Pemerintah menggunakan berbagai aplikasi komputer untuk mengelola data kependudukan, kepegawaian, pajak, dan layanan publik lainnya. Namun, implementasi e-government di Indonesia belum optimal karena biaya tinggi dan sistem administrasi yang belum matang. Teknologi komputer memberikan manfaat, tetapi juga isu-isu sosial seperti ketakutan akan penggantian pekerjaan manusia.

2.  Pemerintah di negara manapun di dunia ini,
merupakan administrator data yang besar.
 Data merupakan salah satu bagian yang
amat penting dalam administrasi
pemerintahan. Lancarnya pelayanan amat
tergantung dari kelengkapan data.
 Berbagai jenis data seperti data
kependudukan, perdagangan, kesehatan,
industri, pegawai negeri, angkatan bersenjata,
dll membuat pemerintah merupakan pemakai
komputer terbesar.

3.  e-government adalah semua kegiatan
penyelenggaran pemerintahan yang
berbasis elektronik untuk memaksimalkan
fungsi kerja pemerintahan dan memberikan
transparansi kegiatan pemerintahan
kepada masyarakat luas.
 e-Government dapat diaplikasikan pada
legislatif, yudikatif, atau administrasi publik,
untuk meningkatkan efisiensi internal,
menyampaikan pelayanan publik, atau
proses kepemerintahan yang demokratis.

4. Ada tiga model penyampaian E-
Government, antara lain :
 Government-to-Citizen atau Government-to-
Customer (G2C)
Contohnya G2C :
Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan
sosial, Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte
perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah),
Layanan imigrasi, Layanan kesehatan, Beasiswa,
penanggulangan bencana.

5.  Government-to-Business (G2B)
Contoh :
Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran
perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum Bisnis),
Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh
pemerintah, hak paten merk dagang, dll.
 Government-to-Government (G2G)
Contoh :
Konsultasi secara online,blogging untuk kalangan
legislative, pendidikan secara online, pelayanan
kepada masyarakat secara terpadu.

6.  Pelayanan servis yang lebih baik kepada
masyarakat.
 Peningkatan hubungan antara pemeritah,
pelaku bisnis, dan masyarakat umum.
Adanya keterbukaan [transparansi ] maka
diharapkan hubungan antara berbagai
pihak menjadi lebih baik.
 Pemberdayaan msyarakat melalui
informasi yang mudah diperoleh.

7.  Pelaksanaan pemerintahan yang lebih
efisien. Sebagai contoh, koordinasi
pemerintahan dapat dilakukan melaluji e-
mail atau bahkan vidio confernce.
 Tenologi Informasi dan Komunikasi yang
dikembangkan dalam pemerintahan atau
yang disebut e-government membuat
masyarakat semakin mudah dalam
mengakses kebijakan pemerintah sehingga
program yang dicanangkan pemerintah
dapat berjalan dengan lancar.

8.  e-government juga dapat mendukung
pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien,
dan bisa meningkatkan komunikasi antara
pemerintah dengan sektor usaha dan industri.
 Masyarakat dapat memberi masukan
mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat
oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki
kinerja pemerintah. Selain tampilan dan
paduan warna yang menarik, informasi-
infromasi yang disajikan sangatlah lengkap
dan up to date.

9.  Terdapatnya informasi transportasi,
informasi valuta asing, serta info tentang
tinggi muka air.
 Website ini mencakup banyak aspek
seperti hukum, agama, sosial dan budaya,
bisnis dan kawasan bisnisnya, pendidikan,
dan sebagainya.
 Semua terbuka untuk pemerintah dan
masyarakat.

10. Secara umum, kemajuan ICT dapat membantu
dan membuat komunikasi di masyarakat, organisasi, dan
lebih mudah banyak individu. Meskipun tujuannya positif
atau negatif, ICT dianggap membuat penggunanya jauh
lebih sederhana dalam mencapai tujuan yang
diinginkan.
Dalam banyak kasus implementasi e-Government
dengan menggunakan TIK di Indonesia telah gagal. Hal
ini menunjukkan bahwa tujuan dan fungsi e-Government
hanyalah sebatas sebagai penyedia akses informasi
kepada publik sedangkan fungsi dan hakekatnya
terabaikan. Selanjutnya, "band wagon" fenomena telah
datang, dimana pemanfaatan inovasi teknologi informasi
melalui e-Government di beberapa pemerintah daerah
hanyalah kecenderungan untuk mengikuti orang lain.

11.  Aplikasi kepegawaian
Badan Administrasi Kepegawaian Negara
(BAKN) adalah badan yang
mengadministrasikan seluruh data
kepegawaian.
Aplikasi pengolahan datanya meliputi :
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,
mutasi pegawai, penentuan masa pensiun.

12.  Aplikasi di pemerintahan daerah
Aplikasi komputer yang digunakan
meliputi : bidang kependudukan (KTP),
kepegawaian tingkat daerah, pajak-
pajak daerah, perumahan dan lalu
lintas.
 Surat tanda nomor kendaraan bermotor
(STNK)

13. Dibandingkan dengan negara-negara maju,
perkembangan aplikasi komputer dalam
pemerintahan Indonesia tergolong lambat. Hal ini
disebabkan karena :
 Biaya
 Sistem administrasi pemerintahan masih dalam
proses pengembangan.
Jadi, secara umum permasalahan yang timbul
dengan adanya komputerisasi di pemerintahan
belum cukup besar untuk dipermasalahkan secara
nasional. Sedangkan di negara-negara maju,
perkembagan aplikasi komputer dalam bidang
pemerintahan berlangsung dengan cepat, sehingga
komputerisasi mulai menimbulkan masalah di
negara-negara tersebut.

14.  Kemajuan teknologi komputer selain memberi dampak
positif juga menimbulkan dampak negatif yang kurang
diperhitungkan sebelumnnya. Teknologi memberikan
banyak keuntungan pada masyarakat seperti komunikasi
yang lebih baik, transportasi yang lebih cepat dan lebih
aman, penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat dan
akurat serta efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja.
 Isu sosial yang mengena meliputi lingkup pekerjaan,
kesehatan, tanggung jawab, citra pribadi dan
kepentingan nasional. Sejak pemunculannya yang
pertama, komputer telah menimbulkan perasaan takut
dan prihatin. Walaupun keakraban terhadap komputer
meningkat akhir-akhir ini, gambaran yang wajar tentang
peran komputer yang sesungguhnya di dalam berbagai
bidang pekerjaan perlu untuk di masyarakatkan.