Sejarah Kelas XII

2. A. Perjuangan Konfrontasi
Setelah Indonesia merdeka tidak berarti Indonesia
bebas dari segala bentuk penguasaan asing tapi masih
berhadapan dengan Belanda yang ingin mencoba kembali
menananmkan kekuasaannya. Belanda menggunakan
berbagai macam cara untuk bisa kembali berkuasa
seperti, membonceng pada pasukan sekutu dan
pembentukan Negara-negara boneka. Pembentukan
Negara boneka bertujuan untuk mengepung kedudukan
pemerintah Indonesia atau mempersempit wilayah
kekuasaan RI. Setiap ada perjanjian selalu diingkari oleh
Belanda. Belanda hanya mengakui wilayah RI meliputi Jawa
dan Sumatera yang di dalamnya berdiri Negara-negara
boneka bikinan Belanda.

3. Pada tanggal 1 Nopember 1945 pemerintah
mengeluarkan maklumat Politik dengan tujuan agar
kedaulatan RI diakui dan agar di Indonesia terbentuk dan
berkembang partai Politik.Namun kemauan itu diselewengkan
dengan terjadinya pergeseran bentuk pemerintah dari bentuk
Kabinet Presidensial ke Kabinet parlementer.Sutan Syahrir
terpilih sebagai Perdana Menterinya. Pemerintah Sutan
Syahrir berkeinginan mempertahankan kemerdekaan
Indonesia melalui jalur diplomasi bukan dengan kekuatan
senjata. Hal inilah yang menimbulkan pro kontra terhadap
strategi menghadapi Belanda. Konflik ini dimanfaatkan oleh
Belanda untuk melancarkan Agresi militernya.

4. Pada tanggal 15 September 1945 sekutu masuk ke
Indonesia dan membonceng NICA ( Belanda ) yang bertujuan
untuk menjajah kembali Bangsa Indonesia sehingga terjadi:
1. Pertempuran Lima Hari di Semarang.
2. Pertempuran Medan Area.
3. Pertempuran 10 November di Surabaya.
4. Pertempuran Ambarawa.
5. Bandung Lautan Api.
6. Puputan Margarana di Bali.

5. Pertempuran Lima Hari di Semarang
Pertempuran di Semarang terjadi
pada tanggal 15-20 Oktober 1945.
Pertempuran ini berawal dari pemindahan
400 orang tentara Jepang dari Cepiring ke
Semarang yang dikawal oleh polisi
Indonesia. Dalam perjalanan tentara
Jepang melucuti Polisi Indonesia
kemudian mereka bergabung dengan
pasukan Jepang lainnya Kidobutai yang
dipimpin Mayor Kido. Pertempuran besar-
besaran terjadi di Simpang
Lima, Semarang. Dalam
pertempuran yang dipimpin Letkol Moh.
Sarbini, gugur Dr. Karyadi kepala
Laboratorium Rumah Sakit Semarang
sebagai kusuma bangsa.

6. Pertempuran Medan Area
Pertempuran ini berawal dari
penghinaan orang
Belanda(didukung Sekutu terhadap
sebuah lencana Merah Putih).
Akibatnya rakyat Medan marah dan
terjadilah pertempuran pada
tanggal 13 Oktober 1945. Rakyat
Medan dipimpin Gubernur Sumatra
Mr. Teuku Muhammad Hasan dan di
bantu Ahmad Tahrir pemimpin
Barisan Pemuda Indonesia
menggempur tentara Sekutu dan
NICA yang dipimpin oleh Brigjen
T.E.D. Kelly. Pertempurain ini
mencapai puncaknya pada tanggal
10 Desember 1945.

7. Pertempuran 10 November di Surabaya
Pertempuran Surabaya berawal dari tewasnya Panglima
Tentara Sekutu Mayjen A.W.S. Mallaby dalam sebuah
insiden dengan Arek-arek Surabaya di depan gedung
bank Internatio. Dengan sangat menghina bangsa
Indonesia, bunyinya: seluruh pemimpin Republik
Indonesia di Surabaya harus menyerahkan senjatanya
dan harus menyerahkan diri dengan tangan diangkat di
depan markas Sekutu paling lambat tanggal 10
November 1945 pukul 06.00 Waktu Indonesia Barat.
Gubernur Jawa Timur R. M. Suryo sebagai kepala
pemerintahan Jawa Timur menolak ancaman tersebut.
Akhirnya pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya
digempur pasukan Sekutu dari berbagai arah. Arek-arek
Surabaya di bawah pimpinan Gubernur Jawa Timur
Suryo, Bung Tomo dan Sungkono bangkit menghadapi
gempuran Sekutu. Peristiwa 10 November 1945
tersebut diperingati sebagai Hari Pahlawan.

8. Pertempuran Ambarawa
Pertempuran Ambarawa terjadi pada
tanggal 20 November-15 Desember
1945. Awal kejadiannya ketika secara
sepihak pasukan Sekutu dipimpin
Brigjen Bethel membebaskan interniran
Belanda di Magelang dan Ambarawa.
Tindakan Sekutu mendapat perlawanan
Tentara Republik Indonesia (TKR) dan
rakyat yang dipimpin Mayor Sumarto.
Dalam pertempuran ini gugur Letkol
Isdiman. Di bawah pimpinal Koloner
Soedirman, Ambarawa berhasil direbut
pada tanggal 15 Desember 1945. Untuk
mengenang peristiwa tersebut
dibangunlah Palagan Ambarawa.
Selanjutnya tanggal 15 Desember
diperingati sebagai hari infantry.

9. Bandung Lautan Api
Peristiwa Bandung Lautan Api berawal dari
tuntutan Sekutu yang dipimpin oleh Kolonel
Mac Donald agar Kota Bandung
dikosongkan demi keamanan. Rakyat tidak
sudi menyerahkan darah tersebut kepada
Sekutu. Akhirnya di bawah pimpinan Letkol
Aruji Kartawinata, rakyat dan Tentara
Republik Indonesia (TRI) sepakat untuk
membakar kota Bandung daripada dikuasai
musuh. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 23
Maret 1946, sementara itu di Dayeuhkolot
(Bandung Selatan) Mohammad Toha dan
Ramdan berhasil meledakkan gudang mesiu
milik Belanda meskipun beliau berdua
gugur bersamaan dengan meledaknya
gudang mesiu tersebut.

10. Puputan Margarana di Bali
Puputan margana terjadi ketika Belanda
mendatangkan pasukannya di Bali dalam
rangka menegakkan berdirinya Negara
Indonesia Timur. Kedatangan pasukan
Belanda tersebut disambut dengan
perlawanan rakyat yang dipimpin oleh
Letkol I Gusti Ngurah rai. Karena
perlawanan tidak seimbang I Gusti
Ngurah Rai memerintahkan pasukannya
untuk melakukan perlawanan secara
habis-habisan atau puputan. Peristiwa ini
terjadi pada tanggal 20 November 1946.

11. B. Perjuangan Diplomasi
1. PERJANJIAN LINGGARJATI
2. PERJANJIAN RENVILLE
3. PERJANJIAN ROEM-ROYEN
4. KONFERENSI MEJA BUNDAR
5. Pemerintah Darurat Republik Indonesia
(PDRI)
6. Konferensi Inter Indonesia (KII)

12. Perjanjian Linggarjati
Perundingan Linggajati adalah suatu
perundingan antara Indonesia dan Belanda di
Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan
persetujuan mengenai status kemerdekaan
Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani
di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November
1946 dan diratifikasi kedua negara pada 25
Maret 1947. Perjanjian
linggarjati atau Perundingan Linggar Jati adalah
Diplomasi Sejarah Indonesia Nasional Antara
Republik Indonesia dengan Belanda, dimana
Perjanjian linggar jati adalah suatu perjanjian
yang dilakukan antara Sutan Sahmi dari pihak
Indonesia dengan Dr.H.J. Van Mook dari pihak
pemerintah Belanda. Kesepakatan linggar jati
yang berlangsung selama 4 (empat) hari
disepakati di sebuah desa linggar jati di daerah
Kabupaten Kuningan.

13. Hasil perundingan tertuang dalam 17 pasal. 4 (Empat) isi pokok pada
perundingan linggar jati adalah :
1. Belanda mengakui secara defacto wilayah RI / Republik Indonesia, yaitu
Jawa, Sumatera dan Madura.
2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 januari
1946.
3. Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara Republik Indonesia
Serikat atau RIS.
4. Dalam bentuk RIS indonesia harus tergabung dalam Commonwealth / Uni
Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda debagai kepala uni.
Ternyata Belanda menghianati isi perjanjian tersebut dan melakukan Agresi
Militer I tanggal 21 Juni 1947 sehingga mendapat reaksi PBB. Penghentian tembak
menembak dilakukan tanggal 1 Agustus 1947 dan DK PBB membentuk KTN yang
anggota-anggotanya :
1. Australia ( Wakil Indonesia ) : Richard Kirby
2. Belgia ( Wakil Belanda ) : Paul Van Zeeland
3. USA ( Penengah ) : Dr. Frank Graham

14. Perjanjian Renville
Atas usulan KTN (Komisi 3 Negara) pada
tanggal 8 Desember 1947 dilaksanakan
perundingan antara Indonesia dan Belanada
di atas kapal renville yang sedang berlabuh
di Jakarta. Delegasi Indonesia terdiri atas
perdana menteri Amir Syarifudin, Ali
Sastroamijoyo, Dr. Tjoa Sik Len, Moh.
Roem, Haji Agus Salim, Narsun dan Ir.
Juanda. Delegasi Belanda terdiri dari
Abdulkadir Widjojoatmojo, Jhr. Van
Vredeburgh, Dr. Soumukil, Pangran
Kartanagara dan Zulkarnain. Ternyata wakil-
wakil Belanda hampir semua berasala dari
bangsa Indonesia sendiri yang pro Belanda.
Dengan demikian Belanda tetap melakukan
politik adu domba agar Indonesia mudah
dikuasainya.

15. Setelah selesai perdebatan dari tanggal 8 Desember 1947
sampai dengan 17 Januari 1948 maka diperoleh hasil persetujuan
damai yang disebut Perjanjian Renville. Pokok-pokok isi perjanjian
Renville, antara lain sebagai berikut :
1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia samapi
kedaulatan Indonesia diserahkan kepada Republik Indonesia
Serikat yang segera terbentuk.
2. Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan yang sejajar
dengan negara Belanda dalam uni Indonesia-Belanda.
3. Republik Indonesia akan menjadi negara bagian dari RIS
4. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagain
kekuasaannya kepada pemerintahan federal sementara.
5. Pasukan republik Indonesia yang berda di derah kantong haruns
ditarik ke daerah Republik Indonesia. Daerah kantong adalah
daerah yang berada di belakang Garis Van Mook, yakni garis yang
menghubungkan dua derah terdepan yang diduduki Belanda.

16. Perjanjian Renville ditandatangani kedua belah pihak pada
tanggal 17 Januari 1948. kerugian yang diderita Indonesia dengan
penandatanganan perjanjian Renville adalah sebagai berikut :
1. Indonesia terpaksa menyetujui dibentuknya negara Indonesia
Serikat melalaui masa peralihan.
2. Indonesia kehilangan sebagaian daerah kekuasaannya karena grais
Van Mook terpaksa harus diakui sebagai daerah kekuasaan
Belanda.
3. Pihak republik Indonesia harus menarik seluruh pasukanya yang
berda di derah kekuasaan Belanda dan kantong-kantong gerilya
masuk ke daerah republic Indonesia.

17. Perjanjian Roem-Royen
Tepat pada pukul 17.00
tanggal 7 Mei 1949 telah tercapai
suatu persetujuan antara
pemerintah Indonesia dengan
Belanda yang disebut “Persetujuan
Roem-Royen”. Persetujuan Roem-
Royen merupakan salah satu
peristiwa penting dari serangkaian
perundingan yang dilakukan oleh
pemerintah Indonesia menuju
pengakuan kedaulatan dalam
Konferensi Meja Bundar pada
tanggal 27 Desember 1949.

18. Persetujuan Roem-Royen
diawali dengan perundingan RI-
Belanda pada tanggal 17 April 1949
atas inisiatif Komisi PBB untuk
Indonesia. Perundingan diadakan di
Hotel Des Indes Jakarta dipimpin oleh
Merle Cochran. Delegasi Indonesia
diketuai oleh Mr. Moh. Roem dan Mr.
Ali Sastroamidjojo sebagai wakil
ketua. Anggota-anggotanya, yaitu dr.
Leimena, Ir. Djuanda, Prof. Dr. Mr.
Supomo, Mr. Latuharhary, dan disertai
oleh lima orang penasihat. Adapun
Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. van
Royen dengan anggota-anggota: Mr.
N.S. Blom, Mr. A. Jacob, Dr. J.J. van
der Velde, dan empat orang
penasihat.

19. Delegasi RI dalam pidatonya menuntut agar perundingan ini
lebih dahulu menyetujui pengembalian pemerintah RI ke
Yogyakarta setelah itu baru akan dibahas mengenai soal-soal
lainnya. Pihak Belanda bersedia mendahulukan perundingan
mengenai syarat-syarat untuk kemungkinan kembalinya pemerintah
RI ke Yogyakarta, namun tiap kewajiban yang mengikat yang
mungkin timbul dalam perundingan harus ditunda hingga
dicapainya kesepakatan tentang penghentian perang gerilya dan
perjanjian pelaksanaan KMB.
Kesepakatan akhirnya dicapai pada tanggal 7 Mei 1949. Ketua
Delegasi Indonesia Mr. Moh. Roem atas nama Presiden Soekarno
dan Wakil Presiden Moh. Hatta menyatakan kesanggupan untuk
memudahkan : Pengeluaran perintah kepada “pengikut RI yang
bersenjata” untuk menghentikan perang gerilya, Kerja sama dalam
hal pengembalian perdamaian dan menjaga ketertiban dan
keamanan, Turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud
untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh-sungguh
dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak
bersyarat.

20. Ketua Delegasi Belanda Dr. van Royen selanjutnya membacakan
pernyataan yang antara lain berisi :
1. Delegasi Belanda menyetujui pembentukan satu panitia bersama di
bawah pengawasan Komisi PBB dengan tujuan untuk : mengadakan
penyelidikan dan persiapan yang perlu sebelum kembalinya pemerintah
RI.
2. mempelajari dan memberikan nasihat tentang tindakan yang diambil
dalam melaksanakan penghentian perang gerilya dan kerja sama
mengembalikan perdamaian serta menjaga keamanan dan ketertiban.
3. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah RI harus bebas dan
leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu daerah meliputi
Keresidenan Yogyakarta. Pemerintah Belanda membebaskan tidak
bersyarat pemimpin-pemimpin Indonesia dan tahanan politik yang
tertangkap sejak tanggal 19 Desember 1948.
4. Pemerintah Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari Negara Indonesia
Serikat (NIS). Konferensi Meja Bundar di Den Haag akan dilaksanakan
secepatnya setelah pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta. Pada
konferensi tersebut diadakan pembicaraan tentang bagaimana cara-cara
mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh-sungguh dan
lengkap kepada Negara Indonesia Serikat (NIS).

21. Konferensi Meja Bundar (KMB)
KMB dilaksanakan di DENHAAG (
Negeri Belanda ) pada tanggal 22 Agustus
1949 sd 29 Oktober 1949 dengan hasil
keputusan :
1. Belanda menyerahkan kedaulatan RI
kepada RIS
2. Antara RIS dan Belanda akan diadakan
hubungan Uni Indonesia- Belanda yang
dikepalai oleh ratu Belanda
3. Tentara Belanda akan ditarik mundur
dan tentara KNIL akan dibubarkan
4. Masalah Irian Barat akan dibicarakan
setahun setelah penyerahan kedaulatan.
Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan
penyerahan kedaulatan oleh Belanda
kepada RIS yang wilayahnya bekas
kekuasaan Belanda tanpa Irian Barat.

22. Penyerahan kedaulatan dilakukan di tiga tempat antara lain :
1.Amsterdam dilakukan oleh Ratu Belanda kepada PM RIS
2.Yogyakarta dilakukan oleh Pemerintah RI pada pemerintah RIS
3.Jakarta dilakukan oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda kepada
RIS
Pembentukan Negara RIS ( 16 negara bagian )
berdasarkan isi KMB ternyata tidak disetujui oleh masyarakat
Indonesia dan dengan tegas mereka menuntut dibubarkannya
RIS dan kembali pada Negara Kesatuan RI mengingat
Bahasa, bendera maupun hari Nasional sama dengan RI.
Berdasarkan hasrat dan desakan Rakyat Indonesia maka pada
tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan dibentuk NKRI dan
saat itu juga Konstitusi RIS diganti dengan UUD Sementara RI dan
bangsa Indonesia segera memasuki era baru yaitu Demokrasi
Liberal.

23. Pemerintah Darurat Republik
Indonesia (PDRI)
Pemerintahan Darurat Republik
Indonesia (PDRI) adalah
penyelenggara pemerintahan
Republik Indonesia periode 22
Desember 1948 - 13 Juli
1949, dipimpin oleh Syafruddin
Prawiranegara yang disebut juga
dengan Kabinet Darurat. Sesaat
sebelum pemimpin Indonesia saat
itu, Sukarno dan Hatta ditangkap
Belanda pada tanggal 19 Desember
1948, mereka sempat mengadakan
rapat dan memberikan mandat
kepada Syafruddin Prawiranegara
untuk membentuk pemerintahan
sementara.

24. Pada 22 Desember 1948, Kabinet Darurat PDRI berhasil
dibentuk.Di Koto Tinggi, stasiun radio dan telegram milik PDRI
berhasil mengontak stasiun radio di Pulau Jawa. Kawat balasan
pertama dari Jawa dikirim oleh Kepala Staf Umum Angkatan Perang
Republik Indonesia, Kolonel Simatupang, pada 19 Januari 1949.
Telegram berikutnya berasal dari Wakil Panglima, Kolonel Abdul
Haris Nasution. Mereka semua mengaku keberadaan PDRI dan siap
bekerja sama.Setelah berkoordinasi dengan para pemimpin di
Jawa, maka pada tanggal 31 Maret 1949, Sjafruddin
menyempurnakan susunan kabinetnya. Sementara di Jawa, pada 16
Mei 1949, dibentuk Komisariat PDRI yang dikoordinir oleh Mr.
Susanto Tirtoprojo.

25. Konferensi Inter Indonesia (KII)
Konferensi Inter Indonesia
merupakan konferensi yang
berlangsung antara negara
Republik Indonesia dengan negara-
negara boneka atau negara bagian
bentukkan Belanda yang tergabung
dalam BFO. Pada awalnya
pembentukkan BFO ini diharapkan
oleh Belanda akan mempermudah
Belanda untuk kembali berkuasa di
Indonesia.
Namun sikap negara-negara yang tergabung dalam BFO berubah
setelah Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua terhadap
Indonesia. Karena simpati dari negara-negara BFO ini maka pemimpin-
pemimpin Republik Indonesia dapat dibebaskan dan BFO jugalah yang
turut berjasa dalam terselenggaranya Konferensi Inter-Indonesia. Hal
itulah yang melatarbelakangi dilaksanaklannya Konferensi Inter-Indonesia
pada bulan Juli 1949.

26. Konferensi yang berlangsung hingga 22 Juli itu banyak
didominasi perbincangan mengenai konsep dan teknis
pembentukan RIS, terutama mengenai susunan kenegaraaan
berikut hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah. Hasil kesepakatan dari Konferensi Inter-
Indonesia adalah:
1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik
Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme
(serikat).
2. RIS akan dikepalai oleh seorang Presiden dibantu oleh menteri-
menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden.
3. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan, baik dari Republik
Indonesia maupun dari kerajaan Belanda.
4. Angkatan perang RIS adalah angkatan perang nasional, dan
Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS.
5. Pembentukkan angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal
bangsa Indonesia sendiri. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh
Pemerintah RIS dengan inti dari TNI dan KNIL serta kesatuan-
kesatuan Belanda lainnya.

27. Dampak dari Konferensi Inter-Indonesia adalah adanya konsensus yang
dibangun melalui Konferensi Intern-Indonesia yang menjadi modal berharga
bagi pemerintah RI, terutama delegasi Indonesia yan dtunjuk untuk
berunding dengan Belanda pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.
Keberadaan BFO dan sikap tegas Gede Agung untuk menolak intervensi
Belanda membuat pemerintah Indonesia memiliki legitimasi yang makin
kuat untuk berunding dengan Belanda di KMB.

28. C. Ancaman Disintegrasi dalam Negeri
A. PKI Madiun 1948
Jatuhnya kabinet Amir disebabkan oleh kegagalannya
dalam Perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia.
Untuk merebut kembali kedudukannya,pada tanggal 28 Juni
1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat
(FDR) Untuk memperkuat basis massa, FDR membentuk
organisasi kaum petani dan buruh. Selain itu dengan
memancing bentrokan dengan menghasut buruh. Puncaknya
ketika terjadi pemogokan di pabrik karung Delanggu (Jawa
Tengah) pada tanggal 5 Juli 1959. Pada tanggal 11 Agustus
1948, Musso tiba dari Moskow. Amir dan FDR segera bergabung
dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi, maka disusunlah
doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru. PKI banyak
melakukan kekacauan, terutama di Surakarta.

29. Oleh PKI daerah Surakarta dijadikan daerah kacau (wildwest).
Sementara Madiun dijadikan basis gerilya. Pada tanggal 18 September
1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di
Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada
waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat
penting di Madiun. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah
melancarkan operasi militer. Dalam hal ini peran Divisi Siliwangi cukup
besar. Di samping itu, Panglima Besar Jenderal Soedirman
memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel
Sungkono di Jawa Timur untuk mengerahkan pasukannya menumpas
pemberontakan PKI di Madiun. Dengan dukungan rakyat di berbagai
tempat, pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil direbut
kembali oleh tentara Republik. Pada akhirnya tokoh-tokoh PKI seperti
Aidit dan Lukman melarikan diri ke Cina dan Vietnam. Sementara
itu, tanggal 31 Oktober 1948 Musso tewas ditembak. Sekitar 300 orang
ditangkap oleh pasukan Siliwangi pada tanggal 1 Desember 1948 di
daerah Purwodadi, Jawa Tengah.

30. B. Kondisi Politik Menjelang G 30
S/PKI
Doktrin Nasakom yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno
memberi keleluasaan PKI untuk memperluas pengaruh. Usaha PKI untuk
mencari pengaruh didukung oleh kondisi ekonomi bangsa yang semakin
memprihatinkan. Dengan adanya nasakomisasi tersebut, PKI menjadi salah
satu kekuatan yang penting pada masa Demokrasi Terpimpin bersama
Presiden Soekarno dan Angkatan Darat. Pada akhir tahun 1963, PKI
melancarkan sebuah gerakan yang disebut “aksi sepihak”. Para petani dan
buruh, dibantu para kader PKI, mengambil alih tanah
penduduk, melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan. Untuk
melancarkan kudeta, maka PKI membentuk Biro Khusus yang diketuai oleh
Syam Kamaruzaman. Biro Khusus tersebut mempunyai tugas-tugas
berikut:
a. Menyebarluaskan pengaruh dan ideologi PKI ke dalam tubuh ABRI.
b. Mengusahakan agar setiap anggota ABRI yang telah bersedia
menjadi anggota PKI dan telah disumpah dapat membina anggota
ABRI lainnya.
c. Mendata dan mencatat para anggota ABRI yang telah dibina atau
menjadi pengikut PKI agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk
kepentingannya.

31. Memasuki tahun 1965 pertentangan antara PKI dengan
Angkatan Darat semakin meningkat. D.N. Aidit sebagai pemimpin
PKI beserta Biro Khususnya, mulai meletakkan siasat-siasat untuk
melawan komando puncak AD. Berikut ini siasat-siasat yang
ditempuh oleh Biro Khusus PKI:
a. Memojokkan dan mencemarkan komando AD dengan tuduhan
terlibat dalam persekongkolan (konspirasi) menentang
RI, karena bekerja sama dengan Inggris dan Amerika Serikat.
b. Menuduh komando puncak AD telah membentuk “Dewan
Jenderal” yang tujuannya menggulingkan Presiden Soekarno.
c. Mengorganisir perwira militer yang tidak mendukung adanya
“Dewan Jenderal”.
d. Mengisolir komando AD dari angkatan-angkatan lain.
e. Mengusulkan kepada pemerintah agar membentuk Angkatan
Kelima yang terdiri dari para buruh dan petani yang
dipersenjatai.

32. Berikut ini para korban keganasan PKI:
a. Di Jakarta
1) Letjen Ahmad Yani, Men/Pangad.
2) Mayjen S.Parman, Asisten I Men/Pangad.
3) Mayjen R. Suprapto, Deputi II Men/Pangad.
4) Mayjen Haryono, M.T, Deputi III Men/Pangad.
5) Brigjen D.I. Panjaitan, Asisten IV Men/Pangad.
6) Brigjen Sutoyo S, Inspektur Kehakiman/Oditur Jendral TNI AD.
7) Lettu Piere Andreas Tendean, Ajudan Menko Hankam/ Kepala Staf
Angkatan Bersenjata.
8) Brigadir Polisi Karel Sasuit Tubun, Pengawal rumah Wakil P.M. II Dr.
J. Leimena.
b. Di Yogyakarta
1) Kolonel Katamso D, Komandan Korem 072 Yogyakarta.
2) Letnan Kolonel Sugiyono M., Kepala Staf Korem 072 Yogyakarta.
Ahmad Yani MT Haryono S Parman Sutoyo S Jenderal Nasution
berhasil meloloskan diri. Akan tetapi putrinya Ade Irma Suryani tertembak
yang akhirnya meninggal tanggal 6 Oktober 1965, dan salah satu
ajudannya ditangkap. Ajudan Nasution (Lettu Pierre A. Tendean), mayat
tiga jenderal, dan tiga jenderal lainnya yang masih hidup dibawa menuju
Halim.

33. Di Halim, para jenderal yang masih hidup dibunuh secara
kejam. Sejumlah anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat terlibat
dalam aksi pembunuhan tersebut. Ketujuh mayat kemudian
dimasukkan dalam sebuah sumur yang sudah tidak dipakai
lagi di Lubang Buaya. Untuk mengenang peristiwa yang
mengerikan tersebut, di Lubang Buaya dibangun Monumen
Pancasila Sakti. Peristiwa pembunuhan juga terjadi di daerah
Yogyakarta. Komandan Korem 072 Yogyakarta Kolonel
Katamso dan Kepala Stafnya Letkol Sugiyono diculik dan
dibunuh oleh kaum pemberontak di Desa Kentungan. Pagi
hari sekitar jam 07.00 WIB Letkol Untung berpidato di RRI
Jakarta. Dalam pidatonya, Letkol Untung mengatakan bahwa
“Gerakan 30 September” adalah suatu kelompok militer yang
telah bertindak untuk melindungi Presiden Soekarno dari
kudeta.

34. Dari uraian singkat di atas, kita bisa melihat bahwa
ternyata memang tidak mudah untuk bisa menentukan
dengan pasti siapa dibalik G30S. Setiap kesimpulan yang
dibuat akan dibantah oleh yang lain sehingga tidak akan ada
kesimpulan yang diterima oleh semua pihak. Setiap orang
mempunyai kesimpulan sesuai pengalaman dan keyakinan
masing-masing yang sifatnya individual.
Dampak sosial politik dari G 30 S/PKI:
a. Secara politik telah lahir peta kekuatan politik baru yaitu
tentara AD.
b. Sampai bulan Desember 1965 PKI telah hancur sebagai
kekuatan politik di
Indonesia.
c. Kekuasaan dan pamor politik Presiden Soekarno
memudar.

35. C. Pembrotakan DI/TII ( Darul Islam/
Tentara Islam Indonesia)
1. DI/TII Jawa Barat
Sekar Marijan Kartosuwiryo mendirikan Darul Islam (DI)
dengan tujuan menentang penjajah Belanda di Indonesia. Akan
tetapi, setelah makin kuat, Kartosuwiryo memproklamasikan
berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 17 Agustus
1949 dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII). Upaya
penumpasan dengan operasi militer yang disebut Operasi
Bharatayuda. Dengan taktis Pagar Betis. Pada tanggal 4 juni
1962, Kartosuwiryo berhasil ditanggap oleh pasukan Siliwangi di
Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Akhirnya Kartosuwiryo dijatuhi
hukuman mati 16 Agustus 1962.

36. 2. DI/TII Jawa Tengah
Gerakan DI/TII juga menyebar ke Jawa Tengah, Aceh, dan
Sulawesi Selatan. Gerakan DI/TII di Jawa Tengah yang dipimpin oleh
Amir Fatah di bagian utara, yang bergerak di daerah Tegal, Brebes dan
Pekalongan. Setelah bergabung dengan Kartosuwiryo, Amir Fatah
kemudian diangkat sebagai komandan pertemburan Jawa Tengah
dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Untuk
menghancurkan gerakan ini, Januari 1950 dibentuk Komando
Gerakan Banteng Negara (GBN) dibawah Letkol Sarbini.
Pemberontakan di Kebumen dilancarkan oleh Angkatan Umat Islam
(AUI) yang dipimpin oleh Kyai Moh. Mahfudz Abdulrachman (Romo
Pusat atau Kiai Sumolanggu) Gerakan ini berhasil dihancurkan pada
tahun 1957 dengan operasi militer yang disebut Operasi Gerakan
Banteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Gerakan DI/TII itu pernah
menjadi kuat karena pemberontakan Batalion 426 di Kedu dan
Magelang/ Divisi Diponegoro. Didaerah Merapi-Merbabu juga telah
terjadi kerusuhan-kerusuhan yang dilancarkan oleh Gerakan oleh
Gerakan Merapi-Merbabu Complex (MMC). Gerakan ini juga dapat
dihancurkan. Untuk menumpas gerakan DI/TII di daerah Gerakan
Banteng Nasional dilancarkan operasi Banteng Raiders.

37. 3. DI/TII Aceh
Adanya berbagai masalah antara lain masalah
otonomi daerah, pertentangan antargolongan, serta
rehabilitasi dan modernisasi daerah yang tidak lancar
menjadi penyebab meletusnya pemberontakan DI/TII di
Aceh. Gerakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Tengku Daud
Beureueh yang pada tanggal 20 September 1953
memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari
Negara Islam Indonesia dibawah pimpinan Kartosuwiryo.
Pemberontakan DI/TII di Aceh diselesaikan dengan
kombonasi operasi militer dan musyawarah. Hasil nyata
dari musyawarah tersebut ialah pulihnya kembali
keamanan di daerah Aceh.

38. 4. DI/TII Sulawesi Selatan
Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan
Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan anggotanya disalurkan ke
masyarakat. Tenyata Kahar Muzakar menuntut agar Kesatuan
Gerilya Sulawesi Selatan dan kesatuan gerilya lainnya
dimasukkan delam satu brigade yang disebut Brigade
Hasanuddin di bawah pimpinanya. Tuntutan itu ditolak
karena banyak diantara mereka yang tidak memenuhi syarat
untuk dinas militer. Pemerintah mengambil kebijaksanaan
menyalurkan bekas gerilyawan itu ke Corps Tjadangan
Nasional (CTN). Pada saat dilantik sebagai Pejabat Wakil
Panglima Tentara dan Tetorium VII, Kahar Muzakar beserta
para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa
persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar
Muzakar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam
Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DI/TII
Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953. Tanggal 3
Februari 1965, Kahar Muzakar tertembak mati oleh pasukan
TNI.

39. Pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi
(5 April 1950)
Pada tanggal 5 April 1950 Kapten Andi Aziz (mantan KNIL/ Koninklijk
Nederlandas Indisch Leger) melakukan terror di Makasar. Mereka
menguasai tempat-tempat vital dan menyerang markas Tentara Nasional
Indonesia di Makasar serta menawan Pejabat Panglima Teritorial
Indonesia Timur Letkol Ahmad Yunus Mokoginto. Pemberontakan Andi
Aziz dilatarbelakangi:
1. Penolakan terhadap kedatangan Tentara Nasional Indonesia
(Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat/ APRIS) ke Sulawesi.
Menurutnya keamanan Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawab
dirinya
2. Menolak atas pembubaran Negara Indonesia Timur. Untuk
menanggulangi gerakan Andi Aziz, pemerintah pusat mengeluarkan
ultimatum bahwa:
a. Dalam waktu 4X24 jam terhitung sejak 8 April 1950, An Aziz
harus menghadap ke Jakarta untuk mempertanggung jawabkan
perbuatannya
b. Para tawanan harus dibebaskan; ketiga, semua senjata yang
dirampas harus dikembalikan.

40. Namun Andi Aziz kurang mengindahkan ultimatum
tersebut, sehingga pada tanggal 15 April 1950, ia ditangkap.
Seangkan sisa-sisa pasukan yang masih kuat di Makasar
diselesaikan melalui operasi militer yang dipimpin Kolonel
Alex Kawilarang. Merasa kedudukan terdesak, sisa-sisa
pasukan Andi Aziz Koninklijk Leger (KL), yaitu pasukan Belanda
yang personilnya berasal dari orang-orang Belanda dan
Koninjlijk Nederland Indesh Leger (KNIL) yaitu pasukan
Belanda yang personilnya berasal dari orang Indonesia yang
dipimpin oleh Mayjen Sceffeleaar, pada tanggal 8 Agustus
1950, meminta perundingan tersebut disetujui untuk
menghentikan tembak-menembak dan dalam waktu dua hari
pasukan Koninjlijk Leger (KL) dan Koninjlijk Nederland Indesh
Leger (KNIL) harus sudah meninggalkan Makasar.

41. D. APRA ( Angkatan Perang Ratu Adil )
Pada bulan Januari 1950 di Jawa Barat di kalangan KNIL timbul Angkatan
Perang Ratu Adil (APRA) yang dipimpin oleh Kapten Westerling. Tujuan APRA
adalah mempertahankan bentuk Negara Federal Pasundan di Indonesia dan
mempertahankan adanya tentara sendiri pada setiap negara bagian Republik
Indonesia Serikat. APRA mengajukan ultimatum menuntut supaya APRA
diakui sebagai Tentara Pasundan dan menolak dibubarkannya Pasundan /
negara Federal tersebut. Ultimatum ini tidak ditanggapi oleh
pemerintah, maka pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung APRA
melancarkan teror, APRA berhasil ditumpas. Ternyata dalang gerakan APRA
ini berada di Jakarta, yakni Sultan Hamid II. Rencana gerakannya di Jakarta
ialah menangkap beberapa menteri Republik Indonesia Serikat yang sedang
menghadiri sidang kabinet dan membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan
Hamengkubuwono IX, Sekertaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. A.
Budiardjo, dan Pejabat Kepada Staf Angkatan Perang Kolonel T.B Simatupang.
Rencana tersebut berhasil diketahui dan diambil tindakan preventif, sehingga
sidang kabinet ditunda. Sultan Hamid II berhasil ditangkap pada tanggal 4
April 1950. Akan tetapi, Westerling berhasil melarikan diri ke luar negeri.

42. E. RMS (Republik Maluku Selatan)
Pada tanggal 25 April 1950 di Ambon diproklamasikan berdirinya
Republik Maluku Selatan (RMS) yang dilakukan oleh Dr. Ch. R. S. Soumokil
mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Soumokil sebenarnya
terlibat dalam pemberontakan Andi Azis. Namun, setelah gagalnya
gerakan itu ia melarikan diri ke Maluku Tengah dengan Ambon sebagai
pusat kegiatannya. Untuk itu pemerintah mengutus Dr. Leimena untuk
mengajak berunding. Misi Leimena tidak berhasil karena RMS menolak
untuk berunding. Pemerintah bertindak tegas, pasukan ekspedisi di bawah
pimpinan Kolonel A. E. Kawilarang dikirimkan ke Ambon. Dalam
pertempuran memperebutkan benteng New Victoria, Letkol Slamet Riyadi
tertembak dan gugur. Pada tanggal 28 September 1950 pasukan ekspedisi
mendarat di Ambon dan bagian utara pulau itu berhasil dikuasai. Tanggal 2
Desember 1963 Dr. Soumokil berhasil ditangkap selanjutnya tanggal 21
April 1964 diadili oleh Mahkamah Militer Laut Luar Biasa dan dijatuhi
hukuman mati.

43. F. PRRI (Pemerintah Revolusioner
Republik Indonesia)
Munculnya pemberontakan PRRI diawali dari ketidakharmonisan hubungan
pemerintah daerah dan pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang
dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut
diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti berikut:
a. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
b. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin
Simbolan.
c. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.
d. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje
Sumual.
Tanggal 10 Februari 1958 Ahmad Husein menuntut agar Kabinet Djuanda
mengundurkan diri dalam waktu 5 x 24 jam, dan menyerahkan mandatnya
kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Setelah
menerima ultimatum, maka pemerintah bertindak tegas dengan memecat secara
tidak hormat Ahmad Hussein, Simbolon, Zulkifli Lubis, dan Dahlan Djambek yang
memimpin gerakan sparatis. Langkah berikutnya tanggal 12 Februari 1958 KSAD
A.H. Nasution membekukan Kodam Sumatra Tengah dan selanjutnya
menempatkan langsung di bawah KSAD.

44. Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein
memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik
Indonesia (PRRI). Sebagai perdana menterinya adalah Mr. Syafruddin
Prawiranegara. Agar semakin tidak membahayakan negara, pemerintah
melancarkan operasi militer untuk menumpas PRRI. Berikut ini operasi
militer tersebut. Untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta
dilaksanakan operasi gabungan yang terdiri atas unsur-unsur
darat, laut, udara, dan kepolisian. Serangkaian operasi yang dilakukan
adalah sebagai berikut :
1. Operasi Tegas dengan sasaran Riau dipimpin oleh Letkol Kaharudin
Nasution. Tujuan mengamankan instansi dan berhasil menguasai
kota. Pekanbaru pada tanggal 12 Maret 1958.
2. Operasi 17 Agustus dengan sasaran Sumatera Barat dipimpin oleh
Kolonel Ahmad Yani berhasil menguasai kota Padang pada tanggal 17
April 1958 dan menguasai Bukittinggi 21 Mei 1958.
3. Operasi Saptamarga dengan sasaran Sumatera Utara dipimpin oleh
Brigjen Jatikusumo.
4. Operasi Sadar dengan sasaran Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol
Dr. Ibnu Sutowo.

45. 5.Penumpas pemberontakan Permesta dilancarkan
operasi gabungan dengan nama Merdeka di bawah
pimpinan Letkol Rukminto Hendraningrat, yang
terdiri dari :
a. Operasi Saptamarga I dengan sasaran Sulawesi Utara bagian
Tengah, dipimpin oleh Letkol Sumarsono.
b. Operasi Saptamarga II dengan sasaran Sulawesi Utara bagian
Selatan, dipimpin oleh Letkol Agus Prasmono.
c. Operasi Saptamarga III dengan sasaran Kepulauan Sebelah Utara
Manado, dipimpin oleh Letkol Magenda.
d. Operasi Saptamarga IV dengan sasaran Sulawesi Utara, dipimpin oleh
Letkol Rukminto Hendraningrat.