) bertugas
membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar
nasional pendidikan. Dalam kaitan itu, pada tahun anggaran 2006, BSNP telah
mengembangkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan dan telah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006
tentang Standar Isi.10
Pendidikan telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya
manusia Indonesia secara menyeluruh, khusunya sumber daya manusia di Aceh untuk
pembangunan bangsa. Oleh karena itu, seharusnya kita dapat meningkatkan sumber
daya manusia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-
negara lain. Apalagi besaran anggaran pendidikan Nasional mencapai 20 persen dari
dana APBN secara keseluruhan dengan dana tersebut diharapkan dapat mendorong
dunia pendidikan dalam meningkatkan kualitas lulusannya.
B P EMBAHASANA.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
dinyatakan bahwa pendidikan agama dan keagamaan menjadi bagian dari pendidikan
nasional. Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang bertujuan
memberikan bekal kemampuan yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotor tentang
suatu agama yang dianut peserta didik, khususnya agama Islam, dengan memberikan
kemampuan dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam sebagai seorang muslim. 11
Pendidikan berasal dari kata pedagogi (paedagogie, Bahasa Latin) yang
berarti pendidikan dan kata pedagogia (paedagogik) yang berarti ilmu pendidikan
10
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar
Isi
11
An Nahlawi, Abdurrahman, (1996). Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat. Jakarta:
Gema Insani Press.

6. yang berasal dari bahasa Yunani. Paedagogia terdiri dari dua kata yaitu Paedos anak
dan Agoge yang berarti saya membimbing, memimpin anak. Sedangkan paedagogos
ialah seorang pelayan atau bujang (pemuda) pada zaman Yunani Kuno yang
pekerjaannya mengantar dan menjemput anak-anak (siswa) ke dan dari sekolah.12
Yang dimaksud dengan Pendidikan dalam undang-undang Tentang Sistem
Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pendidikan berkaitan erat dengan segala sesuatu yang bertalian dengan
perkembangan manusia mulai perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran,
perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan Iman. Perkembangan ini
menuju kepada manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan
hidupnya dan kehidupan alamiah menjadi berbudaya dan bermoral. Sebagaimana
pendapat Ahmad Tafsir bahwa pengertian pendidikan sangat luas yaitu menyangkut
seluruh pengalaman.13
Namun faktanya bahwa tidak semua pengalaman dapat dikatakan pendidikan,
sebagaimana pendapat Ramly Maha dalam bukunya Psikologi Pendidikan bahwa
“Mencuri, mencopet, korupsi dan membolos misalnya, bagi orang yang pernah
melakukannya tentunya memiliki sejumlah pengalaman, tetapi pengalaman itu tidak
dapat dikatakan pendidikan, karena pendidikan itu memiliki tujuan yang mulia, baik
dihadapan manusia maupun dihadapan Tuhan.” 14
12
Kneller, George F., Introduction to the Philosophy of Education, John Willey Sons Inc, New York,
1971.
13
Ahmad Tafsir, (Rupert C. Lodge )“Philosophy of Education” (New York : Harer & Brothers. 1974
14
Ramly Maha (2002) Sari Kuliah Psikologi Pendidikan, Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry

7. Untuk mencpai tujuan sebagaimana tersebut di atas, Iskandar Budiman
menawarkan bahwa di Aceh perlu adanya kebijakan pendidikan yang bersistem
Islam, karena system pendidikan Islam merupakan media untuk merealisasi tujuan
yang terkandung dalam Islam itu sendiri. adanya rumusan yang dapat dijadikan solusi
untuk membangun masyarakat Aceh yang berpendidikan dan mampu melaksanakan
syari`at islam dengan pola modernisasi-konprehensif ditengah-tengah lajunya arus
globalisasi. “Grand design” pendidikan Aceh secara tegas harus menggariskan bahwa
semua mata pelajaran harus mengandung nilai-nilai akhlak dan setiap pendidik harus
berusaha keras untuk menyampaikan dengan berbagai pendekatan/metode yang tepat
kepada peserta didik.
Sistem pendidikan Islam bersifat holistik dan memandang semua disiplin
ilmu milik Allah, Melalui pendekatan ilmiah (metodelogi saintifik) akan
meningkatkan martabat ilmuan sekaligus akan mempertebal keyakinan terhadap
Khaliq Rabb Izzati. Kebijakan pendidikan Aceh secara teknis memerlukan indepth
reseach untuk melahirkan outcome yang konprehensif tentang peluang, tantangan,
kekuatan dan kelemahan (SWOT) yang sistematis, pastikan tujuannya apa dan
bagaimana cara memperoleh tujuan tersebut. Kemudian untuk mencapai tujuan
tersebut dielaborasi menjadi tiga komponen utama, yaitu:1) Kebijakan, 2) Program
Kerja, dan 3) Action (aktivitas yang mesti dilaksanakan segera).15
C. Pendidikan Islam
Pendidikan Islam adalah pendidikan yang melatih perasaan siswa dengan
sebegiturupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan dan pendekatan
terhadap segala jenis pengetahuan dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual dan sangat
sadar akan nilai etis Islam. Pendidikan Islam dapat mengantarkan manusia pada
perilaku dan perbuatan yang berpedoman pada syariat Allah swt. Pendidikan Islam
membawa manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Masyarakat madani (civil
15
Dr. Iskandar Budiman, MCL . Makalah seminar Internasional “ Modernisasi Pendidikan Islam
Nusantara “ di Anjong Mon Mata Banda Aceh. 27 Des. 2011

8. society) adalah masyarakat yang kehidupannya diarahkan untuk meneladani
kehidupan masyarakat Madinah pada masa pemerintahan Rasulullah saw.16
Struktur masyarakatnya dibangun atas pondasi ikatan iman dan akidah yang
tentu lebih tinggidari solidaritas kesukuan maupun afiliasi lainnya, sehingga
masyarakat Madinah dapat hidupdamai, tenteram dan sejahtera yang diliputi rasa
cinta yang dalam dan saling tolong menolong.
Dari konsep masyarakat madani yang dicita-citakan ini penulis mencoba
melihat kesesuaian antara konsep pembentukan masyarakat madani dengan konsep-
konsep pendidikan Islam, antara lain: pertama, menciptakan masyarakat yang
bertakwa kepada Allah SWT. Konsep ini sangat relevan dengan konsep pendidikan
Islam terutama tentang keimanan.Tujuan umum pendidikan Islam adalah untuk
mendidik individu agar tunduk, bertakwadan beribadah dengan baik kepada Allah
SWT sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.³ Dan Aku tidak
menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu´(Q.S. Adz-
Dzariyaat:56) Kedua, bersikap demokratis dan beradab yang menghargai adanya
perbedaan pendapat.
Dalam pendidikan Islam, perbedaan pendapat bukanlah suatu yang harus
dipertentangkan, namun Islam mengajarkan untuk bermusyawarah apabila hal ini
terjadi guna menghindari perselisihan. ³Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah
dan taatilah Rasul (Nya), dan ulilamri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan
Pendapat tentang sesuatu, Makakembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.´ (Q.S. An-Nisaa : 59)
Ketiga, mengakui hak-hak asasi manusia. Dalam pendidikan Islam hak asasi
16
Daliman, A. 1999. Reorientasi Pendidikan Sejarah melalui Pendekatan Budaya Menuju
Transformasi Masyarakat Madani dan Integrasi Bangsa, Cakrawala Pendidikan. Edisi
Khusus Mei Th. XVIII No. 2.

9. manusiasangat dihargai dan dihormati terutama sekali hak hidup. Allah SWT
menetapkan hukuman yangsangat berat bagi manusia yang menghilangkan nyawa
orang lain.
Demikian pula pengakuan dan perlindungan terhadap pribadi, hak
mendapatkan kesejahteraan hidup, hak hidup damai dantenteram, semuanya berakar
kuat dalam pendidikan Islam. Dari Jabir, katanya, ³Saya dengar Rasulullah SAW
bersabda: tidak (dinilai) bersih suatu masyarakat dimana hak orang yang
lemahdiambil oleh yang kuat.´ (H.R. Ibnu Hiban). Keempat, tertib dan sadar hukum.
Ihsan merupakan salah satu nilai dalam pendidikanIslam yang mengajarkan kepada
manusia bahwa ia harus memiliki kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah
SWT senantiasa hadir atau berada bersama-Nya dimanapun ia berada.Kelima,
percaya pada diri sendiri, memiliki kemandirian dan kreatif terhadap pemecahanan
masalah yang dihadapi serta memiliki orientasi yang kuat pada penguasaan ilmu dan
teknologi.Pendidikan Islam selalu mengajarkan dan membangkitkan semangat untuk
mencari dan menggali ilmu pengetahuan terutama sekali yang bermanfaat bagi
kehidupan.Keenam, menjunjung persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dan
semangat kemanusiaan secara universal.
Pendidikan Islam sangat menghargai nilai persaudaraan baik dengan sesama
penganut Islam sendiri maupun dengan sesama manusia lainnya tanpa
membeda- bedakan warna kulit, suku, bahasa dan sebagainya. Toleransi dengan
pemeluk agama lain juga diajarkan dalam pendidikan Islam. “Bagimu adalah
agamamu dan bagiku adalah agamaku.´(Q.S. Al-Kafirun: 6).”17
Ketujuh, berbudi pekerti luhur. Bagian terbesar dari isi pendidikan Islam
adalah penanaman nilai-nilai budi pekerti luhur atau Akhlakul Karimah. Kedelapan,
masyarakat belajar yang tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk
masyarakat. Dalam hal menuntut ilmuIslam menganut prinsip pendidikan seumur
hidup (long life educatin). ³Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang lahat
17
Q.S. Al-Kafirun: 6

10. ´.Pendidikan harus mencakup unsur jasmani, rohani, dan kalbu, agar menghasilkan
lulusandengan nilai kemanusiaan yang tinggi. Dengan demikian terwujudlah
masyarakat Aceh yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berilmu amaliah
dan beramal ilmiah, percaya diri,sehat jasmani dan rohani serta mampu menempatkan
dirinya dalam suatu tatanan kehidupanyang Islami.18
Perkembangan dunia pendidikan Aceh hari ini mengalami fase modernisasi,
hal ini ditandai dengan banyaknya regulasi pendidikan Aceh yang mengarah pada
otonomi khusus dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Nuansa nilai-nilai
keIslaman menjadi coverage penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Oleh
karena kemajuan sistem pendidikan di Aceh merupan proses Islamisasi Ilmu
Pengetahuan yang didasarkan pada konsep pendidikan Islam yang konprehensif
(integreated of knowledge)
D. Pendidikan di Indonesia
Pendidikan Indonesia masih dipenuhi dengan berbagai kemunafikan. yang
dikejar hanya gelar dan angka. Orientasi pendidikan hanya sebagai sarana mencari
kerja, mereka yang dianggap sukses dalam pendidikan adalah yang dengan sertifikat
kelulusannya berhasil menduduki posisi pekerjaan yang menjanjikan penghasilan
tinggi, sementara nilai-nilai akhlak dan budi pekerti diabaikan begitu saja.19
Ada dua hal mendasar yang mengakibatkan gagalnya pendidikan di Indonesia,
yaitu terjadinya sekulerisasi dan dikotomisasi dalam pengelolaan pendidikan.
Sekulerisasi terlihat dari adanya pemisahan pendidikan umum dari pendidikan agama
yang sarat dengan pesan-pesanmoral. Orientasi belajar hanya diarahkan untuk
18
Steenbrink, Karel. A., (1986). Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun
Modern. Jakarta: LP3ES
19
Pidarta, Made. 2004. Manajemen Pendidikan Indonesia Jakarta: PT RinekaCipta.

11. mengejar kesuksesan secara fisikal dan material, seperti karir, jabatan, kekuasaan,
dan uang. Fenomena dikotomisasi ditandai dengan adanya ´pendidikan umum´ di
bawah naungan Kementerian Pendidikan dan ´Pendidikan Agama´ di bawah naungan
Kementerian Agama.
Jalur pendidikan agama sedikit dari muatan sains dan teknologi, sementara
jalur pendidikan umum berjalan tanpa kendali nilai-nilai keagamaan. Ilmu
pengetahuan umum diberikan kepada siswatanpa pernah dikaitkan dengan ilmu
agama, bahkan dalam proses belajar mengajar seolahditanamkan pengertian bahwa
ilmu umum sama sekali tidak berhubungan dengan ilmu agama. Akibatnya proses
pendidikan selama ini telah menghasilkan kepribadian yang tidak utuh
(split personality). Padahal, kita sudah diingatkan adagium klasik, ilmu berjalan tanpa
agama akan buta, sementara agama berjalan tanpa ilmu akan lumpuh.
E. Berbagai pendapat Tentang Pendidikan di Aceh
Kegiatan pendidikan Islam di Aceh lahir, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan
berkembangnya Islam di Aceh. Konversi massal masyarakat kepada Islam pada masa
perdagangan disebabkan oleh Islam merupakan agama yang siap pakai, asosiasi Islam
dengan kejayaan, kejayaan militer Islam, mengajarkan tulisan dan hapalan,
kepandaian dalam penyembuhan dan pengajaran tentang moral.(Musrifah,2005: 20).20
Banyaknya persoalan dalam sektor pendidikan di Aceh. Bahkan, beberapa
waktu lalu citra pendidikan sempat anjlok, mulai soal ³menukangi´ nilai ujian
nasional (UN) hingga terlibatnya sejumlah pejabat instansi tingkat provinsi dalam
beberapa kasus korupsi dana pendidikan.
20
Sunanto, Musrifah, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2005

12. Dalam hal itu Plt Kadis Pendidikan Aceh, Drs, H Bakhtiar Ishak yang ditemui
Kontras, mengakui memang banyak hal perlu diperbaiki dalam upaya meningkatkan
mutu pendidikan di Aceh.Selain mutu yang belum sepenuhnya maksimal, terutama di
wilayah pelosok Aceh jugasumberdaya guru yang masih belum memadai, termasuk
buruknya manajemen. ³Fasilitassekolah seperti akses, kontruksi dan perlengkapan
laboratorium yang masih memprihatinkan,´katanya. Ke depan, jelas Bakhtiar, sesuai
regulasi yang dianjurkan pemerintah pusat, PemerintahAceh telah menganggarkan
sekira 20 persen dana APBA untuk pendidikan. Untuk tahun 2010 dianggarkan
sebesar Rp 1,098 Triliun. ³Dana itu lebih difokuskan untuk pembangunan
mutu pendidikan,´ tegasnya.
Dari jumlah dana yang dialokasi, sebut Plt Kadis Pendidikan Aceh itu, sekitar
Rp 500 miliar akn diplotkan langsung ke semua Dinas Pendidikan di kabupaten/kota.
Dana inidikosenrasikan ke pembangunan fisik, seperti kontruksi sekolah maupun
perlengkapanlaboratorium dan sebagainya. Sisanya akan diprogramkan untuk
peningkatan mutu di provinsiyang dituangkan ke sejumlah program, termasuk
menyelesaikan program tahun sebelumnya yang belum rampung.
Dana anggaran pendidikan juga diplotkan untuk pembayaran insentif guru
honor, pembayaran untuk guru kontrak pusat yang belum mencukupi, guru pengajian
dan pembayaran bantuan untuk siswa yatim. ³Untuk siswa yatim dianggarkan sekira
1,5 juta perorang, jumlahsiswa sekira 115 ribu anak. Sedangkan mengenai beasiswa
lainnya sudah dialihkan ke Komisi Beasiswa yang telah dibentuk Pemerintah Aceh.
Demikian juga dana untuk pesanteren/dayaha kan diurus langsung oleh Badan Dayah,
´ papar Bakhtir Ishak.21
F. Rencana dan Strategi untuk Perkembangan Pendidikan Di Aceh
21
sayapbarat.wordpress.com/2007/08/29/masalah-pendidikan-di-indonesia

13. Pemerintah Aceh memberi perhatian penuh bagi peningkatan pendidikan,
sehingga pada program tahun 2010, telah menetapkan rencana strategi (renstra) yang
fokus utama untuk peningkatan mutu. Sedangkan pembangunan fisik disesuaikan
dengan kebutuhan, terutama disejumlah kabupaten/kota.³ Kita juga akan
mengevaluasi secara merata, lalu dana itu benar-benar dialokasi sesuai kebutuhan,
dan benar-benar untuk peningkatan mutu pendidikan´ ujarnya.
Untuk peningkatan mutu, Dinas Pendidikan Aceh akan menyiasatinya lewat
sejumlah program, di antanya melatih para guru menyusul telah dibentuknya Pusat
Pelatihan Mutu Guru (PPMG) di Aceh yang membuka delapan lokasi. Artinya,
adanya penyebaran wilayah, maka program pelatihan guru tidak harus diadakan di
Banda Aceh seperti selama ini. Ini selain efektif karena guru tidak terlalu lama
meninggalkan tugas mengajar juga hemat dari segi biaya
Untuk melatih guru, maka dilakukan pelatihan para tutor atau TOT (trainer of
traning) yang nantinya akan menjadi instruktur bagi guru-guru lainnya di seluruh
kabupaten/kota. Sekarang sejumlah guru sedang dilatih di Australia. Juga sedang kita
kirim ke Singapura. misi ini juga akan didukung sejumlah program nasional,´
katanya.
Plt Kadis Pendidikan Aceh itu mengaku telah melakukan review mengenai
situasi pendukung pendidikan di Aceh. Hasilnya, untuk pembangunan fisik, dapat
dikatakan sudah 90 persen. Ke depan lebih difokuskan pada peningkatan kapasatias
atau kompetensi guru.Menurutnya, selama ini banyak guru di Aceh dinilai masih
rendah dalam kompetensi. Antaralain akibat manajemen sekolah dan guru yang masih
lemah. ³Saya baru saja ditempatkan didinas. Banyak yang harus dibenahi, dan kita
akan coba mengubah manajemen pendidikan,termasuk memaksimalkan manajemen
sekolah dan guru,´ ujarnya.22
22
sayapbarat.wordpress.com/2007/08/29/masalah-pendidikan-di-indonesia

14. Ketua Majelis Pendidikan Aceh (MPD) Dr. Warul Walidin MA, menilai harus
adanya kesungguhan pihak pengelola pendidikan agar menjadi kebutuhan sehingga
lembaga pendidikan menjadi investasi. Dikatakan pembangunan pendidikan Aceh
sebagaimana tertuang dalam RPJM Aceh2007-2012, ada empat aspek untuk semua
tingkat pendidikan, mencakup pemerataan dan perluasan akses pendidikan
peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing perbaikan tata kelola,akuntabilitas, dan
pencitraan publik penerapan sistem pendidikan bernuansa Islami. Ini yangharus
ditangani secara komprehensif dan konkrit. dengan demikian, mutu pendidikan
mencapai standar maksimum.
Ketua MPD Aceh mengemukakan bahwa Strategi yang dilakukan,
memperkuat sistem perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi,
meningkatkan sistem manajemen kelembagaan dan sekolah, meningkatkan tata kelola
yang akuntabel dan transparan. Renstra itu menjadi pedoman bagi semua pelaku
pelayanan pendidikan di Aceh,´ tegasnya. Pasal 6, Qanun Pendidikan Nomor 5
Tahun2008 mengamanahkan bahwa penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada
Renstra Pendidikan Aceh. Namun ada kesan tidak dijadikan rujukan oleh institusi
pendidikan. Maka dikhawatirkan tidak terdapat sinergi untuk mencapai
sasaran pendidikan dalam RPJM Aceh.
Sebenarnya, pendidikan Aceh akan lebih berjaya dengan sumber keuangan
yangsignifican juga kewenangan provinsi yang lebih besar. Sayangnya kesempatan
ini belum disinergikan. Maka sangat diperlukan suatu upaya koordinasi yang
terstruktur dan formal agar masa depan pendidikan Aceh lebih baik dari apa yang
telah dicapai sekarang.
Dibentuknya Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh (TK-PPA) pada
28 Jauari 2010 lalu, menurut ketua MPD Aceh itu, peluang bagi upaya untuk
menghasilkan suatu mekanisme koordinasi pembangunan pendidikan Aceh yang
efektif. Artinya, kinerja pendidikan Aceh secara menyeluruh menjadi lebih optimal
dari pada apa yang sudah dicapai selama ini. Seperti bagaimana mengintegrasikan

15. program pembangunan pendidikan yang berbasis rencana strategis pendidikan Aceh,
dan merangkum semua rencana lintas pelaku kedalam suatu rencana konseptual
pembangunan pendidikan yang komprehensif; menyusun rencana kegiatan dan
anggaran bidang pendidikan yang terintegrasi, terutama dalam pemanfaatan dana
Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas. Ini penting koordinasi,´
imbuhnya.
Dikatakan, perlunya regulasi untuk mendukung kebijakan dan implementasi
RenstraPendidikan Aceh, seperti menyiapkan rancangan regulasi, juknis, dan model-
modelimplementasi melalui Kelompok Kerja antara lain bidang peningkatan mutu
dan manajemenmutu Guru lewat regulasi tentang rekrutmen. Begitu juga pendanaan
pendidikan, penguatanKelembagaan dan Tata Kelola Pendidikan, dan menyusun
rencana kerja dan jadwal Pokja.
Berkait pilar pencitraan publik penerapan sistem pendidikan bernuansa Islami
di Aceh, perlunya muatan lokal pendidikan pendidikan Aceh yang bernuansa Islami.
Sesungguhnya iniruang bagi reformasi menyeluruh terhadap pendidikan, yaitu
merekontruksi kembali pendidikanAceh yang berorientasi masa depan namun tetap
kontekstual dengan kebutuhan potensi daerah, kultur dan karakteristik Aceh. Jadi,
sebenarnya upaya mendongkrak mutu tidaklah begitu sulit. Tentu, apabila semua
stake holder memiliki visi dan misi seragam; bila saja dana pendidikan itu dikelola
dan digunakan sesuai porsinya. Tidaklah sulit dengan modal SDM Aceh yang ada,
meskipun sumber daya alam (SDA) khusunya minyak dan gas terus mengalami
kehabisan,´ timpal Drs.Anas M Adam, wakil ketua MPD Aceh yang menurutnya, jika
potensi yang ada dapat dioptimalkan23
G. Mutu Pendidikan Di Aceh.
23
http://www.serambinews.com/news/view/29966/pernik-pendidikan-aceh

16. Terus merosotnya mutu pendidikan di Provinsi Aceh saat ini meskipun
memiliki dana yang berlimpah serta sarana dan fasilitas yang sangat memadai,
membuat Pemerintah Aceh merasa prihatin.
Gubernur Irwandi Yusuf bahkan menyatakan pendidikan di Aceh saat ini
berada dalam masalah besar akibat salah urus. Pasti ada sesuatu yang salah dalam
penanganan pendidikan di Aceh, kalau tidak kenapa mutunya sampai hari ini kita
masih tertinggal jauh dengan provinsi lain meski telah dialokasikan dana triliunan
rupiah, gedung sekolah yang megah dimana-mana dan berbagai fasilitas pendidikan
yang cukup,´ ujar Irwandi Yusuf.
Gubernur menyatakan hal itu dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaruis
Daerah (Sekda) Aceh, Husni Bahri TOB ketika melantik Kepala Dinas Pendidikan
Aceh yang baru, Drs Bakhtiar Ishak, Senin (7/6) siang di Aula Serba Guna Kantor
Gubernur Aceh. Dikatakan, rasanya tidak ada lagi alasan bagi untuk tidak merasa
malu dengan mutu pendidikan di Aceh saat ini. Konflik sudah tidak ada lagi, dana
pun tidak lagi menjadi kendala, tetapi pendidikan tetap saja belum mampu
menunjukkan kualitas memuaskan.
Perlu kita ingat bersama, bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat,
sudah menyatakan semangatnya untuk menjadikan Aceh sebagai salah satu lokasi
pusat pendidikan diIndonesia. Semangat saja tentu tidak cukup, harus diikuti dengan
penataan sistem dan peningkatan kualitas yang lebih baik. Karenanya, mari kita
menjadikan semua masalah inisebagai autokritik kepada Pemerintah Aceh,´ jelasnya.
Untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu daerah, banyak parameter yang
bisa dijadikan ukuran, mulai dari sarana pendidikan, jumlah sekolah, kebijakan
penerapan kurikulum,kualitas dan ketersediaan guru, serta tingkat kelulusan para
pelajar.Jika paramater itu yang digunakan di Aceh, seharusnya tidak ada alasan untuk
mengatakan bahwa kualitas pendidikan di Aceh belum membaik.
Setiap tahun, rata-rata anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan di Aceh
mencapai 20 persen dari APBA. Dana itu semakin bertambah lagi dengan adanya

17. tambahan dari Dana Otonomi Khusus (Otsus), Migas dan sebagainya. Berbagai
LSM/NGO pun ikut berkontribusi bagi kepentingan pendidikan di Aceh, utamanya
pascatsunami.24
H. Citra Pendidikan Di Aceh
Citra pendidikan Aceh dianggap belum meningkat. Ini bukan hanya soal guru
atau komitmen pemerintah, akan tetapi apresiasi masyarakat atas pendidikan juga ikut
memberi andil merosotnya mutu secara umum. Kesan selama ini ramai-ramai bangun
gedung sekolah, perlu aplikasi lapangan yang berimbang dengan pengembangan dan
pembinaan mutu belajar. Sebab meskipun ada kebijakan mengirim sejumlah guru ke
luar negeri, tidak bisa menjadi jaminan meningkatkan mutu pendidikan. Apalagi
sebenarnya, potensi daerah masih bisa dioptimalkan, jika sekedar untuk melatih para
guru.
Mencari solusi atas berbagai persoalan pendidikan Aceh, bukan hanya soal
profesional para pengelola teknis tapi juga bagaimana menjadi pendidikan memberi
penyediaan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Semestinya sekolah harus
dipahami bukan hanya sebagai tempat mentransfer ilmu dari guru kepada murid,
tetapi merupakan masyarakat belajar, sehingga semua event, proses, dan komponen
lingkungan baik berbentuk manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan dapat menjadi
kan sebagai sumber belajar. Murid harus aktif mencari dan membentuk dirinya
sendiri, bukan semata-mata disiapkan orang lain.25
System kurikulum yang sarat muatan disadari atau bukan hanya menjadi
beban murid, tetapi juga memberikan kontribusi yang besar bagi guru untuk stres.
Guru memberi banyak materi dan tugas kepada murid karena adanya tuntutan untuk
menyelesaikan kurikulum yang dibebankan. Memperbaiki citra pendidikan Aceh
harus lewat komitmen yang jelas dan ikhlas. Komitmen politik pemerintah untuk
24
sayapbarat.wordpress.com/2007/08/29/masalah-pendidikan-di-indonesia
25
Made Pidarta,. 2004. Manajemen Pendidikan Indonesia Jakarta: PT RinekaCipta.

18. berbuat yang lebih baik dengan cara memperkecil kebocoran penyimpangan-
penyimpangan anggaran dan praktik yang salah. Pemerintah harus serius tanpa ada
kesan keraguan. Apalagi sektor pendidikan sebagai lembaga investasi manusia. Di
sini dibutuhkan konsep, visi dan komitmen yang jelas, prinsip dasar dan skala
prioritas dalam menangani persoalan pendidikan. Di sinilah perlunya formula. Misal,
melihat kualitas materi ajar yang bisa ditakar lewat materi UAN setiap akhir tahun
ajaran dan dilakukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan
kebutuhan sebagai penunjang. Maka kurikulum sekolah hendaknya harus bisa
menjawab masalah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

19. BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pembangunan pendidikan harus memiliki grand design yang konsisten dan
mampumenyongsong masa depan yang dicita-citakan. Selama ini pendidikan
dinilai gagalkarena tidak memiliki sebuah grand design yang jelas.
2. Pendidikan harus mencakup unsur jasmani, rohani, dan kalbu, agar
menghasilkan lulusandengan nilai kemanusiaan yang tinggi. Dengan demikian
terwujudlah masyarakat Acehyang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT,
berilmu amaliah dan beramal ilmiah, percaya diri, sehat jasmani dan rohani
serta mampu menempatkan dirinya dalam suatutatanan kehidupan yang Islami.
3. Pernak-pernik pendidikan Aceh hingga kini masih belum membanggakan.
Merombak paradigma untuk mengusung tekad pendidikan Aceh bermutu,
masih sebatas tataranwacana. Komitmen mencetak output yang life skill dan
³siap saing´ belum berkorelasi ditataran aksi. Banyak hal telah membuat realitas
pendidikan di Aceh berada pada rating terendah secara nasional. Mulai mutu
belajar dan mutu guru, minimnya sarana, dana pendidikan yang diselewengkan,
manajemen tanpa visi, hingga political will pemerintahyang belum memihak.
Bahkan orientasi sektor pendidikan masih berkisar pada proyek bukan profit.
4. Pada hakikatnya mutu pendidikan akan baik sangat tergantung pada kebijakan
pemerintah Aceh juga niat pengelola bidang pendidikan. Salah satunya
meningkatkan kompetensi guru, terutama membangun citra kaum guru yang
selama ini mengalami degradasi.

20. B. Daftar Pustaka
1. An Nahlawi, Abdurrahman, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan
Masyarakat. Jakarta: Gema Insani Press. 1996
2. Daliman, A. 1999. Reorientasi Pendidikan Sejarah melalui Pendekatan Budaya
Menuju Transformasi Masyarakat Madani dan Integrasi Bangsa, Cakrawala
Pendidikan. Edisi Khusus Mei Th. XVIII No. 2.
3. Kneller, George F., Introduction to the Philosophy of Education, John
Willey Sons Inc, New York, 1971.
4. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (SNP) khususnya standar sarana dan prasarana pendidikan.
6. Qanun Aceh nomor 5 tahun 2008 tentang pendidikan di aceh
7. http://www1.harian-aceh.com/opini/85-opini/882-menata-pendidikan-
aceh-.html
8. Made Pidarta,. Prof. Dr. Manajemen Pendidikan Indonesia Jakarta: PT
RinekaCipta. 2004.
9. sayapbarat.wordpress.com/2007/08/29/masalah-pendidikan-di-indonesia
10. http://meilanikasim.wordpress.com/2009/03/08/makalah-masalah-
pendidikan-di-indonesia/
11. http://www.serambinews.com/news/view/29966/pernik-pendidikan-aceh
12. Steenbrink, Karel. A., Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam
dalam Kurun Modern. Jakarta: LP3ES. 1986

21. 13. Iskandar Budiman, Dr., MCL Makalah “Modernisasi Pendidikan Islam
Nusantara” disampaikan dalam Seminar Pendidikan Internasional di
Banda Aceh 27 Desember 2011.
14. Sunanto, Musrifah, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2005