1. LEGAL MEMORANDUM ATAU OPINION∗
Oleh: Zen Zanibar M.Z.
A. Pengantar
Legal memorandum1
dari konteksnya bermakna catatan hukum. Sebuah catatan
hukum selalu berkaitan dengan suatu kondisi atau peristiwa yang mengandung aspek
hukum. Karena itu legal memorandum akan dibicarakan dalam satu nafas dengan legal
opinion (LO)2
. LO atau pendapat hukum lazim di kalangan praktisi hukum. Biasanya LO
diberikan oleh penasehat hukum terhadap suatu kasus yang sedang dihadapi oleh klien
dalam rangka mengatur langkah atau strategi membangun solusi kasus. Sebuah LO
dirumuskan setelah dilakukan legal audit (LA)3
. LA dilakukan dengan cara meneliti
berkas, wawancara dan jika sangat perlu observasi singkat. Sebuah LA biasanya memuat
hasil analisis tentang suatu kasus. Karena itu materinya memuat berbagai hal: legal posisi
(duduk perkara), dasar hukum/norma hukum yang berkaitan, pihak terkait, daftar
berkas/naskah hukum, alat bukti tersedia, dan lain-lain yang dianggap perlu
(kondisional).
Berat ringannya suatu LA tergantung kasus. Kasus hukum privat terutama bisnis
yang melibatkan perusahaan besar dan pihak terkaitnya juga perusahaan besar, misalnya
dalam hal akan mengadakan merger akan sangat rumit LA yang perlu dilakukan.
B. Masalah Hukum
Masalah hukum konkrit pada umumnya berbasis pada pelanggaran hukum baik oleh
individu maupun negara. Pelanggaran hukum oleh individu terhadap hak individu dalam
bidang hukum privat mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum antar pribadi (KUHP,
UU PT, UUP dll). Pelanggaran hukum oleh warga terhadap hak warga lainnya mengacu

Makalah disampaikan dalam Semiloka diselenggarakan oleh FH Unsri, Palembang, 8 Oktober
2004.
1
Black’s Law Dictionary, 7th
Edt, An informal written note or record outlining the terms of a
transaction or contract; a party’s written statement of its legal arguments presented to the court, usu. In
the form of a brief <memorandum of law>
2
Ibid. A written document in which an attorney provides his or her understanding of the law as
applied to assumed facts.
3
Ibid. Dalam kamus Blak, tidak ditemukan istilah Legal Audit. Tetapi audit diartikan “an audit
examination of individual’s or organization’s accounting records, finacial situation, or compliance with
some others set of standards”.
1

2. kepada hukum publik karena fungsi negara wajib melindungi untuk kertertiban umum
(KUHP, UU lainnya yang mengandung ketentuan ancaman pidana, dll). Pelanggaran hak
warga oleh badan hukum administrasi mengacu kepada hukum administrasi (KUHAP,
Pelanggaran hak warga/individu/manusia oleh badan hukum publik mengacu kepada
ketentuan hukum yang berbasis HAM).
Masing-masing pelanggaran tersebut akan diidentifikasi kepada ketentuan mana
yang menjadi dasar hubungan hukum. Hubungan hukum bersumber peristiwa hukum
yang terjadi antara kedua subyek hukum.
C. Studi Kasus (Case study)
Dalam penelitian pada umumnya dan hukum khususnya studi kasus salah satu
metode yang kerap digunakan. Studi kasus dilakukan dengan cara mengobsevasi suatu
kasus yang sedang terjadi dalam waktu tertentu. Guna memperoleh gambaran yang jelas
sejak awal sampai akhir. Bisa jadi suatu kasus yang diobservasi sudah berlangsung
beberapa waktu ketika peneliti memulai obervasi. Karena itu dimungkinkan menghimpun
data tentang perkembangan kasus tersebut melalui berbagai cara misalnya wawancara,
dokumentasi [surat, agenda, kliping, surat dan catatan administrasi kantor], arsip [peta,
chart, daftar nama, catatan pribadi, kalender, catatan layanan, data sensus dll],
pengamatan langsung, dan pengamatan terlibat).4
Studi kasus untuk suatu masalah hukum atau perkara tidak berbeda dengan studi
kasus untuk bidang lain. Kalaupun berbeda mungkin hanya soal intensitas obervasi yang
dilakukan. Studi kasus hukum acapkali mengandalkan wawancara, dokumen dan telaah
peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Kegiatan semacam itu di kalangan
praktisi hukum disebut legal audit. Dari LA tersebut diperoleh setidaknya 4 hal: pertama,
duduk perkara/ legal posisi/legal standing; kedua, dasar hukum (peraturan perundang-
undangan)/alasan pihak atau para pihak; ketiga, alat bukti yang tersedia atau dimiliki
pihak atau para pihak (disusun secara kronologis jika mungkin, dikalsifikasikan bukti
kuat dan bukti lemah); keempat, kesimpulan.5
4
Robert K. Yin, Case Study Research Design and Methods, 5th
, Printed, Sage Publications, Inc,
London-New Delhi, 1987, h. 79-87
5
Kesimpulan LA belum merupakan LO, LO sudah memuat strategi solusi
2

3. D. Legal Opinion (LO)
1. Judicial Review/Pengujian Undang-Undang
Hal-hal penting untuk menyusun LO:
a. Filosofi:
Judicial revieu filosofinya karena UU dibuat oleh parlemen. Sementara
parlemen sendiri lebih merupakan perwakilan parpol (political representative)
ketimbang wakil rakyat. Karena itu UU yang dibuat oleh parlemen lebih mewakili
kepetingan politik (political interest) kelompok mayoritas yang terwakili di parlemen.
Sementara kepentingan minoritas terabaikan. Hal ini terjadi karena logika politik
dalam parlemen adalah siapa memperjuangkan kepentingan siapa. Celakanya
kepentingan politik selalu bersinergi dengan kepentingan ekonomi di luar pagar
parlemen. Dalam banyak kasus produk parlemen acapkali menonjolkan kepentingan
pasar, atau pihak tertentu, sehingga warna pasar atau kepentingan pihak tertentu
tercermin.
Dalam kajian hukum politik pengakomodasian kepentingan membuka peluang
terjadinya pelanggaran hak orang lain atau hak kelompok tertentu yang posisi
perwakilannya lemah di dalam parlemen. Karena itu mungkin saja suatu UU (Pasal
atau pasal-pasal, ayat atau bagian tertentu) melanggar atau bertentangan dengan
konstitusi.
Analisis:
Legal standing:
Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Pemohon adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya
undang-undang, yaitu: a. perorangan warga Negara Indonesia;
Hak konstitusional (constitusional right):
 Menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU no. 24 tahun 2003 ‘yang dimaksud
dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Hak konstitusional dalam UUD Negara Republik Indonesia tertera dalam Pasal
27, 28, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I dan 28 J tidak memuat
3

4. hak konstitusional yang dimaksud pemohon (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan
Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945);
Ronald Dworkin, 1978:
h. 191
“…constitutional rights that we call fundamental like the right of free speech, are
supposed to represent rights against the Government in the strong sense; that is the point
of the boast that our legal system respects the fundamental rights of citizen.”
Ronald Dworkin, 1985:
h. 300
Every citizen has a constitutional right that he not suffer disadvantage, at least in the
competition for any public benefit, because the race or religion or sect or region or
other natural artificial group to which he belongs is the object of prejudice or contempt.
h. 395
The constitution, as a whole, defines as well as commands the conditions under that
each citizen be able to vote and participate in politics as the equal of any other. Free
speech is essential to equal participation, but so is the right of each citizen that others,
whose access to information may be superior to his, not be prevented from speaking to
him.
Dari uraian di atas bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dirinya mengalami
kerugian dengan diberlakukannya Pasal 30 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 22 tahun
2003;
 Bahwa Pemohon memposisikan diri selaku warga Negara Indonesia;
 Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kerugian hak konstitusionalnya oleh
diberlakukannya ketentuan Pasal 30 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 22 tahun
2003;
E. Legal Opinion Perkara Bisnis
LO dalam bidang hukum bisnis seperti telah lazim dibuat bagi korporasi yang akan
masuk pasar modal. Biasanya, seperti dapat dilihat dalam prospektus, memuat tentang
„kesehatan hukum“ korporasi guna meyakinkan berbagai pihak baik penyelenggara
pasar modal maupun masyarakat yang berkepentingan dengan korporasi tersebut. LO
juga dibuat dalam rangka korporasi akan merger. LO juga dibuat dalam rangka
4

5. menganalisis kasus tertentu yang sedang dihadapi oleh sebuah korporasi. Berikut satu
contoh yang sekarang masih menjadi persolan besar di Pertamina.
Contoh 1:Contoh 1:
PT Pembangunan PerumahanPT Pembangunan Perumahan
Penawaran Umum Obligasi IIPenawaran Umum Obligasi II
Keterangan Tentang PerseroanKeterangan Tentang Perseroan
1.1. Riwayat singkat perseroanRiwayat singkat perseroan
Memuat: i. nama perseroan pertama kali didirikan, perubahan bentuk perseroan
berdasarkan PP, perubahan-perubahan anggaran dasar (AD) sampai dengan yang
terakhir kali, juga muat maksud dan tujuan perseroan.
Riwayat perseroan disusun berdasarkan Akta Pendirian dan akta-akta perubahan
yang sah. Dalam prakteknya akta-akta yang diteliti biasanya berupa foto copy.
2.2. Kepemilikan saham perseroanKepemilikan saham perseroan
Penjualan saham, persetujuan penjualan saham, perubahan susunan pemegang
saham, semua hal itu disertai dengan dokumen-dokumen berkaitan dan yang sah.
3.3. Penyertaan perseroan pada perusahaan lainPenyertaan perseroan pada perusahaan lain
Restrukturisasi perusahaan, perubahan visi dan misi dengan fokus jasa konstruksi,
penerapan ISO-9000, pembinaan SDM, dll. Perusahaan patungan berikut akta
pendiriannya, perubahan AD. Pengurusan dan pengwasan, struktur permodalan.
4.4. Organisasi manejemenOrganisasi manejemen
Memuat: susunan direksi dan komisaris perseroan berdasarkan surat resmi yang
berhubungan dengan susunan direksi dan komisaris.
5

6. Keterangan dalam LO dibuat berdasarkan audit semua berkas yang dimiliki perusahaan.Keterangan dalam LO dibuat berdasarkan audit semua berkas yang dimiliki perusahaan.
Untuk pertanggungjawaban hukum bagiUntuk pertanggungjawaban hukum bagi lawyerlawyer yang cermat dan hati-hati selaluyang cermat dan hati-hati selalu
meminta dokumen asli (dokumen otentik) agar tidak memberi opini yangmeminta dokumen asli (dokumen otentik) agar tidak memberi opini yang
mengandung kebohongan. Akan tetapi seringkali korporasi yang bersangkutanmengandung kebohongan. Akan tetapi seringkali korporasi yang bersangkutan
banyak masalah dengan dokumen-dokumen asli, misalnya dijadikan jaminan di bankbanyak masalah dengan dokumen-dokumen asli, misalnya dijadikan jaminan di bank
kreditor atau pihak ketiga. Dalam hal demikian biasanyakreditor atau pihak ketiga. Dalam hal demikian biasanya lawyerlawyer pada bagian akhirpada bagian akhir
LO akan menyatakan, misalnya: “semua keterangan di atas dibuat sesuai denganLO akan menyatakan, misalnya: “semua keterangan di atas dibuat sesuai dengan
dokumen yang diserahkan kepada saya”.dokumen yang diserahkan kepada saya”.
Catatan: lawyer pembuat LO secara hukum bertanggung jawab atas segala keteranganCatatan: lawyer pembuat LO secara hukum bertanggung jawab atas segala keterangan
yang dibuatnya.yang dibuatnya.
Contoh 2:Contoh 2:
KARAHA BODAS COMPANY vs PERTAMINAKARAHA BODAS COMPANY vs PERTAMINA
Kasus Posisi:
 Desember 1994 penutupan kontrak kerjasama dan penjualan energi (30 th)
dengan Karaha Bodas Company (KBC) dan PLN dengan nilai US$ 349 juta.
KBC (PT Sumara Dayasakti 10%, Java Geothermal 89%, Duval Corp. 1%);
 Pertamina 1997 berdasarkan Keppres No.39/1997 menunda secara sepihak
proyek kerjasama dengan KBC, kemudian kerjasama dilanjutkan lagi
berdasarkan Keppres No.47/1997. Tahun 1998 berdasarkan Keppres No.5/
1998 kembali ditunda;
 KBC tanggal 30 September 1999 berdasarkan Pasal 13 JOC (Joint
Operation Contract) dan Pasal 8 ESC (Energy Sales Contract) menginisiasi
arbitrase ke Arbitrase Internasional di Genewa atas penundaan proyek
secara sepihak oleh Pertamina (1998);
 Sesusai dengan Pasal 13 JOC dan 8 ESC sengketa secara final akan
diselesaikan melalui arbitrase (an arbitral tribunal) yang tunduk pada
peraturan UNCITRAL. Berdasarkan ketentuan UNCITRAL tersebut
masing-masing pihak akan mengangkat arbtrator dalam waktu 30 hari
setelah tgl pengajuan inisiasi arbitrasi, kemudian secara bersama akan
mengangkat arbitrator ketiga (a third arbitrator) setelah mengangkat
arbitrator kedua (the second arbitrator). Arbitrator ketiga akan bertindak
sebagai pimpinan peradilan arbitrase. Jika arbitrator tidak diangkat dalam
waktu dimasud, maka sekretaris jenderal ICSID (Internt’l Center for
6

7. Settlement of Investment Disputes) akan mengangkat sendiri arbitrator.
Putusan arbitrase tersebut akan dilaksanakan oleh kedua pihak.
 Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak sekaligus sebagai
input bagi peradilan manapun yang berwenang untuk penegakannya. Atas
putusan tersebut para pihak sepakat tidak akan naik banding ke pengadilan
manapun.
 Putusan Arbitrase International Swiss 18 Desember 2000 memutuskan
Pertamina harus bayar ganti rugi (arbitation award) atas tuntutan KBC
sebesar US $261,1 juta (US$ 111,1 juta investasi + US$ 150 juta potensi
keuntungan/keuntungan-keuntungan yg diharapkan) karena melanggar
kontrak;
 Pengadilan Banding Texas mengesahkan proses Arbitrase Internasional di
Swiss;
 Pengadilan Texas memerintahkan Bank Of New York dan Bank of America
menetapkan penahanan asset dan memberian wewenang pembekukan
rekening Pertamina senilai US$ 520 juta;
 Pertamina menggugat KBC ke PN Jakarta Pusat (tindakan ini melanggak
Pasal 13 JOC dan 8 ESC).
 Pertamina mengajukan banding atas putusan Pengadilan Texas fifth circuit
di New Orleans agar tidak dieksekusi;
 Pengadilan Distrik Texas menyatakan Pertamina melanggar temporary
restraining order (larangan maju ke pengadilan);
 Pengadilan Hongkong tgl 23 Mei 2002 mengesahkan putusan Arbitrase
Internasional
 Pengadilan Singapura tgl 29 Mei 2002 mengesahkan putusan Arbitrase
Internasional
 Pengadilan Banding Amerika (19 Juni 2002) second circuit menguatkan
putusan pengadilan yg membekukan rekening Pertamina US$275 juta dari
US$520 juta di rekening penampung (trust account) a.n. Pertamina.
 Pengadilan Delaware (18 Juli 2002) memutuskan jaminan yang ditahan
berdasarkan putusan New York sudah cukup
Kesimpulan:
Posisi KBC sangat kuat, sebaliknya Pertamina sangat lemah, karena:
7

8.  Pertamina melakukan contempt of court dan Pertamina melanggar
temporary restraining order (larangan maju ke pengadilan di Jakarta)
 Putusan Arbitrase Internasional dikukuhkan oleh pengadilan distrik Texas,
Hong Kong dan Singapura.
 Pengadilan Banding Amerika (second circuit) menguatkan putusan
pengadilan Texas dengan membekukan US$275 juta dari US$520 juta trust
account.
 Kalau Pertamina bertahan citra Pertamina dan RI di mata bisnis global
khususnya perminyakan akan rontok;
 Pertamina memiliki pertimbangan lain, kalau bertahan dengan sikap
membangkang dan terus memperkarakan berarti Pertamina harus
mombongkar affair kontrrak untuk membuktikan pelanggaran hukum. Itu
berarti membuka persoalan yang sangat besar.
 Pertamina masih memiliki kekuatan yuridis lain dengan menggunakan pihak
ketiga yang dapat digunakan untuk menolak membayar ganti rugi.
Rekomendasi:
 Apakah pemegang saham KBC masih memiliki posisi hukum seperti pada
akta pendirian (perlu diteliti akte-akte perubahan kalau ada, atau
perjanjian-perjanjian lain yang mengikat antara para pemegang saham)?
 Apakah para pemegang saham KBC mengetahui dan menyetujui langkah-
langkah inisiasi arbitase ?
 Apakah perundingan-perundingan mengenai pelaksanaan putusan
arbitrase dilakukan oleh para pemegang saham KBC/kuasanya?
F. Legal Opinion Perkara Tata Usaha Negara
Contoh:
Perkara No.148/G.TUN/2001/PTUN.JKT
BS vs Jaksa Agung RI
Tingkat PTUN
 Gugatan BS dikabulkan PTUN dengan pertimbangan:
8

9. - Ketentuan Pasal 32 huruf g UU No.5/1991 perlu pembuktian lebih dahulu kesalahan
penggugat dalam perkara BLBI
- Jika ada bukti barulah Jagung bebas menentukan sikap (mencekal/ tidak mencekal)
- Harus ada putusan pidana barulah Jagung berwenang menerbitkan keputusan
pencekalan
- Pencekalan hanya dapat dilakukan jika terlibat dalam perkara pidana
- Ketentuan Pasal 32 tidak menjelaskan arti “terlibat dalam perkara pidana”
(pertimbangan ini sudah menafsirkan UU)
- PTUN justru mengakui arti terlibat dengan merujuk arti secara gramatikal kata
“tersangkut = turut terbawa-bawa dalam perkara pidana”
- Tindakan Jagung memenuhi kriteria Pasal 53 ayat 2a UU No.5/1986
- Keputusan Jagung cacat hukum karena antara maksud dan tujuan diterbitkannya Kep-
128/D/Dsp.3/06/ 2001 tgl 22 Juni 2001 bertentangan (BS ada di luar negeri ketika
keputusan diterbitkan)
- Jagung melanggar asas kecermatan (zorgvuldigheidsbeginsel) dan sewenang-wenang
(billekeur) melanggar asas nalar yang sehat (redelijkheidsbeginsel) karena itu
keputusan Jagung invalid atau memenuhi kriteria Pasal 53 ayat 2c UU No.5/1986 dan
telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Kesimpulan:
 pertimbangan PTUN karena tidak menyoroti secara lengkap
dasar hukum sah tidaknya Keputusan a quo (Kep-128/D/Dps.3/06/2001) sebagai
keputusan pejabat adminitrasi;
 pertimbangan PTUN mengada-ada karena memberi penafsiran
luas terhadap arti “terlibat dalam suatu perkara” dalam Pasal 32 huruf g UU No.
5/1991 (terlibat = harus dibuktikan lebih dulu dgn putusan pidana);
Tingkat Banding/PTTUN
 Memori banding Jaksa Agung (Jagung):
- PTUN tidak benar bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 huruf g UU No.5/1991 harus
dibuktikan lebih dulu keterlibatan BS
- PTUN keliru menfasirkan “keterlibatan dalam perkara pidana” untuk menguji
keputusan a quo Jagung tanpa mengkaitkan dengan UU No.9/1992 tentang
keimigrasian, Keputusan Jagung No. Kep-30/JA/3/1994 ttg Tugas wewenang Jagung
melakukan CEKAL, KUHAP
- Pengertian “pencegahan” (Pasal 1 butir 12 UU No.9/1992) adalah larangan bersifat
sementara thd org tertentu untuk ke luar wilayah RI berdasarkan alasan tertentu
- Pasal 11 ayat 1 UU No.9/1992 Jagung berwenang dan bertanggungjawab
mencegah seseorang pergi ke LN sepanjang menyangkut Pasal 32 huf g UU
No.5/1991 baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan
- Pertimbangan PTUN bahwa Jagung harus membuktikan lebih dahulu keterlibatan BS
dalam tindak pidana bertentangan dengan UU No 9/1992, UU No. 5/1991 dan
persyaratan yang ditentukan Kept Jagung No. 017/JA/01/1996; tanggung jawab
Jagung cukup apabila sudah memperoleh bukti-bukti yg kuat dan memenuhi syarat
9

10. untuk diajukan dakwaan ke PN; keterlibatan seseorang dalam tindak pidana apabila
telah ada bukti permulaan yang cukup yg menunjukkan seseorang terlibat
- Penafsiran PTUN keliru dan tidak ada dasar hukumnya karena tindakan Jagung
mencekal BS sesuai KUHAP :
 Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 KUHAP --.mengadakan tindakan lain menurut
hukum yg bertanggung jawab;
 Pasal 7 ayat 1 hruf j KUHAP  mengadakan tindakan lain menurut hukum yg
bertanaggung jawab;
 Pasal 14 sub I KUHAPmengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan
tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
- Pertimbangan PTUN seyogyanya dasar ditetapkannya keputusan Jagung (tentang
pencekalan) bukan ttg keterlibatan BS dalam perkara pidana;
- Pertimbangan PTUN tidak benar bahwa ada pertentangan antara maksud dan tujuan
dari tindakan cekal Jagung karena secara faktual BS sudah ada di LN. Padahal
tindakan Jagung didasarkan pada alasan hukum yg jelas, terang dan benar, obyektif
dan adil. Karena sesuai dengan: Pasal 11 huruf e, 12 ayat 1,2,3 dan 13 ayat 2 UU
No.9/1992 jo Pasal 2, 4, 5, 6 ayat 1, Pasal 7 dan 8 ayat 1 huruf a PP no.30/1994 dan
Pasal 32 huruf g UU No.5/1991 jo Pasal 4 Kept Jagung RI No. Kep-030/JA/03/1994;
- Keputusan pencekalan semata-mata adanya keterlibatan BS dan untuk mempermudah
pemeriksaan pada tahap penyidikan;
- Keputusan pencekalan dilakukan dalam batas-batas kepantasan, kewajaran dan
kepatutan karena sesuai dengan UU No. 9/1992 jo PP No. 30/1994 dan UU
No.5/1991;
- Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa pihak yg dicekal berada di dalam
wilayah RI harus berada dalam wilayah RI;
- Penundaan pelaksanaan Kept No.128-D/Dps.3/06/2001 tgl 22 Juni 2001 dengan
alasan masih sangat diperlukan untuk menjaga agar kepentingan BS jangan sampai
dirugikan adalah tidak tepat, sebab:
 Tidak terlihat adanya keadaan yg sangat mendesak yg dapat merugikan BS
sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 67 ayat 4 huruf a UU No.5/1986;
 Sudah selayaknya BS bersedia memenuhi panggilan Tim Penyidik jika merasa
memiliki reputasi bisnis yg baik untuk memberikan keterangan/klarifikasi
dugaan keterlibatan tindak pidana;
 Pencekalan BS demi kelancaran pemeriksaaan.
Kesimpulan:
Alasan Jagung/pembanding sudah tepat tetapi tidak tajam.
Seyogyanya:
- Keputusan Jagung berdasarkan bukti permulaan yang menyimpulkan ada dugaan kuat
keterlibatan BS;
- BS sudah dipanggil secara layak tetapi tidak memiliki itikad baik karena tidak
memenuhi panggilan Pembanding/Jagung (Kalau BS punya reputasi bisnis yg baik
semestinya melakukan klarifikasi ke pihak pembanding/Jagung tanpa perlu dipanggil
oleh penyidik);
- Sebagai penegak hukum lebih-lebih berdasarkan Tap MPR, demi menyelamatkan
uang negara dan demi keadilan pembanding harus mencekal BS;
10

11. - Ada dugaan kuat bahwa kepergian BS/terbanding ke LN berkaitan dengan tindak
pidana yang dilakukannya;
G. Legal Opinion Perkara Pidana
Dakwaan terhadap BS (T1) dan AKR (T2)
Dakwaan Primer
(Pasal-pasal primer yang didakwakan= Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c
UU No. 3/ 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e jo Pasal 64 ayat (1) jo UU no.31/1999 jo UU
No.20/2001 ):
Pasal 1
(1)
a. Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah
(1) a. barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau
diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara;
juncto
Pasal 28
Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksdukan Pasal 1 ayat
(1) sub a, b, c, d, e dan ayat (2) Undang-undang ini, dihukum dengan
hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan/atau
denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah. Selain itu dapat
dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut dalam Pasal 34 sub a, b, dan c
Undang-undang ini.
juncto
Pasal 34
c. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan
harta benda yang diperoleh dari korupsi.
juncto
Pasal 55 (penyertaan)
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1 e. mereka yang melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidanan itu;
juncto
Pasal 64 (Gabungan beberapa perbuatan)
11

12. (1) Bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya hanya
diterapkan satu aturan pidana; bila berbeda-beda, maka yang diterapkan
adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;
juncto
UU No.31/1999 diubah dengan UU No.20/2001 (Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 2 ayat 1 tidak
diubah)  pasal-pasal tidak disebutkan karena JPU memberlakukan UU No.3/1971
untuk kejahatan TI dan TII
Pasal 1
(3) Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi
Pasal 2
(1) Setiap yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana pejara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu ,ilyar rupiah)
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
juncto
UU No.20/2001:
(Pasal 3 UU No.20/2001 sama dengan Pasal 3 UU No.31/1999)
Perbuatan para terdakwa:
 Melawan hukum
 Memperkaya mereka tedakwa atau orang lain atau suatu badan. Perbuatan mana
mengakibatkan kesulitan likuiditas PTBSTbk (rekening giro PTBSTbk di BI saldo
negatif)
 Secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara Rp.
1.963.897.431.978,17 atau setidak-tidaknya Rp.1.515.025.000.000,-
Dakwaan Subsidiair
(Pasal-pasal yang didakwakan=Pasal 1 ayat (1) Sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 C UU
No.3/1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e Jo Pasal 64 ayat (1) jo UU No.31/1999 jo UU
No.20/2001)
Pasal 1
(1)
12

13. b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan , yang secara langsung atau tidak
langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
juncto
Pasal 28
Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksdukan Pasal 1 ayat
(1) sub a, b, c, d, e dan ayat (2) Undang-undang ini, dihukum dengan
hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan/atau
denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah. Selain itu dapat dijatuhkan
juga hukuman tambahan tersebut dalam Pasal 34 sub a, b, dan c Undang-
undang ini.
juncto
Pasal 34
c. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan
harta benda yang diperoleh dari korupsi.
juncto
Pasal 55 (Penyertaan)
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1 e. mereka yang melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana itu;
juncto
Pasal 64 (gabungan beberapa perbuatan pidana)
(1) Bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya hanya
diterapkan satu aturan pidana; bila berbeda-beda, maka yang diterapkan
adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;
juncto
UU no.31/1999 diubah dengan UU No.20/2001 (pasal 3 tidak diubah) pasal-pasal
tidak disebutkan karena JPU memberlakukan UU No.3/1971 untuk kejahatan TI
dan TII
Pasal 3
Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya
13

14. karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,-
(lima pilih juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Perbuatan para terdakwa:
 Melawan hukum
 Memperkaya mereka terdakwa atau orang lain atau suatu badan. Perbuatan mana
mengakibatkan kesulitan likuiditas PTBSTbk (rekening giro PTBSTbk di BI negatif)
 Secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara Rp.
1.963.897.431.978,17 atau setidak-tidaknya Rp.1.515.025.000.000,-
Rekomendasi
Bukti yang diperlukan:
 Perintah kepada orang lain utk mengajukan nota kredit (tertulis sah, lisansaksi
min 2 orang)
 Keterkaitan T I dan T II dalam perusahaan sehingga tindak pidana merupakan
perbuatan bersama (posisi TI dan TII dalam perusahaan dibuktikan dengan akta
pendirian/akta perubahan)
 Penyaluran dana yang mengarah ke dalam kekuasaan/kewenangan TI dan TII
(fluktuasi rekening tujuan/ keterangan saksi yang mendapat perintah mentransfer)
 Kapan T I dan T II mengetahui Rekening Giro bersaldo negatif
Sangkalan/Bukti pihak TI dan TII yang perlu diwaspadai:
 Dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke 1 e jo Pasal 64 ayat (1) tidak disebutkan UU-nya
(semestinya disebut Pasal 55 Ayat (1) ke 1e jo Pasal 64 ayat (1) KUHP) karena
tidak disebut KUHP maka dapat dijadikan alasan bagi pengacara terdakwa
“Dakwaan tidak jelas/kabur);
 Dakwaan tidak menyebutkan Pasal yang didakwakan dalam UU No.31/1999 jo
UU No20/2001 dapat dijadikan alasan “dakwaan tidak jelas/kabur”;
 Tidak dibuat alasan mengapa UU No. 3/1971 yang digunakan/diterapkan. Hal
ini bisa dijadikan alasan bagi pengacara TI dan TII. Pasal 43A ayat (1) UU
No.20/2001 seyogyanya disebut dalam dakwaan untuk menjelaskan mengapa
Pasal 1 ayat (1) sub a (primer) sub b (subsidair) didakwakan.
 Perintah TI berbentuk lisan (langsung di tempat di mana para saksi/yg mendapat
perintah; locus perintah (kalau via telpon bisa melemahkan dakwaaan jika T I bisa
membuktikan bahwa dia menelpon di luar wilayah PN Jakarta Pusat)
 Perintah TI berbentuk tertulis (dibuktikan bahwa tanda tangan TI sah/diakui TI atau
keterangan saksi yg menyaksikan TI menanda tangani);
 TI bisa membuktikan bahwa tindakannya dilakukan atas perintah Komisaris Utama
PTBSTbk/atau hasil rapat Direksi. Bukti TI bisa saja lisan (harus dengan dua saksi)
dan bisa juga tertulis (bisa dibantah keasliannya);
14

15.  Karena TI maupun TII in absentia prosedur penentuan domisili/alamat pemanggilan
dan penyampaiannya bisa dijadikan alasan keberatan/ pledoi/pembelaan
Ancaman hukuman
 Paling singkat 1 th paling lama 20 tahun dalam keadaan tertentu dapat dihukum mati
 Denda serendahnya Rp.50 jt setingginya Rp 1 m
 Hukuman tambahan pembayaran uang pengganti maksimal sama dengan hasil
korupsi
H. P e n u t u p
Dari uraian di atas dua hal yang dapat disimpulkan:
1. Belum ada rumusan baku tentang legal memorandum atau legal opinion.
2. Belum ada format yang baku bagaimana sebaiknya sebuah legal memorandum
atau legal opinion.
3. Dalam hukum bisnis format legal opinion seringkali ditemukan dalam
prospektus, yang formatnya agak berbeda dengan format legal opinion bidang
lain;
4. Format baku dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan
5. Format legal memorandum atau legal opinion yang disarankan untuk keperluan
kurikulum, kecuali untuk keperluan korporasi yang akan masuk pasar modal,
menurut hemat saya, intinya 6 (enam) hal saja:
Pertama. Legal standing/kasus posisi;
Kedua, alasan/dalil;
Ketiga, bukti pendudung;
Keempat, analisis;
Kelima, kesimpulan;
Keenam, rekomendasi.
Keenam hal di atas kalau diringkaskan menjadi 3 pokok, yaitu legal
standing/kasus posisi, alasan/dalil, analisis, kesimpulan dan rekomendasi.
Palembang, 3 Januari 2014
Zen Zanibar M.Z.
15

16. 16