1. Reviu Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Negara
Disampaikan pada Workshop Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
Jakarta, 6 September 2016
Oleh: WahjoeTriwidijo
2. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 2
22
2
22
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 2
Sistematika Paparan
1. Peran APIP K/L dari masa ke masa;
2. Dasar hukum, tujuan, tahapan Reviu RKBMN;
3. Siklus Perencanaan Kebutuhan BMN dan Penyusunan
Penganggaran
3. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 3
33
3
33
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 3
Peran APIP K/L dari masa ke masa
4. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Peran APIP
(IIA)
Peran APIP
(PP 60/2008)
assurance
activities
REVIU RKA-K/L
REVIU RKBMN
Penguatan Peran APIP K/L
pada Aspek
Perencanaan Penganggaran
dan Perencanaan Kebutuhan
BMN
Fungsi Preventif
4
PERAN APIP K/L ATAS REVIU
Institue of Internal Auditor “Internal auditing is an independent, objective assurance and
consulting activity designed to add value an organization’s operation. It helps an organization
accomplish its objective by bringing a systematic, disciplined, approach to evaluate and
improve the effectiveness of risk management, control and governance process.”
5. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Perkembangan Peran APIP K/L
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014
tentang Perencanaan Kebutuhan BMN, APIP K/L mulai tahun 2015
melakukan reviu atas Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
(RKBMN) untuk Tahun Anggaran 2017 secara bertahap diberlakukan
pada 20 APIP K/L, antara lain Kementerian Keuangan, Badan Pusat
Statistik, Komisi Pemberantasan Korupsi, BKKBN, Kementerian
Sosial, dll
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 5
Reviu RKBMN TA 2017
6. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Perkembangan Peran APIP K/L
1. Reviu Lap. Keuangan
2. Reviu RKA-K/L
3. Reviu Revisi Anggaran
1. Reviu Lap. Keuangan accrual
2. Reviu RKA-K/L (ADIK)
3. Reviu Revisi Anggaran & pemeriksaan
tunggakan
4. Reviu RKA BUN
5. Pemeriksaan Usulan Daftar Hitam
Pengadaan Barang/Jasa
6. Reviu RKBMN
2014 20152013
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 6
Perkembangan Peran APIP K/L
<2012
Reviu Laporan Keuangan 1. Reviu Lap. Keuangan
2. Reviu RKA-K/L
3. Reviu Revisi Anggaran dan pemeriksaan
tunggakan
4. Reviu RKA BUN
5. Pemeriksaan Usulan Daftar Hitam Pengadaan
Barang/Jasa (PerKep. LKPP 18 Tahun 2014)
2016
Tambahan mulai 2016
Permohonan perpanjangan
MYC PMK 238/PMK.02/2015
8. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014
Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011
s.t.d.d. PMK 7/PMK.06/2016
Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara
Berupa tanah dan/atau Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015
Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara
Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam
Negeri
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 88INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 8
SBSK
9. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 99INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 9
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KMK.06/2015
Tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Negara Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014
Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
Pasal 15
ayat (4)
REVIU RKBMN
APIP K/L
2 Pedoman
Reviu
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 309/KMK.06/2015
Tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam
Negeri Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga
Proses
Penyederhanaan
dalam 1 KMK
10. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Tujuan reviu RKBMN adalah (1) membantu terlaksananya dokumen RKBMN yang bersifat
tahunan (2) memberi keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RKBMN dengan ketentuan
penyusunan RKBMN yang berlaku kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat
menghasilkan RKBMN yang berkualitas.
Definisi
Tujuan Reviu
Definisi dan Tujuan Reviu
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 110INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 10
Reviu RKBMN adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana kebutuhan BMN yang
bersifat tahunan berupa RKBMN oleh auditor APIP K/L yang kompeten, memberi keyakinan
terbatas (limited assurance) bahwa RKBMN telah disusun sesuai dengan ketentuan
perencanaan kebutuhan BMN.
11. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
APIP K/L tidak mengambil alih tanggung jawab Pengguna Barang (manajemen) terhadap
kebijakan yang ditetapkan dalam penyusunan kebenaran angka RKBMN yang diusulkan
karena hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pengguna Barang.
Sasaran Reviu
Sasaran Reviu
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 1111INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 11
Dokumen perencanaan kebutuhan BMN yang disusun oleh Pengguna Barang telah disusun sesuai
dengan Renstra K/L, kelengkapan data pendukung, serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan
perencanaan kebutuhan BMN a.l SBSK, kondisi barang, status barang
Perhatian!!!
12. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
❖ Tahap perencanaan reviu RKBMN
meliputi koordinasi dengan Pengelola Barang untuk mendapatkan akses pada
aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), dan koordinasi dengan
Pengguna Barang untuk (1) mendapatkan informasi tanggal penyampaian RKBMN
dari Pengguna Barang ke Pengelola Barang, (2) menyepakati waktu pelaksanaan
reviu yang tepat, (3) mendapatkan informasi terkait proses dan hasil penelitian
RKBMN. Koordinasi bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan
dengan penyusunan RKBMN dan tindak lanjut hasil penelitian RKBMN.
❖ Tahap pelaksanakan reviu RKBMN
meliputi proses penelaahan dokumen perencanaan kebutuhan BMN dan
penyusunan Kertas Kerja Reviu.
❖ Tahap pelaporan hasil reviu RKBMN
meliputi penyusunan CHR dan LHR.
Tahapan Reviu
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 112INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 12
13. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 113INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 13
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014
Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
Pasal 14
ayat (7)
Pengguna Barang menyampaikan RKBMN untuk pengadaan
BMN tingkat Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun
anggaran sebelumnya
Waktu Reviu adalah waktu yang disepakati bersama
Pengguna Barang (setelah penelitian oleh Pengguna
Barang) dan sebelum batas waktu Pengguna Barang
menyampaikan RKBMN ke Pengelola Barang
14. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Catatan Hasil Reviu dan Laporan Hasil
Reviu
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 114INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 14
Catatan Hasil
Reviu
Laporan Hasil
Reviu
Pengguna Barang
dan
Sekretaris Jenderal/
Sekretaris Utama/
Sekretaris
Pengguna Barang
Di-upload ke SIMAN
16. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Y-2
JAN – APRIL
(Y-1)
MEI – JULI
(Y-1)
AGS – OKT
(Y-1)
NOP – DES
(Y-1)
DPR
Kabinet
Kemenkeu
K/L
Renja
K/L
RKAKL
Berita Acara
Nota
Keuangan;
RAPBN;
RUU APBN
Arah
Kebijakan
Rancangan
Awal RKP
Indikasi
Kebutuhan
Anggaran
MULAI
Pagu
Indikatif K/L
Pagu
Anggaran
K/L
Penelaahan
RKA-KL
Pembicaraan
Pendahuluan
RAPBN
RKP
Pembaha
san
Nota
Keuangan;
RAPBN;
RUU APBN
Penyesu
aian
RKA-KL
Alokasi
Anggaran
K/L
UU
APBN
Penyus
unan
DIPA
Penge
sahan
DIPA
SELESAI
M4 Juli
M4 Juni
Integrasi Sistem Pengelolaan Aset (RKBMN) dan Sistem
Penganggaran
Januari
Perkiraan
Kapasitas
Fiskal
Feb
Maret
RKBMN
Hasil
Penelaahan
RKBMN
16
Penyusunan
RKBMN
Penelitian
RKBMN
Review
RKBMN
Review
RKA-K/L
1
2
3
4
Penelaahan
RKBMN
17. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Gd. Djuanda II Lantai 4 – 13; Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta; Telp. 021-3865430; www.itjen.kemenkeu.go.id
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
17
Tim Reviu RKA-K/L Inspektorat VI
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
masukan dan kritik:
Email: timreviu.rkakl@gmail.com atau herususanto.itjen@gmail.com
