SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 13
Oleh: Eddy Marek Leks, S.H., M.H., ACIArb 
www.lekslawyer.com 
Contoh Kasus Akuisisi
Kronologis Akuisisi 
Investor 
PT A 
Pemegang 
Saham A 
Pemegang 
Saham B 
Pemegang 
Pembelian tanah dari Saham C 
para pemilik tanah 
Pemegang 
SahamA 
Pemegang 
Saham B 
Pemegang 
Saham C 
Pemilik 
Tanah A 
(PT) 
Pemilik 
Tanah B 
• SHM 
• SHGB 
• SKHUAT 
• SHM 
• SHGB 
• SHM 
• SHGB 
SHGB SKHUAT
Deskripsi Kronologis Akuisisi 
• Pemegang Saham A ialah pemegang 70.000 (tujuh puluh ribu) lembar saham, 
Pemegang Saham B ialah pemegang 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham, dan 
Pemegang Saham C ialah pemegang 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, dari 
seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor di dalam PTA. 
• Para pemegang saham PT A mengundang Investor masuk menjadi pemegang saham 
utama di dalam PT A untuk bersama-sama mengembangkan proyek properti di atas 
Tanah. 
• Kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah perlu dialihkan kepada PT A. 
• Investor akan masuk ke dalam PT A untuk mengambil alih PT A sebagai pemegang 
saham utama PT Amelalui penerbitan saham baru oleh PT A (Pengambilalihan). 
• Sebagian besar tanah yang akan diambil alih oleh PT A dijaminkan ke bank 
(Sertifikat Yang Diagunkan)
Resiko Dalam Akuisisi 
• Pemilik hak atas tanah berbeda-beda, demikian juga dengan jenis hak atas tanah; 
• SHM tidak dapat diturunkan menjadi SHGB, dan SKHUAT tidak dapat disertifikasi; 
• Rentang waktu antara pengambilalihan Saham Baru dengan pengambilalihan Tanah; 
• PT masih dipimpin oleh pengurus yang lama, sehingga kontrol PT A masih terdapat 
pada Direksi dan Komisaris dari PT A yang lama; 
• Sebagian besar tanah yang akan diambil alih oleh PT A dijaminkan ke bank 
(Sertifikat Yang Diagunkan); 
• Kemungkinan atas terdapatnya permasalahan di atas Tanah, demikian juga dengan 
permasalahan di PTA; 
• Kondisi keuangan PT A tidak baik;
Kronologis Akuisisi 
Penandatanganan 
Perjanjian Pokok 
Pengumuman rencana 
Pengambilalihan (i) di 
surat kabar harian nasional, 
dan (ii) ke seluruh 
karyawan PTA 
Pemenuhan Syarat 
Pendahuluan dalam 
Perjanjian Pokok 
Tanggal 
Penyelesaian 
Tanggal Penyelesaian II 
Pemegang Saham A 
melakukan 
penggabungan 
seluruh sertifikat hak 
guna bangunan 90 
hari setelah Tanggal 
Penyelesaian II
Syarat Pendahuluan 
• PT A telah memperoleh seluruh persetujuan korporasi dan perijinan-perijinan yang 
diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan 
dengan rencana Pengambilalihan; 
• Menyerahkan asli dan salinan bukti pengumuman Pengambilalihan (i) di surat kabar 
nasional, dan (ii) bagi seluruh karyawan, kepada Investor; 
• Para pemegang saham telah menandatangani suatu keputusan rapat umum pemegang 
saham sirkuler (RUPS Sirkuler), dengan bentuk dan isi yang memuaskan Investor, 
yang mengesahkan dan menyetujui: 
- perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar; 
- peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor PT A; 
- pengenyampingan hak Pemegang Saham untuk mengambil dan membeli saham 
baru; 
- perubahan komposisi direksi dan dewan komisaris sesuai dengan usulan dari 
Investor; 
- pembelian Tanah dan sehubungan dengan hal tersebut, penandatanganan terhadap 
Akta Pelepasan Hak, PPJB dan AJB, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 
yang dianggap baik oleh direksi. 
Back
Syarat Pendahuluan (Cont’d) 
• tiap-tiap anggota Direksi yang diganti berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler telah 
menandatangani dan menyampaikan surat pengunduran diri dengan menyatakan 
bahwa yang bersangkutan menerima pengunduran diri tersebut dan tidak 
mempunyai hak-hak yang belum selesai dalam bentuk apapun terhadap PTA; 
• PT A dan Para Pemilik Tanah (yang mana yang relevan) telah menandatangani 
PPJB terhadap tanah SHGB dan tanah SHM; 
• Investor puas dengan hasil Uji Tuntas; 
• PT A telah memperoleh (i) Surat Kuasa Penyimpanan Sertifikat, (ii) Surat Kuasa 
Menjual Tanah, (iii) Surat Kuasa Menurunkan Hak, dan (iv) surat kuasa 
pengurusan sertifikasi terhadap Tanah SKHUAT. 
• persetujuan terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Antar 
Pemegang Saham; 
Back
Syarat Pendahuluan (Cont’d) 
• para pemegang saham Pemilik Tanah 1 telah menerbitkan persetujuan rapat umum 
pemegang saham Pemilik Tanah 1 menyetujui penjualan seluruh tanah-tanah yang 
dimiliki oleh Pemilik Tanah 1 kepada PT A dan (ii) Direksi dan Dewan Komisaris 
Pemilik Tanah 1 telah menerbitkan persetujuan penjualan seluruh tanah-tanah yang 
dimiliki oleh Pemilik Tanah 1 kepada PT A, seluruhnya dalam bentuk dan isi yang 
memuaskan Investor; 
• suami atau istri dari tiap-tiap Para Pemilik Tanah telah menerbitkan 
persetujuannya, dalam bentuk dan isi yang memuaskan Investor, untuk menjual 
Tanah kepada PTA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PTA; 
• PT A dan Para Pemilik Tanah telah menandatangani PPJB terhadap Tanah SHGB 
dan Tanah SHM; 
• tidak adanya cacat, pemblokiran, sita, hak kontrol dalam bentuk apapun, hak 
tanggungan, hak gadai, tuntutan, agunan, hak istimewa, kompensasi, atau hak-hak 
lainnya yang dibebani atas Saham dan Tanah; 
• tidak ada keputusan badan pengadilan atau pemerintahan yang telah dikeluarkan 
sehingga dapat menghalangi atau membahayakan Pengambilalihan dan pembelian 
Tanah oleh PTA 
Back
Tanggal Penyelesaian 
• Tanggal Penyelesaian adalah (i) tanggal [*] (suatu tanggal spesifik yang 
diperjanjikan oleh Para Pihak); atau (ii) dalam waktu selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari setelah lewatnya waktu sebagaimana dimaksud di atas, jika 
syarat pendahuluan belum dapat dipenuhi oleh pemegang saham dan/atau PT A; 
atau (iii) tanggal lain yang disepakati oleh para pihak. 
• Pengambilalihan harus dilakukan pada Tanggal Penyelesaian setelah seluruh 
syarat pendahuluan telah dipenuhi. 
Back
Hal Yang Dilakukan Pada Tanggal Penyelesaian 
• Penandatanganan keputusan RUPS Sirkuler oleh pemegang saham PTA; 
• Investor melakukan penyetoran terhadap Nilai Pengambilalihan; 
• Pemegang Saham dan Investor menandatangani Perjanjian Antar Pemegang 
Saham; 
• Para Pemilik Tanah menyerahkan seluruh asli sertifikat-sertifikat atas Tanah dan 
dokumen-dokumen Tanah terkait lainnya (khususnya bukti-bukti kepemilikan 
atas Tanah SKHUAT) kepada PTA; 
• tiap-tiap Pemegang Saham menyetorkan bagian yang diambil dari Saham Baru 
kepada PT A; 
Back
Hal Yang Dilakukan Pada Tanggal Penyelesaian (Cont’d) 
• PT A dan Para Pemilik Tanah, sebagaimana dihadirkan oleh Pemegang Saham A, 
akan menandatangani AJB terhadap Tanah SHGB dan Akta Pelepasan Hak 
terhadap Tanah SKHUAT. Apabila Sertifikat Yang Diagunkan belum dilepaskan 
oleh bank, maka penandatanganan AJB terhadap Tanah SHGB dan Akta 
Pelepasan Hak terhadap Tanah SKHUAT akan dilaksanakan pada hari kerja 
berikutnya, setelah Sertifikat Yang Diagunkan diperoleh oleh PT A. 
• Direksi lama PT A wajib menyerahkan kepada Direksi baru PT A dokumen-dokumen 
korporasi, asli seluruh PPJB terhadap Tanah, surat pengunduran diri 
Direksi dan Dewan Komisaris dari kantor-kantor mereka di PT A yang 
menandakan bahwa mereka tidak mempunyai hak-hak yang belum selesai dalam 
bentuk apapun terhadap PTA; 
Back
Hal Yang Dilakukan Pada Tanggal Penyelesaian (Cont’d) 
• formulir-formulir yang sesuai untuk mengubah mandat yang diberikan oleh PT A 
kepada bankirnya, termasuk dalam bentuk contoh tanda tangan; dan semua 
dokumen lain, surat-surat, buku-buku, dan formulir-formulir PT A lainnya yang 
belum disebutkan pada ketentuan di atas. 
Apabila Pemegang Saham A tidak dapat menyebabkan Para Pemilik Tanah untuk 
menandatangani AJB terhadap Tanah SHGB sesuai permintaan dari PT A, maka 
PT A dapat melaksanakan Surat Kuasa Menjual dan menandatangani AJB 
terhadap Tanah SHGB untuk dan atas nama Para Pemilik Tanah (yang mana yang 
relevan). 
Back
Tanggal Penyelesaian II 
• Tanggal Penyelesaian II adalah selambat-lambatnya [*] hari setelah Tanggal 
Penyelesaian atau tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak. 
Hal Yang Dilakukan Pada Tanggal Penyelesaian II 
PT A dan Para Pemilik Tanah (yang mana yang relevan), sebagaimana dihadirkan 
oleh Pemegang Saham A, akan menandatangani AJB di hadapan Notaris/PPAT 
terhadap Tanah SHM yang telah diturunkan menjadi hak guna bangunan. 
Back

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

legal memorandum
legal memorandum legal memorandum
legal memorandum
torozzz
 
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal PerpajakanDaftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Hengky Manurung
 

Was ist angesagt? (20)

PERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATASPERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATAS
 
Contoh Surat perjanjian jual beli
Contoh Surat perjanjian jual beliContoh Surat perjanjian jual beli
Contoh Surat perjanjian jual beli
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian Sengketa
 
Hukum Jaminan
Hukum JaminanHukum Jaminan
Hukum Jaminan
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
 
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
 
legal memorandum
legal memorandum legal memorandum
legal memorandum
 
Arbitrase
ArbitraseArbitrase
Arbitrase
 
AKTA JUAL BELI ( CONTOH )
AKTA JUAL BELI  ( CONTOH )AKTA JUAL BELI  ( CONTOH )
AKTA JUAL BELI ( CONTOH )
 
Hak Paten
Hak PatenHak Paten
Hak Paten
 
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
 
Contoh Keputusan Sirkuler Pemegang Saham (Shareholder Approval) (Beli Perjanj...
Contoh Keputusan Sirkuler Pemegang Saham (Shareholder Approval) (Beli Perjanj...Contoh Keputusan Sirkuler Pemegang Saham (Shareholder Approval) (Beli Perjanj...
Contoh Keputusan Sirkuler Pemegang Saham (Shareholder Approval) (Beli Perjanj...
 
Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
 
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal PerpajakanDaftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
 

Ähnlich wie Contoh Kasus Akuisisi

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Perjanjian Pengikatan Jual Beli TanahPerjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Leks&Co
 
aspek hukum hak tanggung1
aspek hukum hak tanggung1aspek hukum hak tanggung1
aspek hukum hak tanggung1
Sukman Sukman
 
Catatan Pengalaman Akusisi Perseroan
Catatan Pengalaman Akusisi PerseroanCatatan Pengalaman Akusisi Perseroan
Catatan Pengalaman Akusisi Perseroan
Michael Agustin
 
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasiPeraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
ppbkab
 
Hukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunHukum Rumah Susun
Hukum Rumah Susun
Leks&Co
 
Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta KerjaHukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Leks&Co
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Leks&Co
 

Ähnlich wie Contoh Kasus Akuisisi (20)

Halangan Urusniaga
Halangan Urusniaga Halangan Urusniaga
Halangan Urusniaga
 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Perjanjian Pengikatan Jual Beli TanahPerjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
 
aspek hukum hak tanggung1
aspek hukum hak tanggung1aspek hukum hak tanggung1
aspek hukum hak tanggung1
 
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
 
Catatan Pengalaman Akusisi Perseroan
Catatan Pengalaman Akusisi PerseroanCatatan Pengalaman Akusisi Perseroan
Catatan Pengalaman Akusisi Perseroan
 
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTISYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
 
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasiPeraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
 
Hukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunHukum Rumah Susun
Hukum Rumah Susun
 
PROBLEMATIKA WAKAF DAN RUISLAG.pptx
PROBLEMATIKA WAKAF DAN RUISLAG.pptxPROBLEMATIKA WAKAF DAN RUISLAG.pptx
PROBLEMATIKA WAKAF DAN RUISLAG.pptx
 
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusPenyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
 
materi kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptx
materi kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptxmateri kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptx
materi kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptx
 
HIBAH BMN Rakernas Aklap 20092022.pptx
HIBAH BMN Rakernas Aklap 20092022.pptxHIBAH BMN Rakernas Aklap 20092022.pptx
HIBAH BMN Rakernas Aklap 20092022.pptx
 
LAND LAW - Sekatan Urusniaga (Kaveat/Perintah Larangan)
LAND LAW - Sekatan Urusniaga (Kaveat/Perintah Larangan)LAND LAW - Sekatan Urusniaga (Kaveat/Perintah Larangan)
LAND LAW - Sekatan Urusniaga (Kaveat/Perintah Larangan)
 
TUGAS HAKIM PENGAWAS - 2022.pptx
TUGAS HAKIM PENGAWAS - 2022.pptxTUGAS HAKIM PENGAWAS - 2022.pptx
TUGAS HAKIM PENGAWAS - 2022.pptx
 
Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta KerjaHukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
 
15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx
15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx
15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx
 
Materi_BPHTB.pptx
Materi_BPHTB.pptxMateri_BPHTB.pptx
Materi_BPHTB.pptx
 
Kontrak e proc-2014_cipta_karya
Kontrak e proc-2014_cipta_karyaKontrak e proc-2014_cipta_karya
Kontrak e proc-2014_cipta_karya
 
PENYULUHAN_PTSL.pptx
PENYULUHAN_PTSL.pptxPENYULUHAN_PTSL.pptx
PENYULUHAN_PTSL.pptx
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
 

Mehr von Leks&Co

Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak AdilFilsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Leks&Co
 

Mehr von Leks&Co (20)

Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum PerumahanHukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
 
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak AdilFilsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
 
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaHukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal Drafting
 
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli RumahSistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
 
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by ForeignerUpdated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
 
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
 
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSPerizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
 
Pengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker propertiPengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker properti
 
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
 
Mall lease agreement
Mall lease agreementMall lease agreement
Mall lease agreement
 
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan TerbatasPenyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
 
Presentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU PertanahanPresentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
 
The Ownership of House and Resident by Foreigner
The Ownership of House and Resident by ForeignerThe Ownership of House and Resident by Foreigner
The Ownership of House and Resident by Foreigner
 
Contract presentation day 1
Contract presentation day 1Contract presentation day 1
Contract presentation day 1
 
Drafting contract
Drafting contractDrafting contract
Drafting contract
 
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
 

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (11)

interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 

Contoh Kasus Akuisisi

  • 1. Oleh: Eddy Marek Leks, S.H., M.H., ACIArb www.lekslawyer.com Contoh Kasus Akuisisi
  • 2. Kronologis Akuisisi Investor PT A Pemegang Saham A Pemegang Saham B Pemegang Pembelian tanah dari Saham C para pemilik tanah Pemegang SahamA Pemegang Saham B Pemegang Saham C Pemilik Tanah A (PT) Pemilik Tanah B • SHM • SHGB • SKHUAT • SHM • SHGB • SHM • SHGB SHGB SKHUAT
  • 3. Deskripsi Kronologis Akuisisi • Pemegang Saham A ialah pemegang 70.000 (tujuh puluh ribu) lembar saham, Pemegang Saham B ialah pemegang 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham, dan Pemegang Saham C ialah pemegang 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor di dalam PTA. • Para pemegang saham PT A mengundang Investor masuk menjadi pemegang saham utama di dalam PT A untuk bersama-sama mengembangkan proyek properti di atas Tanah. • Kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah perlu dialihkan kepada PT A. • Investor akan masuk ke dalam PT A untuk mengambil alih PT A sebagai pemegang saham utama PT Amelalui penerbitan saham baru oleh PT A (Pengambilalihan). • Sebagian besar tanah yang akan diambil alih oleh PT A dijaminkan ke bank (Sertifikat Yang Diagunkan)
  • 4. Resiko Dalam Akuisisi • Pemilik hak atas tanah berbeda-beda, demikian juga dengan jenis hak atas tanah; • SHM tidak dapat diturunkan menjadi SHGB, dan SKHUAT tidak dapat disertifikasi; • Rentang waktu antara pengambilalihan Saham Baru dengan pengambilalihan Tanah; • PT masih dipimpin oleh pengurus yang lama, sehingga kontrol PT A masih terdapat pada Direksi dan Komisaris dari PT A yang lama; • Sebagian besar tanah yang akan diambil alih oleh PT A dijaminkan ke bank (Sertifikat Yang Diagunkan); • Kemungkinan atas terdapatnya permasalahan di atas Tanah, demikian juga dengan permasalahan di PTA; • Kondisi keuangan PT A tidak baik;
  • 5. Kronologis Akuisisi Penandatanganan Perjanjian Pokok Pengumuman rencana Pengambilalihan (i) di surat kabar harian nasional, dan (ii) ke seluruh karyawan PTA Pemenuhan Syarat Pendahuluan dalam Perjanjian Pokok Tanggal Penyelesaian Tanggal Penyelesaian II Pemegang Saham A melakukan penggabungan seluruh sertifikat hak guna bangunan 90 hari setelah Tanggal Penyelesaian II
  • 6. Syarat Pendahuluan • PT A telah memperoleh seluruh persetujuan korporasi dan perijinan-perijinan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan dengan rencana Pengambilalihan; • Menyerahkan asli dan salinan bukti pengumuman Pengambilalihan (i) di surat kabar nasional, dan (ii) bagi seluruh karyawan, kepada Investor; • Para pemegang saham telah menandatangani suatu keputusan rapat umum pemegang saham sirkuler (RUPS Sirkuler), dengan bentuk dan isi yang memuaskan Investor, yang mengesahkan dan menyetujui: - perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar; - peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor PT A; - pengenyampingan hak Pemegang Saham untuk mengambil dan membeli saham baru; - perubahan komposisi direksi dan dewan komisaris sesuai dengan usulan dari Investor; - pembelian Tanah dan sehubungan dengan hal tersebut, penandatanganan terhadap Akta Pelepasan Hak, PPJB dan AJB, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh direksi. Back
  • 7. Syarat Pendahuluan (Cont’d) • tiap-tiap anggota Direksi yang diganti berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler telah menandatangani dan menyampaikan surat pengunduran diri dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima pengunduran diri tersebut dan tidak mempunyai hak-hak yang belum selesai dalam bentuk apapun terhadap PTA; • PT A dan Para Pemilik Tanah (yang mana yang relevan) telah menandatangani PPJB terhadap tanah SHGB dan tanah SHM; • Investor puas dengan hasil Uji Tuntas; • PT A telah memperoleh (i) Surat Kuasa Penyimpanan Sertifikat, (ii) Surat Kuasa Menjual Tanah, (iii) Surat Kuasa Menurunkan Hak, dan (iv) surat kuasa pengurusan sertifikasi terhadap Tanah SKHUAT. • persetujuan terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Antar Pemegang Saham; Back
  • 8. Syarat Pendahuluan (Cont’d) • para pemegang saham Pemilik Tanah 1 telah menerbitkan persetujuan rapat umum pemegang saham Pemilik Tanah 1 menyetujui penjualan seluruh tanah-tanah yang dimiliki oleh Pemilik Tanah 1 kepada PT A dan (ii) Direksi dan Dewan Komisaris Pemilik Tanah 1 telah menerbitkan persetujuan penjualan seluruh tanah-tanah yang dimiliki oleh Pemilik Tanah 1 kepada PT A, seluruhnya dalam bentuk dan isi yang memuaskan Investor; • suami atau istri dari tiap-tiap Para Pemilik Tanah telah menerbitkan persetujuannya, dalam bentuk dan isi yang memuaskan Investor, untuk menjual Tanah kepada PTA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PTA; • PT A dan Para Pemilik Tanah telah menandatangani PPJB terhadap Tanah SHGB dan Tanah SHM; • tidak adanya cacat, pemblokiran, sita, hak kontrol dalam bentuk apapun, hak tanggungan, hak gadai, tuntutan, agunan, hak istimewa, kompensasi, atau hak-hak lainnya yang dibebani atas Saham dan Tanah; • tidak ada keputusan badan pengadilan atau pemerintahan yang telah dikeluarkan sehingga dapat menghalangi atau membahayakan Pengambilalihan dan pembelian Tanah oleh PTA Back
  • 9. Tanggal Penyelesaian • Tanggal Penyelesaian adalah (i) tanggal [*] (suatu tanggal spesifik yang diperjanjikan oleh Para Pihak); atau (ii) dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah lewatnya waktu sebagaimana dimaksud di atas, jika syarat pendahuluan belum dapat dipenuhi oleh pemegang saham dan/atau PT A; atau (iii) tanggal lain yang disepakati oleh para pihak. • Pengambilalihan harus dilakukan pada Tanggal Penyelesaian setelah seluruh syarat pendahuluan telah dipenuhi. Back
  • 10. Hal Yang Dilakukan Pada Tanggal Penyelesaian • Penandatanganan keputusan RUPS Sirkuler oleh pemegang saham PTA; • Investor melakukan penyetoran terhadap Nilai Pengambilalihan; • Pemegang Saham dan Investor menandatangani Perjanjian Antar Pemegang Saham; • Para Pemilik Tanah menyerahkan seluruh asli sertifikat-sertifikat atas Tanah dan dokumen-dokumen Tanah terkait lainnya (khususnya bukti-bukti kepemilikan atas Tanah SKHUAT) kepada PTA; • tiap-tiap Pemegang Saham menyetorkan bagian yang diambil dari Saham Baru kepada PT A; Back
  • 11. Hal Yang Dilakukan Pada Tanggal Penyelesaian (Cont’d) • PT A dan Para Pemilik Tanah, sebagaimana dihadirkan oleh Pemegang Saham A, akan menandatangani AJB terhadap Tanah SHGB dan Akta Pelepasan Hak terhadap Tanah SKHUAT. Apabila Sertifikat Yang Diagunkan belum dilepaskan oleh bank, maka penandatanganan AJB terhadap Tanah SHGB dan Akta Pelepasan Hak terhadap Tanah SKHUAT akan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, setelah Sertifikat Yang Diagunkan diperoleh oleh PT A. • Direksi lama PT A wajib menyerahkan kepada Direksi baru PT A dokumen-dokumen korporasi, asli seluruh PPJB terhadap Tanah, surat pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris dari kantor-kantor mereka di PT A yang menandakan bahwa mereka tidak mempunyai hak-hak yang belum selesai dalam bentuk apapun terhadap PTA; Back
  • 12. Hal Yang Dilakukan Pada Tanggal Penyelesaian (Cont’d) • formulir-formulir yang sesuai untuk mengubah mandat yang diberikan oleh PT A kepada bankirnya, termasuk dalam bentuk contoh tanda tangan; dan semua dokumen lain, surat-surat, buku-buku, dan formulir-formulir PT A lainnya yang belum disebutkan pada ketentuan di atas. Apabila Pemegang Saham A tidak dapat menyebabkan Para Pemilik Tanah untuk menandatangani AJB terhadap Tanah SHGB sesuai permintaan dari PT A, maka PT A dapat melaksanakan Surat Kuasa Menjual dan menandatangani AJB terhadap Tanah SHGB untuk dan atas nama Para Pemilik Tanah (yang mana yang relevan). Back
  • 13. Tanggal Penyelesaian II • Tanggal Penyelesaian II adalah selambat-lambatnya [*] hari setelah Tanggal Penyelesaian atau tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak. Hal Yang Dilakukan Pada Tanggal Penyelesaian II PT A dan Para Pemilik Tanah (yang mana yang relevan), sebagaimana dihadirkan oleh Pemegang Saham A, akan menandatangani AJB di hadapan Notaris/PPAT terhadap Tanah SHM yang telah diturunkan menjadi hak guna bangunan. Back