PMK 75/2014 dan PMK 43/2019 mengatur tentang penyesuaian peran dan fungsi Puskesmas sesuai perkembangan regulasi terkait kesehatan. Puskesmas diarahkan untuk memperkuat fungsi promotif preventif, meningkatkan akses pelayanan di wilayah, dan memperkuat peran dalam pencegahan Covid-19. Dokumen ini membahas implementasi kebijakan tersebut terkait organisasi, penyelenggaraan, dan kategori Puskesmas.
Dbd analisis SOAP, tugas Farmakoterapi klinis dan komunitas
Telaah PMK 43 Tahun 2019 ttg Puskesmas.pptx
1. TELAAH DAN KEBIJAKAN DALAM
TATANAN IMPLEMENTASI
PMK 75/2014 DAN PMK 43/2019
TENTANG PUSKESMAS
dr. H. Ibnu Yazid Shabri, SH, MKM
2. Harmonisasi dengan
regulasi baru terkait
Inpres 2/2017 tentang
Germas
PP 2/2018 tentang
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
PP 18/2016 tentang
Perangkat Daerah
Permenkes 39/2016
tentang Pedoman
Penyelenggaraan PIS-PK
Penyesuaian dengan kebijakan pemerintah
untuk:
• memperkuat fungsi dalam
menyelenggarakan UKM dan UKP,
terutama dalam hal promotif preventif
Penyesuaian dengan kebijakan pemerintah
untuk:
Memperkuat peran Puskesmas sebagai
penanggung jawab wilayah
3. STRUKTUR PERMENKES
PERMENKES 75 TAHUN 2014
I. KETENTUAN UMUM
II. PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS,
FUNGSI DAN WEWENANG
III. PERSYARATAN
IV. KATEGORI PUSKESMAS
V. PERIZINAN DAN REGISTRASI
VI. PENYELENGGARAAN
VII. PENDANAAN
VIII. SISTEM INFORMASI PUSKESMAS
IX. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
X. KETENTUAN PERALIHAN
XI. KETENTUAN PENUTUP
PERMENKES 43 TAHUN 2017
I. KETENTUAN UMUM
II. PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS,
FUNGSI DAN WEWENANG
III. PERSYARATAN
IV. KATEGORI PUSKESMAS
V. PERIZINAN DAN REGISTRASI
VI. ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN
KERJA
VII. PENYELENGGARAAN
VIII. PENDANAAN
IX. SISTEM INFORMASI PUSKESMAS
X. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
XI. KETENTUAN PERALIHAN
XII. KETENTUAN PENUTUP
4.
5.
6.
7.
8. implementasi dengan
regulasi terkait
PMK 27/2017 tentang
PPI di Fasyankes
PMK 11/2017 tentang
Keselamatan Pasien
KMK 413/2020 tentang
Pedoman Pencegahan
dan Pengendalian
Coronavirus Disease 2019
Kebijakan Teknis Lain
Yang Spesifik Sebagai
Implementasi Teknis
Implementasi dengan mengacu pada
kebijakan pemerintah yang spesifik untuk:
• memperkuat fungsi dalam
menyelenggarakan UKM dan UKP,
terutama dalam hal promotif preventif
secara spesifik
Implementasi dengan mengacu pada
kebijakan pemerintah yang spesifik sesuai
dengan kondisi Pandemi Covid19 untuk:
Memperkuat peran Puskesmas sebagai
Faskes tempat pencegahan dan
penanggulangan resiko covid
9. I. KETENTUAN UMUM
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
Tingkat Pertama
Mengutamakan Promotif & Preventif
di wilayahkerjanya
Adalah fasyankes yang menyelenggarakan:
IMPLEMENTASI :
- RENSTRA PUSKESMAS, RUK DAN RPK
Apakah sudah memprioritaskan
Promotif dan Preventif ?
- Renstra Puskesmas, RUK dan RPK
apakah berasal dari Hasil Kegiatan BOK
dan PIS-PK ?
- Bagaimana Puskesmas yang masih
menjadi Sumber PAD sehingga masih
memprioritaskan Kegiatan Pelayanan
Pengobatan ?
- Apakah semua Faskes dan Nakes di
wilayah kerja sudah terkoordinir secara
optimal oleh Puskesmas
PASAL 1
10. Tujuan Pembangunan Kesehatan Puskesmas
KECAMATAN
SEHAT
Mewujudkan WILAYAH
KERJA PUSKESMAS YANG
SEHAT, dengan masyarakat
yang:
• Perilaku sehat
• Menjangkau yankes
bermutu
• Lingkungan sehat
• Derajat kesehatan
optimal
KAB/
KOTA
SEHAT
PASAL 2
12. Tambahan Wewenang Puskesmas:
UKM
• Melaksanakan perencanaan kegiatan
berdasarkan analisis kebutuhan dan
peningkatan kompetensi SDM
• Memberikan yankes yang berorientasi pada
keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan
mempertimbangkan faktor biopsikososbud-
spiritual
• Melaksanakan kegiatan pendekatan
keluarga
• Melakukan kolaborasi dengan FKTP dan RS
di wilayah kerjanya
UKP
• Menyelenggarakan yankes secara
holistik yang mengintegrasikan faktor
biopsikososbud dengan membina
hubungan dokter-pasien yang erat dan
setara
• Melaksanakan perencanaan kebutuhan
dan peningkatan kompetensi SDM
• Melakukan koordinasi dan kolaborasi
dengan fasyankes di wilayah kerjanya
Kewenangan lain: Membina FKTP di wilayah kerjanya
PASAL 6 PASAL 7
PASAL 8
Wahana pendidikan, wahana internship, jejaring RS pendidikan
PASAL 9
13. III. PERSYARATAN
PUSKESMAS harus didirikan pada setiap kecamatan
Pada 1 kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 Puskesmas berdasarkan pertimbangan
kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas
Puskesmas harus memenuhi persyaratan Lokasi, Bangunan, Prasarana, Peralatan,
Ketenagaan, Kefarmasian, Laboratorium Klinik
IMPLEMENTASI :
PMK 11/2017 Tentang Keselamatan Pasien
PMK 27/2017 Tentang PPI di Fasyankes
KMK 413/2019 Tentang Pedoman Pencegahan CoViD19
PMK 74/2016 Tentang Standar Kefarmasian di Puskesmas
PMK 37/2012 Tentang Laboratorium Puskesmas
PASAL 10-23
14. LOKASI
• Geografis
• Aksesibilitas jalur
transportasi
• Kontur tanah
• Fasilitas parkir
• Fasilitas keamanan
• Ketersediaan utilitas
publik
• Pengelolaan kesling
• Tidak di area SUTT dan
SUTET
BANGUNAN
• Administratif,
keselamatan dan
kesehatan kerja serta
teknis bangunan
• Permanen dan terpisah
dengan bangunan lain
• Memperhatikan fungsi,
keamanan, kenyamanan,
perlindungan
keselamatan dan
kesehatan, kemudahan
dalam memberi
pelayanan
• Rumah dinas nakes dan
bangunan lainnya sesuai
kebutuhan dengan
mempertimbangkan
aksesibilitas nakes dalam
memberikan pelayanan
PRASARANA
• Sistem penghawaan
(ventilasi)
• Sistem pencahayaan
• Sistem air bersih, sanitasi,
dan hygiene
• Sistem kelistrikan
• Sistem komunikasi
• Sistem gas medik
• Sistem proteksi petir
• Sistem proteksi
kebakaran
• Sarana evakuasi
• Sistem pengendalian
kebisingan
• Kendaraan Puskesmas
keliling, dapat dilengkapi
dengan ambulans dan
kendaraan lainnya
PERALATAN
• Jumlah dan jenis sesuai
kebutuhan pelayanan
• Dapat berubah sesuai
perkembangan iptek,
kebijakan, kebutuhan,
kompetensi,
kewenangan, dan
ketentuan peraturan
• Dapat menyesuaikan dgn
alat lain yg fungsinya
sama (pada kondisi
infrastruktur belum
memadai)
• Kelengkapan izin edar
sesuai ketentuan
peraturan perundangan
• Standar mutu, keamanan,
keselamatan
• Diuji dan dikalibrasi
secara berkala
Bangunan dan prasarana harus dilakukan pemeliharaan, perawatan , dan pemeriksaan secara berkala agar tetap laik fungsi
15. Jenis
Kebutuhan Ideal Pelayanan
1. Dokter dan/atau dokter layanan primer
2. Dokter gigi
3. Tenaga kesehatan lainnya
1) Perawat
2) Bidan
3) Tenaga promkes dan ilmu perilaku
4) Tanaga sanitasi lingkungan
5) Nutrisionis
6) Tenaga apoteker dan/atau tenaga
teknis kefarmasian
7) Ahli teknologi laboratorium medik
4. Tenaga nonkesehatan
Mendukung kegiatan ketatausahaan,
administrasi keuangan, sistem informasi,
dan kegiatan operasional lain
Puskesmas dapat menambah jenis tenaga
kesehatan meliputi terapis gigi & mulut,
epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan,
perekam medis dan informasi kesehatan dan
nakes lainnya sesuai kebutuhan .
Dihitung melalui analisis beban
kerja dengan pertimbangan:
• Jumlah pelayanan
• Rasio terhadap jumlah penduduk
dan persebarannya
• Luas dan karakteristik wilayah
kerja
• Ketersediaan FKTP lainnya di
wilayah kerja
• Pembagian waktu kerja sesuai
ketentuan
Dokter dan/atau DLP, dokter gigi dan
tenaga kesehatan lain bertugas
memberikan pelayanan kesehatan
di wilayah kerjanya, dengan
ketentuan harus:
• Bekerja sesuai standar profesi,
standar pelayanan, SPO, dan etika
profesi
• Menghormati hak pasien,
mengutamakan kepentingan dan
keselamatan pasien dengan
memperhatikan keselamatan dan
kesehatan dirinya
• Memiliki SIP sesuai ketentuan
• Memiliki kewenangan yang
diperoleh melalui kredensial
KETENAGAAN
16. No Jenis Tenaga
Puskesmas kawasan
Perkotaan
Puskesmas kawasan
Pedesaan
Puskesmas kawasan Terpencil dan
Sangat Terpencil
Non Rawat Inap
Non Rawat
Inap
Rawat
Inap
Non Rawat Inap Rawat Inap
Tenaga Kesehatan
1. Dokter dan/atau dokter layanan primer 1 1 2 1 2
2. Dokter gigi 1 1 1 1 1
3. Perawat 5 5 8 5 8
4. Bidan 4 4 7 4 7
5. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku 2 1 1 1 1
6. Tenaga sanitasi lingkungan 1 1 1 1 1
7. Nutrisionis 1 1 2 1 2
8. Tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis
kefarmasian
1 1 1 1 1
9. Ahli teknologi laboratorium medik 1 1 1 1 1
Tenaga Non Kesehatan
10. Tenaga sistem informasi kesehatan 1 1 1 1 1
11. Tenaga administrasi keuangan 1 1 1 1 1
12. Tenaga ketatausahaan 1
13. Pekarya 2 1 1 1 1
Jumlah 22 19 27 19 27
Merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik.
Belum termasuk tenaga di Pustu dan tempat praktik bidan desa.
STANDARKETENAGAANPUSKESMAS
17. • Puskesmas rawat inap merupakan
Puskesmas yang diberi tambahan
sumber daya utk menyelenggarakan
rawat inap
• Puskesmas NRI dapat memberikan
perawatan pada persalinan normal
Setiap Puskesmas memiliki
pendekatan/ strategi dalam
menyelesaikan permasalahan
kesehatan di wilayah kerjanya
berdasarkan kondisi bio-
psiko-sosio-kultural sesuai
kebutuhan.
KATEGORI
PUSKESMAS
BERDASARKAN
KARAKTERISTIK
WILAYAH KERJA
PUSKESMAS
KAWASAN
PERKOTAAN
PUSKESMAS
KAWASAN
PERDESAAN
PUSKESMAS
KAWASAN
TERPENCIL
PUSKESMAS
KAWASAN
SANGAT
TERPENCIL
BERDASARKAN
KEMAMPUAN
PELAYANAN
PUSKESMAS
NON RAWAT
INAP
PUSKESMAS
RAWAT INAP
• Kategori Puskesmas ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota
• Dapat berada di daerah perbatasan dengan negara lain
IV. KATEGORI PUSKESMAS
PASAL 24-29
18. Puskesmas Rawat Inap
• Adalah Puskesmas yang menyediakan tempat tidur di Puskesmas
kawasan perdesaan, terpencil, sangat terpencil yang jauh dari FKRTL
– Menyediakan tempat tidur untuk pelayanan persalinan normal, perawatan,
penanganan awal pasien sebelum dirujuk ke fasyankes sesuai kebutuhan
pelayanan
– Puskesmas kawasan perkotaan yang menyelenggarakan rawat inap sebelum
diundangkan Permenkes 43/2019 masih dapat memberikan perawatan
sesuai kebutuhan pelayanan; disesuaikan dengan masa peralihan (3 tahun
sejak diundangkan)
• Pelayanan
– Maksimal 5 hari perawatan, waktu pelayanan rawat inap 24 jam x 7 hari
– Jam operasional Puskesmas ditetapkan oleh kepala daerah
– Jumlah bed paling banyak 10 (anak-anak, dewasa pria, dewasa wanita)
19. 1. Diberikan oleh Pemda kab/kota setelah memenuhi persyaratan
2. Persyaratan ketenagaan dan peralatan untuk izin operasional pertama kali:
a. Persyaratan ketenagaan harus memenuhi
• Dokter dan/atau DLP
• 75% dari (dokter gigi dan jenis tenaga kesehatan lainnya)
• Tenaga non kesehatan
b. Persyaratan peralatan telah terpenuhi paling sedikit 60%
3. Masa berlaku 5 tahun, dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
4. Persyaratan untuk perpanjangan izin operasional harus memenuhi
persyaratan ketenagaan dan peralatan sesuai PMK 43/2019.
5. Kelengkapan dokumen:
a. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah
b. Kajian kelayakan
c. Dokumen pengelolaan lingkungan (Dokumen SPPL / UKL-UPL)
d. Persyaratan lain sesuai Perda setempat
e. Untuk perpanjangan izin dilengkapi dengan fotokopi SK bupati/walikota
terkait kategori Puskesmas dan profil Puskesmas
6. Puskesmas yang direlokasi atau berubah nama, alamat dan kategori
Puskesmas harus dilakukan perubahan izin operasional
1. Dilakukan untuk memperoleh kode
Puskesmas yang diberikan oleh
Menkes
2. Kelengkapan dokumen:
a. Fotokopi izin operasional
b. Surat rekomendasi dari kadinkes
provinsi dan hasil pengisian
formulir verifikasi dan penilaian
kelayakan registrasi
3. Puskesmas yang direlokasi atau
berubah nama, alamat dan kategori
Puskesmas harus dilakukan
pemutakhiran data
4. Puskesmas yang tidak berfungsi lagi
sebagai Puskesmas harus dilaporkan
kepada Menkes untuk dilakukan
pencabutan kode Puskesmas
IZIN OPERASIONAL REGISTRASI
V. PERIZINAN DAN REGISTRASI
PASAL 30-39
20. FormatKeputusanBupati/Walikota
tentangIzinOperasionalPuskesmas
Nama dan alamat Puskesmas
Masa berlaku izin operasional
Kategori Puskesmas berdasarkan
karakteristik wilayah dan kemampuan
pelayanan
Paling sedikit mencantumkan:
Keputusan Bupati ABCD
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan :
MEMUTUSKAN
IZIN OPERASIONAL
PUSKESMAS XYZ
ALAMAT : JL. KESEHATAN KEC VW KAB
ABCD
Puskesmas Pedesaan
Puskesmas Rawat Inap
Izin berlaku Hingga 00-00-0000
21. • Puskesmas merupakan unit organisasi yg bersifat FUNGSIONAL dan unit layanan yg bekerja PROFESIONAL.
• Puskesmas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
kadinkes kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala
Puskesmas
Penanggung
Jawab
Penanggung
Jawab
Penanggung
Jawab
Kepala
Tata Usaha
• Diangkat dan diberhentikan oleh bupati/WK
• Persyaratan: ASN; Pendidikan minimal S-1 atau D-4;
pernah menduduki jabfung nakes jenjang ahli pertama
minimal 2 tahun; memiliki kemampuan manajemen di
bidang kesmas; masa kerja di Puskesmas min. 2 tahun;
telah mengikuti Manajemen Puskesmas
• Diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai ketentuan
Puskesmas kawasan perkotaan dan perdesaan:
1) PJ UKM Esensial dan Perkesmas
2) PJ UKM Pengembangan
3) PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
4) PJ Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
5) PJ Bangunan, Prasarana, dan Peralatan
6) PJ Mutu
Pendidikan min. D-3,
Memahami adminsitrasi
keuangan dan sistem
informasi kesehatan
Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil:
1) PJ UKM Esensial, UKM Pengembangan, dan Perkesmas
2) PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
3) PJ Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
4) PJ Mutu
VI. ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA PASAL 40-50
22. TATA HUBUNGAN KERJA
UKBM
POSYANDU POSBINDU
POSKESDES
POSKESTREN
POS UKK
Apotek
Lab
Praktik
Bidan Desa
Dinkes
Kab/Kota
Pustu Pustu
Pembinaan
Puskesmas
Rumah Sakit
Koordinasi
Jaringan Puskesmas
Jejaring Puskesmas
Klinik
praktik
mandiri dr/drg
praktik
mandiri bidan
PENDEKATAN
WILAYAH
PUSKESMAS
Rujukan UKP
Rujukan UKM
FKTP
Lintas sektor lainnya
Laporan kinerja &
laporan lain (SIP)
Umpan balik
23. UPAYA KESEHATAN
UKM dan UKP diselenggarakan untuk pencapaian:
. SPM kabupeten/kota; . Program Indonesia Sehat; Kinerja Puskesmas dalam JKN
UKM ESENSIAL
1. Promosi kesehatan
2. Kesehatan lingkungan
3. Kesehatan keluarga
4. Gizi
5. Pencegahan dan
pengendalian penyakit
UKM PENGEMBANGAN
Bersifat inovatif
Disesuaikan dengan prioritas
masalah kesehatan, kekhususan
wilayah kerja, dan potensi
sumber daya yang tersedia
UKP
1. Rawat jalan (kunjungan sehat
maupun sakit)
2. Gawat darurat
3. Persalinan normal
4. Perawatan di rumah
5. Rawat inap, sesuai kebutuhan
pelayanan
Dalam melaksanakan UKM dan UKP, Puskesmas menyelenggarakan kegiatan:
1.Manajemen Puskesmas; 2. Pelayanan kefarmasian; 3. Pelayanan Perkesmas; 4. Pelayanan laboratorium; dan
5. Kunjungan keluarga
VII. PENYELENGGARAAN
UKM dan UKP dilaksanakan secara TERINTEGRASI DAN BERKESINAMBUNGAN
PASAL 51-60
24. • Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, Praktik bidan desa
• Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan
JARINGAN PELAYANAN
PUSKESMAS
• UKBM, UKS, klinik, RS, apotek, laboratorium, praktik mandiri nakes, dan fasyankes
lainnya
• Wajib melaporkan kegiatan dan hasil pelayanan kesehatan kepada Puskesmas,
kecuali apotek dan laboratorium
JEJARING PUSKESMAS
• Rujukan UKM dan rujukan UKP
• Dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-
undangan
SISTEM RUJUKAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN
• Pemda kab/kota harus mendorong Puskesmas untuk menerapkan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dalam rangka
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. VIII. PENDANAAN
• Sumber pendanaan:
– APBD
– APBN
– Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
• Pendanaan ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan UKM
• Pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
Sudahkah Dana Yang Dipakai Termanfaatkan
Untuk Mendapatkan Pemetaan Masalah dan
Tindak Lanjut Yang Sesuai Dengan Renstra
Puskesmas ?
PASAL 61
26. IX. SISTEM INFORMASI PUSKESMAS
• Merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kab/kota
• HARUS diselenggarakan oleh setiap Puskesmas, dapat secara elektronik dan/atau
nonelektronik PMK 31 Tahun 2019 ttg Sistem Informasi Puskesmas
• Paling sedikit mencakup:
– Pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya
– Pencatatan dan pelaporan keuangan Puskesmas dan jaringannya
– Survei lapangan
– Laporan lintas sektor
– Laporan jejaring Puskesmas
• Puskesmas menyampaikan laporan kegiatan (merupakan sumber data dari pelaporan data
program kesehatan melalui komunikasi data) secara berkala kepada dinkes kab/kota
Sejauh Mana Pemanfaatan Laporan terhadap Kebijakan dan
Renstra ?
PASAL 62-64
27. X. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
• Dilakukan oleh pemerintah pusat, pemda provinsi, dan
pemda kab/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan
• Dapat melibatkan organisasi profesi (MITRA BESTARI ?)
• Diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada
masyarakat
• Bentuk: bantuan teknis, pendidikan, dan pelatihan
PASAL 65
28. DINKES KAB/KOTA
• Menjamin kesinambungan
ketersediaan sumber daya
• Memastikan kesinambungan
ketersediaan dana operasional
dan pemeliharaan SPA
• Peningkatan kompetensi tenaga
• Kredensial dan rekredensial nakes
• Monitoring dan evaluasi kinerja
Puskesmas
• Bimtek terintegrasi
• Memberikan solusi masalah
• Mendukung pengembangan upaya
kesehatan
• Regulasi peningkatan akses dan
mutu pelayanan
• Fasilitasi integrasi lintas program
• Menyampaikan laporan kegiatan,
data dan masalah kesehatan
prioritas kepada dinkes provinsi.
DINKES PROVINSI
• Pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan standa dan pedoman
terkait Puskesmas
• Koordinasi lintas sektor tingkat
provinsi
• Sosialisasi dan advokasi
• Peningkatan kompetensi tenaga di
dinkes kab/kota
• Memberikan bantuan teknis atas
ketidakmampuan yang dihadapi
dinkes kab/kota dalam
mendukung penyelenggaraan dan
pelaksanaan fungsi Puskesmas
• Menyampaikan laporan kegiatan,
data dan masalah kesehatan
prioritas kepada pemerintah pusat
KEMENTERIAN KESEHATAN
• Penyusunan dan penetapan
standar dan pedoman terkait
Puskesmas
• Koordinasi lintas sektor tingkat
pusat
• Sosialisasi dan advokasi
• Peningkatan kompetensi tenaga di
dinkes provinsi
• Memberikan dukungan bagi
dinkes provinsi/kab/kota dalam
penyelenggaraan dan pelaksanaan
fungsi Puskesmas
29. XI. KETENTUAN PERALIHAN
Pada saat Permenkes ini berlaku:
1. Izin penyelenggaraan Puskesmas berdasarkan Permenkes
75/2014 dianggap sebagai izin operasional sesuai dengan
ketentuan Permenkes ini.
2. Puskesmas yang sudah memberikan pelayanan kesehatan harus
menyesuaikan dengan Permenkes ini paling lambat 3 tahun
sejak Permenkes ini diundangkan.
3. Lokasi dan bangunan Puskesmas yg sudah ada sebelum
Permenkes ini diundangkan dinyatakan telah memenuhi
persyaratan.
PASAL 66
30. XII. KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Permenkes ini mulai berlaku:
1. Permenkes 75/2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
dan
2. Kepmenkes 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas,
sepanjang yang mengatur mengenai persyaratan lokasi,
bangunan, dan prasarana Puskesmas,
DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.
PASAL 67-68
Dalam hal jumlah dan jenis dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lainnya telah memenuhi kebutuhan ideal untuk memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lainnya dapat diberikan tugas lain.
Catatan:
Terdapat perbedaan jumlah nakes di slide dengan di PMK 43 (selisih 1) karena kesalahan tulis pada PMK 43.
Organisasi Puskesmas paling sedikit terdiri atas kepala Puskesmas, kepala TU, dan penanggung jawab upaya/kegiatan Puskesmas. penanggung jawab didukung oleh pelaksana upaya/kegiatan.
Pola struktur organisasi dapat berbeda untuk Puskesmas kawasan perkotaan, Puskesmas kawasan perdesaan, dan Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil.
Sebagai penanggung jawab wilayah, Puskesmas harus memiliki tata hubungan kerja yang jelas dengan jaringan pelayanan Puskesmas, jejaring Puskesmas dan lintas sektor terkait lainnya, seperti yang terlihat dalam slide:
Hubungan Puskesmas dengan jaringan pelayanan Puskesmas bersifat pembinaan dan rujukan UKP, dimana jaringan pelayanan Puskesmas dapat merujuk pasien ke Puskesmas.
Hubungan Puskesmas dengan UKBM bersifat pembinaan dan koordinasi. Puskesmas dapat membina UKBM dalam hal yang bersifat teknis pelayanan kesehatan.
Hubungan Puskesmas dengan FKTP lainnya bersifat pembinaan, koordinasi, dan rujukan UKP. Sebagai penanggung jawab wilayah, Puskesmas memiliki kewenangan untuk membina FKTP lain yang berada di wilayah kerjanya.
Hubungan Puskesmas dengan rumah sakit bersifat koordinasi dan rujukan UKP.
Hubungan Puskesmas dengan fasyankes lain seperti laboratorium dan apotek bersifat pembinaan dan koordinasi.
Hubungan Puskesmas dengan dinas kesehatan kab/kota bersifat pembinaan dan rujukan UKM. Dinkes kab/kota membina Puskesmas, sedangkan Puskesmas dapat merujuk UKM ke dinkes kab/kota.
Hubungan Puskesmas dengan lintas sektor lainnya seperti jajaran Pendidikan, kepolisian, bersifat koordinasi.