Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dokumen tersebut menjelaskan proses identifikasi proses bisnis, subproses, peta lintas fungsi, dan penyusunan tabel instrumen SOP.
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018
1. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Banjarmasin, 09 Juli 2019
Permen PANRB Nomor 19 Tahun 2018
SOSIALISASI PENYUSUNAN
2. DEPUTI KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2
3. DEPUTI KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 3
PROSES
SUB PROSES
SOP MakroLINTAS FUNGSI
Aktivitas
SOP
4. DEPUTI KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
5. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Acuan
Proses
Bisnis
Pusat
Acuan
Proses
Bisnis
Daerah
Identifikasi Proses Bisnis
6. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
List down kegiatan
untuk kemudian
dikelompokkan
Bottom to Up
• Sasaran menjadi
peta proses
• Program menjadi
peta subproses
• Kegiatan menjadi
peta lintas fungsi
Top to Down1 2
7. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Memahami Renstra/RPJMN
1
8. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Buat daftar aktifitas/proses kerja yang ada
9. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Kelompokkan kegiatan-kegiatan menjadi kelompok-kelompok kegiatan Peta Proses bisnis
Peta subproses
Peta relasi dan
Peta lintas fungsi
10. Identifikasi Proses Utama
Misi
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui
sector pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi
kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa,
pertanian, dan pariwisata.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang
terintegrasi dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good
governance melalui peningkatan kualitas pelayanan
publik.
Visi
“Metro Kota Pendidikan dan Wisata
Keluarga Berbasis Ekonomi
Kerakyatan Berlandaskan
Pembangunan Partisipatif”
1
2
3 4 5
PROSES
UTAMA
6 dst ...
CONTOH
Kota Metro
2
11. Identifikasi Sub Proses, Peta Lintas Fungsi, dan Peta Relasi
PROSES SUB
PROSES
PETA LINTAS
FUNGSI DAN
PETA RELASI
12. Isi Tabel Instrumen
1. Tabel Identifikasi Proses
2. Tabel Identifikasi Sub Proses - Lintas Fungsi - Sop Makro
Mengacu ke Sasaran Strategis
Mengacu ke Program Mengacu kegiatan
13. Isi Tabel Instrumen
3. Tabel Identifikasi Lintas Fungsi
4. Gambar Peta Proses, Peta
Sub Proses, dan Peta Lintas
Fungsi
16. 16
Buat daftar aktifitas/proses kerja yang ada
No Nama Strategi/Program/Kegiatan Keterangan
1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan Pendidikan
2 Peningkatan promosi kesehatan Kesehatan
3 Peningkatan kualitas layanan kesehatan Kesehatan
4
Optimalisasi pelatihan ketenagakerjaan dan
kewirausahaan
kesejahteraan
masyarakat
5
Peningkatan pemahaman dan pengamalan
keagamaan
sosial, budaya,
kerukunan, agama
6
Peningkatan koordinasi , sinkronisasi kebijakan data
dan informasi gender
Data
7
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah yang
profesional dan pemerintahan yang akuntabel
SDM Aparatur
8
Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan
daerah
tata kelola
pemerintahan
9 Peningkatan kualitas manajemen pelayanan public Pelayanan publik
10 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
tata kelola
pemerintahan
11
Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja
Pemerintah Daerah
tata kelola
pemerintahan
12
Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi SDM
Aparatur Pemerintahan
SDM Aparatur
13
Peningkatan pendapatan dan pengurangan beban
masyarakat berpenghasilan rendah
kesejahteraan
masyarakat
14 Pemberdayaan masyarakat desa
kesejahteraan
masyarakat
15
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat
sosial, budaya,
kerukunan, agama
No Nama Strategi/Program/Kegiatan Keterangan
16 Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan
sosial, budaya,
kerukunan, agama
17 Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat Infrastruktur
18
Peningkatan sikap mental, disiplin dan kreatifitas
masyarakat
sosial, budaya,
kerukunan, agama
19 Peningkatan kerukunan antar dan inter umat beragama
sosial, budaya,
kerukunan, agama
20
Pelestarian budaya dan peningkatan kreatifitas seni
budaya daerah
sosial, budaya,
kerukunan, agama
21 Peningkatan keluarga sejahtera
kesejahteraan
masyarakat
22
Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar di
daerah
Infrastruktur
23
Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
perekonomian di daerah
Infrastruktur
24
Terwujudnya Mandiri Pangan Peningkatan produksi
pangan
Pangan
25 Peningkatan kontribusi sektor pertanian Pangan
26
Pengembangan investasi baik industri kecil maupun
besar
perekonomian daerah
27 Pengembangan kawasan pariwisata unggulan perekonomian daerah
28 Peningkatan nilai investasi dalam aktivitas perekonomian perekonomian daerah
29
Peningkatan tutupan lahan dengan rehabilitasi dan
revegetasi Kawasan lingkungan
kualitas lingkungan
30 Penurunan kerusakan dan pencemaran lingkungan kualitas lingkungan
1
17. 17
Kelompokkan kegiatan-kegiatan menjadi kelompok/folder kegiatan
Data
- Peningkatan
koordinasi ,
sinkronisasi kebijakan
data dan informasi
gender
Infrastruktur
- Peningkatan Sarana
Prasarana Olahraga
Masyarakat
- Peningkatan kuantitas
dan kualitas infrastruktur
dasar
- Peningkatan kuantitas
dan kualitas infrastruktur
perekonomian
Kesehatan
- Peningkatan promosi
kesehatan
- Peningkatan kualitas
layanan kesehatan
kesejahteraan masy
- Optimalisasi pelatihan ketenagakerjaan dan
kewirausahaan
- Peningkatan pendapatan dan pengurangan
beban masyarakat berpenghasilan rendah
- Pemberdayaan masyarakat desa
- Peningkatan keluarga sejahtera
kualitas lingkungan
- Peningkatan tutupan
lahan dengan rehabilitasi
dan revegetasi Kawasan
lingkungan
- Penurunan kerusakan
dan pencemaran
lingkungan
Pangan
- Terwujudnya
Mandiri Pangan
Peningkatan
produksi pangan
- Peningkatan
kontribusi sektor
pertanian
Pelayanan publik
- Peningkatan kualitas
manajemen
pelayanan public
Pendidikan
- Peningkatan kualitas
penyelenggaraan
pendidikan
18. 18
Kelompokkan kegiatan-kegiatan menjadi kelompok/folder kegiatan
sosial, budaya,
kerukunan, agama
- Peningkatan pemahaman dan
pengamalan keagamaan
- Peningkatan peran serta
masyarakat dalam ketentraman,
ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat
- Peningkatan partisipasi pemuda
dalam pembangunan
- Peningkatan sikap mental, disiplin
dan kreatifitas masyarakat
- Peningkatan kerukunan antar dan
inter umat beragama Pelestarian
budaya dan peningkatan
kreatifitas seni budaya daerah
tata kelola pemerintahan
- Peningkatan pengawasan
pelaksanaan pembangunan
daerah
- Peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan
daerah
- Peningkatan kualitas sistem
manajemen kinerja
Pemerintah Daerah
perekonomian daerah
- Pengembangan
investasi baik
industri kecil
maupun besar
- Pengembangan
kawasan pariwisata
unggulan
- Peningkatan nilai
investasi dalam
aktivitas
perekonomian
SDM Aparatur
- Peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah
- Peningkatan
Kemampuan dan
Kompetensi SDM
Aparatur
19. Identifikasi Proses Utama
Misi
1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil
2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada
Pelayanan Publik
3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal
4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan
Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya
5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal,
Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan
Visi
“Kalsel Mapan (Mandiri dan
Terdepan) Lebih Sejahtera,
Berkeadilan, Berkelanjutan,
Berdikari dan Berdaya Saing”
1
2
SUB PROSES PETA LINTAS FUNGSI DAN PETA RELASI
PROSES
3 5 65
2
21. KALSEL.01
Pembangunan infrastruktur
KALSEL.04
Peningkatan kualitas lingkungan
KALSEL.02
Peningkatan kualitas kesehatan
KALSEL.05
Pengelolaan Pangan
KALSEL. 09
Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana
Pemerintah
Masyarakat
Kebijakan/regulasi
Permintaan informasi,
konsultasi, dan
layanan
KALSEL.10
Pengelolaan SDM Aparatur
KALSEL.12
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
KALSEL.13
Pengelolaan Sistem Pengendalian dan
Pengawasan
KALSEL.07
………………………….
KALSEL.11
Pengelolaan Administrasi dan
Umum
PROSES UTAMA
PROSES LAINNYA
PROSES PENDUKUNG
Dukunganmanajemendanpengawsan
KALSEL.08
…………………………………
Pemerintah
Masyarakat
Akuntabilitas/
Laporan
KALSEL.03
Peningkatan kesejahteraan masy
KALSEL.14
Pengelolaan Keuangan dan Anggaran
Gambar Peta Proses K/L/D …………………
Dunia
Usaha
Layanan pendidikan,
kesehatan, perizinan
dll
Permintaan informasi,
konsultasi, dan
layanan
Dunia
Usaha
Layanan perizinan dll
KALSEL.06
Pengelolaan Pendidikan
22. PROSES UTAMA
PROSES LAINNYA
PROSES PENDUKUNG
Gambar Peta Relasi K/L/D …………………
KALSEL.01
Pembangunan infrastruktur
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.02
Peningkatan kualitas kesehatan
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.03
Peningkatan kesejahteraan
masy
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.04
Peningkatan kualitas lingkungan
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.05
Pengelolaan Ketersediaan
Pangan
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.06
Peningkatan kualitas pendidikan
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.07
…………………………………..
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.08
…………………………………..
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.09
Peng Org dan Tata Laksana
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.10
Pengelolaan SDM Aparatur
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.11
Peng Adm dan Umum
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.12
Peng Akuntabilitas Kinerja
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.13
Peng Sistem Pengendalian &
Pengawasan
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.14
Peng Keuangan dan
Anggaran
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
23. Gambar Peta Sub Proses
KALSEL.01
Pembangunan Infrastruktur
Peningkatan Sarana
Prasarana Olahraga
Masyarakat
KALSEL.01.01
Peningkatan kuantitas
dan kualitas
infrastruktur dasar
KALSEL.01.02
KALSEL.01.03
……………………….
KALSEL.02
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
……………..
KALSEL.03
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
…………………………….
KALSEL.06
Peraturan
ditetapkan
Draft Peraturan ……
…………………………….
KALSEL.9
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
……………..
KALSEL.08
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
Disusun setelah
teridentifikasi
melalui Peta Lintas
Fungsi
Disusun setelah
teridentifikasi
melalui Peta Lintas
Fungsi
24. Gambar Peta Sub Proses
KALSEL.02
Peningkatan kualitas kesehatan
Peningkatan promosi
kesehatan
KALSEL.02.01
Peningkatan kualitas
layanan kesehatan
KALSEL.02.02
……………………….
KALSEL.02
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
……………..
KALSEL.03
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
…………………………….
KALSEL.06
Peraturan
ditetapkan
Draft Peraturan ……
…………………………….
KALSEL.09
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
……………..
KALSEL.08
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
Disusun setelah
teridentifikasi
melalui Peta Lintas
Fungsi
Disusun setelah
teridentifikasi
melalui Peta Lintas
Fungsi
25. Gambar Peta Lintas Fungsi
NamaUnit
Kerja
NamaUnit
Kerja
NamaUnit
Kerja
NamaUnit
Kerja
NamaUnit
Kerja
NamaUnit
Kerja
NamaUnit
Kerja
KALSEL.01.01.CFM.01 …………………
Aktifitas
Keputusan
Aktifitas
Aktifitas
Aktifitas
Aktifitas
27. SELAMAT DATANG
PESERTA SOSIALISASI PERMENPANRB
NOMOR: 19 TAHUN 2018
TENTANG
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
INSTANSI PEMERINTAH
Banjarmasin, 9 Juli 2019
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
28. SOSIALISASI
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
INSTANSI PEMERINTAH
Banjarmasin, 9 Juli 2019
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
disampaikan oleh :
Dr. Ngalimun
29. Konsepsi Penyusunan Probis3
4
Pemahaman Peta Bisnis Proses1
1 Langkag-langkah Penyusunan Probis
Action Plan2
OUTLINE
SESI PERTAMA: Pengembangan dan Teknik Identifikasi Probis
SESI KEDUA : Pelatihan Penyusunan Peta Proses Bisnis
Latar belakang, Maksud dan Tujuan112
Konsep Permodelan
30.
31. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
LATAR BELAKANG
TataLaksana
PermenPANRB 11/2015
tentang Road Map Reformasi Birokrasi
1.Birokrasi yang bersih
dan akuntabel
2.Birokrasi yang efektif
dan efisien
3.Birokrasi yang
memiliki pelayanan
publik berkualitas
• Rendahnya
efektivitas dan
efisiensi birokrasi
publik di Indonesia
• Probis yang berbelit-
belit dan tumpang-
tindih membuat
organisasi menjadi
lambat untuk bekerja
diperlukan
Penataan
proses bisnis
32. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
UU No 30 Tahun 2014
Administrasi Pemerintahan Perpres No 47 Tahun 2015
Kementerian PANRB
PermenPANRB No 12 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Perpres No 7 th 2015
Organisasi Kementerian
Negara
PERMENPANRB No 19 Tahun 2018
Penyusunan peta proses bisnis instansi
pemerintah
DASAR
HUKUM
PemenPANRB No 30 Tahun 2018
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
33. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
7
34. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI INSTANSI
PEMERINTAH
35. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian
program ini digunakan indikator-indikator:
a. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)
kegiatan utama Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat
kondisi apakah:
1) Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan
tugas dan fungsi;
2) Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur
operasional tetap (SOP);
3) Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan; dan
4) Peta proses bisnis dan prosedur operasional telah
dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan
tuntutan efisiensi dan efektifitas birokrasi.
PERATURAN MENTERI PAN RB NOMOR 30 TAHUN 2018
LAMPIRAN I
36. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Definisi Peta Proses Bisnis
Peta proses Bisnis merupakan diagram yang
menggambarkan hubungan kerja yang
efektif & efesien antar unit organisasi
untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan
tujuan pendirian organisasi agar
menghasilkan keluaran yg bernilai tambah
bagi pemangku kepentingan
37. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Peta Proses dalam Ketatalaksanaan
Pelaku
Aktivitas
Proses
Proses
Pelaku
Proses
Cross Functional
Map
Business Process
Sub Business Process
Relationship
Map
• Business process atau Sub-business process : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara
“Proses dengan Proses”;
• Cross functional map : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Proses dengan
Aktivitas”;
• Relationship map : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Pelaku dengan Proses”;
38. 12
Memiliki standar pelaksanaan
pekerjaan sehingga
memudahkan dalam
mengendalikan dan
mempertahankan kualitas
pelaksanaan pekerjaan
Mudah melihat potensi
masalah yang ada di dalam
pelaksanaan suatu proses
sehingga solusi
penyempurnaan proses lebih
terarah
Manfaat Penyusunan Peta Proses Bisnis
Presented by Asdep Musjak
39. Kerangka Pengembangan Proses Bisnis
Bagian-bagian didalam suatu proses
bisnis (antar satker dlm kantor
Gub/Bupati/Walikota)
Alur kerja yang dibutuhkan untuk
menjalankan sasaran utama bisnis
Langkah-langkah detail untuk
melaksanakan suatu aktivitas (Setiap
unit kerja mandiri, satker) harus memiliki
binis poroses
Serangkaian alur kerja yang logis,
berhubungan dan sekuensial membuat suatu
bagian proses makro
Activities
Sub-
processes
LINTAS FUNGSI
(SOP MAKRO)
SOP MIKRO
TUGAS
Business-process
40. Keselarasan dan Konsistensi untuk menjaga Efektivitas
Organisasi
1. Adanya “lompatan proses” pada praktek yang dilakukan selama ini;
2. Tanpa melakukan pemetaan binis proses dan analisis jabatan terlebih dahulu,
cenderung menghasilkan uraian jabatan yang “seragam”;
3. Uraian jabatan yang “seragam” akan menyulitkan dalam mengidentifikasi indikator
kinerja secara spesifik dan terukur;
Mandat
Disain
Organisasi
Proses
Bisnis
Struktur
Organisasi
Analisis
Jabatan
Uraian
Jabatan
Spesifikasi
Jabatan
= HarmonisPraktek
Terbaik
Mandat ? ?
Struktur
Organisasi
? Uraian
Jabatan
Spesifikasi
Jabatan = ?
“lompatan proses”
“lompatan proses”
Kondisi Saat
Ini
Kesenjangan
41. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
1
5
Proses
Proses
Proses
Proses
Proses
Proses Bisnis
Serangkaian aktivitas atau
tugas yang saling terkait dan
berhubungan yang berurutan,
dimana merubah input menjadi
output
Kumpulan aktivitas atau tugas yang
terstruktur dan terkait yang menghasilkan
layanan atau produk yang spesifik bagi
satu atau beberapa penerima hasil tertentu
42. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
1
6
Level 0 Peta Proses Organisasi
Level 1 Area Proses (PROSES UTAMA)
Level 2 Kelompok Proses (SUB PROSES)
Level 3 Aktivitas (PROSES - SOP)
Menggambarkan area-area proses organisasi yang diklasifikasi berdasarkan
proses bisnis utama, pendukung dan lainnya (manajemen).
Sekumpulan proses yang terkait secara tugas, fungsi, aktivitas.
Proses kunci yang menjadi penggerak utama dalam organisasi.
• Memberi gambaran bagaimana suatu proses dijalankan oleh para
pelaku-pelakunya dari awal hingga akhir dan output yang spesifik.
43. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Acuan kerja dalam
penyusunan peta
probis
MAKSUD TUJUAN
Penjabaran visi,
misi, tujuan,
renstra
Hub kerja yang
efektif dan
efisien
Pelaksanaan tugas
fungsi secara efektif
dan efisien
Komunikasi visi, misi,
tujuan yang lebih
mudah
Dokumentasi
secara rinci
MAKSUD DAN TUJUAN
44. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
1
8
INTENSI STRATEGIS
ORGANISASI
MANDAT
STRUKTUR ORGANISASI BISNIS PROSES
ANALISIS JABATAN
URAIAN JABATAN SPESIFIKASI JABATAN
PEMANGKU JABATAN
Bisnis Proses dalam Sistem Pengorganisasian
Memiliki standar pelaksanaan
pekerjaan sehingga
memudahkan dalam
mengendalikan dan
mempertahankan kualitas
pelaksanaan pekerjaan
Mudah melihat potensi
masalah yang ada di dalam
pelaksanaan suatu proses
sehingga solusi
penyempurnaan proses lebih
terarah
45. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
01 - Definitif
Peta probis harus memiliki batasan,
masukan, serta keluaran yang jelas
02 - Urutan
Peta probis harus terdiri atas
aktivitas yang berurutan sesuai
waktu dan ruang.
03 - Pelanggan
pelanggan akhir menerima
hasil dari proses lintas unit
organisasi.
04 - Nilai tambah
transformasi yang terjadi dalam
proses harus memberikan nilai
tambah pada penerima.
Keterkaitan - 08
suatu proses tidak dapat berdiri,
melainkan harus terkait dalam
suatu struktur organisasi.
Fungsi Silang - 07
suatu proses mencakup hasil kerja
sama beberapa fungsi dalam satu
organisasi.
Sederhana Representatif - 06
mewakili seluruh aktivitas
organisasi tanpa terkecuali dan
digambarkan secara sederhana.
Konsensus subyektif - 05
disepakati oleh seluruh unit
organisasi yang ada dalam ruang
lingkup instansi pemerintah.
kementerian PANRB
Prinsip Penyusunan
46. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
47. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
48. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
• Peta Proses Bisnis adalah diagram yang
menggambarkan hubungan kerja yang
efektif dan efisien antar unit organisasi
untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan
tujuan pendirian organisasi agar
menghasilkan keluaran yang bernilai
tambah bagi pemangku kepentingan.
• Proses adalah serangkaian tahapan yang
mengubah input menjadi output.
22
Penyusunan Peta Proses Bisnis
merupakan acuan bagi instansi
pemerintah untuk menggambarkan
hubungan kerja yang efektif dan
efisien antar unit organisasi untuk
menghasilkan kinerja sesuai dengan
tujuan pendirian organisasi agar
menghasilkan keluaran yang bernilai
tambah bagi pemangku kepentingan.
PERMENPAN 19/2018
49. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
50. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Pengelompokan Proses
51. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Ilustrasi Klasifikasi Proses
(Birokrasi : Kementerian dan Lembaga)
2
5
SUPPLIER
INPUT
OUTPUT/OUTCOME
CUSTOMER
Proses Manajerial
Proses Inti
Proses Lainnya
•Administrasi Itjen/Setjen/Ditjen/Badan/
Pusat/Daerah/Sekda/Dinas/OPD;
•Manajemen sumberdaya (al : SDM, BMN, Keu)
•Dukungan operasional (al : IT, Hukum, Humas)
•Proses Mananejemen Resiko
•Pelaksanaan kebijakan;
•Bimbingan teknis/supervisi/evaluasi;
•Penyelenggaraan Layanan publik;
52. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
53. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Perbandingan Model Proses
54. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Asas 1
Pengelompokan
dilakukan
berdasarkan
fungsi bukan
berdasarkan unit
kerja/struktur
Asas 2 Asas 3
S e m a k i n
s e d e r h a n a
pengelompokan
fungsi organisasi
semakin baik.
Peta Proses
Bisnis
Pengelompokan fungsi
organisasi merupakan
kesepakatan cara
pandang terhadap
seluruh program dan
kegiatan yang dilakukan
Instansi Pemerintah.
55. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Tahap Persiapan dan Perencanaan
01 Tahap Pengumpulan Informasi
• Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer
(wawancara) dan informasi sekunder (dokumen renstra, SOTK,
peraturan lainnya)
STEP
02 Tahap Pengorganisasian
• Seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah
dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi
Internal (RBI) masing-masing instansi pemerintah yang dipimpin oleh pimpinan
instansi pemerintah
• secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis instansi
pemerintah dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang
tata laksana
STEP
56. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
KELEBIHAN DAN KEUNTUNGAN
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
qSebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
qMerupakan standar pelaksanaan pekerjaan;
qMampu menggambarkan logika proses secara lebih eksplisit, dan kaya arti sehingga
siapapun yang membaca peta proses bisnis dapat memahami dan memaknai artinya tanpa
ada interpretasi ganda;
qHasil peta proses yang disusun menjadi sebuah dokumen terintegrasi yang mudah
diakses;
qHasil peta proses merupakan asset pengetahuan dalam pengambilan keputusan strategis;
qDapat langsung diotomatisasi dan dieksekusi menggunakan aplikasi
57. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
KESIMPULAN
1.Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis
dinamis yang perlu dipantau relevansi dan efektivitasnya.
Pemantauan peta proses bisnis dilaksanakan oleh unit
organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
ketatalaksanaan paling sedikit satu tahun sekali.
2.Penyusunan peta proses bisnis di lingkungan instansinya
masing-masing wajib dilaporkan kepada Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
58. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A