1. Forum diskusi dan konsolidasi tutor keaksaraan nasional di Jakarta mengidentifikasi beberapa permasalahan tutor keaksaraan, seperti kurang memahami konsep pendidikan keaksaraan dan belum memenuhi standar.
2. Forum memberikan rekomendasi untuk meningkatkan mutu tutor, seperti membuat database tutor, mengembangkan sistem pelatihan yang sesuai kebutuhan daerah, serta memperkuat peran forum komunikasi tutor.
3. Hasil diskusi pemeta
2. HASIL FORUM DISKUSI DAN KONSOLIDASI FORUM TUTOR KEAKSARAAN NASIONAL
DI PPP BAHASA SRENGSENG SAWAH JAKARTA, 29-31 JANUARI 2007
A. INDENTIFIKASI PERMASALAHAN TUTOR PENDIDIKAN KEAKSARAAN DI INDONESIA
1. Masih Banyaknya tutor yang belum memahami konsep pendidikan keaksaraan
dan belum memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan dalam
membelajarkan warga masyarakat yang buta aksata, mulai dari sifatnya yang
sukarela, pengabdian, latar belakang pendidikan yang beragam, pola
rekruitmen yang asal ”comot” dan belum tentu dilatih. Dalam hal pelatihan
kalaupun mereka mengikuti pelatihan sifatnya hanya berupa orientasi atau
tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pelatihan yang komprehensif. Hal ini
disebabkan selain karena sistem pelatihan, waktu, tempat dan anggaran yang
tidak memadai, juga faktor ”like and dislike” penentu kebijakan. Artinya
mereka yang dikirim untuk mengikuti pelatihan tutor KF untuk tingkat provinsi
atau nasional orangnya itu-itu saja , karena faktor kedekatan dengan
dinas/subdinas PLS, dan sebagainya.
2. Rekrutmen tutor dengan pendekatan ”asal ada tutor”. Akhirnya masih banyak
tutor keaksaraan tidak berani melakukan eksplorasi dan kajian-kajian tetang
pembelajaran keaksaraan, apalagi melakukan perubahan-perubahan dalam
membelajarkan orang buta aksara.
3. Kecilnya apresiasi yang diberikan pemerintah terhadap profesi tutor keaksaraan
hal ini terbukti dari honor/insentif yang kecil, itupun terkadang masih ada
unsur pemotongan dan dibayarkan terlambat. Hal ini mengakibatkan semangat
tutor untuk menggeluti dunia buta aksara menjadi kecil. Mereka tidak
dimungkinkan untuk terus menerus belajar meningkatkan kualitas diri , karena
selalu disibukkan untuk tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari.
4. Jumlah tutor yang dilatih belum sebanding dengan jumlah sasaran WB KF
Kurangnya dana operasional untuk pengurus FKT – PK ( dana di kucurkan ke
Kab/Kota ( di Propinsi tidak ada) Pengurus Forum Komunikasi tidak
diperhatikan oleh pejabat Dinas pendidikan dan tidak difasilitasi )
5. Koordinasi yang lemah antara pemerintah ( Dinas Pendidikan ) dengan pengurus
Forum Tutor Pendidikan Keaksaraan. Sehingga masih banyak pengurus Forum
Tutor Keaksaraan tingkat provinsi yang belum terbentuk.
2
3. 6. Forum belum memiliki data base mengenai data kepengurusan forum setiap
propinsi serta belum memiliki data tutor yang akurat di seluruh wilayah yang
dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemetaan dalam rangka perencanaan,
pembinaan, program peningkatan mutu tutor.
7. forum belum mampu menjadi mediator dalam menjalin kerjasama harmonis
dengan subdin PLS dan instansi terkait lain dalam upaya kemitraan lembaga.
B. REKOMENDASI DAN SARAN
Untuk memperoleh masukan-masukan kebijakan yang dapat digunakan sebagai
rujukan dan acuan upaya peningkatan mutu tutor khususnya pendidikan keaksaraan
Forum Diskusi Tutor Pendidikan Keaksaraan menyarankan dan merekomendasikan
beberapa hal sebagai berikut :
1. Perlunya membuat data base tutor pendidikan keaksaraan dengan cara
memberdayakan forum tutor mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat pusat ,
serta menjalin koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota,
BPPLSP, dan SKB. Date base ini apat dijadikan dasar untuk melakukan pemetaan
tutor dalam rangka merencanakan dan melaksanakan program peningkatan mutu
tutor pendidikan keaksaraan.
2. Sistem Pelatihan tutor pendidikan keaksaraan seyogyanya secara khusus
dititikberatkan untuk memperbaiki kinerja tutor dalam meningkatkan mutu
program pendidikan keaksaraan dan bukan untuk meningkatkan sertifikasi
mengajar semata-mata. Sistem pelatihan tutor harus didahului dengan "need
assessment" sesuai kondisi daerah masing-masing. Selain itu mekanime dan pola
rekruitmen penetapan tutor yang akan dilatih baik tingkat provinsi dan tingkat
nasional diserahkan ke pengurus forum provinsi/kabupaten kota untuk menetapkan
siapa saja tutor yang layak diikut sertakan/dilatih. Hal ini maksudkan agar terjadi
pemerataan dam tutor yang dikrim tidak itu-itu saja
3. Perlunya mekanisme kontrol penyelenggaraan pelatihan tutor untuk
memaksimalkan pelaksanaannya. Adanya sistem monitoring penyelenggaraan
pelatihan tutor yang dikoordinasikan dengan lembaga-lembaga pengelola
pendidikan (a.l.: Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten/kota, dan Perguruan
Tinggi) dan yang tidak kalah pentingnya adalah diperlukan sistem penilaian yang
3
4. sistemik dan periodik untuk mengetahui efektivitas dan dampak pelatihan tutor
terhadap mutu pendidikan keaksaraan.
4. Perlunya Payung hukum (edaran menteri/dirjen ) tentang kedudukan , fungsi, dan
peran forum PTK PNF sebagai mitra kerja Dikmas/Dirjen PLS.
5. Perlunya desentralisasi pelatihan tutor pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan
perubahan mekanisme kelembagaan otonomi daerah melalui Pembentukan dan
pemberdayaan sentra-sentra pelatihan tutor di kabupaten/kota yang juga bertugas
untuk mengembangkan konten dan strategi mengajar tepat guna yang mampu
meningkatkan kinerja tutor dalam mengelola Pembelajaran.
6. Pemberdayaan Forum Komunikasi Tutor sebagai organisasi profesi tutor yang dapat
menjadi wadah bagi tutor dalam rangka meingkatkan kemampuan profesionalnya.
Kemitraan dan dukungan material dan spiritual dari pemerintah dan swasta sangat
diperlukan untuk mewujudkan semua itu.
7. Pengembangan Standar Kompetensi Tutor sebagai tolok ukur kemampuan
mengajar yang diberikan oleh organisasi profesi ini (Forum Komunikasi Tutor
Pendidikan Keaksaraan ) Adanya program-program alternatif peningkatan
kemampuan profesional tutor dari organisasi ini, melalui modul-modul/publikasi-
publikasi yang diterbitkan secara berkala, dan dibahas dalam kegiatan-kegiatan
tutorial
8. Perlunya upaya untuk meningkatkan kemampuan tutor dalam penelitian, agar
lebih bisa memahami dan menghayati permasalahan-permasalahan yang dihadapi
dalam proses pembelajaran. Mendorong para tutor untuk bersikap kritis dan selalu
berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan. Adanya aturan/kebijakan
yang lebih fleksibel dan leluasa serta mampu memberikan motivasi bagi tutor
untuk semakin mengembangkan kreativitasnya.
9. Instansi terkait dalam hal ini subdin PLS, BPPLSP, maupun SKB diharapkan dapat
mendorong, mensupport serta menfasilitasi forum tutor keaksaraan dalam
pemberdayaan dan penguatan kelembagaan forum. Salah satunya dalam hal
Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Tutor Pendidikan Keaksaraan hendaknya dapat
difasilitasi dan didukung oleh instansi terkait seperti subdin PLS, BPPLP, SKB, dan
aosiasi PTK-PNF lainnya. Sehingga akan sangat membantu dan memudahkan dalam
memperoleh data tutor yang diperlukan
4
5. 10. Perlunya sistem dan mekanisme anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan
pendapatan tutor. Adanya mekanisme penganggaran serta pendanaan yang secara
rutin, sistematik dan bertahap memberikan peluang bagi tutor untuk
meningkatkan pendapatannya secara signifikan.
5
6. HASIL DISKUSI PEMETAAN TUTOR
PEMETAAN TUTOR DALAM RANGKA REALISASI PROGRAM PENINGKATAN MUTU
TUTOR PENDIDIKAN KEAKSARAAN
TAHUN 2007
ALOKASI
JUMLAH PREDIKSI
JUMLAH TUTOR
NO. PROVINSI BUTA JUMLAH
YANG AKAN
AKSARA TUTOR
DILATIH TH 2007
1 Jawa Timur 4.552.281 455.228 653
2 Jawa Tengah 3.317.862 331.786 475
3 Jawa Barat 1.669.982 166.998 239
4 Sulawesi Selatan 975.166 97.516 140
5 Papua 416.484 41.648 597
6 NTB 670.112 67.011 96
7 NTT 411.083 41.108 59
8 Kalimantan Barat 337.074 33.707 48
9 Banten 378.636 37.863 55
10 DI Yogyakarta 359.593 35.959 52
11 Bali 392.319 39.231 56
12 Sumatera Utara 260.030 26.003 194
13 DKI Jakarta 105.652 10.565 79
14 Lampung 402.208 40.220 300
15 Sumatera Selatan 219.901 21.990 164
16 Riau 150.391 15.040 112
17 Sumatera Barat 135.814 13.581 101
18 N Aceh Darusalam 108.105 10.810 81
19 Kalimantan Selatan 146.192 14.619 109
20 Kalimantan Timur 98.833 9.883 74
21 Jambi 88.024 8.802 65
22 Sulawesi Utara 17.238 1.723 13
23 Sulawesi Tengah 100.053 10.005 75
24 Kalimantan Tengah 48.450 4.845 36
25 Sulawesi Tenggara 115.510 11.551 86
26 Bengkulu 66.651 6.665 50
27 Maluku 23.947 2.395 19
28 Bangka Belitung 57.365 5.736 43
29 Gorontalo 35.795 3.580 26
30 Maluku Utara 25.410 2.541 19
JUMLAH TOTAL 15.686.161 1.568.616 4115
6
