Surat utang negara (SUN) digunakan untuk membiayai defisit anggaran dan menutup kekurangan kas. Obligasi negara riil (ORI) dirancang untuk memperkuat basis investor domestik dan mendukung stabilitas pasar keuangan. Kebijakan fiskal melibatkan pengeluaran dan pajak pemerintah untuk mempengaruhi output dan tingkat pengangguran.

1. Strategi Pengelolaan Surat
Negara dan ORI, Kebijakan
Fiskal serta Kebijakan Moneter
MAKRO EKONOMI

2. Definisi dan Bentuk Surat Utang
Negara (SUN)
• Definisi
Surat Utang Negara (Pasal 1 UU No. 24/2002 tentang SUN) adalah
surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang dalam mata
uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga
dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa
berlakunya.
• Bentuk
Pasal 2
a. Warkat diperdagangkan atau tidak UU No.
b. Tanpa Warkat diperdagangkan atau tidak 24/2002

3. Jenis SUN
Surat Utang Negara
(SUN)
Obligasi Negara Surat Perbendaharaan Berdasarkan Jk Waktu
(ON) Negara (SPN) jatuh tempo
Berdasarkan Jenis
ON – Valuta Asing ON - Rupiah Mata Uang
Berdasarkan Jenis
Variabel Rate Fixed Rate kopun
Veriabel Rate Fixed Rate Zero Coupon
Reguler
ORI
Reguler Reguler

4. Tujuan Penerbitan dan Manfaat SUN
• Tujuan
a. Membiayai defisit APBN
b. Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat
ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan
Pasal 4
UU
pengeluaran dari rekening Kas Negara dalam
24/2002
satu tahun anggaran
c. Pengelolaan portofolio utang negara
• Manfaat
 Sebagai Instrumen Fiskal : alternatif sumber pembiayaan APBN dari pasar modal
baik di dalam maupun di luar negeri ;
 Sebagai Instrumen Investasi : memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar
untuk melakukan diversifikasi portofolionya guna memperkecil risiko investasi ;
 Mendorong terciptanya acuan imbal hasil bagi penilaian harga instrumen keuangan
lainnya, sehingga memberikan alternatif bagi dunia usaha untuk memperoleh
pembiayaan dari pasar modal.

5. Pembentukan
• Pemerintah wajib membayar bunga
Pasal 4
dan pokok setiap Surat Utang Negara UU No.
pada saat jatuh tempoh. 24/2002
• Dana untuk membayar bunga dan pokok
Pasal 4
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) UU No.
disediakan dalam APBN setiap tahun 24/2002
sampai berakhirnya kewajiban tersebut.

6. Tujuan Pengelolaan Utang
Umum
Meminimalkan biaya utang pada
tingkat risiko yang terkendali
a. Menjamin terpenuhinya financing gap secara efisien dan
berkesinambungan fiskal yang sesuai dengan kondisi
ekonomi makro dan dinamika pasar keuangan
b. Meningkatkan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan
risiko (risiko pasar, risiko refinancing, risiko operasional)
c. Mengembangkan upaya agar pinjaman yang sudah
direncanakan dapat dilaksanakan sesuai jadual dan
perkiraan biaya
d. Menciptakan pasar SUN yang dalam aktif dan likuid .

7. Sekilas Tentang ORI
Definisi
Obligasi Negara
Obligasi
Surat pengakuan utang jangka panjang ORI
Negara
(di atas 12 bulan) dengan kupon atau
valuta asing yang dijamin pembayaran
kupon dan pokoknya oleh Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan Saham
Reksadana
masa berlakunya.
ORI Obligasi
Swasta Deposito
Obligasi Negara yang dijual kepada
individu atau perorangan Warga Negara dll
Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar
Perdana
Instrumen Investasi

8. Tujuan Penerbitan ORI
• Memperkuat basis Investor di dalam
negeri
• Mendukung stabilitas pasar
keuangan domestik
• Mewujudkan cita-cita kemandirian
dalam pembiayaan pembangunan

9. Perbedaan ORI dengan Saham, Deposito dan
Reksadana Terproteksi
Saham Deposito Reksadana ORI
Terproteksi
Jatuh Tempoh tidak ada ada ada ada
Kupon/Bunga tidak ada Ada, dapat Tidak ada Ada, jmlh, diatas
berubah setiap bunga deposito pd
saat saat penerbitan
Deviden ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Potensi Capital ada Tidak ada ada ada
Gain
Jaminan Negara tidak ada Ada (maks Rp 2 M Tidak ada Ada (tanpa batasan
dgn syarat) dan tanpa syarat)
Perdagangan di dapat Tidak dapat Dapat dapat
Pasar Sekunder
Stand by Buyer di tidak ada Tidak ada Tidak ada ada
Pasar Sekunder

10. Keuntungan dan Risiko ORI
Keuntungan ORI Risiko Instrumen Investasi
Lain
Risiko Ori
Kupon dan pokok dijamin •Risiko gagal bayar ORI bebas risiko gagal
oleh UU bayar
Kupon lebih tinggi dari •Risiko pasar Risiko kerugian ada ada
rata-rata tingkat bunga bila pemilik menjual ORI di
deposito bank BUMN pasar sekunder pada saat
Kupon dengan tingkat harganya turun (<100%)
bunga tetap Risiko likuiditas terjadi bila
Berpotensi memperoleh •Risiko likuiditas sebelum jatuh tempo
keuntungan (capital gain) pemilik mengalami
Dapat kesulitan dalam menjual
dipinjamkan/dijamin ORI di pasar sekunder pada
kepada pihak lain harga pasaryang wajar
Dapat diperdagangkan di
pasar sekunder

11. Pembelian ORI
Yang Dapat Membeli ORI
Dipasar Perdana : Investor individu (orang perseorangan) yang
dibuktikan dengan KTP
Di Pasar Sekunder :Investor Individu maupun Investor Institusi

12. Pembelian Minimal dan Maksimal ORI
di Pasar Perdana
Minimal : Rp 5 jt
(pembelian dengan kelipatan Rp 5 jt)
Maksimal : Rp 5 M
Apabila jatuh tempo dibayar 100%
dengan deviden dibayar perbulan

13. Prosedur Pembelian ORI
Mendatangi
Pembeli Agen Penjual
•Mengisi formulir
pemesanan
•Menyampaikan
foto copy KTP
• Membuka
Menerima rekening (bila
Tanda Terima diperlukan)

14. Hubungan ORI –Tingkat Bunga
Tingkat Bunga
Harga ORI
Hubungan Harga ORI dengan suku bunga perbankan berbanding terbalik,
Penurunan suku bunga menyebabkan kenaikan harga ORI karena banyak
investor lebih memilih menginvestasikan dananya di ORI sehingga
permintaan ORI meningkat yang mengakibatkan harga ORI juga naik begitu
juga sebaliknya,

15. Pajak
• Belaku peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan PP No. 16 tahun 2009;
• Pajak atas transaksi :
- Bunga obligasi PPh final 15%
- Capital gain PPh final 15%
• Tidak ada perbedaan tarif pajak untuk transaksi
yang berlaku di bursa maupun di luar bursa
• Untuk wajib pajak Luar Negeri tarif pajak 20%
bersifat final

16. Definisi Pajak
• Menurut Soeparman Soemahamidjaya Pajak
adalah iuran wajib berupa uang atau barang
yang dipungut oleh penguasa berdasarkan
norma-norma hukum guna menutup biaya
produksi barang-barang dan jasa kolektif
dalam mencapai kesejahteraan umum.

17. Unsur-unsur Pajak
a. Pajak dibayar kepada negara
b. Pajak berupa iuran
c. Pajak tidak memberikan balas jasa
d. Pajak digunakan untuk membiayai
pengeluaran pemerintah yang bersifat
umum.

18. Fungsi dan Tujuan Pajak
Fungsi Pajak adalah sebagai sumber pendapatan
negara (budgeter)
Tujuan Pajak : untuk memperkecil kesenjangan
di tengah masyarakat.

19. Masalah Pokok (Ekonomi Makro) :
1. Tingkat penggunaan tenaga kerja penuh
2. Masalah pengangguran
3. Masalah inflasi

20. Kebijakan Fiskal
• Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang
dilakukan oleh pemerintah dalam rangka
mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan
yang ditempuh oleh pemerintah untuk
membelanjakan dananya tersebut dalam
rangka melaksanakan pembangunan. Atau
dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah
kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan
penerimaan atau pengeluaran Negara.

21. Lanjutan …
• Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan Negara atau
pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh
pemerintah dengan kebijakan fiscal.
• Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional
mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan
permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan
dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi.
• Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.
• Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya
perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan
memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah
transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima
pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn
nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

22. Konsep-konsep Dasar
• Kebijakan Fiskal: perubahan-perubahan pada
belanja atau penerimaan pajak pemerintahan
pusat yang dimaksudkan untuk mencapai
penggunaan tenaga kerja-penuh, stabilitas harga,
dan laju pertumbuhan ekonomi yang pantas.
• Kebijakan Fiskal Ekspansioner: peningkatan
belanja pemerintah dan/atau penurunan pajak
yang dirancang untuk meningkatkan permintaan
agregat dalam perekonomian. Tujuan dari
kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk
domestik bruto dan menurunkan angka
pengangguran.

23. Lanjutan …
• Kebijakan Fiskal Kontraksioner: pengurangan belanja pemerintah
dan/atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan
agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk
mengontrol inflasi.
• Efek Pengganda: dalam ilmu ekonomi, peningkatan belanja oleh
konsumen, perusahaan atau pemerintah akan menjadi pendapatan bagi
pihak-pihak lain. Ketika orang ini membelanjakan pendapatannya, belanja
tersebut menjadi pendapatan bagi orang lain dan seterusnya, sehingga
menyebabkan terjadinya peningkatan produksi dalam suatu perekonomian.
Efek pengganda dapat juga berdampak sebaliknya ketika belanja
mengalami penurunan.
• Kebijakan Fiskal Sisi-Penawaran: kebijakan fiskal dapat secara langsung
mempengaruhi bukan saja permintaan agregat, namun juga penawaran
agregat. Sebagai contoh, pemotongan tarif pajak akan memberikan insentif
bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi barang modal,
karena mereka memperoleh pendapatan setelah pajak yang lebih besar
yang kemudian dapat dibelanjakan.

24. Membiayai Defisit & Memanfaatkan
Surplus
Membiayai defisit
–Meminjam dari publik atau luar negeri (crowding out )
–Mencetak uang.
Memanfaatkan surplus
–Mengurangi hutang
–Disimpan
Masalah dalam Kebijakan Fiskal
•Masalah waktu
•Pertimbangan politis
•Respon pelaku ekonomi
•Dampak crowding-out
•Kondisi perekonomian dunia/luar negeri

25. Lanjutan …
• Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah
untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui
pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.
Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang
bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara
mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.
Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan
pajak.
• Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran
pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:
1) Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
2) Pola persebaran sumber daya
3) Distribusi pendapatan

26. • Government transfer
Biaya transfer pemerintah merupakan pengeluaran-pengeluaran
pemerintah yang tidak menghasilkan balas jasa secara langsung.
• Contoh pemberian beasiswa kepada mahasiswa, bantuan bencana
alam dan sebagainya.
• Kebijakan fiskal pada pendapatan nasional
Pada sistem perekonomian yang tertutup (tidak ada perdagangan
internasional) maka pendapatan nasional (Y) dapat tersusun atas
konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G).
Dirumuskan : Y = C + I + G
• Pendapatan disposibel (YD) sebagai nilai pendapatan yang
dapat dibelanjakan diformulasikan sebagai :
YD = Y – Tx + Tr
YD = C + S

27. Lanjutan …
• Dengan pendekatan matematis dapat ditemukan
adanya angka pengganda/multiplier dalam
perekonomian dengan penggunaan kebijakan
fiskal, yaitu :
• Angka pengganda investasi
• Angka pengganda konsumsi
• Angka pengganda pengeluaran pemerintah
• Angka pengganda transfer pemerintah
• Angka pengganda pajak

28. Tujuan Kebijakan Fiskal
a. Pertumbuhan kesempatan kerja penuh
b. Kestabilan harga
c. Laju pertumbuhan potensial

29. Kebijakan fiskal diskresioner :
a. Mengubah pengeluaran pemerintah
b. Mengubah sistem pemungutan pajak
c. Mengubah pengeluaran pemerintah dan
sistem pemungutan pajak secara serentak

30. Bentuk Kebijakan Fiskal Diskresioner untuk
Pengangguran dan Inflasi Tinggi :
Pengangguran Tinggi Inflasi Tinggi
1. Menaikkan pengeluaran, tetapi 1. Mengurangi pengeluaran
tidak mengubah pungutan pajak 2. Menaikkan pajak yang
2. Mempertahankan tingkat dipungutnya
pengeluaran tetapi menurunkan 3. Mengurangi pengeluaran dan
pajak yang dipungutnya menaikkan pajak yang dipungut
3. Mempertahankan tingkat 4. Mengurangi pengeluaran dan
pengeluaran tetapi menurun pajak pajak yang dipungutnya dengan
yang dipungutnya jumlah yang sama besar.
4. Menaikkan pengeluaran dan pajak
yang dipungutnya denga sama
besar agar APBN seimbang

31. Lanjutan …
• Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam
rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi
lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan
pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan
kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar,
namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan
pendapatan dan belanja pemerintah.
• Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan
pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan
pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang
berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak
diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan
meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah
output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan
daya beli masyarakat serta menurunkan output industri
secara umum.

32. Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat
pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi
stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika
keaadaan ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat
pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya
politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada
kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk
menurunkan tekanan permintaan.
3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan
pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik
anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta
meningkatkan disiplin

33. • Semua tindakan pemerintah (bank
sentral) untuk mengatur jumlah uang
beredar guna menjaga kestabilan nilai
mata uang disebut kebijakan moneter

34. Lanjutan …
• Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter
(bank sentral) dalam bentuk pengendalian agregat moneter
(seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan)
untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian
yang diinginkan. Perkembangan perekonomian yang
diinginkan dicerminkan oleh stabilitas harga, pertumbuhan
ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia.
• Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan
uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu;
seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih
sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset
standar bunga pinjaman, “margin
requirement“, kapitalisasiuntuk bank atau bahkan
bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui
persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

35. Lanjutan …
• Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu
kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan
internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas
harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan
eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta
tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga
stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan
kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran
internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam
kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan
moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan
stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan
dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer
pada sektor riil.

36. Lanjutan …
• Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan
dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk
mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas
Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara
persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi
dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan
kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan
moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun
tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku
bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing
dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk
meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

37. Tujuan Kebijakan Moneter
• Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dalam
perekonomian.
• Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan
stabilitas tingkat harga.
• Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang
diinginkan pada berbagai sektor ekonomi.
• Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terealisasi melalui
sumber penerimaan yang normal.
• Menjaga kestabilan Ekonomi
Artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang
dan jasa yang tersedia.
• Menjaga kestabilan Harga
Harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar
dengan jumlah uang yang tersedia di pasar.
• Meningkatkan kesempatan kerja
Pada saat perekonomian stabil pengusaha akan mengadakan investasi untuk
menambah jumlah barang dan jasa sehingga adanya investasi akan membuka
lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat.
• Memperbaiki neraca Perdagangan Kerja Masyarakat
Dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk
ke dalam negeri atau sebaliknya.

38. Jenis-jenis Kebijakan Moneter
• Kebijakan moneter ketat (tight money policy)
untuk mengurangi/membatasi jumlah uang
beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat
perekonomian mengalami inflasi.
• Kebijakan moneter longgar (easy money policy)
untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan
ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan
meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan
masyarakat) pada saat perekonomian mengalami
resesi atau depresi.

39. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stablisasi ekonomi yang
dapat diukur dengan :
• Kesempatan Kerja
Semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan
peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan
kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadinya peningkatan
kesempatan kerja dan kesehjateraan karyawan.
• Kestabilan harga
Apabila kestablian harga tercapai maka akan menimbulkan kepercyaan di
masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang
akan sama dengan harga yang akan masa depan.
• Neraca Pembayaran Internasional
Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi
ekonomi di suatu Negara. Agar neraca pembayaran internasional
seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan
moneter.
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan
cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar.

40. Kebijakan moneter dapat digolongkan
menjadi dua, yaitu :
• Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary
Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam
rangka menambah jumlah uang yang edar
• Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary
Contractive Policy Adalah suatu kebijakan
dalam rangka mengurangi jumlah uang yang
edar. Disebut juga dengan kebijakan uang
ketat (tight money policy)

41. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan
menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara
lain :
1. Kebijakan Moneter Kuantitatif
2. Kebijakan moneter kualitatif

42. 1. Kebijakan Moneter Kuantitatif
Biasanya berupa campur tangan bank sentral
a. Operasi Pasar terbuka (Open Market Operation)
Operasi ini ditempuh bank sentral melalui penjualan dan
pembelian surat berharga, seperi obligasi negara (untuk
menambah jumlah uang beredar).
Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Operasi pasar
terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan
menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government
securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah
akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah
uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat
berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga
pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari
Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat
Berharga Pasar Uang.

43. Lanjutan …
b. Politik Diskonto (Discount Rate Policy)
Bank-bank dapat meminta pinjaman kepada bank sentral
sebagai banknya bank (banker’s bank). Tingkat bunga yang
dikenakan bank sentral terhadap pinjaman bank disebut
tingkat diskonto.
tingkat diskonto dinaikkan jika jumlah uang beredar sangat
banyak atau terjadi inflasi.
Fasilitas Diskonto (Discount Rate) Fasilitas diskonto adalah
pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan
tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum
kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga
harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah
uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga
bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga
demi membuat uang yang beredar berkurang.

44. Lanjutan …
c. Politik Cadangan Umum (Reserve Requirement)
Setiap bank harus menyisihkan dana yang dihimpunnya
sebagai cadangan minimum. Cadangan minimum
ditentukan oleh bank sentral. Apabila jumlah uang
bersedar sudah terlalu banyak, bank sentral akan
menaikkan ketentuan cadangan minimum.
Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) Rasio
cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang
beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan
perbankan yang harus disimpan pada pemerintah.
Untuk menambah jumlah uang, pemerintah
menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan
jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

45. 2. Kebijakan moneter kualitatif
1. Pengawasan pinjaman secara selektif
Politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar
dengan cara memperketat pemberian kredit
2. Imbauan moral
Himbauan Moral (Moral Persuasion) adalah kebijakan moneter untuk
mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada
pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi
kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi
jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih
ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada
perekonomian.
3. Politik sanering
Ini dilakukan bila sudah terjadi hiper inflasi, ini pernah dilakukan BI pada
tanggal 13 Desember 1965 yang melakukan pemotongan uang dari
Rp.1.000 menjadi Rp.1
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No.
3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.

46. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki
kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter
melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti
uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama
menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran
moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen,
antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik
rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat
diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan
pengaturan kredit atau pembiayaan.
Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara
pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

47. Kata Bijak …
• Mengetahui sesuatu dan memahami segala sesuatu
adalah lebih baik daripada mengetahui segala sesuatu,
tetapi tidak memahami sesuatu.
• Orang yang bahagia itu akan selalu menyediakan waktu
untuk membaca karena membaca itu sumber hikmah
menyediakan waktu tertawa karena tertawa itu
musiknya jiwa, menyediakan waktu untuk berfikir
karena berfikir itu pokok kemajuan, menyediakan
waktu untuk beramal karena beramal itu pangkal
kejayaan, menyediakan waktu untuk bersenda gurau
karena bersenda gurau itu akan membuat selalu muda
dan menyediakan waktu beribadah kerana beribadah
itu adalah ibu dari segala ketenangan jiwa.

48. TERIMA KASIH