Dokumen tersebut membahas tentang peraturan pemerintah dan peraturan menteri agama mengenai penetapan besaran bea nikah, termasuk ketentuan nikah di luar kantor dan luar jam kerja serta larangan menerima pembayaran tunai. Juga dibahas mengenai sistem pembayaran PNBP NR, alokasi penggunaannya, serta penghapusan alokasi untuk jasa pembantu pegawai pencatat nikah.
14. Bagaimana dengan P3N ?
Sebelum terbit, PMA 46 2014 telah terbit PMA
24 yang menyatakan :
Namun kemudian ditolak oleh Kementerian
keuangan yang kemudian PMA ini dianulir
dengan PMA 46 2014 yang menghilangkan
P3N
15. P3N dari waktu ke waktu
Dasar Hukum Pemanfaatan P3N PMA 11
Tahun 2007
16.
17. Berdasar PMA 11 2007 dan Instruksi
Dirjen tersebut, Kemenag Kota Malang
selama ini masih berupaya mencarikan
legalitas untuk P3N
Namun dengan penolakan Menkeu saat
diterbitkannya PMA 24 Tahun 2014,
Kemenag tidak dapat lagi menyisihkan
honorarium dari PNBP NR.