Tugas dan tanggung jawab utama bidan di komunitas meliputi pelaksanaan pelayanan kebidanan, pengelolaan pelayanan KB dan kesehatan ibu dan anak, pendidikan kesehatan masyarakat, serta penelitian bidan. Bidan berwenang memberikan pelayanan kebidanan pada seluruh periode kehamilan, bersalin, dan nifas serta anak hingga masa balita.

1. Tugas dan Tanggung Jawab
Bidan Di Komunitas
Oleh :
Lailatul Husni, Amd. Keb, SKM, M. Kes

2. TUGAS UTAMA BIDAN DI KOMUNITAS
Pelayanan kebidanan meliputi :
1. Pelaksana asuhan/ pelayanan
kebidanan
2. Pengelola pelayanan kia/kb
3. Pendidikan individu, keluarga dan
masyarakat
4. Peneliti dalam asuhan kebidanan

3. PELAKSANA ASUHAN
• Memberikan bimbingan thd kelompok remaja masa
pra nikah
• Memberikan asuhan kebidanan dengan standar
professional
• Melaksanakan asuhan kebidanan ibu hamil normal dgn
komplikasi, patologis dan resiko tinggi dengan
melibatkan klien/ keluarga
• Melaksanakan asuhan kebidanan ibu bersalin normal,
komplikasi, patplogis dan resti dengan melibatkan
klien/ keluarga
• Melaksanakan asuhan bbl dengan melibatkan klien/
keluarga

4. • Melaksanakan Asuhan Ibu Nifas Dengan
Melibatkan Klien/ Keluarga
• Melaksanakan asuhan bayi, balita dengan
,melibatkan klien/ keluarga
• Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita
atau ibu dengan gapro dengan melibatkan klien/
keluarga
• Melaksanakan asuhan kebidanan komunitas
dengan melibatkan klien/ keluarga
• Melaksanakan pelayanan kb dengan melibatkan
klien/ keluarga
• Melaksanakan pend. Kesh di dalam pelayanan
kebidanan

5. PENGELOLA KIA/ KB
• Pengelola kegiatan kebidanan unit KIA
/Puskesmas/Polindes/Posyandu/Praktek bidan
• Sebagai pengelola bidan memimpin dan
mengelola bidan lain atau tenaga kesehatan
yang pendidikannya lebih rendah
• Mengembangkan yan kesmas terutama yanbid
unt individu, keluarga, kelompok khusus dan
masy di wilayah kerjanya dengan melibatkan
keluarga dan masy

6. • Berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan
program kesehatan dan program sektor lain di
wilayah kerjanya melalui peningkatan
kemampuan kader, tenaga kesehatan lain di
wilayah kerjanya.

7. PENDIDIK
• Melaksanakan bimbingan penyuluhan,
pendidikan pada klien, masyarakat dan nakes
termauk siswa bidan, kader, dukun bayi yang
berhubungan dengan kia/kb

8. PENELITI
• Melaksanakan penelitian secara mandiri atau
bekerjasama secara kolaboratif dalam tim
penelitiannya dalam askeb
• Dasar-dasar penelitian perlu diketahui bidan
seperti pencatatan, pengolahan dan analisa data
• Secara sederhana bidan dapat memberikan
kesimpulan atau hipotesa atas hasil analisisnya
• Berdasarkan data kemudian menyusun rencana
dan tindakan sesuai permaslaahan yang ditemui.

9. Tanggung Jawab Bidan di
Komunitas
a) Melaksanakan kegitan puskesmas berdasarkan
urutan prioritas masalah sesuai kewenangan
bidan.
b) menggerakkan dan membina masyarakat desa
berperilaku hidup sehat.
c) Menjaga agar pengetahuannya tetap up to date.
Terus mengembangkan pengetahuan, ketrampilan
dan kemhiran agar bertambah luas serta
mencangkuo semua aspek dari peran seorang
bidan.
d) Mengenali batas-batas pengetahuan, ketrampilan,
pribadinya da tidak berupaya melampaui
wewenang dalam praktek kliniknya

10. e) Menerima tanggungjawab untuk mengambil
keputusan serta konsekwensi dari keputusan itu
f) Berkomunitas dengan pekerja kesehatan
profesional lainnya (bidan,dokter, dan perawat)
dengan bias hormat dan martabat
g) Membina dan menjaga kerja sama yang baik
dengan staf kesehatan dan rumah sakit
pendukung untuk memastikan sistem
penyuluhan yang optimal.
h) Berkerjasama dengan masyarakat untuk
meningkatkan mutu asuhan kesehatan

11. TUGAS TAMBAHAN BIDAN DI KOMUNITAS
1. Upaya perbaikan kesehatan lingkungan.
2. Mengelola dan memberikan obat - obatan
sederhana sesuai dengan kewenangannya.
3. Survailance penyakit yang timbul di
masyarakat.
4. Menggunakan tehnologi tepat guna
kebidanan

12. Bidan praktik
swasta
Bidan praktek swasta (BPS) adalah suatu institusi
pelayanan kesehatan secara mandiri yang memberi asuhan
dalam lingkup praktek kebidanan. Praktik kebidanan adalah
penerapan ilmu kebidanan dalam memberi pelayanan atau
asuhan kebidanan kepada klien dengan pendekatan
manajemen kebidanan.
Pelayanan rawat jalan di klinik mandiri,diselenggarakan
oleh klinik mandiri tanpa hubungan organisasi dengan rumah
sakit. Ada 2 macam yaitu:
1. Klinik mandiri institusi: poliklinik, BKIA, puskesmas, dsb.
2. Klinik mandiri sederhana: praktik bidan dan praktik dokter.

13. Standar pelayanan kebidanan
Secara luas, pengertian standar layanan
kebidanan merupakan suatu pernyataan
tentang mutu yang diharapkan, yaitu akan
menyangkut masukan, proses dan keluaran
(outcome) sistem layanan kebidanan.

14. Syarat standar
A. Standar Pelayanan
Umum (2 Standar)
1. Persiapan untuk
kehidupan keluarga
sehat
2. Pencatatan dan
pelaporan
B.Standar Pelayanan
Antenatal (6 Standar)
3. Asuhan persalinan kala I
4.Pemeriksaan dan
pemantauan antenatal
5.Palpasi dan abdominal
6.Pengelolaan anemia pada
kehamilan
7.Pengelolaan dini
hipertensi pada kehamilan
8.Persiapan persalinan

15. C. Standar Pertolongan
Persalinan (4
Standar)
9. Persalinan kala I
10.Persalinan kala II
yang aman
11.Penatalakasanaan
aktif persalinan kala II
12.Penanganan kala II
dengan gawat
darurat melalui
episiotomy
D.Standar pelayanan
nifas (3 standar)
13.Perawatan BBL
14.Penanganan pada 2
jam pertama setelah
persalinan
15.Pelayanan bagi ibu
dan bayi pada masa
nifas

16. Lanjutan…
E. Standar Penanganan Kegawatdaruratan Obstetrik Neonatal (9
Standar)
16.Penanganan perdarahan dalam perdarahan dalam
kehamilan TM 3
17.Penanganan Kegawatan dan eklamsi
18.Penanganan kegawatan pada partus lama/macet
19.Persalinan dengan penggunaan vakum ekstraktor
20.Penanganan retensio plasenta
21.Penanganan perdarahan postpartum primer
22.Penanganan perdarahan postpartum sekunder
23.Penanganan sepsis puerperalis
24.Penanganan asfiksia neonatorum

17. Kode Etik Profesi
 Kode etik adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh
oleh setiap anggota profesi dalam melakukan tugas
profesinya dalam masyarakat.
 Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi
anggota profesi tentang bagaimana mereka harus
menjalankan profesi dan larangan-larangannya dan juga
tentang tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari di
masyarakat.
 Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah yang
memuaskan pemakai jasa pelayanan serta diselenggarakan
sesuai dengan standard an etika profesi. Dengan demikian
bidan dalam mmelaksanakan tugasnya di masyarakat harus
berpegang teguh pada kode etik profesi bidan.

18. Tujuan kode etik adalah
Menjunjung tinggi martabat dan citra profesi
Menjaga dan memelihara kesejahteraan para
anggota
Meningkatkan pengabdian para anggota
profesi
Meningkatkan mutu profesi

19. Kode etik bidan berisi
 Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat
 Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi,
menghayati, dan mengamalkan sumpah
jabatannya dalam melaksanakan tugas
pengabdiannya.
 Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya
menjunjung tinggi harkat dan martabat
kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra
bidan.

20.  Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya
senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan
tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien,
keluarga, dan masyarakat.
 Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya
senantiasa mendahulukan kepentingan klien,
menghormati nilai-nilai yang berlaku di
masyarakat.
 Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya
senantiasa mendahulukan kepentinan klien,
keluarga dan masyarakat meningkatkan derajat
kesehatannya secara optimal
Kode etik bidan

21. PERMENKES NO.900/VII/2002
TENTANG REGISTRASI &
PRAKTEK BIDAN

22. Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program
pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang
berlaku.
2. Registrasi adalah proses pendaftaran, pendokumentasian dan
pengakuan terhadap bidan, setelah dinyatakan memenuhi minimal
kompetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan,
sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik
profesinya.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1

23. 1. Pimpinan penyelenggaraan pendidikan bidan wajib
menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas
Kesehatan Propinsi mengenai peserta didik yang baru lulus,
selambat- lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus.
2. Bidan yang baru lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan
kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
dimana institusi pendidikan berada guna memperoleh SIB
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima ijazah bidan.
BAB II PELAPORAN DAN REGISTRASI
PASAL II dan III

24. BAB III
MASA BAKTI Pasal 8
1. Masa bakti bidan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

25. 1. Bidan yang menjalankan praktik harus memiliki SIPB.
2. Rekomendasi yang diberikan organisasi profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e, setelah terlebih dahulu
dilakukan penilaian kemampuan keilmuan dan ketrampilan,
kepatuhan terhadap kode etik profesi serta kesanggupan
melakukan praktik bidan.
BAB IV
PERIZINAN PASAL 9 & 10

26. Bidan dalam menjalankan praktiknya
berwenang untuk memberikan pelayanan yang
meliputi:
a. pelayanan kebidanan
b. pelayanan keluarga berencana
c. pelayanan kesehatan masyarakat.
BAB V PRAKTIK BIDAN
Pasal 14

27. 1. Dalam melakukan praktiknya bidan wajib melakukan
pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang
diberikan.
2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
ke Puskesmas dan tembusan kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota setempat.
BAB VI
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 27

28. 1. Permohonan SIPB yang disetujui atau ditolak harus
disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
kepada pemohon dalam waktu selambatnya-lambatnya 1
(satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima
BAB VII
PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN DAN
MENCABUT IZIN PRAKTEK
Pasal 29

29. 1. Pimpinan sarana kesehatan wajib melaporkan
bidan yang melakukan praktik dan yang
berhenti melakukan praktik pada sarana
kesehatannya kepada Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan
kepada organisasi profesi.
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PASAL 32

30. 1. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang tidak
melaporkan bidan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 dan/atau mempekerjakan bidan yang tidak
mempunyai izin praktik, dapat dikenakan sanksi
pidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan.
BAB IX
SANKSI PASAL 43

31. 1. Bidan yang telah mempunyai surat penugasan dan SIPB
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
572/Menkes/Per/VI/1996 tentang Registrasi dan Praktek
Bidan dianggap telah memiliki SIB dan SIPB berdasarkan
ketentuan ini.
2. SIB dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BERLAKU selama 5 (lima) tahun dan apabila telah habis
masa berlakunya dapat diperbaharui sesuai ketentuan
Keputusan ini.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN PASAL 45

32. Dalam menjalankan praktiknya, bidan
berwenang memberikan pelayanan meliputi
pelayanan kebidanan, pelayanan KB, dan
pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan
kebidanan ditujukan pada ibu dan anak.
KEWENANGAN BIDAN DI
KOMUNITAS

33. Lanjutan….
Pelayanan kebidanan pada ibu diberikan pada
masa pranikah, prahamil, masa kehamilann,
masa persalinan, masa nifas, menyusui dan
masa antara kehamilan (periode internal).
Pelayanan kebidanan pada anak diberikan
pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa
anak balita, dan masa pra sekolah