SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 3
Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Guru
Diakses : 30395 kali
I. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
4. Peraturan MENPAN Nomor PER/60/M.PAN/6/2005
5. Keputusan MENPAN Nomor 84 Tahun 1993
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BAKN Nomor 0433/P/1993
dan Nomor 25 Tahun 1993
7. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan
Bidang Kepegawaian
II. LINGKUP BAHASAN
1. Tugas Pokok Fungsional Guru
2. Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Guru
3. Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru
4. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
5. Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Guru
III. PENJELASAN
1. TUGAS POKOK FUNGSIONAL GURU
a) Menyusun Program Pengajaran dan Program Bimbingan Pengajaran
b) Menyajikan Program Pengajaran dan Melaksanakan Bimbingan
c) Evaluasi Belajar dan Evalusi Pelaksana Bimbingan
d) Analisis Hasil Evaluasi Belajar dan Analisis Pelaksanaan Bimbingan
e) Menyusun Program Perbaikan dan Program Bimbingan Pengayaan terhadap Peserta didik yang
menjadi tanggung jawabnya.
2. PERSYARATAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL GURU
A. Syarat � syarat Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru Pertama Kali :
a. Pendidikan Minimum DIII/ Sarjana Muda, dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan
yang ditentukan
b. Pangkat Minimal Penata, golongan ruang III/c
c. DP3 tahun terakhir setiap unsur bernilai baik
d. Umur Maksimum 51 tahun
e. Pengangkatan dalam Jabatan Guru didasarkan pada besarnya Angka Kredit yang ditetapkan oleh
TIM Penilai
f. Untuk menghitung Angka Kredit perlu dilampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
a. Ijazah Pendidikan terakhir
b. Ijazah Diklat Kedinasan
c. Surat Pernyataan melakukan kegiatan proses belajar mengajar/bimbingan
d. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
e. Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang proses belajar mengajar atau bimbingan
g. Penetapan Angka Kredit oleh pejabat yang berwenang
a. Bagi Guru setaraf golongan ruang IV/a keatas oleh Menteri P & K
b. Bagi Guru setaraf golongan ruang III/d kebawah oleh Kepala Pusdiklat
c . Surat Keputusan Pangkat terakhir.
B. Pegawai Negeri Sipil yang pindah dari Jabatan lain diluar Jabatan Guru dan belum pernah
menjadi guru
menjadi guru ke Jabatan Fungsional guru harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan
2. DP3 setiap unsur bernilai baik dalam Tahun terakhir
3. Mempunyai Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 1 ( satu ) tahun
4. Usia minimum 51 Tahun
5. Pengangkatan ke dalam Jabatan guru disesuaikan dengan angka kredit yang dimilki dan telah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
3. KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL GURU
A. Kenaikan Pangkat
1. Sesuai dengan Prosedur kenaikan pangkat dengan melampirkan Penetapan Angka Kredit
2. Telah 2 ( dua ) tahun dan 3 ( tiga ) tahun dalam pangkat yang dimilikinya
3. DP3 setiap unsur bernilai baik dalam 2 ( dua ) tahun terakhir
4. Telah memenuhi Jumlah Angka Kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi
5. Tidak dapat diberikan kenaikan pangkat reguler
6. Dapat naik pangkat setiap 2 ( dua ) tahun sekali sepanjang angka kredit terpenuhi dan tidak
melampaui 2 ( dua ) tingkat kenaikan pangkat.
7. Surat Keputusan Jabatan terakhir dan Surat Keputusan Pangkat terakhir
8. P ang kat tertinggi Pembina Utama, golongan ruang IV/e dan dapat melebihi Pangkat atasannya
B. Kenaikan Jabatan Fungsional Guru
1. Adanya Penetapan Angka Kredit oleh Pejabat yang berwenang
2. Surat Keputusan Pangkat Terakhir
3. Surat Keputusan Jabatan Terakhir
4. Diberikan setelah adanya Kenaikan Pangkat
5. Dapat diberikan kenaikan Jabatan setiap tahun sepanjang memenuhi Angka kredit yang dipenuhi
6. Tela h Melaksanakan Proses Belajar Mengajar sekurang-kurangnya 3 ( tiga ) Catur Wulan
C. Jenjang Jabatan dan Pangkat Jabatan Fungsional Guru dari yang terendah sampai dengan
yang tertinggi sebagai berikut :
1. Guru Pratama Pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a
2. Guru Pratama Tingkat I Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/b
3. Guru Muda Pangkat Pengatur golongan ruang II/c
4. Guru Muda Tingkat I Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d
5. Guru Madya Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a
6. Guru Madya Tingkat I Pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b
7. Guru Dewasa Pangkat Penata golongan ruang III/c
8. Guru Dewasa Tingkat I Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d
9. Guru Pembina Pangkat Pembina golongan ruang IV/a
10. Guru Pembina Tingkat I Pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b
11. Guru Utama Muda Pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c
12. Guru Utama Muda Tingkat I Pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d
13. Guru Utama Pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e
4. PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU
1. Penetapan Angka Kredit dilakukan apabila Jumlah Angka Kredit telah memenuhi untuk naik
Jabatan /Pangkat satu tingkat lebih tinggi
2. Setiap Guru melakukan Penilaian Prestasi Kerjanya sendiri sesuai dengan butir kegiatan yang
dilakukan
3. Hasil Penilaian diisikan ke dalam formulir daftar unsur Penetapan Angka Kredit
4. Daftar usul Penetapan Angka Kredit berikut bukti-bukti dan lampirannya disampaikan kepala
Pusdiklat Pegawai
5. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit ma0...sing-masing disampaikan kepada Sekretaris TIM
Penilai Unit Kerja untuk diteliti kelengkapan dan kebenaran, lampirkan bukti-bukti penilaiannya
6. Dilakukan Penelitian dan Penilaian pendahuluan oleh anggota Tim Penilai Unit Kerja
7. Sidang TIM Penilai yang telah disetujui dalam sidang TIM Penilai dituangkan ke dalam Formulir
Penetapan Angka Kredit.
8. Hasil Penelitian dan Penilaian yang telah disetujui dalam sidang TIM Penilai dituangkan ke dalam
Formulir Penetapan Angka Kredit
9. Hasil Penelitian dan Penilaian angka Kredit yang telah dituangkan dalam Formulir Penetapan
Angka Kredit untuk :
1) Guru yang setaraf dengan Golongan ruang III/d kebawah melalui Sekretariat TIM Penilai unit
disampaikan kepada Pusdiklat untuk ditetapkan Angka Kreditnya.
2) Guru yang setaraf dengan golongan IV/a keatas dengan Surat Kepala Pusdiklat diusulkan Ke
TIM Penilai Pusat dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan Angka
Kreditnya.
5. PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
GURU
A. Pembebasan Sementara Jabatan Fungsional Guru dibebaskan Sementara Apabila :
a). Dalam 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam Jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka
kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan Pangkat/Jabatan bagi guru Utama Madya Ke bawah
b). Setiap 2 (dua) tahun sejak menduduki Jabatan Guru Utama tidak dapat mengumpulkan Jumlah
Angka Kredit sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) dari kegiatan proses belajar mengajar atau
Bimbingan dan Pengembangan Profesi
c). Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau berat
d). Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil
e). Ditugaskan diluar Jabatan Guru , sehingga tidak dapat lagi melaksanakan proses mengajar
secara penuh.
f). Tugas belajar selama 6 ( enam ) bulan
g). Cuti diluar tanggungan Negara , kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya.
h). Guru selama dibebaskan sementara berupa penurunan pangkat /pemberhentian sementara dari
jabatan dapat tetap melaksanakan tugas pokoknya akan tetapi tidak diberikan angka kredit.
B. Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Guru.
a). Guru Utama Madya ke bawah diberhentikan dari Jabatannya, apabila Jangka waktu 3 ( tiga )
tahun sejak dibebaskan sementara menurut ketentuan yang berlaku tanpa alasan yang sah tidak
dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan Jabatan/Pangkat.
b). Guru Utama diberhentikan dari Jabatannya
c). Apabila dalam jangka waktu (satu) tahun sejak dibebaskan sementara menurut ketentuan yang
berlaku tanpa alasan yang sah tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 40 (
empat puluh ) dari proses belajar mengajar atau bimbingan
d). Guru diberhentikan dari Jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil
dengan Tingkat Hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali
penurunan pangkat.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Permenkes 21 2015 kapsul vitamin a bayi, balita dan ibu nifas
Permenkes 21 2015 kapsul vitamin a bayi, balita dan ibu nifasPermenkes 21 2015 kapsul vitamin a bayi, balita dan ibu nifas
Permenkes 21 2015 kapsul vitamin a bayi, balita dan ibu nifasUlfah Hanum
 
Arif Rahman Azis - Analisis Usaha Ayam Broiler 2500.ppt
Arif Rahman Azis - Analisis Usaha Ayam Broiler 2500.pptArif Rahman Azis - Analisis Usaha Ayam Broiler 2500.ppt
Arif Rahman Azis - Analisis Usaha Ayam Broiler 2500.pptppscawangbaru
 
Perka bkn juknis ASDMA
Perka bkn juknis ASDMAPerka bkn juknis ASDMA
Perka bkn juknis ASDMAKutsiyatinMSi
 
Surat permohonan tambah ptk dapodik
Surat permohonan tambah ptk dapodikSurat permohonan tambah ptk dapodik
Surat permohonan tambah ptk dapodikDennyPutra16
 
Draft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayanan
Draft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayananDraft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayanan
Draft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayananrsd kol abundjani
 
Contoh Laporan Tata Usaha
Contoh Laporan Tata UsahaContoh Laporan Tata Usaha
Contoh Laporan Tata UsahaKutsiyatinMSi
 
Pengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektoratPengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektoratInspektorat
 
Standar operasional prosedur bpb
Standar operasional prosedur bpbStandar operasional prosedur bpb
Standar operasional prosedur bpbyusup firmawan
 
Tupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuanganTupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuanganHeyden Balang
 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sekolah/Madrasah Sehat
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sekolah/Madrasah SehatPetunjuk Teknis Pelaksanaan Sekolah/Madrasah Sehat
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sekolah/Madrasah SehatReza Hendrawan
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Tatang Suwandi
 
1203407607 standar pelayanan farmasi di rs
1203407607 standar pelayanan farmasi di rs 1203407607 standar pelayanan farmasi di rs
1203407607 standar pelayanan farmasi di rs Dewi Novalina
 
(Lamp 1.22) standar pelayanan ibs
(Lamp 1.22) standar pelayanan ibs(Lamp 1.22) standar pelayanan ibs
(Lamp 1.22) standar pelayanan ibsArmin Kobain
 
ppt Monev kesehatan tradisional revisi.pptx
ppt Monev kesehatan tradisional revisi.pptxppt Monev kesehatan tradisional revisi.pptx
ppt Monev kesehatan tradisional revisi.pptxKetutBudiastri1
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuanganpamuaralabuh
 
sosialisasibosp2023-230221151901-972834ac (1).pptx
sosialisasibosp2023-230221151901-972834ac (1).pptxsosialisasibosp2023-230221151901-972834ac (1).pptx
sosialisasibosp2023-230221151901-972834ac (1).pptxpaudlingga
 

Was ist angesagt? (20)

Permenkes 21 2015 kapsul vitamin a bayi, balita dan ibu nifas
Permenkes 21 2015 kapsul vitamin a bayi, balita dan ibu nifasPermenkes 21 2015 kapsul vitamin a bayi, balita dan ibu nifas
Permenkes 21 2015 kapsul vitamin a bayi, balita dan ibu nifas
 
Arif Rahman Azis - Analisis Usaha Ayam Broiler 2500.ppt
Arif Rahman Azis - Analisis Usaha Ayam Broiler 2500.pptArif Rahman Azis - Analisis Usaha Ayam Broiler 2500.ppt
Arif Rahman Azis - Analisis Usaha Ayam Broiler 2500.ppt
 
Surat pernyataan melaksanakan tugas
Surat pernyataan melaksanakan tugasSurat pernyataan melaksanakan tugas
Surat pernyataan melaksanakan tugas
 
Perka bkn juknis ASDMA
Perka bkn juknis ASDMAPerka bkn juknis ASDMA
Perka bkn juknis ASDMA
 
Surat permohonan tambah ptk dapodik
Surat permohonan tambah ptk dapodikSurat permohonan tambah ptk dapodik
Surat permohonan tambah ptk dapodik
 
Draft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayanan
Draft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayananDraft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayanan
Draft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayanan
 
Contoh Laporan Tata Usaha
Contoh Laporan Tata UsahaContoh Laporan Tata Usaha
Contoh Laporan Tata Usaha
 
Pengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektoratPengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektorat
 
Hospital by law
Hospital by lawHospital by law
Hospital by law
 
Standar operasional prosedur bpb
Standar operasional prosedur bpbStandar operasional prosedur bpb
Standar operasional prosedur bpb
 
Tupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuanganTupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuangan
 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sekolah/Madrasah Sehat
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sekolah/Madrasah SehatPetunjuk Teknis Pelaksanaan Sekolah/Madrasah Sehat
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sekolah/Madrasah Sehat
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
 
1203407607 standar pelayanan farmasi di rs
1203407607 standar pelayanan farmasi di rs 1203407607 standar pelayanan farmasi di rs
1203407607 standar pelayanan farmasi di rs
 
(Lamp 1.22) standar pelayanan ibs
(Lamp 1.22) standar pelayanan ibs(Lamp 1.22) standar pelayanan ibs
(Lamp 1.22) standar pelayanan ibs
 
Kerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerjaKerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerja
 
ppt Monev kesehatan tradisional revisi.pptx
ppt Monev kesehatan tradisional revisi.pptxppt Monev kesehatan tradisional revisi.pptx
ppt Monev kesehatan tradisional revisi.pptx
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuangan
 
sosialisasibosp2023-230221151901-972834ac (1).pptx
sosialisasibosp2023-230221151901-972834ac (1).pptxsosialisasibosp2023-230221151901-972834ac (1).pptx
sosialisasibosp2023-230221151901-972834ac (1).pptx
 
PPT CUTI PNS.pptx
PPT CUTI PNS.pptxPPT CUTI PNS.pptx
PPT CUTI PNS.pptx
 

Ähnlich wie Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru 1

09-tata-cara-penilaian-ak.pptx
09-tata-cara-penilaian-ak.pptx09-tata-cara-penilaian-ak.pptx
09-tata-cara-penilaian-ak.pptxiwaribnumayit
 
15. tata cara-penilaian-ak
15. tata cara-penilaian-ak15. tata cara-penilaian-ak
15. tata cara-penilaian-akWidodo Imanly
 
Prosedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupakProsedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupakdwi fifi
 
Penilaian Kinerja Guru untuk sekolah dasar
Penilaian Kinerja Guru untuk sekolah dasarPenilaian Kinerja Guru untuk sekolah dasar
Penilaian Kinerja Guru untuk sekolah dasarmohsaidhidayat74
 
Penilaian kinerja-guru
Penilaian kinerja-guruPenilaian kinerja-guru
Penilaian kinerja-gurunafsahmaniez
 
Penilaian kinerja guru
Penilaian kinerja guruPenilaian kinerja guru
Penilaian kinerja gurutari aja
 
paparan prosedur pengajuan DUPAK
paparan prosedur pengajuan DUPAKpaparan prosedur pengajuan DUPAK
paparan prosedur pengajuan DUPAKZaenal Khayat
 
5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.ppt
5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.ppt5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.ppt
5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.pptdoni64769
 
78KEBIJAKAN PENGEMB. PROFESI GURU.ppt
78KEBIJAKAN PENGEMB. PROFESI GURU.ppt78KEBIJAKAN PENGEMB. PROFESI GURU.ppt
78KEBIJAKAN PENGEMB. PROFESI GURU.pptDewiJuniayanti
 
2014. pedoman penetapan_angka_kredit_dan
2014. pedoman penetapan_angka_kredit_dan2014. pedoman penetapan_angka_kredit_dan
2014. pedoman penetapan_angka_kredit_danImam Syafi'i
 
Jafung was
Jafung wasJafung was
Jafung wasawinkabi
 
Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)
Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)
Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)Ali Sahbana
 
Work shop angka kredit
Work shop angka kreditWork shop angka kredit
Work shop angka kreditRAHMAT HIDAYAT
 
Materi PKG_22.pptx
Materi PKG_22.pptxMateri PKG_22.pptx
Materi PKG_22.pptxShofiaHida
 
Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5
Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5
Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5MajestikaSeptikasari
 
Prosedur pengajuan dupak pengawas
Prosedur pengajuan dupak pengawas Prosedur pengajuan dupak pengawas
Prosedur pengajuan dupak pengawas Suaidin -Dompu
 

Ähnlich wie Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru 1 (20)

09-tata-cara-penilaian-ak.pptx
09-tata-cara-penilaian-ak.pptx09-tata-cara-penilaian-ak.pptx
09-tata-cara-penilaian-ak.pptx
 
15. tata cara-penilaian-ak
15. tata cara-penilaian-ak15. tata cara-penilaian-ak
15. tata cara-penilaian-ak
 
Paparan prosedur pengajuan dupak
Paparan prosedur pengajuan dupakPaparan prosedur pengajuan dupak
Paparan prosedur pengajuan dupak
 
Prosedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupakProsedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupak
 
Prosedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupakProsedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupak
 
Penilaian Kinerja Guru untuk sekolah dasar
Penilaian Kinerja Guru untuk sekolah dasarPenilaian Kinerja Guru untuk sekolah dasar
Penilaian Kinerja Guru untuk sekolah dasar
 
Penilaian kinerja-guru
Penilaian kinerja-guruPenilaian kinerja-guru
Penilaian kinerja-guru
 
Penilaian kinerja guru
Penilaian kinerja guruPenilaian kinerja guru
Penilaian kinerja guru
 
paparan prosedur pengajuan DUPAK
paparan prosedur pengajuan DUPAKpaparan prosedur pengajuan DUPAK
paparan prosedur pengajuan DUPAK
 
5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.ppt
5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.ppt5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.ppt
5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.ppt
 
Edaran inpassing pak
Edaran inpassing pakEdaran inpassing pak
Edaran inpassing pak
 
78KEBIJAKAN PENGEMB. PROFESI GURU.ppt
78KEBIJAKAN PENGEMB. PROFESI GURU.ppt78KEBIJAKAN PENGEMB. PROFESI GURU.ppt
78KEBIJAKAN PENGEMB. PROFESI GURU.ppt
 
2014. pedoman penetapan_angka_kredit_dan
2014. pedoman penetapan_angka_kredit_dan2014. pedoman penetapan_angka_kredit_dan
2014. pedoman penetapan_angka_kredit_dan
 
Jafung was
Jafung wasJafung was
Jafung was
 
Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)
Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)
Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)
 
Work shop angka kredit
Work shop angka kreditWork shop angka kredit
Work shop angka kredit
 
Materi PKG_22.pptx
Materi PKG_22.pptxMateri PKG_22.pptx
Materi PKG_22.pptx
 
Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5
Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5
Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5
 
paparan Guru Pemula 2019.ppt
paparan Guru Pemula 2019.pptpaparan Guru Pemula 2019.ppt
paparan Guru Pemula 2019.ppt
 
Prosedur pengajuan dupak pengawas
Prosedur pengajuan dupak pengawas Prosedur pengajuan dupak pengawas
Prosedur pengajuan dupak pengawas
 

Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru 1

  • 1. Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Guru Diakses : 30395 kali I. DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 4. Peraturan MENPAN Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 5. Keputusan MENPAN Nomor 84 Tahun 1993 6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BAKN Nomor 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993 7. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Bidang Kepegawaian II. LINGKUP BAHASAN 1. Tugas Pokok Fungsional Guru 2. Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Guru 3. Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru 4. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru 5. Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Guru III. PENJELASAN 1. TUGAS POKOK FUNGSIONAL GURU a) Menyusun Program Pengajaran dan Program Bimbingan Pengajaran b) Menyajikan Program Pengajaran dan Melaksanakan Bimbingan c) Evaluasi Belajar dan Evalusi Pelaksana Bimbingan d) Analisis Hasil Evaluasi Belajar dan Analisis Pelaksanaan Bimbingan e) Menyusun Program Perbaikan dan Program Bimbingan Pengayaan terhadap Peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. 2. PERSYARATAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL GURU A. Syarat � syarat Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru Pertama Kali : a. Pendidikan Minimum DIII/ Sarjana Muda, dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan b. Pangkat Minimal Penata, golongan ruang III/c c. DP3 tahun terakhir setiap unsur bernilai baik d. Umur Maksimum 51 tahun e. Pengangkatan dalam Jabatan Guru didasarkan pada besarnya Angka Kredit yang ditetapkan oleh TIM Penilai f. Untuk menghitung Angka Kredit perlu dilampirkan bukti-bukti sebagai berikut : a. Ijazah Pendidikan terakhir b. Ijazah Diklat Kedinasan c. Surat Pernyataan melakukan kegiatan proses belajar mengajar/bimbingan d. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi e. Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang proses belajar mengajar atau bimbingan g. Penetapan Angka Kredit oleh pejabat yang berwenang a. Bagi Guru setaraf golongan ruang IV/a keatas oleh Menteri P & K b. Bagi Guru setaraf golongan ruang III/d kebawah oleh Kepala Pusdiklat c . Surat Keputusan Pangkat terakhir. B. Pegawai Negeri Sipil yang pindah dari Jabatan lain diluar Jabatan Guru dan belum pernah menjadi guru menjadi guru ke Jabatan Fungsional guru harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan 2. DP3 setiap unsur bernilai baik dalam Tahun terakhir 3. Mempunyai Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 1 ( satu ) tahun 4. Usia minimum 51 Tahun 5. Pengangkatan ke dalam Jabatan guru disesuaikan dengan angka kredit yang dimilki dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
  • 2. 3. KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL GURU A. Kenaikan Pangkat 1. Sesuai dengan Prosedur kenaikan pangkat dengan melampirkan Penetapan Angka Kredit 2. Telah 2 ( dua ) tahun dan 3 ( tiga ) tahun dalam pangkat yang dimilikinya 3. DP3 setiap unsur bernilai baik dalam 2 ( dua ) tahun terakhir 4. Telah memenuhi Jumlah Angka Kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 5. Tidak dapat diberikan kenaikan pangkat reguler 6. Dapat naik pangkat setiap 2 ( dua ) tahun sekali sepanjang angka kredit terpenuhi dan tidak melampaui 2 ( dua ) tingkat kenaikan pangkat. 7. Surat Keputusan Jabatan terakhir dan Surat Keputusan Pangkat terakhir 8. P ang kat tertinggi Pembina Utama, golongan ruang IV/e dan dapat melebihi Pangkat atasannya B. Kenaikan Jabatan Fungsional Guru 1. Adanya Penetapan Angka Kredit oleh Pejabat yang berwenang 2. Surat Keputusan Pangkat Terakhir 3. Surat Keputusan Jabatan Terakhir 4. Diberikan setelah adanya Kenaikan Pangkat 5. Dapat diberikan kenaikan Jabatan setiap tahun sepanjang memenuhi Angka kredit yang dipenuhi 6. Tela h Melaksanakan Proses Belajar Mengajar sekurang-kurangnya 3 ( tiga ) Catur Wulan C. Jenjang Jabatan dan Pangkat Jabatan Fungsional Guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi sebagai berikut : 1. Guru Pratama Pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a 2. Guru Pratama Tingkat I Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/b 3. Guru Muda Pangkat Pengatur golongan ruang II/c 4. Guru Muda Tingkat I Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d 5. Guru Madya Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a 6. Guru Madya Tingkat I Pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b 7. Guru Dewasa Pangkat Penata golongan ruang III/c 8. Guru Dewasa Tingkat I Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d 9. Guru Pembina Pangkat Pembina golongan ruang IV/a 10. Guru Pembina Tingkat I Pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b 11. Guru Utama Muda Pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c 12. Guru Utama Muda Tingkat I Pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d 13. Guru Utama Pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e 4. PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU 1. Penetapan Angka Kredit dilakukan apabila Jumlah Angka Kredit telah memenuhi untuk naik Jabatan /Pangkat satu tingkat lebih tinggi 2. Setiap Guru melakukan Penilaian Prestasi Kerjanya sendiri sesuai dengan butir kegiatan yang dilakukan 3. Hasil Penilaian diisikan ke dalam formulir daftar unsur Penetapan Angka Kredit 4. Daftar usul Penetapan Angka Kredit berikut bukti-bukti dan lampirannya disampaikan kepala Pusdiklat Pegawai 5. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit ma0...sing-masing disampaikan kepada Sekretaris TIM Penilai Unit Kerja untuk diteliti kelengkapan dan kebenaran, lampirkan bukti-bukti penilaiannya 6. Dilakukan Penelitian dan Penilaian pendahuluan oleh anggota Tim Penilai Unit Kerja 7. Sidang TIM Penilai yang telah disetujui dalam sidang TIM Penilai dituangkan ke dalam Formulir Penetapan Angka Kredit. 8. Hasil Penelitian dan Penilaian yang telah disetujui dalam sidang TIM Penilai dituangkan ke dalam Formulir Penetapan Angka Kredit 9. Hasil Penelitian dan Penilaian angka Kredit yang telah dituangkan dalam Formulir Penetapan Angka Kredit untuk : 1) Guru yang setaraf dengan Golongan ruang III/d kebawah melalui Sekretariat TIM Penilai unit disampaikan kepada Pusdiklat untuk ditetapkan Angka Kreditnya. 2) Guru yang setaraf dengan golongan IV/a keatas dengan Surat Kepala Pusdiklat diusulkan Ke TIM Penilai Pusat dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan Angka Kreditnya.
  • 3. 5. PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU A. Pembebasan Sementara Jabatan Fungsional Guru dibebaskan Sementara Apabila : a). Dalam 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam Jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan Pangkat/Jabatan bagi guru Utama Madya Ke bawah b). Setiap 2 (dua) tahun sejak menduduki Jabatan Guru Utama tidak dapat mengumpulkan Jumlah Angka Kredit sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) dari kegiatan proses belajar mengajar atau Bimbingan dan Pengembangan Profesi c). Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau berat d). Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil e). Ditugaskan diluar Jabatan Guru , sehingga tidak dapat lagi melaksanakan proses mengajar secara penuh. f). Tugas belajar selama 6 ( enam ) bulan g). Cuti diluar tanggungan Negara , kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya. h). Guru selama dibebaskan sementara berupa penurunan pangkat /pemberhentian sementara dari jabatan dapat tetap melaksanakan tugas pokoknya akan tetapi tidak diberikan angka kredit. B. Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Guru. a). Guru Utama Madya ke bawah diberhentikan dari Jabatannya, apabila Jangka waktu 3 ( tiga ) tahun sejak dibebaskan sementara menurut ketentuan yang berlaku tanpa alasan yang sah tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan Jabatan/Pangkat. b). Guru Utama diberhentikan dari Jabatannya c). Apabila dalam jangka waktu (satu) tahun sejak dibebaskan sementara menurut ketentuan yang berlaku tanpa alasan yang sah tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 40 ( empat puluh ) dari proses belajar mengajar atau bimbingan d). Guru diberhentikan dari Jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat.