Pencegahan korupsi sektor transportasi

1. Pencegahan Korupsi yang Efektif dalam
Pelayanan Publik Sektor Transportasi
disampaikan pada acara :
Rapat Dinas Tahun 2017
Ruang Mataram, Gedung Karya Kementerian Perhubungan, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat
RANU MIHARDJA
Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi

2. KONDISI INDONESIA
SAAT INI

3. Pantai Terindah
Gas alam kualitas terbaik
Hutan terbaik
Tambang Emas
Terbesar
Batu Bara Terbaik
Tanah yang Subur Hutan terluas no. 3 di dunia
Penghasil timah no. 2 di dunia
Penghasil tembaga terbesar no. 3 di dunia
Salah satu negara penghasil minyak bumi
Pengekspor LNG terbesar no. 3 di dunia

4. PENDUDUK
INDONESIA
➢ Populasi penduduk saat ini 253,6
juta jiwa.
➢ Penduduk terbesar keempat dunia.
➢ Terdiri dari 1.128 Suku Bangsa (BPS)
➢ 746 Bahasa daerah
• Negara dengan luas hutan
terluas ke-3 di dunia.
• Memiliki 31.065.846 ha
hutan bernilai ekonomis
tinggi.
KEKAYAAN ALAM
INDONESIA
• Negara maritim terbesar di dunia
• Perairan seluas 3.273.810 Km2.
• Garis pantai sepanjang 95.181 km.

5. KEKAYAAN ALAM INDONESIA
• Negara ke-6 terkaya di
dunia berdasarkan hasil
tambang.
• Penghasil batu bara, emas,
tembaga, timah dan nikel
yang seluruhnya berada
pada level 10 besar dunia.
• Negara yang kaya akan
sumber energi.
• Minyak Bumi = 8 M barrel
• Gas Alam = 92,9 TSCF
• Panas Bumi = 40%
cadangan dunia

6. Cita-Cita:
Menciptakan
masyarakat
yang adil,
makmur dan
sejahtera
berdasarkan
Pancasila dan
UUD 1945
AMANAT KEMERDEKAAN

7. Sudah tercapaikah
cita-cita pendiri
bangsa?

8. 28,51 Juta (11,47%)
penduduk Indonesia
hidup dalam
kemiskinan.
8 Juta anak Indonesia
kurang gizi, 800 ribu
diantaranya
penderita gizi buruk.
13 Juta rakyat tidak
memiliki tempat
tinggal.
(sumber : BPS September 2015)
KEMISKINAN

9. PENGANGGURAN
Sebanyak
7,45 juta (5,81%)
penduduk Indonesia
(usia 15 tahun
keatas) tidak bekerja
(menganggur).
(Sumber: BPS Februari 2015)

10. Bedasarkan data Kementerian
Pendidikan Nasional, jumlah
sekolah rusak di seluruh
Indonesia mencapai 153.026
unit, yang terdiri atas 110.598
SD, dan 42.448 SMP
PEMBANGUNAN

11. PEMBANGUNAN
Beberapa orang pelajar SMP dan SD di
Kampung Tanjung, Lebak, Banten, meniti
sebuah jembatan rusak yang hanya
dihubungkan dengan satu tali terbentang di
atas Sungai Ciberang.
(Foto: Reuters/Beawiharta)

12. PENDIDIKAN
Rata-rata pendidikan
penduduk Indonesia 5,8
tahun atau tidak
lulus SD. Dan 1,5 juta anak
tidak melanjutkan pendidikan
ke jenjang yang lebih tinggi.
(Sumber: merdeka.com)

13. 3,8 juta hektar hutan
di Indonesia dibabat
setiap tahunnya,
belum lagi yang
disebabkan oleh
kebakaran &
Pembakaran.
Akibatnya, 39% habitat
alami turut musnah.
(Sumber : isai.or.id)
KERUSAKAN ALAM

14. Per April 2016 mencapai
Rp.3.271,82 Triliun
(sumber : Kemenkeu, April 2016)
HUTANG LUAR NEGERI

15. PERC – Tahun 2015 survei
PERC menempatkan
Indonesia di peringkat
kedua terakhir di atas
Vietnam dan di bawah India
sebagai negara terkorup
dari 16 negara Asia Pasifik
yang menjadi tujuan
investasi.
• Skor IPK 2007 (23),
2008 (26), 2009 (28),
2010 (28), 2011 (30),
2012 (32), 2013 (32),
2014 (34). 2015 (36)
• Persepsi Korupsi
menurut pebisnis –
gambaran pelayanan
publik
• Survei Integritas
Sektor Publik :
Tahun 2007 (5,53)
2008 (6,84) 2009
(6,50), 2010 (5,42),
Tahun 2011 (6,31),
Tahun 2012 (6.37),
Tahun 2013 (6.80),
Tahun 2014 (7,22).
Kondisi Indonesia
Data Survey – Fakta korupsi pada
Layanan Publik – Litbang KPK

18. Korupsi terjadi sejak manusia lahir, sekolah, kuliah,
bekerja, menikah, saat sakit hingga meninggal
dunia

19. Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruptio, dari kata
kerja corrumpere, yang berarti busuk, rusak,
menggoyahkan, memutarbalik, menyogok
Secara harfiah berarti:
Kebusukan, Keburukan,
Kebejatan,
Ketidakjujuran, dapat
disuap, tidak bermoral
DEFINISI KORUPSI

20. Definisi Korupsi
dari Robert Klitgaard :
➢ Korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang
dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan
bertindak atau wewenang yang berlebihan, tanpa ada
pertanggungjawaban yang jelas dan tidak berintegritas
➢ Transparency International : Korupsi adalah perilaku pejabat
publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang
secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau
memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan
menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan
kepada mereka.
C = D + M – A – I
Corruption = Discretionary + Monopoly – Accountability - Integrity

21. 8 KLASIFIKASI KORUPSI
KORUPSI
1
2
3
4
8
6
Konflik
Kepentingan
Merugikan Keuangan Negara
Suap
Perbuatan
Curang
Penggelapan dalam
Jabatan
Gratifikasi
Pemerasan
5
7
TP yang
Berkaitan
Dengan TPK

22. Tiga Variabel Penting dalam
Pemberantasan Korupsi
• Model-model tersebut
menggambarkan bahwa paling tidak
ada tiga variabel penting, yaitu:
1. Individu (perilaku)
2. organisasi (sistem)
3. Lingkungan/Masyarakat (budaya)
• Memberantas korupsi tanpa
memberantas akar permasalahan
korupsi, yaitu rendahnya integritas
individu, institusi dan masyarakat,
tidak akan menghasilkan perubahan.
Hal ini justru berpotensi menimbulkan
masalah baru
Perilaku
BudayaSistem

24. • Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian
tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya
:
Pemberantasan Korupsi & KPK
1. networking 
counterpartner
2. tidak memonopoli tugas
dan wewenang lid-
dik-tut;
3. trigger mechanism
Azas KPK : keadilan; kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; &
proporsionalitas.

25. www.kpk.go.id Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi

26. MODUS PERKARA KORUPSI
NO
.
JENIS PERKARA 2004 2005 2006
200
7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
JUML
AH
1
Pengadaan
Barang/Jasa
2 12 8 14 18 16 16 10 8 9 15 5 133
2 Perizinan - - 5 1 3 1 - - 3 5 0 18
3 Penyuapan - 7 2 4 12 12 19 25 34 50 20 22 208
4 Pungutan - - 7 2 3 - - 0 - 1 6 1 20
5
Penyalahgunaan
Anggaran
- - 5 3 13 8 5 4 3 - 4 2 44
6 TPPU - - - - - - - - 1 7 5 1 14
7 Perbankan - - - - - - - - - - 1 - 1
8 Merintangi Proses KPK - - - - - - - - 2 - 3 - 5
JUMLAH 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 59 31 443
0
50
100
150
200
250
PBJ Perizinan Penyuapan Pungutan Peny.Anggaran TPPU Perbankan Merintangi Pr.
KPK

27. NO JABATAN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 JUMLAH
1 Anggota DPR & DPRD - - - 2 7 8 27 5 16 8 9 19 9 110
2
Kepala
Lembaga/Kementerian
- 1 1 - 1 1 2 - 1 4 9 3 0 23
3 Duta Besar - - - 2 1 - 1 - - - - 0 0 4
4 Komisioner 3 2 1 1 - - - - - - 0 0 7
5 Gubernur 1 2 1 1 2 1 - - 2 2 4 0 17
6 Walikota/Bupati & Wakil - - 3 6 6 5 4 3 3 3 12 4 0 49
7 Eselon I, II dan III 2 9 15 10 22 14 12 15 8 7 2 7 4 127
8 Hakim 1 2 2 3 2 3 0 13
9 Jaksa 1 1 1 1 4
10 Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 16 24 16 18 6 134
11 Lain-lain - 6 1 2 4 4 9 3 3 8 8 5 6 59
JUMLAH 4 23 29 27 56 45 65 39 50 60 54 39 25 547
Data s.d. 31 Oktober 2015
JABATAN
PELAKU
KORUPSI
5
Jaksa

28. 1.
Pencegahan
(Preventif)
2.
Penindakan
(Represif)
3. Preemtif
4.
Pendidikan
(Edukasi)
5.
Keteladanan
UU
Upaya Untuk
Meminimalisir
Terjadinya TPK

29. SEKIAN & TERIMA KASIH
(J. EDGAR HOOVER, DIRECTOR FBI)