SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 58
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Banjarmasin, 09 Juli 2019
Permen PANRB Nomor 19 Tahun 2018
SOSIALISASI PENYUSUNAN
DEPUTI KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2
DEPUTI KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 3
PROSES
SUB PROSES
SOP MakroLINTAS FUNGSI
Aktivitas
SOP
DEPUTI KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Acuan
Proses
Bisnis
Pusat
Acuan
Proses
Bisnis
Daerah
Identifikasi Proses Bisnis
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
List down kegiatan
untuk kemudian
dikelompokkan
Bottom to Up
• Sasaran menjadi
peta proses
• Program menjadi
peta subproses
• Kegiatan menjadi
peta lintas fungsi
Top to Down1 2
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Memahami Renstra/RPJMN
1
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Buat daftar aktifitas/proses kerja yang ada
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Kelompokkan kegiatan-kegiatan menjadi kelompok-kelompok kegiatan Peta Proses bisnis
Peta subproses
Peta relasi dan
Peta lintas fungsi
Identifikasi Proses Utama
Misi
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui
sector pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi
kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa,
pertanian, dan pariwisata.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang
terintegrasi dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good
governance melalui peningkatan kualitas pelayanan
publik.
Visi
“Metro Kota Pendidikan dan Wisata
Keluarga Berbasis Ekonomi
Kerakyatan Berlandaskan
Pembangunan Partisipatif”
1
2
3 4 5
PROSES
UTAMA
6 dst ...
CONTOH
Kota Metro
2
Identifikasi Sub Proses, Peta Lintas Fungsi, dan Peta Relasi
PROSES SUB
PROSES
PETA LINTAS
FUNGSI DAN
PETA RELASI
Isi Tabel Instrumen
1. Tabel Identifikasi Proses
2. Tabel Identifikasi Sub Proses - Lintas Fungsi - Sop Makro
Mengacu ke Sasaran Strategis
Mengacu ke Program Mengacu kegiatan
Isi Tabel Instrumen
3. Tabel Identifikasi Lintas Fungsi
4. Gambar Peta Proses, Peta
Sub Proses, dan Peta Lintas
Fungsi
14
LATIHAN
Buatkan peta proses, peta sub proses, peta relasi dan
peta lintas fungsi berdasarkan RPJMD
16
Buat daftar aktifitas/proses kerja yang ada
No Nama Strategi/Program/Kegiatan Keterangan
1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan Pendidikan
2 Peningkatan promosi kesehatan Kesehatan
3 Peningkatan kualitas layanan kesehatan Kesehatan
4
Optimalisasi pelatihan ketenagakerjaan dan
kewirausahaan
kesejahteraan
masyarakat
5
Peningkatan pemahaman dan pengamalan
keagamaan
sosial, budaya,
kerukunan, agama
6
Peningkatan koordinasi , sinkronisasi kebijakan data
dan informasi gender
Data
7
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah yang
profesional dan pemerintahan yang akuntabel
SDM Aparatur
8
Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan
daerah
tata kelola
pemerintahan
9 Peningkatan kualitas manajemen pelayanan public Pelayanan publik
10 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
tata kelola
pemerintahan
11
Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja
Pemerintah Daerah
tata kelola
pemerintahan
12
Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi SDM
Aparatur Pemerintahan
SDM Aparatur
13
Peningkatan pendapatan dan pengurangan beban
masyarakat berpenghasilan rendah
kesejahteraan
masyarakat
14 Pemberdayaan masyarakat desa
kesejahteraan
masyarakat
15
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat
sosial, budaya,
kerukunan, agama
No Nama Strategi/Program/Kegiatan Keterangan
16 Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan
sosial, budaya,
kerukunan, agama
17 Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat Infrastruktur
18
Peningkatan sikap mental, disiplin dan kreatifitas
masyarakat
sosial, budaya,
kerukunan, agama
19 Peningkatan kerukunan antar dan inter umat beragama
sosial, budaya,
kerukunan, agama
20
Pelestarian budaya dan peningkatan kreatifitas seni
budaya daerah
sosial, budaya,
kerukunan, agama
21 Peningkatan keluarga sejahtera
kesejahteraan
masyarakat
22
Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar di
daerah
Infrastruktur
23
Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
perekonomian di daerah
Infrastruktur
24
Terwujudnya Mandiri Pangan Peningkatan produksi
pangan
Pangan
25 Peningkatan kontribusi sektor pertanian Pangan
26
Pengembangan investasi baik industri kecil maupun
besar
perekonomian daerah
27 Pengembangan kawasan pariwisata unggulan perekonomian daerah
28 Peningkatan nilai investasi dalam aktivitas perekonomian perekonomian daerah
29
Peningkatan tutupan lahan dengan rehabilitasi dan
revegetasi Kawasan lingkungan
kualitas lingkungan
30 Penurunan kerusakan dan pencemaran lingkungan kualitas lingkungan
1
17
Kelompokkan kegiatan-kegiatan menjadi kelompok/folder kegiatan
Data
- Peningkatan
koordinasi ,
sinkronisasi kebijakan
data dan informasi
gender
Infrastruktur
- Peningkatan Sarana
Prasarana Olahraga
Masyarakat
- Peningkatan kuantitas
dan kualitas infrastruktur
dasar
- Peningkatan kuantitas
dan kualitas infrastruktur
perekonomian
Kesehatan
- Peningkatan promosi
kesehatan
- Peningkatan kualitas
layanan kesehatan
kesejahteraan masy
- Optimalisasi pelatihan ketenagakerjaan dan
kewirausahaan
- Peningkatan pendapatan dan pengurangan
beban masyarakat berpenghasilan rendah
- Pemberdayaan masyarakat desa
- Peningkatan keluarga sejahtera
kualitas lingkungan
- Peningkatan tutupan
lahan dengan rehabilitasi
dan revegetasi Kawasan
lingkungan
- Penurunan kerusakan
dan pencemaran
lingkungan
Pangan
- Terwujudnya
Mandiri Pangan
Peningkatan
produksi pangan
- Peningkatan
kontribusi sektor
pertanian
Pelayanan publik
- Peningkatan kualitas
manajemen
pelayanan public
Pendidikan
- Peningkatan kualitas
penyelenggaraan
pendidikan
18
Kelompokkan kegiatan-kegiatan menjadi kelompok/folder kegiatan
sosial, budaya,
kerukunan, agama
- Peningkatan pemahaman dan
pengamalan keagamaan
- Peningkatan peran serta
masyarakat dalam ketentraman,
ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat
- Peningkatan partisipasi pemuda
dalam pembangunan
- Peningkatan sikap mental, disiplin
dan kreatifitas masyarakat
- Peningkatan kerukunan antar dan
inter umat beragama Pelestarian
budaya dan peningkatan
kreatifitas seni budaya daerah
tata kelola pemerintahan
- Peningkatan pengawasan
pelaksanaan pembangunan
daerah
- Peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan
daerah
- Peningkatan kualitas sistem
manajemen kinerja
Pemerintah Daerah
perekonomian daerah
- Pengembangan
investasi baik
industri kecil
maupun besar
- Pengembangan
kawasan pariwisata
unggulan
- Peningkatan nilai
investasi dalam
aktivitas
perekonomian
SDM Aparatur
- Peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah
- Peningkatan
Kemampuan dan
Kompetensi SDM
Aparatur
Identifikasi Proses Utama
Misi
1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil
2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada
Pelayanan Publik
3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal
4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan
Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya
5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal,
Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan
Visi
“Kalsel Mapan (Mandiri dan
Terdepan) Lebih Sejahtera,
Berkeadilan, Berkelanjutan,
Berdikari dan Berdaya Saing”
1
2
SUB PROSES PETA LINTAS FUNGSI DAN PETA RELASI
PROSES
3 5 65
2
20
Gambarkan Peta Proses, Peta Sub
Proses, Peta Relasi dan Lintas
Fungsi
KALSEL.01
Pembangunan infrastruktur
KALSEL.04
Peningkatan kualitas lingkungan
KALSEL.02
Peningkatan kualitas kesehatan
KALSEL.05
Pengelolaan Pangan
KALSEL. 09
Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana
Pemerintah
Masyarakat
Kebijakan/regulasi
Permintaan informasi,
konsultasi, dan
layanan
KALSEL.10
Pengelolaan SDM Aparatur
KALSEL.12
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
KALSEL.13
Pengelolaan Sistem Pengendalian dan
Pengawasan
KALSEL.07
………………………….
KALSEL.11
Pengelolaan Administrasi dan
Umum
PROSES UTAMA
PROSES LAINNYA
PROSES PENDUKUNG
Dukunganmanajemendanpengawsan
KALSEL.08
…………………………………
Pemerintah
Masyarakat
Akuntabilitas/
Laporan
KALSEL.03
Peningkatan kesejahteraan masy
KALSEL.14
Pengelolaan Keuangan dan Anggaran
Gambar Peta Proses K/L/D …………………
Dunia
Usaha
Layanan pendidikan,
kesehatan, perizinan
dll
Permintaan informasi,
konsultasi, dan
layanan
Dunia
Usaha
Layanan perizinan dll
KALSEL.06
Pengelolaan Pendidikan
PROSES UTAMA
PROSES LAINNYA
PROSES PENDUKUNG
Gambar Peta Relasi K/L/D …………………
KALSEL.01
Pembangunan infrastruktur
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.02
Peningkatan kualitas kesehatan
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.03
Peningkatan kesejahteraan
masy
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.04
Peningkatan kualitas lingkungan
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.05
Pengelolaan Ketersediaan
Pangan
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.06
Peningkatan kualitas pendidikan
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.07
…………………………………..
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.08
…………………………………..
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.09
Peng Org dan Tata Laksana
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.10
Pengelolaan SDM Aparatur
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.11
Peng Adm dan Umum
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.12
Peng Akuntabilitas Kinerja
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.13
Peng Sistem Pengendalian &
Pengawasan
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.14
Peng Keuangan dan
Anggaran
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
Gambar Peta Sub Proses
KALSEL.01
Pembangunan Infrastruktur
Peningkatan Sarana
Prasarana Olahraga
Masyarakat
KALSEL.01.01
Peningkatan kuantitas
dan kualitas
infrastruktur dasar
KALSEL.01.02
KALSEL.01.03
……………………….
KALSEL.02
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
……………..
KALSEL.03
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
…………………………….
KALSEL.06
Peraturan
ditetapkan
Draft Peraturan ……
…………………………….
KALSEL.9
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
……………..
KALSEL.08
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
Disusun setelah
teridentifikasi
melalui Peta Lintas
Fungsi
Disusun setelah
teridentifikasi
melalui Peta Lintas
Fungsi
Gambar Peta Sub Proses
KALSEL.02
Peningkatan kualitas kesehatan
Peningkatan promosi
kesehatan
KALSEL.02.01
Peningkatan kualitas
layanan kesehatan
KALSEL.02.02
……………………….
KALSEL.02
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
……………..
KALSEL.03
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
…………………………….
KALSEL.06
Peraturan
ditetapkan
Draft Peraturan ……
…………………………….
KALSEL.09
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
……………..
KALSEL.08
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
Disusun setelah
teridentifikasi
melalui Peta Lintas
Fungsi
Disusun setelah
teridentifikasi
melalui Peta Lintas
Fungsi
Gambar Peta Lintas Fungsi
NamaUnit
Kerja
NamaUnit
Kerja
NamaUnit
Kerja
NamaUnit
Kerja
NamaUnit
Kerja
NamaUnit
Kerja
NamaUnit
Kerja
KALSEL.01.01.CFM.01 …………………
Aktifitas
Keputusan
Aktifitas
Aktifitas
Aktifitas
Aktifitas
26
Presentation to Joe Smith
26
Thank You !
Presented by Asdep Musjak
SELAMAT DATANG
PESERTA SOSIALISASI PERMENPANRB
NOMOR: 19 TAHUN 2018
TENTANG
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
INSTANSI PEMERINTAH
Banjarmasin, 9 Juli 2019
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
SOSIALISASI
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
INSTANSI PEMERINTAH
Banjarmasin, 9 Juli 2019
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
disampaikan oleh :
Dr. Ngalimun
Konsepsi Penyusunan Probis3
4
Pemahaman Peta Bisnis Proses1
1 Langkag-langkah Penyusunan Probis
Action Plan2
OUTLINE
SESI PERTAMA: Pengembangan dan Teknik Identifikasi Probis
SESI KEDUA : Pelatihan Penyusunan Peta Proses Bisnis
Latar belakang, Maksud dan Tujuan112
Konsep Permodelan
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
LATAR BELAKANG
TataLaksana
PermenPANRB 11/2015
tentang Road Map Reformasi Birokrasi
1.Birokrasi yang bersih
dan akuntabel
2.Birokrasi yang efektif
dan efisien
3.Birokrasi yang
memiliki pelayanan
publik berkualitas
• Rendahnya
efektivitas dan
efisiensi birokrasi
publik di Indonesia
• Probis yang berbelit-
belit dan tumpang-
tindih membuat
organisasi menjadi
lambat untuk bekerja
diperlukan
Penataan
proses bisnis
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
UU No 30 Tahun 2014
Administrasi Pemerintahan Perpres No 47 Tahun 2015
Kementerian PANRB
PermenPANRB No 12 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Perpres No 7 th 2015
Organisasi Kementerian
Negara
PERMENPANRB No 19 Tahun 2018
Penyusunan peta proses bisnis instansi
pemerintah
DASAR
HUKUM
PemenPANRB No 30 Tahun 2018
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
7
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI INSTANSI
PEMERINTAH
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian
program ini digunakan indikator-indikator:
a. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)
kegiatan utama Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat
kondisi apakah:
1) Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan
tugas dan fungsi;
2) Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur
operasional tetap (SOP);
3) Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan; dan
4) Peta proses bisnis dan prosedur operasional telah
dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan
tuntutan efisiensi dan efektifitas birokrasi.
PERATURAN MENTERI PAN RB NOMOR 30 TAHUN 2018
LAMPIRAN I
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Definisi Peta Proses Bisnis
Peta proses Bisnis merupakan diagram yang
menggambarkan hubungan kerja yang
efektif & efesien antar unit organisasi
untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan
tujuan pendirian organisasi agar
menghasilkan keluaran yg bernilai tambah
bagi pemangku kepentingan
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Peta Proses dalam Ketatalaksanaan
Pelaku
Aktivitas
Proses
Proses
Pelaku
Proses
Cross Functional
Map
Business Process
Sub Business Process
Relationship
Map
• Business process atau Sub-business process : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara
“Proses dengan Proses”;
• Cross functional map : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Proses dengan
Aktivitas”;
• Relationship map : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Pelaku dengan Proses”;
12
Memiliki standar pelaksanaan
pekerjaan sehingga
memudahkan dalam
mengendalikan dan
mempertahankan kualitas
pelaksanaan pekerjaan
Mudah melihat potensi
masalah yang ada di dalam
pelaksanaan suatu proses
sehingga solusi
penyempurnaan proses lebih
terarah
Manfaat Penyusunan Peta Proses Bisnis
Presented by Asdep Musjak
Kerangka Pengembangan Proses Bisnis
Bagian-bagian didalam suatu proses
bisnis (antar satker dlm kantor
Gub/Bupati/Walikota)
Alur kerja yang dibutuhkan untuk
menjalankan sasaran utama bisnis
Langkah-langkah detail untuk
melaksanakan suatu aktivitas (Setiap
unit kerja mandiri, satker) harus memiliki
binis poroses
Serangkaian alur kerja yang logis,
berhubungan dan sekuensial membuat suatu
bagian proses makro
Activities
Sub-
processes
LINTAS FUNGSI
(SOP MAKRO)
SOP MIKRO
TUGAS
Business-process
Keselarasan dan Konsistensi untuk menjaga Efektivitas
Organisasi
1. Adanya “lompatan proses” pada praktek yang dilakukan selama ini;
2. Tanpa melakukan pemetaan binis proses dan analisis jabatan terlebih dahulu,
cenderung menghasilkan uraian jabatan yang “seragam”;
3. Uraian jabatan yang “seragam” akan menyulitkan dalam mengidentifikasi indikator
kinerja secara spesifik dan terukur;
Mandat
Disain
Organisasi
Proses
Bisnis
Struktur
Organisasi
Analisis
Jabatan
Uraian
Jabatan
Spesifikasi
Jabatan
= HarmonisPraktek
Terbaik
Mandat ? ?
Struktur
Organisasi
? Uraian
Jabatan
Spesifikasi
Jabatan = ?
“lompatan proses”
“lompatan proses”
Kondisi Saat
Ini
Kesenjangan
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
1
5
Proses
Proses
Proses
Proses
Proses
Proses Bisnis
Serangkaian aktivitas atau
tugas yang saling terkait dan
berhubungan yang berurutan,
dimana merubah input menjadi
output
Kumpulan aktivitas atau tugas yang
terstruktur dan terkait yang menghasilkan
layanan atau produk yang spesifik bagi
satu atau beberapa penerima hasil tertentu
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
1
6
Level 0  Peta Proses Organisasi
Level 1  Area Proses (PROSES UTAMA)
Level 2  Kelompok Proses (SUB PROSES)
Level 3  Aktivitas (PROSES - SOP)
Menggambarkan area-area proses organisasi yang diklasifikasi berdasarkan
proses bisnis utama, pendukung dan lainnya (manajemen).
Sekumpulan proses yang terkait secara tugas, fungsi, aktivitas.
Proses kunci yang menjadi penggerak utama dalam organisasi.
• Memberi gambaran bagaimana suatu proses dijalankan oleh para
pelaku-pelakunya dari awal hingga akhir dan output yang spesifik.
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Acuan kerja dalam
penyusunan peta
probis
MAKSUD TUJUAN
Penjabaran visi,
misi, tujuan,
renstra
Hub kerja yang
efektif dan
efisien
Pelaksanaan tugas
fungsi secara efektif
dan efisien
Komunikasi visi, misi,
tujuan yang lebih
mudah
Dokumentasi
secara rinci
MAKSUD DAN TUJUAN
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
1
8
INTENSI STRATEGIS
ORGANISASI
MANDAT
STRUKTUR ORGANISASI BISNIS PROSES
ANALISIS JABATAN
URAIAN JABATAN SPESIFIKASI JABATAN
PEMANGKU JABATAN
Bisnis Proses dalam Sistem Pengorganisasian
Memiliki standar pelaksanaan
pekerjaan sehingga
memudahkan dalam
mengendalikan dan
mempertahankan kualitas
pelaksanaan pekerjaan
Mudah melihat potensi
masalah yang ada di dalam
pelaksanaan suatu proses
sehingga solusi
penyempurnaan proses lebih
terarah
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
01 - Definitif
Peta probis harus memiliki batasan,
masukan, serta keluaran yang jelas
02 - Urutan
Peta probis harus terdiri atas
aktivitas yang berurutan sesuai
waktu dan ruang.
03 - Pelanggan
pelanggan akhir menerima
hasil dari proses lintas unit
organisasi.
04 - Nilai tambah
transformasi yang terjadi dalam
proses harus memberikan nilai
tambah pada penerima.
Keterkaitan - 08
suatu proses tidak dapat berdiri,
melainkan harus terkait dalam
suatu struktur organisasi.
Fungsi Silang - 07
suatu proses mencakup hasil kerja
sama beberapa fungsi dalam satu
organisasi.
Sederhana Representatif - 06
mewakili seluruh aktivitas
organisasi tanpa terkecuali dan
digambarkan secara sederhana.
Konsensus subyektif - 05
disepakati oleh seluruh unit
organisasi yang ada dalam ruang
lingkup instansi pemerintah.
kementerian PANRB
Prinsip Penyusunan
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
• Peta Proses Bisnis adalah diagram yang
menggambarkan hubungan kerja yang
efektif dan efisien antar unit organisasi
untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan
tujuan pendirian organisasi agar
menghasilkan keluaran yang bernilai
tambah bagi pemangku kepentingan.
• Proses adalah serangkaian tahapan yang
mengubah input menjadi output.
22
Penyusunan Peta Proses Bisnis
merupakan acuan bagi instansi
pemerintah untuk menggambarkan
hubungan kerja yang efektif dan
efisien antar unit organisasi untuk
menghasilkan kinerja sesuai dengan
tujuan pendirian organisasi agar
menghasilkan keluaran yang bernilai
tambah bagi pemangku kepentingan.
PERMENPAN 19/2018
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Pengelompokan Proses
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Ilustrasi Klasifikasi Proses
(Birokrasi : Kementerian dan Lembaga)
2
5
SUPPLIER
INPUT
OUTPUT/OUTCOME
CUSTOMER
Proses Manajerial
Proses Inti
Proses Lainnya
•Administrasi Itjen/Setjen/Ditjen/Badan/
Pusat/Daerah/Sekda/Dinas/OPD;
•Manajemen sumberdaya (al : SDM, BMN, Keu)
•Dukungan operasional (al : IT, Hukum, Humas)
•Proses Mananejemen Resiko
•Pelaksanaan kebijakan;
•Bimbingan teknis/supervisi/evaluasi;
•Penyelenggaraan Layanan publik;
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Perbandingan Model Proses
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Asas 1
Pengelompokan
dilakukan
berdasarkan
fungsi bukan
berdasarkan unit
kerja/struktur
Asas 2 Asas 3
S e m a k i n
s e d e r h a n a
pengelompokan
fungsi organisasi
semakin baik.
Peta Proses
Bisnis
Pengelompokan fungsi
organisasi merupakan
kesepakatan cara
pandang terhadap
seluruh program dan
kegiatan yang dilakukan
Instansi Pemerintah.
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Tahap Persiapan dan Perencanaan
01 Tahap Pengumpulan Informasi
• Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer
(wawancara) dan informasi sekunder (dokumen renstra, SOTK,
peraturan lainnya)
STEP
02 Tahap Pengorganisasian
• Seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah
dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi
Internal (RBI) masing-masing instansi pemerintah yang dipimpin oleh pimpinan
instansi pemerintah
• secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis instansi
pemerintah dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang
tata laksana
STEP
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
KELEBIHAN DAN KEUNTUNGAN
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
qSebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
qMerupakan standar pelaksanaan pekerjaan;
qMampu menggambarkan logika proses secara lebih eksplisit, dan kaya arti sehingga
siapapun yang membaca peta proses bisnis dapat memahami dan memaknai artinya tanpa
ada interpretasi ganda;
qHasil peta proses yang disusun menjadi sebuah dokumen terintegrasi yang mudah
diakses;
qHasil peta proses merupakan asset pengetahuan dalam pengambilan keputusan strategis;
qDapat langsung diotomatisasi dan dieksekusi menggunakan aplikasi
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
KESIMPULAN
1.Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis
dinamis yang perlu dipantau relevansi dan efektivitasnya.
Pemantauan peta proses bisnis dilaksanakan oleh unit
organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
ketatalaksanaan paling sedikit satu tahun sekali.
2.Penyusunan peta proses bisnis di lingkungan instansinya
masing-masing wajib dilaporkan kepada Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Assessment individu berdasarkan kompetensi
Assessment individu berdasarkan kompetensiAssessment individu berdasarkan kompetensi
Assessment individu berdasarkan kompetensi
pracoyo cipto nugroho
 
Format naskah dinas
Format naskah dinas Format naskah dinas
Format naskah dinas
Rizki Malinda
 
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
Sutikno Tumingan
 
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Dadang Solihin
 

Was ist angesagt? (20)

Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
Anjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAnjab pranata komputer
Anjab pranata komputer
 
Penyusunan peta proses bisnis
Penyusunan peta proses bisnisPenyusunan peta proses bisnis
Penyusunan peta proses bisnis
 
Assessment individu berdasarkan kompetensi
Assessment individu berdasarkan kompetensiAssessment individu berdasarkan kompetensi
Assessment individu berdasarkan kompetensi
 
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
 
Evaluasi kinerja (18 1-07)
Evaluasi kinerja (18 1-07)Evaluasi kinerja (18 1-07)
Evaluasi kinerja (18 1-07)
 
Draft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Draft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan PelaporanDraft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Draft Evaluasi Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 
DIAGNOSA ORGANISASI PKA.pdf
DIAGNOSA ORGANISASI PKA.pdfDIAGNOSA ORGANISASI PKA.pdf
DIAGNOSA ORGANISASI PKA.pdf
 
Format naskah dinas
Format naskah dinas Format naskah dinas
Format naskah dinas
 
Contoh pengisian anjab
Contoh pengisian anjabContoh pengisian anjab
Contoh pengisian anjab
 
Laporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docx
Laporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docxLaporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docx
Laporan PKTBT Terampil - Pranata Komputer.docx
 
CONTOH JOBDES LENGKAP UNTUK PERUSAHAAN
CONTOH JOBDES LENGKAP UNTUK PERUSAHAANCONTOH JOBDES LENGKAP UNTUK PERUSAHAAN
CONTOH JOBDES LENGKAP UNTUK PERUSAHAAN
 
Sosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkpSosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkp
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian UmumAnalisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian Umum
 
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
 
Anjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuanganAnjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuangan
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaAnalisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
 
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasiManajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
 
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 -Penjelasan studi lapangan pkp-- -Penjelasan studi lapangan pkp--
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
 

Ähnlich wie Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018

juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaanjuknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
adee49
 
Presentasi musrenbang kota solok 25 maret 2014
Presentasi musrenbang kota solok   25 maret 2014 Presentasi musrenbang kota solok   25 maret 2014
Presentasi musrenbang kota solok 25 maret 2014
Anton Setiadi
 
Bahan Renstra OPD -2023-S.Budi-WI.pdf
Bahan Renstra OPD -2023-S.Budi-WI.pdfBahan Renstra OPD -2023-S.Budi-WI.pdf
Bahan Renstra OPD -2023-S.Budi-WI.pdf
indrasyarif3
 
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptx
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptxManajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptx
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptx
ssuser9d9030
 

Ähnlich wie Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018 (20)

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
 
Strategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerangStrategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerang
 
Paparan draft lap akhir pel kab cianjur 27 des 2018
Paparan draft lap akhir pel kab cianjur 27 des 2018Paparan draft lap akhir pel kab cianjur 27 des 2018
Paparan draft lap akhir pel kab cianjur 27 des 2018
 
Bappeda
BappedaBappeda
Bappeda
 
Pbme kota palangkaraya
Pbme kota palangkarayaPbme kota palangkaraya
Pbme kota palangkaraya
 
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptxRB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
 
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptxRB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
 
Renstra BNN 2015-2019
Renstra BNN 2015-2019Renstra BNN 2015-2019
Renstra BNN 2015-2019
 
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaanjuknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
 
Presentasi musrenbang kota solok 25 maret 2014
Presentasi musrenbang kota solok   25 maret 2014 Presentasi musrenbang kota solok   25 maret 2014
Presentasi musrenbang kota solok 25 maret 2014
 
Bahan Renstra OPD -2023-S.Budi-WI.pdf
Bahan Renstra OPD -2023-S.Budi-WI.pdfBahan Renstra OPD -2023-S.Budi-WI.pdf
Bahan Renstra OPD -2023-S.Budi-WI.pdf
 
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil NegaraKajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
 
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPD
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPDTeknik Penyusunan Renstra & Renja SKPD
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPD
 
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASARTRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
 
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASARTRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
 
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptx
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptxManajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptx
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptx
 
PAPARAN CAMAT ADIPALA, EVALUASI KGIATAN TAHUN 2014
PAPARAN CAMAT ADIPALA, EVALUASI KGIATAN TAHUN 2014PAPARAN CAMAT ADIPALA, EVALUASI KGIATAN TAHUN 2014
PAPARAN CAMAT ADIPALA, EVALUASI KGIATAN TAHUN 2014
 
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka RayaRenstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
 
Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1
 
SYARIFAH SUKAINAH.pptx
SYARIFAH SUKAINAH.pptxSYARIFAH SUKAINAH.pptx
SYARIFAH SUKAINAH.pptx
 

Mehr von Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahPedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 

Mehr von Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
 
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahPedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
 
Kerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintah
Kerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintahKerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintah
Kerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintah
 

Kürzlich hochgeladen

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
hartonohajar
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
NezaPurna
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
Di Prihantony
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
citraislamiah02
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
iman333159
 

Kürzlich hochgeladen (13)

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 

Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018

  • 1. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Banjarmasin, 09 Juli 2019 Permen PANRB Nomor 19 Tahun 2018 SOSIALISASI PENYUSUNAN
  • 2. DEPUTI KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2
  • 3. DEPUTI KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 3 PROSES SUB PROSES SOP MakroLINTAS FUNGSI Aktivitas SOP
  • 4. DEPUTI KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
  • 5. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A Acuan Proses Bisnis Pusat Acuan Proses Bisnis Daerah Identifikasi Proses Bisnis
  • 6. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A List down kegiatan untuk kemudian dikelompokkan Bottom to Up • Sasaran menjadi peta proses • Program menjadi peta subproses • Kegiatan menjadi peta lintas fungsi Top to Down1 2
  • 7. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A Memahami Renstra/RPJMN 1
  • 8. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A Buat daftar aktifitas/proses kerja yang ada
  • 9. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A Kelompokkan kegiatan-kegiatan menjadi kelompok-kelompok kegiatan Peta Proses bisnis Peta subproses Peta relasi dan Peta lintas fungsi
  • 10. Identifikasi Proses Utama Misi 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sector pendidikan dan kesehatan. 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata. 3. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan. 4. Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Visi “Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif” 1 2 3 4 5 PROSES UTAMA 6 dst ... CONTOH Kota Metro 2
  • 11. Identifikasi Sub Proses, Peta Lintas Fungsi, dan Peta Relasi PROSES SUB PROSES PETA LINTAS FUNGSI DAN PETA RELASI
  • 12. Isi Tabel Instrumen 1. Tabel Identifikasi Proses 2. Tabel Identifikasi Sub Proses - Lintas Fungsi - Sop Makro Mengacu ke Sasaran Strategis Mengacu ke Program Mengacu kegiatan
  • 13. Isi Tabel Instrumen 3. Tabel Identifikasi Lintas Fungsi 4. Gambar Peta Proses, Peta Sub Proses, dan Peta Lintas Fungsi
  • 14. 14 LATIHAN Buatkan peta proses, peta sub proses, peta relasi dan peta lintas fungsi berdasarkan RPJMD
  • 15.
  • 16. 16 Buat daftar aktifitas/proses kerja yang ada No Nama Strategi/Program/Kegiatan Keterangan 1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan Pendidikan 2 Peningkatan promosi kesehatan Kesehatan 3 Peningkatan kualitas layanan kesehatan Kesehatan 4 Optimalisasi pelatihan ketenagakerjaan dan kewirausahaan kesejahteraan masyarakat 5 Peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan sosial, budaya, kerukunan, agama 6 Peningkatan koordinasi , sinkronisasi kebijakan data dan informasi gender Data 7 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah yang profesional dan pemerintahan yang akuntabel SDM Aparatur 8 Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah tata kelola pemerintahan 9 Peningkatan kualitas manajemen pelayanan public Pelayanan publik 10 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah tata kelola pemerintahan 11 Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja Pemerintah Daerah tata kelola pemerintahan 12 Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi SDM Aparatur Pemerintahan SDM Aparatur 13 Peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat berpenghasilan rendah kesejahteraan masyarakat 14 Pemberdayaan masyarakat desa kesejahteraan masyarakat 15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sosial, budaya, kerukunan, agama No Nama Strategi/Program/Kegiatan Keterangan 16 Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan sosial, budaya, kerukunan, agama 17 Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat Infrastruktur 18 Peningkatan sikap mental, disiplin dan kreatifitas masyarakat sosial, budaya, kerukunan, agama 19 Peningkatan kerukunan antar dan inter umat beragama sosial, budaya, kerukunan, agama 20 Pelestarian budaya dan peningkatan kreatifitas seni budaya daerah sosial, budaya, kerukunan, agama 21 Peningkatan keluarga sejahtera kesejahteraan masyarakat 22 Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar di daerah Infrastruktur 23 Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perekonomian di daerah Infrastruktur 24 Terwujudnya Mandiri Pangan Peningkatan produksi pangan Pangan 25 Peningkatan kontribusi sektor pertanian Pangan 26 Pengembangan investasi baik industri kecil maupun besar perekonomian daerah 27 Pengembangan kawasan pariwisata unggulan perekonomian daerah 28 Peningkatan nilai investasi dalam aktivitas perekonomian perekonomian daerah 29 Peningkatan tutupan lahan dengan rehabilitasi dan revegetasi Kawasan lingkungan kualitas lingkungan 30 Penurunan kerusakan dan pencemaran lingkungan kualitas lingkungan 1
  • 17. 17 Kelompokkan kegiatan-kegiatan menjadi kelompok/folder kegiatan Data - Peningkatan koordinasi , sinkronisasi kebijakan data dan informasi gender Infrastruktur - Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat - Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar - Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perekonomian Kesehatan - Peningkatan promosi kesehatan - Peningkatan kualitas layanan kesehatan kesejahteraan masy - Optimalisasi pelatihan ketenagakerjaan dan kewirausahaan - Peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat berpenghasilan rendah - Pemberdayaan masyarakat desa - Peningkatan keluarga sejahtera kualitas lingkungan - Peningkatan tutupan lahan dengan rehabilitasi dan revegetasi Kawasan lingkungan - Penurunan kerusakan dan pencemaran lingkungan Pangan - Terwujudnya Mandiri Pangan Peningkatan produksi pangan - Peningkatan kontribusi sektor pertanian Pelayanan publik - Peningkatan kualitas manajemen pelayanan public Pendidikan - Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
  • 18. 18 Kelompokkan kegiatan-kegiatan menjadi kelompok/folder kegiatan sosial, budaya, kerukunan, agama - Peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan - Peningkatan peran serta masyarakat dalam ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat - Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan - Peningkatan sikap mental, disiplin dan kreatifitas masyarakat - Peningkatan kerukunan antar dan inter umat beragama Pelestarian budaya dan peningkatan kreatifitas seni budaya daerah tata kelola pemerintahan - Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah - Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah - Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja Pemerintah Daerah perekonomian daerah - Pengembangan investasi baik industri kecil maupun besar - Pengembangan kawasan pariwisata unggulan - Peningkatan nilai investasi dalam aktivitas perekonomian SDM Aparatur - Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah - Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi SDM Aparatur
  • 19. Identifikasi Proses Utama Misi 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil 2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik 3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal 4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya 5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Visi “Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing” 1 2 SUB PROSES PETA LINTAS FUNGSI DAN PETA RELASI PROSES 3 5 65 2
  • 20. 20 Gambarkan Peta Proses, Peta Sub Proses, Peta Relasi dan Lintas Fungsi
  • 21. KALSEL.01 Pembangunan infrastruktur KALSEL.04 Peningkatan kualitas lingkungan KALSEL.02 Peningkatan kualitas kesehatan KALSEL.05 Pengelolaan Pangan KALSEL. 09 Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana Pemerintah Masyarakat Kebijakan/regulasi Permintaan informasi, konsultasi, dan layanan KALSEL.10 Pengelolaan SDM Aparatur KALSEL.12 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja KALSEL.13 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan KALSEL.07 …………………………. KALSEL.11 Pengelolaan Administrasi dan Umum PROSES UTAMA PROSES LAINNYA PROSES PENDUKUNG Dukunganmanajemendanpengawsan KALSEL.08 ………………………………… Pemerintah Masyarakat Akuntabilitas/ Laporan KALSEL.03 Peningkatan kesejahteraan masy KALSEL.14 Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Gambar Peta Proses K/L/D ………………… Dunia Usaha Layanan pendidikan, kesehatan, perizinan dll Permintaan informasi, konsultasi, dan layanan Dunia Usaha Layanan perizinan dll KALSEL.06 Pengelolaan Pendidikan
  • 22. PROSES UTAMA PROSES LAINNYA PROSES PENDUKUNG Gambar Peta Relasi K/L/D ………………… KALSEL.01 Pembangunan infrastruktur OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KALSEL.02 Peningkatan kualitas kesehatan OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KALSEL.03 Peningkatan kesejahteraan masy OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KALSEL.04 Peningkatan kualitas lingkungan OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KALSEL.05 Pengelolaan Ketersediaan Pangan OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KALSEL.06 Peningkatan kualitas pendidikan OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KALSEL.07 ………………………………….. OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KALSEL.08 ………………………………….. OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KALSEL.09 Peng Org dan Tata Laksana OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KALSEL.10 Pengelolaan SDM Aparatur OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KALSEL.11 Peng Adm dan Umum OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KALSEL.12 Peng Akuntabilitas Kinerja OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KALSEL.13 Peng Sistem Pengendalian & Pengawasan OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h KALSEL.14 Peng Keuangan dan Anggaran OPD a OPD b OPD c OPD d OPD e OPD f OPD g OPD h
  • 23. Gambar Peta Sub Proses KALSEL.01 Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat KALSEL.01.01 Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar KALSEL.01.02 KALSEL.01.03 ………………………. KALSEL.02 Data/informa si …... Data/informasi …... …………….. KALSEL.03 Data/informa si …... Data/informasi …... ……………………………. KALSEL.06 Peraturan ditetapkan Draft Peraturan …… ……………………………. KALSEL.9 Data/informa si …... Data/informasi …... …………….. KALSEL.08 Data/informa si …... Data/informasi …... Disusun setelah teridentifikasi melalui Peta Lintas Fungsi Disusun setelah teridentifikasi melalui Peta Lintas Fungsi
  • 24. Gambar Peta Sub Proses KALSEL.02 Peningkatan kualitas kesehatan Peningkatan promosi kesehatan KALSEL.02.01 Peningkatan kualitas layanan kesehatan KALSEL.02.02 ………………………. KALSEL.02 Data/informa si …... Data/informasi …... …………….. KALSEL.03 Data/informa si …... Data/informasi …... ……………………………. KALSEL.06 Peraturan ditetapkan Draft Peraturan …… ……………………………. KALSEL.09 Data/informa si …... Data/informasi …... …………….. KALSEL.08 Data/informa si …... Data/informasi …... Disusun setelah teridentifikasi melalui Peta Lintas Fungsi Disusun setelah teridentifikasi melalui Peta Lintas Fungsi
  • 25. Gambar Peta Lintas Fungsi NamaUnit Kerja NamaUnit Kerja NamaUnit Kerja NamaUnit Kerja NamaUnit Kerja NamaUnit Kerja NamaUnit Kerja KALSEL.01.01.CFM.01 ………………… Aktifitas Keputusan Aktifitas Aktifitas Aktifitas Aktifitas
  • 26. 26 Presentation to Joe Smith 26 Thank You ! Presented by Asdep Musjak
  • 27. SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI PERMENPANRB NOMOR: 19 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH Banjarmasin, 9 Juli 2019 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
  • 28. SOSIALISASI PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH Banjarmasin, 9 Juli 2019 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI disampaikan oleh : Dr. Ngalimun
  • 29. Konsepsi Penyusunan Probis3 4 Pemahaman Peta Bisnis Proses1 1 Langkag-langkah Penyusunan Probis Action Plan2 OUTLINE SESI PERTAMA: Pengembangan dan Teknik Identifikasi Probis SESI KEDUA : Pelatihan Penyusunan Peta Proses Bisnis Latar belakang, Maksud dan Tujuan112 Konsep Permodelan
  • 30.
  • 31. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A LATAR BELAKANG TataLaksana PermenPANRB 11/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 1.Birokrasi yang bersih dan akuntabel 2.Birokrasi yang efektif dan efisien 3.Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas • Rendahnya efektivitas dan efisiensi birokrasi publik di Indonesia • Probis yang berbelit- belit dan tumpang- tindih membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja diperlukan Penataan proses bisnis
  • 32. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A UU No 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan Perpres No 47 Tahun 2015 Kementerian PANRB PermenPANRB No 12 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Perpres No 7 th 2015 Organisasi Kementerian Negara PERMENPANRB No 19 Tahun 2018 Penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah DASAR HUKUM PemenPANRB No 30 Tahun 2018 Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
  • 33. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A 7
  • 34. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH
  • 35. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator: a. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 1) Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi; 2) Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP); 3) Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan; dan 4) Peta proses bisnis dan prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektifitas birokrasi. PERATURAN MENTERI PAN RB NOMOR 30 TAHUN 2018 LAMPIRAN I
  • 36. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A Definisi Peta Proses Bisnis Peta proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif & efesien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yg bernilai tambah bagi pemangku kepentingan
  • 37. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A Peta Proses dalam Ketatalaksanaan Pelaku Aktivitas Proses Proses Pelaku Proses Cross Functional Map Business Process Sub Business Process Relationship Map • Business process atau Sub-business process : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Proses dengan Proses”; • Cross functional map : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Proses dengan Aktivitas”; • Relationship map : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Pelaku dengan Proses”;
  • 38. 12 Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah Manfaat Penyusunan Peta Proses Bisnis Presented by Asdep Musjak
  • 39. Kerangka Pengembangan Proses Bisnis Bagian-bagian didalam suatu proses bisnis (antar satker dlm kantor Gub/Bupati/Walikota) Alur kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan sasaran utama bisnis Langkah-langkah detail untuk melaksanakan suatu aktivitas (Setiap unit kerja mandiri, satker) harus memiliki binis poroses Serangkaian alur kerja yang logis, berhubungan dan sekuensial membuat suatu bagian proses makro Activities Sub- processes LINTAS FUNGSI (SOP MAKRO) SOP MIKRO TUGAS Business-process
  • 40. Keselarasan dan Konsistensi untuk menjaga Efektivitas Organisasi 1. Adanya “lompatan proses” pada praktek yang dilakukan selama ini; 2. Tanpa melakukan pemetaan binis proses dan analisis jabatan terlebih dahulu, cenderung menghasilkan uraian jabatan yang “seragam”; 3. Uraian jabatan yang “seragam” akan menyulitkan dalam mengidentifikasi indikator kinerja secara spesifik dan terukur; Mandat Disain Organisasi Proses Bisnis Struktur Organisasi Analisis Jabatan Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = HarmonisPraktek Terbaik Mandat ? ? Struktur Organisasi ? Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = ? “lompatan proses” “lompatan proses” Kondisi Saat Ini Kesenjangan
  • 41. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A 1 5 Proses Proses Proses Proses Proses Proses Bisnis Serangkaian aktivitas atau tugas yang saling terkait dan berhubungan yang berurutan, dimana merubah input menjadi output Kumpulan aktivitas atau tugas yang terstruktur dan terkait yang menghasilkan layanan atau produk yang spesifik bagi satu atau beberapa penerima hasil tertentu
  • 42. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A 1 6 Level 0  Peta Proses Organisasi Level 1  Area Proses (PROSES UTAMA) Level 2  Kelompok Proses (SUB PROSES) Level 3  Aktivitas (PROSES - SOP) Menggambarkan area-area proses organisasi yang diklasifikasi berdasarkan proses bisnis utama, pendukung dan lainnya (manajemen). Sekumpulan proses yang terkait secara tugas, fungsi, aktivitas. Proses kunci yang menjadi penggerak utama dalam organisasi. • Memberi gambaran bagaimana suatu proses dijalankan oleh para pelaku-pelakunya dari awal hingga akhir dan output yang spesifik.
  • 43. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A Acuan kerja dalam penyusunan peta probis MAKSUD TUJUAN Penjabaran visi, misi, tujuan, renstra Hub kerja yang efektif dan efisien Pelaksanaan tugas fungsi secara efektif dan efisien Komunikasi visi, misi, tujuan yang lebih mudah Dokumentasi secara rinci MAKSUD DAN TUJUAN
  • 44. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A 1 8 INTENSI STRATEGIS ORGANISASI MANDAT STRUKTUR ORGANISASI BISNIS PROSES ANALISIS JABATAN URAIAN JABATAN SPESIFIKASI JABATAN PEMANGKU JABATAN Bisnis Proses dalam Sistem Pengorganisasian Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah
  • 45. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A 01 - Definitif Peta probis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas 02 - Urutan Peta probis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang. 03 - Pelanggan pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi. 04 - Nilai tambah transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima. Keterkaitan - 08 suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi. Fungsi Silang - 07 suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi. Sederhana Representatif - 06 mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana. Konsensus subyektif - 05 disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah. kementerian PANRB Prinsip Penyusunan
  • 46. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A
  • 47. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A
  • 48. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A • Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. • Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output. 22 Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. PERMENPAN 19/2018
  • 49. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A
  • 50. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A Pengelompokan Proses
  • 51. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A Ilustrasi Klasifikasi Proses (Birokrasi : Kementerian dan Lembaga) 2 5 SUPPLIER INPUT OUTPUT/OUTCOME CUSTOMER Proses Manajerial Proses Inti Proses Lainnya •Administrasi Itjen/Setjen/Ditjen/Badan/ Pusat/Daerah/Sekda/Dinas/OPD; •Manajemen sumberdaya (al : SDM, BMN, Keu) •Dukungan operasional (al : IT, Hukum, Humas) •Proses Mananejemen Resiko •Pelaksanaan kebijakan; •Bimbingan teknis/supervisi/evaluasi; •Penyelenggaraan Layanan publik;
  • 52. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A
  • 53. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A Perbandingan Model Proses
  • 54. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A Asas 1 Pengelompokan dilakukan berdasarkan fungsi bukan berdasarkan unit kerja/struktur Asas 2 Asas 3 S e m a k i n s e d e r h a n a pengelompokan fungsi organisasi semakin baik. Peta Proses Bisnis Pengelompokan fungsi organisasi merupakan kesepakatan cara pandang terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilakukan Instansi Pemerintah.
  • 55. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A Tahap Persiapan dan Perencanaan 01 Tahap Pengumpulan Informasi • Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer (wawancara) dan informasi sekunder (dokumen renstra, SOTK, peraturan lainnya) STEP 02 Tahap Pengorganisasian • Seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) masing-masing instansi pemerintah yang dipimpin oleh pimpinan instansi pemerintah • secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana STEP
  • 56. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A KELEBIHAN DAN KEUNTUNGAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS qSebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien; qMerupakan standar pelaksanaan pekerjaan; qMampu menggambarkan logika proses secara lebih eksplisit, dan kaya arti sehingga siapapun yang membaca peta proses bisnis dapat memahami dan memaknai artinya tanpa ada interpretasi ganda; qHasil peta proses yang disusun menjadi sebuah dokumen terintegrasi yang mudah diakses; qHasil peta proses merupakan asset pengetahuan dalam pengambilan keputusan strategis; qDapat langsung diotomatisasi dan dieksekusi menggunakan aplikasi
  • 57. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A KESIMPULAN 1.Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan peta proses bisnis dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan paling sedikit satu tahun sekali. 2.Penyusunan peta proses bisnis di lingkungan instansinya masing-masing wajib dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  • 58. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A