1) Dokumen tersebut membahas tentang rule of law, termasuk pengertian, sejarah berdirinya, fungsi, dan pelaksanaannya khususnya di Indonesia. 2) Rule of law mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan otonom. 3) Untuk mewujudkan rule of law yang adil diperlukan hukum yang progresif dan pelaksanaan yang sesuai dengan budaya

1. PENDIDIKAN KEWARNEGARAAN
SEMESTER II
“RULE OF LAW
NAMA : MUHAMMAD ABDUL LATIF
NOMOR BP : 1201033041
KELAS : 1B MANDIRI
JURUSAN : ELEKTRO
PRODI : TEKNIK LISTRIK
POLITEKNIK NEGERI PADANG
TAHUN AJARAN 2012/2013

2. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam kehidupan kita tidak terlepas dari norma dan hukum yang belaku di masyarakat baik
tertulis ataupun tidak tertulis. Tapi pada kenyataannya hukum di Indonesia masih belum di laksanakan
sebaik – baiknya dan penegakan hokum di masyarakat sendiri juga masih kurang.
Oleh karena itu kita sebagai generasi muda harus bisa membenahi penegakan hukum di Negara
kita ini. Dalam bahasan ini dibahas supaya keadilan dapat ditegakan, maka akan terkait semua
aspek yang ada didalamnya yang mempengaruhi dan menjadi penentu apakah keadilan dapat
ditegakan.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah:
1. Apa pengertian rule of law?
2. Bagaimana terbentuknya rule?
3. Apa fungsi dari rule of law?
4. Bagaimana Dinamika pelaksanaan Rule of law?
5. Apakah Negara Indonesia termasuk Negara yang adil dalam penegakan hukumnya?
1.3 Tujuan
Setelah mempelajari makalah ini diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan :
1. Pengertian rule of law.
2. Mengetahui asal mula terbentuk nya rule of law.
3. fungsi rule or law.
4. Mengetahui Dinamika pelaksanaan rule of law di Indonesia.
5. Negara Indonesia adalah Negara yang baik atau buruk dalam peradilannya.

3. 1.4 Metode Penulisan
Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah hasil telaah
pustaka yaitu:
a. Inventarisasi ide atau gagasan.
b. Memilih ide atau gagasan
c. Ubah ide menjadi topik dan judul tulisan.
d. Buat rancangan tulisan.
e. Berdasarkan kerangka tulisan, himpun sumber bacaan yang sesuai.
f. Buat intisari-intisari sumber bacaan yang dapat berupa fakta, data atau informasi..
g. Susun intisari-intisari ke dalam sub judul yang sesuai pada kerangka tulisan.
h. Pengolahan data, fakta atau informasi.
i. Metode analisis dan sintesis.
j. Hasil analisis dan sintesis tersebut disimpulkan yang dapat berupa fakta, data atau informasi,
konsep, temuan, ide, gagasan, hipotesis dll., yang berbeda dengan intisari-intisari yang ada di
sumber bacaan.

4. BAB II
PEMBAHASAN
2. 1 Pengertian Rule Of law
Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi dua yaitu:
Pertama, pengertian secara formal (in the formal sence) diartikan sebagai kekuasaan umum yang
terorganisasi (organized public power), misalnya nrgara. Kedua, secara hakiki/materiil
(ideological sense), lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran
hukum yang baik dan buruk (just and unjust law). Rule of law terkait erat dengan keadilan
sehingga harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.
Rule of law mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system
peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.
2.2 Sejarah berdirinya rule of law
Latar belakang kelahiran rule of law:
a. Diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan
Negara.
b. Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu Demokrasi Konstitusional.
c. Perumusan yuridis dari Demokrasi Konstitusional adalah konsepsi negara hukum.
Rule of law adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke 19, seiring degan negara konstitusi
dan demokrasi. Rule of law adalah konsep tentang common law

5. Unsur-unsur rule of law menurut A.V. Dicey terdiri dari:
- Supremasi aturan-aturan hukum.
- Kedudukan yang sama didalam menghadapi hukum.
- Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan
pengadilan.
Paham rule of law di Inggris diletakan pada hubungan antara hukum dan keadilan, di Amerika di
letakan pada hak-hak asasi manusia, dan di Belanda paham rule of law lahir dari paham
kedaulatan Negara, melalui paham kedaulatan hokum untuk mengawasi pelaksanaan tugas
kekuatan pemerintah. Di Indonesia, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi
seluruh masyarakatnya, khususnya keadilan social.
Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law
adalah:
1. Adanya perlindungan konstitusional
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan.
1) berdiri sendiri; dengan pemerintahan sendiri: daerah
2) Ajaran dari suatu rezim yang dianggap benar sehingga harus dipatuhi
3) (1) segala ketentuan dan aturan tt ketatanegaraan (undang-undang dasar dsb);
(2) undang-undang dasar suatu negara
4) Penegakan hokum
5) seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip
keadilan dan egalitarian.
6) kekuasaan tertinggi (teratas).
7) bersangkutan dng, sesuai dengan, atau diatur oleh konstitusi suatu Negara.

6. 2.3 Fungsi Rule Of Law
Fungsi Rule Of Law pada hakikat nya adalah jaminan adanya keadilan social bagi
masyarakat, terutama keadilan social.
Penjabaran prinsip-prinsip Rule Of Law secara formal termuat dalam pasal-pasal UUD 1945
yaitu:
· Pasal 1 ayat 3
· Pasal 24 ayat 1
· Pasa 27 ayat 1
· Pasal 28D ayat 1 dan 2
2.4 Pelaksanaan Rule of Law
Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan dengan yang diharapkan, maka:
a. Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada corak masyarakat
hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa.
b. Rule of law yang merupakan intitusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan
berkembang pada bangsa.
c. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan social, gagasan tentang
hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus ditegakan secara adil juga memihak pada
keadilan.
Untuk mewujudkannya perlu hukum progresif (Setjipto Raharjo: 2004), yang memihak hanya
pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik atau keperluan lain. Asumsi dasar hokum
progresif bahwa ”hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Hukum progresif memuat
kandungan moral yang kuat.
Arah dan watak hukum yang dibangun harus dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan
yang dimiliki bangsa yang bersangkutan atau “back to law and order”, kembali pada hukum dan
ketaatan hukum negara yang bersangkutan itu.
Adapun negara yang merupakan negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi.

7. 2. Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau
kekuatan apapun.
3. Legalitas terwujud dalam segala bentuk.
Contoh: Indonesia adalah salah satu Negara terkorup di dunia (Masyarakat Transparansi
Internasional: 2005).
Beberapa kasus dan ilustrasi dalam penegakan rule of law antara lain:
o Kasus korupsi KPU dan KPUD;
o Kasus illegal logging;
o Kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA);
o Kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotripika ;
o Kasus perdagangan wanita dan anak.
2.5 Dinamika Pelaksanaan Rule Of Law di Indonesia
Dalam Proses Penegakan hokum di Indonesia di lakukan oleh lembaga penegak hukum yang
terdiri dari:
asas (kebenaran yg menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dsb); dasar
· 1. Kepolisian
fungsinya memelihara keamanan dalam negeri. Yang memiliki tugas pokok yaitu:
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Menegakan Hukum.
- Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
wewenang kepolisian adalah sebagai berikut:
- Mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan
bangsa.
- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka
pencegahan.
-Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan
instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- Memberikan izin melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

8. · 2. Kejaksaan
wewenang dan tugas kejaksaan
-Melakukan penuntutan
- Melaksanakan penetapan hakim dan putusa pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
- melakukan pengawasan tehadap pelaksanaan putusan pidana masyarakat, putusan pidana
pengawasan, dan keputusa lepas bersyarat.
- Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
-Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan
sebelum dilimpahkan ke pengadilan dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan
penyidik.
·
3. KPK( komisi Pemberantasn Korupsi)
KPK di tetapkan dengan UU no 20 tahun 2002 dengan tujuan meningkatkan daya guna
dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.
a. Tugas KPK
- berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.
wewenang KPK
-Melakukan pengawasan, penelitian, penelaahan, terhadap instansi yang menjalankan tugas dan
wewenang dengan pemberantasan tindak korupsi.
- Mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak korupsi yang sedang dilakukan
oleh kepolisian dan kejaksaan.
- Menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi.
- Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
-hanya menangani perkara korupsi yang terjadi setelah 27 Desember 2002.
-peradilan tindak pidana korupsi tidak bisa berjalan dengan landasan hukum UU KPK.
·

9. 4. Badan peradilan
1) Mahkamah Agung (MA)
merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. MA mempunyai kewenangan:
- Mengadili pada tingkat kasai terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh
peradilan.
- Menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-undang
- Kewanangan lain yang ditentukan undang-undang.
2) Mahkamah Konstitusi (MK)
merupakan lembaga peradilan pada tignkat pertama dan terakhir:
- Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
- Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
1945
- Memutuskan pembubaran parpol
- Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
3) Peradilan Tinggi dan Negeri
merupakan peradilan umum di tingkat provinsi dan kabupaten. Fungsi kedua peradilan
tersebut adalah menyelenggarakan peradilan baik pidana dan perdata di tingkat kabupaten, dan
tingkat banding di peradilan tinggi. Pasal 57 UU No. 8 tahun 2004 menetapkan agar peradilan
memberikan prioritas peradilan terhadap tindak korupsi, terorisme, narkotika atau psikotropika
pencucian uang, dan selanjutnya, tindak pidana.

10. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Jadi, agar terciptanya kedamaian dalam suatu Negara. perlu adanya suatu konsekuensi
dalam menjalani sebuah peraturan hukum yang ada dalam suatu Negara, yang berdasarkan pada
prinsip Rule Of Law. sehingga system hukum kita bisa mencapai suatu tujuan yaitu keadilan
social bagi masyarakatnya.
3.2 Saran
Kita sebagai warga Negara yang baik kita seharusnya, perlu menegakan hukum sesuai
dengan kaidah- kaidah hukum yang berlaku. agar terciptanya keamanan, ketertiban dan
keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

11. Daftar Pustaka
Widodo, SRI., dkk. 2011.pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.UMC press
http://aristhaserenade.blogspot.com/2011/01/hak-asasi-manusia-dan-rule-of-law.html
http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/
http://gurupkn.wordpress.com/2008/02/22/pengertian-pengertian-hak-asasi-manusia/