SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 10
POLITIK UANG
Kelas B Reguler Pagi
S1 Administrasi Bisnis
PENGERTIAN

Politik uang 

Suatu bentuk pemberian atau
janji menyuap seseorang baik
supaya
orang
itu
tidak
menjalankan
haknya
untuk
memilih maupun supaya ia
menjalankan haknya dengan cara
tertentu pada saat pemilihan
umum
Pendapat Tentang politik uang
Terdapat dua pendapat terhadap politik uang
yang mana keduanya saling bertolak belakang

PRO

KONTRA
PRO

Mempunyai alasan tersendiri, bisa jadi hal
tersebut menguntungkan dirinya sendiri
dan alasan lainnya

Karna terikat oleh suatu parpol yang
memberinya uang dan salah satu cara
untuk membalas jasa nya yaitu dengan
cara memilih/mencoblos parpol
tersebut
KONTRA

Berlandaskan aturan hukum yang
tertuang dalam UU

Pasal 37 ayat 3 No.3 Tahun 1999
“Barangsiapa yang sewaktu dilakukannya pemilihan umum
menurut UU ini dengan pemberian atau janji menyuap
seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya
untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan
cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama
tigatahun. Pidana itu juga dikenakan kepada pemilih yang
menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”
Faktor Penyebab Terjadinya Politik
Uang
Tidak adanya komitmen dalam memegang
keimanan terhadap tuhan YME
Tidak adanya komitmen dalam memegang
nilai-nilai moral
Keinginan dalam memperoleh jabatan
Merupakan salah satu cara mempertahankan
kekuasaan
Dampak yang ditimbulkan
 Korupsi
 Merusak tatanan demokrasi
 Akan makin tingginya biaya politik
Hal yang perlu dilakukan untuk
memberantas politik uang
• Menanamkan nilai keimanan terhadap
tuhan sejak dini
• Hukuman yang tegas bagi oknum yang
menyuap maupun koruptor
• Transparansi
• Dukungan dari semua pihak
Kesimpulan
Dari uraian yang telah lalu kita bisa simpulkan
bahwa politik uang bukanlah masalah yang
sepele melainkan masalah yang sangat besar
dan dampaknya akan akan sangat merugikan
kita semua, untuk itu diperlukan kerjasama
dari semua pihak untuk menuntaskannya, baik
pemerintah pusat maupun daerah. serta
dukungan dari masyarakat
TERIMA KASIH


Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Tri Widodo W. UTOMO
 
Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiMuktar Eneste
 
Sejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu IndonesiaSejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu IndonesiaMidway Writer
 
Makalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraMakalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraHarles Janang
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikAktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikSiti Sahati
 
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organissistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organisNasria Ika
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Ahsanul Minan
 
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptxWidhetaJD
 
Partisipasi Politik Perempuan
Partisipasi Politik PerempuanPartisipasi Politik Perempuan
Partisipasi Politik Perempuanmusniumar
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Ahsanul Minan
 
Demokrasi reformasi
Demokrasi reformasiDemokrasi reformasi
Demokrasi reformasiArfin14
 
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasiMardiah Ahmad
 
Sistem pemerintahan desa revisi
Sistem pemerintahan desa revisiSistem pemerintahan desa revisi
Sistem pemerintahan desa revisiari saridjo
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politiknona aliya
 

Was ist angesagt? (20)

Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
 
Ppt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi IndonesiaPpt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi Indonesia
 
Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasi
 
Sejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu IndonesiaSejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu Indonesia
 
Sistem pemilu
Sistem pemiluSistem pemilu
Sistem pemilu
 
Makalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraMakalah administrasi negara
Makalah administrasi negara
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
 
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikAktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
 
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organissistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
 
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
Partisipasi Politik Perempuan
Partisipasi Politik PerempuanPartisipasi Politik Perempuan
Partisipasi Politik Perempuan
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
 
Demokrasi reformasi
Demokrasi reformasiDemokrasi reformasi
Demokrasi reformasi
 
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
 
Materi Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik IndonesiaMateri Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik Indonesia
 
Sistem pemerintahan desa revisi
Sistem pemerintahan desa revisiSistem pemerintahan desa revisi
Sistem pemerintahan desa revisi
 
Pemilu yang berintegritas
Pemilu yang berintegritasPemilu yang berintegritas
Pemilu yang berintegritas
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
 

POLITIK UANG

  • 1. POLITIK UANG Kelas B Reguler Pagi S1 Administrasi Bisnis
  • 2. PENGERTIAN Politik uang  Suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum
  • 3. Pendapat Tentang politik uang Terdapat dua pendapat terhadap politik uang yang mana keduanya saling bertolak belakang PRO KONTRA
  • 4. PRO Mempunyai alasan tersendiri, bisa jadi hal tersebut menguntungkan dirinya sendiri dan alasan lainnya Karna terikat oleh suatu parpol yang memberinya uang dan salah satu cara untuk membalas jasa nya yaitu dengan cara memilih/mencoblos parpol tersebut
  • 5. KONTRA Berlandaskan aturan hukum yang tertuang dalam UU Pasal 37 ayat 3 No.3 Tahun 1999 “Barangsiapa yang sewaktu dilakukannya pemilihan umum menurut UU ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama tigatahun. Pidana itu juga dikenakan kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”
  • 6. Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang Tidak adanya komitmen dalam memegang keimanan terhadap tuhan YME Tidak adanya komitmen dalam memegang nilai-nilai moral Keinginan dalam memperoleh jabatan Merupakan salah satu cara mempertahankan kekuasaan
  • 7. Dampak yang ditimbulkan  Korupsi  Merusak tatanan demokrasi  Akan makin tingginya biaya politik
  • 8. Hal yang perlu dilakukan untuk memberantas politik uang • Menanamkan nilai keimanan terhadap tuhan sejak dini • Hukuman yang tegas bagi oknum yang menyuap maupun koruptor • Transparansi • Dukungan dari semua pihak
  • 9. Kesimpulan Dari uraian yang telah lalu kita bisa simpulkan bahwa politik uang bukanlah masalah yang sepele melainkan masalah yang sangat besar dan dampaknya akan akan sangat merugikan kita semua, untuk itu diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk menuntaskannya, baik pemerintah pusat maupun daerah. serta dukungan dari masyarakat