Lembaga Kepresidenan,2014.

1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS HUKUM
KARYA TULIS LEMBAGA KEPRESIDENAN
“KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL DI INDONESIA”
DISUSUN OLEH :
NAMA : ELVINA LUHULIMA
NIM : 12/328647/HK/19099
YOGYAKARTA
2014

2. DAFTAR ISI
1. COVER
2. DAFTAR ISI
3. PERNYATAAN KEASLIAN
4. RINGKASAN (SUMMARY)
5. BAB I : PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. RUMUSAN MASALAH
C. METODE PENELITIAN
6. BAB II : PEMBAHASAN
A. POSISI KONSTITUSIONAL WAKIL PRESIDEN
B. KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN
C. HUBUNGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
D. PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN
7. BAB III : PENUTUP
A. KESIMPULAN
B. SARAN
8. DAFTAR PUSTAKA

3. PERNYATAAN KEASLIAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: ELVINA LUHULIMA
No.Mahasiswa: 12/328647/HK/19099
Alamat: Jalan Teratai Nomor 6a, Baciro, Yogyakarta
dengan ini menyatakan bahwa penelitian/karya tulis ini benar-benar
merupakan karya asli dari peneliti yang berbeda dengan penelitian
yang ada sebelumnya dan belum pernah digunakan untuk keperluan
akademis. Jika di kemudian hari ternyata penelitian ini tidak sesuai
dengan pernyataan tersebut di atas, saya bersedia
mempertanggungjawabkannya dengan menerima sanksi akademik
dari Universitas Gadjah Mada.
Yogyakarta,16 Oktober 2014
ELVINA LUHULIMA

4. RINGKASAN (SUMMARY)
Judul Karya Tulis yang diambil yaitu “Kedudukan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan
Presidensial di Indonesia”. Penelitian ini berbicara mengenai:
1. Kedudukan Wakil Presiden dalam Sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia
berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UUD
NRI 1945 jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Ketetapan MPR No. II/MPR/1973. Dalam
peraturan-peraturan diatas tidak dijelaskan secara tegas dan terperinci kewenangan dan
kedudukan Wakil Presiden. Jadi dapat dikatakan posisi Konstitusional Wakil Presiden
belum jelas berdasarkan Peraturan Dasar diatas.
2. Hubungan Wakil Presiden dan Wakil Presiden terkhususnya dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu
“dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden”.
Dalam pasal ini dapat dimungkinkan posisi Wakil Presiden terhadap Presiden yaitu
sebagai wakil, pembantu, pendamping, pengganti, dan bersifat mandiri. Dimana dalam
melakukan tugas membantu Presiden berbeda dengan menteri-menteri Negara. Salah
satunya dilihat bahwa menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan
Wakil Presiden pilih bersama Presiden secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya
berdasarkan Peraturan Dasar. Dalam peraturan dasar tidak dijelaskan dan diatur secara
tegas dan terperinci mengenai peran,fungsi bahkan kewenangannya. Tetapi dapat
ditafsirkan bahwa di satu pihak, Wakil Presiden bertanggungjawab kepada MPR (dalam
arti luas) dan dipihak lain bertanggungjawab kepada Presiden (dalam arti sempit) sebagai
Pembantu Presiden. Tetapi berbeda dengan menteri-menteri Negara.

5. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1
ayat (3) UUD 1945 : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” bukan Negara
Kekuasaan. Hal ini berarti adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan
konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut system
konstitusional yang diatur dalam Undang-undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak
asasi manusia dalam Undang-undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan
tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga Negara dalam hokum, serta
menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh
pihak yang berkuasa.
Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (demokrasi).
Pemilik kekuasaan tertinggi dalam Negara adalah rakyat. Kekuasaan sesungguhnya
adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat Indonesia itu
diselenggarakan secara langsung dan melalui system perwakilan. Secara langsung,
kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam tiga lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan daerah (Legislatif) ; Presiden dan Wakil Presiden
(Eksekutif) ; dan Kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Konstitusi dan
Mahkamah Agung (Yudikatif). Kekuasaan pemerintahan Negara oleh Presiden diatur dan
ditentukan dalam Bab III UUD 1945 yang diberi judul Kekuasaan Pemerintahan Negara.
Bab III UUD 1945 ini berisi 17 pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai presiden
dan lembaga kepresidenan, termasuk rincian kewenangan yang dimiliki dalam memegang
kekuasaan pemerintah. Dapat diakatakan bahwa Bab inilah yang paling banyak materi
yang diatur didalamnya, yaitu mulai dari Pasal 4 sampai pasal 16. Bahkan sampai dengan
ketentuan Bab V tentang Kementrian Negara yang terdiri dari Pasal 17, sebenarnya sama-
sama memuat ketentuan mengenai pemerintahan Negara dibawah Presiden dan Wakil
Presiden. Selanjutnya Bab VI tentang Pemerintah Daerah yang berisi Pasal 18, Pasal
18A, dan Pasal 18B, dapat pula disebut termasuk domain pemerintahan eksekutif.
Sehubungan dengan uraian diatas maka dalam system Pemerintahan Presidensial
kekuasaan tertinggi ada pada eksekutif dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden

6. dibawah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada hakikatnya,
Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi kekuasaan eksekutif yang tidak
terpisahkan karena mereka berdua dipilih dalam satu paket pemilihan secara langsung
oleh rakyat.
Jika kita kembali melihat dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, khususnya dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan
Negara sangat jelas memuat mengenai kedudukan dan kewenangan Presiden sedangkan
mengenai kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden tidak dimuat secara tegas dan
jelas. Padahal dalam system pemerintahan presidensial di Indonesia, kekuasaan eksekutif
dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden dimana dalam stuktur ketatanegaraan
Indonesia kedudukannya sejajar, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dengan
demikian penulis berpandangan bahwa ketidakjelasan sejauh mana kedudukan dan
kewenangan Wakil Presiden dalam system pemerintahan presidensial berdasarkan
Undang-undang Dasar perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan penulisan
ini.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah kedudukan Wakil Presiden dalam Pemerintahan Presidensial di
Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945?
2. Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden dalam hubungannya
dengan Presiden menurut konstitusi dan peraturan Perundang-undangan?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam menjalankan tugas
dan wewenangnya?
C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu Penelitian Kepustakaan.
Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan
data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah dan
literatur yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti untuk mendapatkan data
sekunder. Penelitian kepustakaan meliputi :

7. A. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat. Bahan hukum primer
terdiri dari :
1. Norma/ kaidah dasar : Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945
2. Peraturan Dasar :
- Batang Tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
3. Peraturan Perundang-undangan :
UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
4. Bahan hokum yang tidak dikodifikasikan
5. Yurisprudensi
6. Traktat
7. Bahan hokum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku
B. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang member penjelasan lebih lanjut
mengenai hal-hal yang telah dikaji oleh bahan-bahan hukum primer, yang bertujuan
memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kea rah mana peneliti melangkah. Bahan
hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan bahan-bahan pustaka tentang :
1. Buku-buku tentang Konstitusi dan Teori-teori Konstitusi
2. Buku-buku tentang Hukum Tata Negara di Indonesia
3. Buku-buku tentang Lembaga Kepresidenan
4. Buku-buku tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia
5. Buku-buku tentang Masalah-masalah Hukum Tata Negara Indonesia
6. Buku-buku tentang Kekuasaan Eksekutif Indonesia
7. Buku-buku tentang Lembaga-lembaga Negara di Indonesia
C. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus, penulisan-
penulisan hokum, makalah-makalah, karya tulis, pendapat para ahli, bahan-bahan dari
internet dan lainnya.

8. BAB II
PEMBAHASAN
System pemerintahan Indonesia setelah amandemen keempat Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia adalah Sistem Presidensial. Dalam Sistem Presidensial ini ada 5 (lima) hal
penting yang perlu diperhatikan1
:
(1) Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif
negara yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan pemerintahan
negara, kekuasaan dan tanggungjawab politik berada ditangan Presiden (concentration of power
and responsibility upon the President).
(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan karena itu secara politik
tidak bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga parlemen,
melainkan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya.
(3) Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum
apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum konstitusi.
(4) Para Menteri adalah pembantu Presiden, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
dan karena bertanggung-jawab kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggungjawab kepada
parlemen.
(5) Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam system presidentil sangat
kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula bahwa
masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua
masa jabatan. Di samping itu, beberapa badan atau lembaga negara dalam lingkungan cabang
kekuasaan eksekutif ditentukan pula independensinya dalam menjalankan tugas utamanya.
Posisi Konstitusional Wakil Presiden.
Sebagai hukum dasar tertulis Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia hanya mengatur
hal-hal yang bersifat pokok atau garis-garis besar saja mengenai kedudukan, mekanisme kerja
atau hubungan tata kerja antara lembaga-lembaga Negara. Selain Presiden, dalam pasal 4 ayat
(2), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, juga diatur tentang satu orang Wakil Presiden. Pasal 4 ayat (2)
1
Makalah Struktur Kenegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945 oleh Prof. Dr. Jimly
Assiddiqie,S.H. dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional di Denpasar, 14-18 Juli 20703

9. menegaskan “Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil
Presiden”. Dalam Pasal 6A ayat (1) ditentukan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih
dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Ketentuan mengenai satu pasangan ini
menunjukan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu adalah satu kesatuan pasangan
Presiden dan Wakil Presiden. Keduanya adalah dwi-tunggal atau satu kesatuan lembaga
kepresidenan. Akan tetapi, meskipun merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan, keduanya
adalah dua jabatan konstitusional yang terpisah. Oleh karena itu, meskipun di satu segi keduanya
merupakan satu kesatuan tapi di segi lain, keduanya memang merupakan dua organ yang berbeda
satu sama lain, yaitu dua organ yang tak terpisahkan tetapi dapat dan harus dibedakan satu
dengan yang lainnya.2
Kedudukan Wakil Presiden
Kedudukan menurut Hasan Zaini Zaenal3
yaitu kedudukan lembaga Negara sebagai tempat suatu
lembaga Negara dalam hubungannya dengan dengan lembaga-lembaga lainnya secara
keseluruhan. Bila dianalogikan, maka yang dimaksud dengan kedudukan Wakil Presiden dalam
hubungannya dengan lembaga-lembaga Negara liannya, terutama dengan jabatan Presiden dan
MPR. Apabila dihubungkan dengan lembaga MPR, jelas tergambar bahwa kedudukan Wakil
Presiden beradah dibawah Majelis. Tetapi dalam kaitannya dengan Presiden, maka nampaknya
ada dua kemungkinan mengenai kedudukan Wakil Presiden4
:
1. Pertama, kedudukan sederajat dengan Presiden
2. Kedua, kududukannya beradah dibawah Presiden (tidak sederajat)
Mengenai kedudukan wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden,bahwa kedudukan
Wakil Presiden sederajat dengan Presiden (menurut kemungkinan pertama), dapat diketahui
dengan pendekatan yuridis terhadap Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UUD NRI
1945 jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Ketetapan MPR No. II/MPR/1973. Dengan demikian, antara
Presiden dan Wakil Presiden tidak ada hierarki hubungan atasan dan bawahan. Adapun yang
nampak, hanya pembagian prioritas dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahab, dimana
Presiden adalam pemegang prioritas (the first man), sedangkan Wakil Presiden prioritas kedua
2
Jimly Assiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta,2010,
hlm. 110-111
3
Hasan Zaini Zaenal, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1971
4
Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung,Edisi
Kedua, 1997, hlm. 22

10. (the second man). Selain itu menurut kemungkinan pertama, Wakil Presiden bukan semata-mata
pembantu Presiden. Wakil Presiden adalah unsure pimpinan dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Sehingga dengan demikian, pimpinan pemerintahan dijalankan bersama
(kolegial)oleh Presiden dan Wakil Presiden. Tindakan Presiden adalah juga tindakan Wakil
Presiden, dan sebaliknya tindakan Wakil Presiden adalah tindakan Presiden juga.
Konsekuensinya, tindakan Wakil Presiden adalah tindakan Pemerintah, oleh karena menurut
system UUD 1945, Presiden merupakan Pemerintah (Pasal 4 ayat (1)). Sebaliknya atas dasar
kemungkinan kedua, bahwa kedudukan Wakil Presiden berada dibawah Presiden (tidak
sederajat), dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (2) dihubungkan dnegan Pasal 5 UUD NRI tahun
1945 serta penjelasannya. Ternyata Presiden adalah satu-satunya penyelenggara pemerintahan
Negara yang tertinggi, berada ditangan Presiden. Dengan kata lain, pengertian “dibantu” pada
Pasal 4 ayat (2) merupakan pencerminan dari keduduakan Presiden berada diatas Wakil
Presiden. Artinya Wakil Presiden tidak dapat bertindak sendiri, karena semata-mata merupakan
“pembantu” Presiden yang tugas dan kewajibannya tergantung pada Presiden, meskipun berbeda
dengan Menteri. Konsekuensinya, dalam kedudukannya sebagai Pembantu Presiden, tugas dan
wewenang Wakil Presiden tergantung pada adanya Pemberian dan atau Pelimpahan kekuasaan
dari Presiden. Dalam hal pemeberian kekuasaan, Wakil Presiden bertindak atas namanya sendiri
(sebagai Wakil Presiden) , sedangkan dlam pelimpahan kekuasaan, Wakil Presiden bertindak
atas nama Presiden.5
Hubungan Presiden dan Wakil Presiden
Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa pada Pasal 4 ayat (2) UUD NRI tahun 1945
menetapkan bahwa dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil
Presiden.sesuai dengan muatan dari pasal ini, Wakil Presiden bertindak mewakili Presiden dalam
hal Presiden berhalangan untuk menghadiri kegiatan tertentu atau melakukan sesuatu di
lingkungan kewajiban konstitusional Presiden. Dalam berbagai kesempatan dimana Presiden
tidak dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya karena sesuatu alasan yang dapat dibenarkan
menurut hokum, maka Wakil Presiden dapat bertindak sebagai Pengganti Presiden. Sementara
itu, dalam berbagai kesempatan Wakil Presiden juga dapat bertindak sebagai pendamping bagi
5
Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, Edisi
Kedua, 1997, hlm. 27-29.

11. Presiden dalam melakukan kewajibannya.6
Dengan demikian, Wakil Presiden mempunyai lima
kemungkinan posisi terhadap Presiden, yaitu7
:
1. Sebagai wakil yang mewakili Presiden. Dalam mewakili Presiden, Wakil Presiden
haruslah mendapat mandat, baik secara langsung, resmi, ataupun tidak langsung atau
tidak resmi.
2. Sebagai pengganti yang menggantikan Presiden. Pergantian dilakukan karena dua
kemungkinan :
- Presiden berhalangan sementara. Jika sementara, Wakil Presiden diharuskan
menerima kewenangan resmi berupa pendelegasian kewenangan sebagai
pengganti dengan Keputusan Presiden (dapat dilihat Keppres Nomor 8 tahun 2000
dan Keppres Nomor 121 tahun 2000)
- Presiden berhalangan tetap. Dalam hal ini proses pengalihan kewenangan
haruslah dilakukan dengan keputusan pihak lain, yaitu Majelis Permusyawaratan
Rakyat.
3. Sebagai pembantu yang membantu Presiden. Sebagai Pembantu Presiden, kedudukan
Wakil Presiden seolah-olah mirip dengan menteri Negara yang juga bertindak membantu
Presiden. Tentu saja kedudukan Wakil Presiden lebih tinggi dari menteri, karena menteri
bertanggungjawab kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu kesatuan jabatan.
Tetapi dalam pelaksanaan bantuan itu,yaitu:
- Ada bantuan yang diberikan atas inisiatif Wakil Presiden sendiri
- Ada bantuan yang diberikan karena diminta oleh Presiden
- Ada pula bantuan yang diberikan oleh Wakil Presiden karena ditetapkan oleh
Keputusan Presiden
4. Sebagai pendamping yang mendampingi Presiden
5. Sebagai wakil Presiden yang bersifat mandiri. Dalam posisi ini, Wakil Presiden tidak
memerlukan persetujuan, instruksi atau penugasan khusus dari Presiden.
Walaupun demikian dalam UUD NRI tahun 1945, tidak dijelaskan/diperinci tugas-tugas seorang
Wakil Presiden. Demikian pula dalam Ketetapan MPR tidak ditemukan suatu Ketetapan yang
6
Jimly Assiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta,2010,
hlm. 111
7
Jimly Assiddiqie, op.cit, hlm. 112-113

12. mengatur tugas Wakil Presiden secara terinci. Dalam Pasal 2 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor
II/MPR/1973 berbunyi :
1. Presiden dan Wakil Presiden harus dapat bekerjasama.
2. Calon Wakil Presiden selain memenuhi persyaratan yang ditentukan pada Pasal 1
ketetapan ini. Harus juga menyatakan sanggup bekerjasama dengan Presiden.
Dalam ketentuan ini ditekankan lagi bahwa Wakil Presiden harus dapat bekerjasama dengan
Presiden, sedangkan Presiden tidak perlu menyatakan harus dapat bekerjasama dengan Wakil
Presiden.8
Sejauh mana pembagian tugas Presiden dan Wakil Presiden belum ada pengaturannya.
Dengan demikian tugas Wakil Presiden akan ditentukan oleh Presiden sendiri. Besar kecilnya
tugas yang akan diserahkan kepada Wakil Presiden akan sangat tergantung serta ditentukan oleh
kesamaan serta perbedaan kebijaksanaan politik dari masing-masing pejabat tersebut.9
Istilah dibantu ini dalam UUD 1945 dipergunakan pula pada Pasal 17 ayat (1) yang menetapkan :
“Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara”. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa
kedudukan Wakil Presiden tidak sama dengan Menteri. Pembantuan yang dilakukan keduanya
berbeda. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari10
:
1. Pertama, Wakil Presiden diberhentikan dipilih oleh MPR, sedangkan menteri
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
2. Kedua, Wakil Presiden bukan pembantu Kepala Pemerintahan, tetapi merupakan
Pembantu Kepala Negara. Menteri-menteri sebagaimana disebutkan dalam Pasal
17 ayat (3) adalah Pembantu Kepala Pemerintahan.
3. Ketiga, apabila Presiden berhalangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UUD
NRI tahun 1945, maka Wakil Presiden dapat menggantikan Presiden. Jika
Presiden berhalangan, menteri tidak dapat menggantikan Presiden, kecuali dalam
waktu yang sama Wakil Presiden juga berhalangan
Bertolak dari ketidakjelasan tugas dan kewenangan Wakil Presiden dalam UUD 1945 maupun
dalam Ketetapan MPR, maka kita dapat melihat contoh tugas Wakil Presiden pada jaman Orde
Baru dimana dalam Penjelasan Presiden Suharto pada Pengumuman Pembentukan Kabinet
8
Muhammad Ridwan Indra,Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak Menguji menurut UUD 1945, Sinar
Grfika, Jakarta, 1987, hlm.68
9
Soehino, Hukum Tata Negara (Hubungan Fungsional antara Lembaga-lembaga Negara tingkat Pusat menurut
UUD 1945),Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 36
10
Ni’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 150

13. Pembangunan II tanggal 27 Maret 1973, yang menyatakan bahwa tugas Wakil Presiden adalah
sebagai berikut11
:
1. Tugas Umum:
Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, tugas Wakil Presiden ialah membantu
Presiden dalam melaksanakan tugasnya.
2. Tugas Khusus :
a. Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah dan mengusahakan
pemecahan masalah-masalah yang perlu, yang menyangkut bidang tugas
kesejahteraan rakyat.
b. Melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen-
departemen, dalam hal ini adalah inspektur-inspektur jenderal daripada departemen-
departemen yang bersangkutan.
Tugas Wakil Presiden Adam Malik dalam Kabinet Pembangunan III, secara prinsipiil juga tidak
berbeda dengan tugas Wakil Presiden dalam Kabinet Pembangunan II. Disamping tugas yang
bersifat umum sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 1945, ada tugas khusus yang
dilaksanakan oleh Wakil presiden dalam Kabinet Pembanguna III ini ialah terus-menerus
memimpin dan mengikuti pelaksanaan pengawasan pembangunan, yang dalam REPELITA III
meningkat terus.12
Pertanggungjawaban Wakil Presiden
Jabatan apapun yang memiliki kekuasaan, sebaiknya dilengkapi dengan pertanggungjawaban,
supaya dapat diadakan penilaian terhadap pelaksana jabatan yang bersangkutan dalam
melakukan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Sehingga akan menjadi motivasi yang
bersangkutan untuk berprestasi sebaik-baiknya. Begitu pula halnya dengan jabatan Wakil
Presiden. Tetapi yang menjadi masalah kepada siapa atau lembaga Negara mana Wakil Presiden
bertanggung jawab. Atau dengan perkataan lain, Lembaga Negara apa yang berhak meminta
pertanggungjawaban kepada Wakil Presiden, sebab mengenai hal ini tidak dijumpai ketentual
formil yang secara tegas mengatur (baik dalam UUD NRI tahun 1945 maupun Ketetapan-
ketetapan MPR).
11
Mashuri Maschab, Kekuasaan Eksekutif di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 17-18
12
Pidato Kenegaraan Presiden R.I Di depan Sidang DPR 16 Agustus 1978, Departemen Penerangan R.I, 1978, P.54

14. Namun dengan memperhatikan beberapa ketentuan yang telah disinggung diatas (diantaranya
Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI tahun 1945), dapat ditarik beberapa alternatif,
antara lain13
:
a. Wakil Presiden bertanggung jawab kepada MPR, atas dasar dipilih oleh MPR.
Konsekuensinya akan mengakibatkan timbulnya dua pertanggungjawaban eksekutif
yang seolah-olah terpisah.
b. Wakil Presiden bertanggung jawab kepada PResiden atas dasar merupakan pembantu
Presiden (tetapi tidak sama dengan menteri). Kelemahannya :
- Bahwa Wakil Presiden tidak dipilih oleh Presiden adalah untuk menunjukan
perbedaan kedudukan Wakil Presiden dengan Menteri-menteri selaku pembantu
Presiden.
- Akan berakibat pertanggungjawaban Presiden kepada MPR menjadi bertambah
berat, karena selain harus mempertanggungjawabkan setiap kebijaksanaannya,
juga harus mimikul tanggung jawab tindakan Wakil Presiden.
c. Wakil Presiden bertanggungjawab baik kepada MPR, maupun kepada Presiden, atas
dasar di satu pihak dipilih oleh MPR, di lain pihak merupakan Pembantu Presiden.
Disatu pihak, Wakil Presiden bertanggungjawab kepada MPR (dalam arti luas)
karena dipilih MPR. Di lain pihak Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Presiden
dalam kedudukannya sebagai Pembantu Presiden (dalam arti sempit)
13
Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandunag, Edisi
Kedua, 1997, hlm. 30-32 dan Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan. FH UII Press, Yogyakarta, Edisi Ketiga, 2006,
hlm. 46

15. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa:
a. Secara yuridis kedudukan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (2),
Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UUD NRI 1945 jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Ketetapan MPR
No. II/MPR/1973. Peraturan diatas hanya memuat kewenangan Wakil Presiden secara
umum, sedangkan tidak mengatur kewenangan Wakil Presiden secara khusus.
Konsekuensinya Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya tergantung pada
Pemberian dan atau Pelimpahan kekuasaan Presiden.
b. Berdasarkan pasal 4 ayat (2) yang menetapkan bahwa : “Dalam menjalankan
kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Berdasarkan pasal ini,
kemungkinan 5 posisi Wakil Presiden terhadap Presiden yaitu:
- Sebagai wakil yang mewakili Presiden.
- Sebagai pengganti yang menggantikan Presiden.
- Sebagai pembantu yang membantu Presiden.
- Sebagai pendamping yang mendampingi Presiden
- Sebagai wakil Presiden yang bersifat mandiri.
Tetapi dalam menjalankan tugasnya untuk membantu Presisen berbeda dengan
menteri. Salah satunya Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan
Wakil Presiden bersama Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan.
c. Wakil Presiden dalam menjalankan jabatannya, pertanggungjawaban Wakil Presiden
tidak diatur secara jelas dan tegas baik dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 maupun
Ketetapan-ketetapan MPR. Tetapi dari penjelasan diatas dapat ditafsirkan, bahwa
Presiden bertanggungjawab kepada MPR (dalam arti luas) dan bertanggungjawab kepada
Presiden (dalam arti sempit).
Dengan demikian, dari semua permasalahan yang diungkap diatas, sebenarnya kuncinya
disebabkan karena belum ada aturan permainan yang jelas dan tegas mengenai kedudukan Wakil
Presiden, khususnya yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan pertanggungjawabannya, baik
dalam UUD 1945 maupun dalam Ketetapan-ketetapan MPR.

16. B. SARAN
Berdasarkan penulisan karya tulis ini adapun saran-saran yang dapat diberikan:
a. Bagi Pemerintah (Pembuat peraturan perundangan-undangan) agar dibuat peraturan
yang jelas dan tegas mengenai peran, fungsi, tugas serta kewenangan Wakil Presiden.
Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang menjelaskan secara jelas dan
terperinci mengenai jabatan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial
di Indonesia. Bahkan dalam Peraturan Dasar pun tidak diatur secara jelas
b. Bagi Peneliti agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Keduduka dan
Kewenangan Wakil Presiden khususnya dalam Sistem Pemerintahan Presidensial
dalam Ketatanegaraan Indonesia.
c. Bagi Penulis agar dalam melakukan penelitian bukan hanya Kepustakaan tetapi juga
Penelitian Lapangan agar lebih jelas data yang didapat.
d. Bagi Pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran untuk pembuatan karya tulis
selanjutnya yang lebih baik dan bermanfaat.
Demikianlah penulisan karya tulis ini. Atas perhatian para pembaca, penulis
mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat!

17. DAFTAR PUSTAKA
A. BAHAN BACAAN :
 Mahzumar. 2010. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum
dan Sesudah Amandemen. Bandung: Nusa Media..
 Zainal, Hasan Aini. 1971. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung:
Alumni.
 Maschab,Mashuri.1983. Kekuasaan Eksekutif di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.
 Manan, Bagir. 2006. Lembaga Kepresidenan.Yogyakarta: FH UII PRESS.
 Assiddiqie, Jimly. 2010. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
 Huda, Ni’matul. 2008. UUD 1945 & Gagasan Amandemen Ulang. Jakarta:
Rajawali Press.
 Assiddiqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
 Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana. 1993. Beberapa Masalah Hukum Tata
Negara Indonesia. Bandung: Alumni.
 Thaib, Dahlan. 1998. Implementasi Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945.
Yogyakarta: Liberty.
 Indra, Muhammad Ridhwan.1987. Kedudukan Lembaga-lembaga dan Hak
Menguji Menurut Undang-undang Dasar 1945.
B. PERATURAN DASAR
 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973
 Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973
 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1983
C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden
 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

18. D. BAHAN HUKUM LAINNYA
 Makalah Struktur Kenegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945
oleh Prof. Dr. Jimly Assiddiqie,S.H. dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional di
Denpasar, 14-18 Juli 2003
 Pidato Kenegaraan Presiden R.I Di depan Sidang DPR 16 Agustus 1978, Departemen
Penerangan R.I, 1978, P.54
 Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden untuk
melaksanakan Tugas Presiden dalam hal Presiden berada di Luar Negeri.
 Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil
Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari.
 http://elisa1.ugm.ac.id/files/andi.sandi/uZVkF7Bj/Lembaga-
lembaga%20Negara%20dalam%20Mekanisme%20Checks%20and%20Balances.doc.