1. Dokumen tersebut menjelaskan pedoman pelaksanaan percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkup Ditjen Perbendaharaan tahun 2017.

1. KEPDIRJEN Nomor KEP-814/PB/2016 tentang
PEDOMAN AKSELERASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK / WBBM
DI LINGKUNGAN DITJEN PERBENDAHARAAN
FEBRUARI 2017

2. Outline
Latar Belakang dan Dasar Hukum
Kondisi Umum Birokrasi di Indonesia
Pembangunan Zona Integritas di Lingkup DJPB
Pelaksanaan Akselerasi Pembangunan Zona
Integritas Menuju WBK/WBBM
Timeframe Pelaksanaan

3. 1. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien,
sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.
2. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah
penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.
3. Program reformasi birokrasi di Kemenkeu telah dilaksanakan sejak tahun 2007
4. Reformasi birokrasi secara nasional dimulai tahun 2010 dengan diterbitkannya Perpres
81 / 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
5. Reformasi Birokrasi di Kemenkeu diintegrasikan dengan Reformasi Birokrasi secara
nasional

4. Latar belakang (2)
6. Secara periodik Kemenpan melakukan penilaian kualitas RB di seluruh K/L
7. Penilaian RB di level Kementerian melalui PMPRB, sedangkan di level Satker
dilakukan melalui WBK/WBBM
8. Sejak tahun 2013, 5 (lima) Unit kerja di DJPB telah memperoleh unit berpredikat
WBK/WBBM
9. Arahan Menkeu dan Dirjen Perbendaharaan di Rapimnas DJPB bahwa perlu ada
percepatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Ditjen
Perbendaharaan pada tahun 2017 sehingga lebih banyak unit vertikal yang
memperoleh predikat WBK/WBBM
10. Dalam rangka mempercepat pembangunan Zona Integritas Setditjen
Perbendaharaan c.q. Bagian Kepatuhan Internal telah menyusun Kepdirjen tentang
akselerasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Ditjen
Perbendaharaan.

5. DASAR HUKUM
5
1.Perpres 81 / 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
2.Permen PANRB 52/2014 tentang Pedoman
Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di
Lingkungan Instansi Pemerintah
3.Perdirjen Nomor 20/PB/2016 tentang Tata Kelola
Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di
Lingkungan Ditjen Perbendaharaan

6. KONDISI UMUM BIROKRASI DI
INDONESIA
Organisasi yang
gemuk
Peraturan perundang-
undangan overlapping
SDM Aparatur Tidak
Kompeten
Tumpang Tindih
Kewenangan
Pelayanan publik
masih buruk
Pola pikir ruled
based
Budaya kinerja belum
terbangun

7. TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI
Pemerintahan
terbuka
berbasis IT
Pemerintahan
partisipatif dan
melayani
Sumber Daya
Aparatur yang
kompeten dan
kompetitif
Pemerintahan
yang efektif
dan efisien
Tujuan Akhir
Birokrasi :
1. Bersih dari KKN
dan dari
Politisasi
2. Akuntabel dan
berkinerja
3. Pelayanan
Publik Prima

8. Kebijakan Reformasi Birokrasi
Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi
birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur
negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik,
baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung
keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.
Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005-2025
Perpres No. 5 tahun 2010
tentang RPJMN 2010-2014
Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan
aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola
pemerintahan yang baik melalui pemantapan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025
Beberapa Peraturan Menteri PAN dan RB tentang
Pedoman Pelaksanaan RB

9. Strategi Reformasi Birokrasi Nasional
3 Sasaran
RB
1. Terwujudnya
pemerintahan
yang bersih dan
bebas korupsi,
kolusi, dan
nepotisme;
2. Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
kinerja birokrasi
3. Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik

10. 8 Area Perubahan di Kementerian, Lembaga dan Pemda
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur
dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable,
profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Organisasi
Tatalaksana
Peraturan
Perundang-undangan
Sumber daya
Manusia aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan publik
Mind set dan culture
Set Aparatur
AREA HASIL YANG DIHARAPKAN
10

11. Reformasi Birokrasi Kementerian
KeuanganReformasi Birokrasi Kementerian
Keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari
Reformasi Nasional yang
disebabkan adanya krisis ekonomi
1998 yang berimbas di seluruh
lapisan kehidupan
masyarakat. Pada tataran
nasional, era refomasi ditandai
dengan diterbitkannya TAP MPR
No.XI/1998 tentang
penyelenggara negara yang
bersih dan bebas korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN) dan UU
No.28 tahun 1999 tentang
penyelenggaraan yang bersih dan
bebas KKN.

12. DEFINISI
12
ZONA INTEGRITAS
• predikat yang diberikan kepada instansi
pemerintah yang pimpinan dan jajarannya
mempunyai komitmen untuk mewujudkan
WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi,
khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik

13. WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
13
Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan
Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani
(WBBM)
Merupakan predikat yang
diberikan kepada unit kerja pada
instansi pemerintah yang
memenuhi indikasi bebas dari
korupsi dan melayani publik
dengan baik

14. 1. Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui PENINDAKAN dan PENCEGAHAN
SINERGIS
2. Untuk mewujudkan WBK, perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona
Integritas (ZI), yang didahului dengan pernyataan komitmen bersama untuk tidak
melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui
penandatanganan dokumen pakta integritas.
3. Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas (ZI) diharapkan dapat menjadi model
pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja ZI inilah dilakukan
berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu.
KENAPA PERLU ZI, WBK DAN WBBM ?

15. KERANGKA LOGIS PENILAIAN
15
H A S I L ( 4 0 % )P E N G U N G K I T ( 6 0 % )
P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N
PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH YANG
BERSIH DAN BEBAS KKN
MANAJEMENPERUBAHAN
PENATAAN
TATALAKSANA
PENINGKATANKUALITASPELAYANANPUBLIK
PENATAAN MANAJEMEN
SDM
PENGUATAN
PENGAWASAN
PENGUATAN
AKUNTABILITAS KINERJA
Nilai persepsi korupsi
(survei eksternal) (15)
Presentase penyelesaian
TLHP (5)
Nilai persepsi kualitas
pelayanan (survei
eksternal) (20)

16. RUANG LINGKUP PENILAIAN (1)
 Ruang lingkup kegiatan yang dinilai oleh Inspektorat Jenderal mengacu pada Peraturan Menpan dan
RB Nomor 52 Tahun 2014, yaitu:
 1. Komponen Pengungkit, yang terdiri atas enam area, yaitu:
1) Manajemen Perubahan yang terdiri atas 4 sub area dengan 12 pertanyaan;
2) Penataan Tatalaksana yang terdiri atas 3 sub area dengan 9 pertanyaan;
3) Penataan Sistem Manajemen SDM yang terdiri atas 6 sub area dengan 18 pertanyaan;
4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang terdiri atas 2 sub area dengan 11 pertanyaan;
5) Penguatan Pengawasan yang terdiri atas 5 sub area dengan 19 pertanyaan;
6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas 3 sub area dengan 12 pertanyaan;

17. NILAI INDIKATOR PENGUNGKIT
NILAI KETERANGAN
C Kegiatan belum dilaksanakan
B Kegiatan telah dilaksanakan
A Terdapat inovasi atas kegiatan
NILAI KETERANGAN
D Kegiatan belum dilaksanakan
C Kegiatan dilaksanakan sebagian kecil
B Kegiatan dilaksanakan sebagian besar
A Kegiatan dilaksanakan seluruhnya

18. RUANG LINGKUP PENILAIAN (2)
 2. Indikator Hasil, yang terdiri atas dua sasaran utama yaitu:
1) Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN; dan
2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.

19. SYARAT PENETAPAN WBK/WBBM
19
SYARAT WBK WBBM
Nilai Total (Pengungkit dan Hasil) minimal
75 85
Nilai komponen hasil “Terwujudnya
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN”
minimal
18 18
Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti
Korupsi” minimal 13,5 13,5
Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP”
minimal 3,5 3,5
Nilai komponen hasil “Terwujudnya
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada
Masyarakat” minimal
- 16

20. PELAKSANAAN AKSELERASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK / WBBM
DI LINGKUNGAN DITJEN PERBENDAHARAAN
Berdasarkan :
 KEPDIRJEN Nomor KEP-814/PB/2016
 S-1252/PB/2017 hal Penetapan KPPN yang Melaksanakan Akselerasi Pembangunan Zona Integritas di
Lingkungan Ditjen Perbendaharaan

21. No Aktivitas Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt
1. Pengajuan KPPN yang ditunjuk
dalam rangka pembangunan ZI
menuju WBK/WBBM
2. Pencanangan Pembangunan ZI
menuju WBK/WBBM
3. Pelaksanaan Pembangunan ZI
menuju WBK/WBBM
4. Laporan KPPN ke Kanwil DJPB
5. Validasi dan Verifikasi Laporan
KPPNoleh Kanwil DJPB
6. Laporan Kanwil DJPB ke Kantor
DJPB
7. Reviu oleh Kantor Pusat DJPB dan
Itjen
8. Penetapan KPPN berpredikat
WBK/WBBM oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan
Timeframe Akselerasi Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM Tahun 2017

22. Poin-poin di dalam Ketentuan Kepdirjen ZI (1)
 Unit kerja yang akan mengikuti akselerasi pembangunan Zona Integritas adalah
hanya dilaksanakan pada KPPN yang diusulkan oleh masing-masing Kanwil Ditjen
Perbendaharaan.
 Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat mengusulkan minimal 1 (satu) KPPN di unit
kerja di wilayahnya.
 Tahapan pencanangan sampai dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas
dilaksanakan sampai dengan bulan ke- 6 (enam).
 Tahapan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan
oleh KPPN (inisiatif) dalam pemenuhan komponen pengungkit dengan didukung
oleh bukti/dokumen
 KPPN yang melaksanakan pembangunan ZI, menyampaikan laporan perkembangan
setiap tiga bulan kepada Kanwil nya masing-masing

23. Poin-poin di dalam Ketentuan Kepdirjen
ZI (2)
 Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan dan
ketepatan laporan sesuai kriteria untuk disampaikan kembali ke KPPN agar
ditindaklanjuti penyempurnaannya
 Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengkonsolidasi dan menyampaikan laporan
perkembangan dari Unit kerja kepada Setditjen Perbendaharaan c.q. Bagian
Kepatuhan Internal setelah bulan ke-enam (pembangunan berakhir)
 Bagian Kepatuhan Internal bersama dengan Itjen Kemenkeu akan melakukan desk
review terhadap pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas untuk dinilai
dan diberikan rekomendasi perbaikan yang disampaikan kepada Kanwil dan KPPN
terkait

24.  Tahapan pelaksanaan pembangunan
dilaksanakan melalui pemenuhan
dokumen untuk memenuhi komponen
pengungkit sesuai Permenpan nomor 52
tahun 2014.
 Pemenuhan dokumen yang terdapat pada
komponen pengungkit disesuaikan
dengan tugas dan fungsi yang ada di
KPPN

25. Manajemen perubahan bertujuan untuk
mengubah secara sistematis dan konsisten
mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta
budaya kerja (culture set) individu pada unit
kerja yang dibangun, menjadi lebih baik
sesuai dengan tujuan dan sasaran
pembangunan ZI.

27. Indikator Penerapan Manajemen
Perubahan
Penyusunan Tim Kerja
Dokumen Rencana Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

28. Penataan tata laksana bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas
sistem, proses, dan prosedur kerja
yang jelas, efektif, efisien, dan terukur
pada ZI menuju WBK/WBBM.

30. Indikator Penerapan Penataan Tata Laksana
SOP Kegiatan Utama
E-Office
Keterbukaan Informasi

31. Penataan sistem manajemen SDM
aparatur bertujuan untuk
meningkatkan profesionalisme
SDM aparatur pada ZI menuju
WBK/WBBM.

33. Indikator Penerapan Penataan Sistem
Manajemen SDM
Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
Pola Mutasi Internal
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Penetapan Kinerja Individu
Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
Sistem Informasi Kepegawaian

34. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
program dan kegiatan dalam mencapai misi
dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.

36. Indikator Penguatan
Keterlibatan Pimpinan
Pengelolaan Akuntabilitas
Kinerja

37. Penguatan pengawasan bertujuan
untuk meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN pada
masing-masing instansi
pemerintah.

39. Indikator Penguatan Pengawasan
Pengendalian Gratifikasi
Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
(SPIP)
Pengaduan Masyarakat
Whistle Blowing System
Penanganan Benturan Kepentingan

40. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya
untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik
pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai
kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu,
peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk
membangun kepercayaan masyarakat terhadap
penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan
masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan
pelayanan publik.

42. Indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
Standar Pelayanan
Budaya Pelayanan Prima
Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

43. Parameter Komponen Hasil
Indikator Terwujudnya
Pemerintahan yang Bersih
dan Bebas KKN
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang
dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal
Indikator Terwujudnya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Kepada
Masyarakat
menggunakan hasil survei yang dilakukan secara
periodik (6 bulan) pada rentang waktu
pembangunan yang dilakukan sesuai dengan
Kepdirjen No. KEP-261/PB/2016 tentang Pedoman
dan Supervisi yang ada di KPPN
Apabila KPPN tersebut belum pernah dilakukan
pemeriksaan/audit, maka dapat menggunakan data
Tindak Lanjut Laporan Hasil Pembinaan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan secara periodik, minimal satu tahun
sebelumnya.

44. Tahapan Pengajuan dan Tahapan Pencanangan
Sumber Daya
yang Cukup
Belum Pernah
dapat Predikat
WBK /WBBM
Tidak ada
Temuan Audit
Pimpinan dan
Pegawai tidak
sedang dalam
hukuman
apapun
Kanwil
mengajukan KPPN
untuk mengikuti
akselerasi
Pembangunan ZI
kepada Kantor
Pusat
Penetapan oleh
Direktur
Jenderal
Perbendaharaa
nMelakukan deklarasi telah siap melaksanakan
pembangunan Zona Integritas

45. Tahapan Pembangunan Zona Integritas (KPPN)
Manajemen
Perubahan
Penataan Tatalaksana
Penguatan
Akuntabilitas Kinerja
Penataan Sistem
Manajemen SDM
Penguatan
Pengawasan
Penguatan Kualitas
Pelayanan Publik
Parameter Komponen
Pengungkit
Sesuai Format pada
Anak Lampiran 1a
Mei
Agustu
s
Laporan
Perkembangan
ke Kanwil
Laporan
Akhir ke
KanwilPaling lambat 10
hari kerja
- Permenpan nomor 52 tahun 2014
- Kepdirjen 814 tahun 2016
- Softcopy
- E-book

46. Peran Kanwil
Dokumen
Pembangunan
ZI
Koordinasi dengan
KPPN
Monitoring dan
Evaluasi
Validasi dan Verifikasi
Memberikan
Dukungan Teknis
KPPN
Menggunakan
format Anak
Lampiran 1b

47. Pelaporan Kanwil DJPB ke Kantor Pusat
Agustus
Penyampaian Laporan
ZI ke Kantor Pusat
Sesuai Format pada:
Anak Lampiran 2a
Anak Lampiran 2b Mei

48. Reviu oleh Kantor Pusat DJPB dan Itjen Kemenkeu
Setditjen
Perbendaharaa
n
Itjen KemenkeuDesk
Review
Feedback

49. Penetapan Hasil Reviu
Hasil Desk
Review
5 (Lima) KPPN dengan nilai
terbaik akan diusulkan untuk
mengikuti penilaian
WBK/WBBM tingkat nasional
oleh Kemenpan-RB
Hasil Reviu
ditetapkan oleh
Direktur Jenderal
Perbendaharaan

50. Hal Penting (Manajerial)
1. Pimpinan unit kerja harus memiliki keteladanan yang konsisten.
2. Seluruh pejabat/pegawai memiliki semangat yang sama dan memahami urgensi WBK/WBBM
termasuk prosesnya.
3. Unit kerja harus mampu meraih dukungan dari external stakeholders (kepuasan dan integritas).
4. Penunjukan PIC (Person in Charged) Kegiatan WBK/WBBM, termasuk staf/pelaksana yang
dedicated, dan tempat yang bisa secara rutin dipakai untuk evaluasi berkas dan diskusi.
5. Penataan dokumen fisik yang rapi, menarik, dan terstruktur, serta didukung dengan e-book.
6. Pembinaan dan supervisi Kanwil Ditjen Perbendaharaan secara rutin terhadap KPPN.
7. Komunikasi yang proaktif dari unit kerja kepada Kanwil dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.
8. Inovasi terkait WBK/WBBM perlu dieksplorasi dengan kreatif.

51. Hal Penting (Teknis)
1. Memenuhi setiap komponen pengungkit sesuai dengan Permenpan nomor 52
tahun 2014 secara bertahap.
2. Memaksimalkan kelengkapan dokumen dan argumentasi pemenuhan dokumen
3. Menyajikan dalam bentuk E-Book, PDF, dan link dokumen dalam LKE serta
dilengkapi dengan buku pelengkap dan video kegiatan
4. Menjaga kualitas pengendalian internal dalam rangka menghadapi audit belanja
barang dan modal
5. Mempersiapkan sarana dan prasarana (gudang arsip, jalur difable, jalur evakuasi,
perbaikan kamar mandi, FO, dll)
6. Melakukan pelayanan dan komunikasi dengan Satuan Kerja dengan lebih intens

52. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan