1. TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO.465/PID.B/2010/PN.SMG TENTANG PENCURIAN
KOTAK AMAL MASJID
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Tugas dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Program 1 (S1)
Ilmu Syari’ah
Jurusan Jinayah Siyasah
Di susun Oleh:
AHMAD SYUKRON MA’MUN
NIM. 072211016
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
2012
i

2. DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI’AH SEMARANG
Jl.Raya Boja Km.2 Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ahmad Syukron Ma’mun
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari’ah
IAIN Walisongo
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini
saya kirim naskah skripsi Saudara:
Nama : Ahmad Syukron Ma’mun
Nim : 072211016
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG N0.465/PID.B/2010/PN.SMG
TENTANG PENCURIAN KOTAK AMAL
MASJID
Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqosyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Semarang, 21 Mei 2012
ii

3. DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI’AH SEMARANG
Jl.Raya Boja Km.2 Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185
PENGESAHAN
Skripsi saudara:
Nama : Ahmad Syukron Ma’mun
Nim : 072211016
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
N0.465/PID.B/2010/PN.SMG TENTANG PENCURIAN
KOTAK AMAL MASJID
Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji fakultas syari'ah IAIN
Walisongo semarang, dan di nyatakan lulus pada tanggal :
11 Juni 2012
Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir program Sarjana (S.I)
tahun akademik 2012/2013 guna memperoleh Gelar Sarjana Strata I dalam ilmu
Syari'ah
Semarang, 11 juni 2012
iii

4. MOTTO
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku
tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang
kamu kerjakan”. (QS. AL-MAIDAH : 8)
iv

5. v

6. Deklarasi
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa
skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.
Dan skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi
yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan oleh penulis.
Semarang, 11 Juni 2012
Deklarator,
Ahmad Syukron Ma’mun
vi

7. ABSTRAK
Skripsi ini membahas Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Semarang no.465/pid.b/2010/pn.smg tentang Pencurian Kotak
amal Masjid. Kajiannya dilatar belakangi oleh putusan
No.465/Pid.B/2010/PN.Smg, terdakwa Salim Bin Asropi hanya dijatuhi hukuman
penjara selama enam bulan dan dikenakan biaya perkara sebesar seribu rupiah.
Padahal tindak pidana ini termasuk kategori pencurian dalam keadaan
memberatkan karena pencurian ini melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5
KUHP, dan di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Akan tetapi
dalam putusannya bertolak belakang.
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana dasar
pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang
No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid, (2) untuk
mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian
Kotak Amal Masjid.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang
datanya diperoleh dari data dokumen dari Putusan Pengadilan Negeri Semarang
No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid. Sumber data
primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang
No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid. Kemudian
untuk sumber data sekunder yaitu wawancara dengan Hakim tentang
pertimbangan-pertimbangan pemutusan. tindak pidana
No.465/Pid.B/2010/PN.Smg. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan
metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi digunakan untuk
mengetahui putusan No.465/Pid.B/2010/PN.Smg dan metode wawancara
digunakan mengetahui pertimbangan-pertimbangan pemutusan Tindak Pidana
No.465/Pid.B/2010/PN.Smg. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah
analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan Pertama, bahwa pertimbangan putusan
hukuman yang di lakukan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam tindak
pidana Nomor: 465/Pid. B/2010/PN.Smg, pertimbangan Hakim dalam pemutusan
tindak pidana ini adalah: pertimbangan sifat baik dan jahat dari terdakwa,
pertimbangan kasus ringan dan beratnya. Kemudian pertimbangan terdakwa
masih mempunyai tanggungan keluarga. Dengan pertimbangan itu, tuntutan
penuntut umum yang awalnya 8 bulan berubah menjadi 6 bulan. Hukuman yang
di putuskan adalah hukuman yang mengandung pembinaan agar terdakwa jera.
Kedua, bahwa menurut hukum pidana Islam dalam putusan tersebut masuk dalam
kategori pencurian tidak sempurna karena terdakwa tidak dapat dihukum potong
tangan namun cukup dengan hukuman ta’zir. Ini dikarenakan tidak terpenuhinya
syarat-syarat pencurian yaitu barang yang diambil tidak mencapai nishab.
Sehingga hukuman yang diberikan dalam Hukum Pidana Islam sesuai hukuman
yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Semarang yaitu hukuman ta’zir berupa
hukuman penjara atau kurungan.
vii

8. KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr Wb.
Puji Syukur penyusun haturkan kepada Allah S.W.T yang telah
memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, serta nikmat bagi hambanya ini dan
bagi umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang
dan damai. Shalawat beserta Salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad
SAW yang kita nanti-nantikan syafa’at serta hidayahnya di hari akhir nanti.
Penyusun menyadari bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk
dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun
harapkan dari para pembaca. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa
motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil,
langsung maupun tidak langsung. pada kesempatan ini, penyusun ingin
mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:
1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Dr. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo
Semarang.
3. Drs. Moh. Solek, M.A, selaku Kajur Siyasah Jinayah
4. Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan
Ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannnya untuk membantu,
mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun
penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Maria Ana Muryani, SH. MH selaku Dosen Pembimbing II yang selalu
meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam
penyusunan skripsi ini serta selalu memotivasi penyusun dalam
menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun
dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah
perjuangan hidup untuk menggapai sebuah kemapanan.
viii

9. 7. Kakak dan adik-adikku tercinta yang selalu memberikan semangat dan tempat
berbagi dalam segala senang dan duka.
8. Teman-teman paket SJB angkatan 2007 yang tidak bisa saya sebutkan satu
persatu jangan pernah lupakan masa-masa kebersamaan kita dikala senang dan
duka dan jangan pernah berhenti berkarya.
Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah
beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do’a yang
mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka
mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.
Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.
Wassalamu’alaikum Wr Wb.
Semarang, 11 Juni 2012
Penulis,
Ahmad Syukron Ma’mun
ix

10. DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL SKRIPSI .................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... iii
HALAMAN MOTTO ................................................................................... iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................... v
HALAMAN DEKLARASI ........................................................................... vi
HALAMAN ABSTRAK ............................................................................... vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .............................................................. viii
HALAMAN DAFTAR ISI ........................................................................... x
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1
B. Perumusan Masalah ................................................................. 4
C. Tujuan Penelitian ..................................................................... 5
D. Telaah Pustaka ......................................................................... 5
E. Metode Penelitian ..................................................................... 8
F. Sistematika Penelitian .............................................................. 11
BAB II : KETENTUAN JARIMAH PENCURIAN
A. Tinjauan Umum Tentang Jarimah ............................................ 14
1. Pengertian Jarimah ............................................................. 14
2. Unsur-Unsur Jarimah ......................................................... 15
3. Macam-Macam Jarimah ..................................................... 16
x

11. B. Ketentuan Pencurian Dalam Hukum Positif (KUHP)
1. Pengertian Pencurian ........................................................... 21
2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencurian ..................... 23
C. Ketentuan Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam
1. Pengertian Pencurian ........................................................... 27
2. Unsur-Unsur Pencurian ....................................................... 29
3. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencurian dalam
Hukum Pidana Islam ........................................................... 33
BAB III : PUTUSAN PN SEMARANG NO.465/PID.B/2010/PN.SMG
TENTANG PENCURIAN KOTAK AMAL MASJID
A. Profil Pengadilan Negeri Semarang ....................................... 37
B. Kronologis Kasus Dalam Putusan Nomor : 465/Pid.B/2010/Pn.Smg
Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid ................................. 39
C. Dasar Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Nomor:
465/Pid.B/2010/Pn.Smg Tentang Pencurian
Kotak Amal Masjid ................................................................ 40
D. Putusan Nomor : 465/Pid.B/2010/Pn.Smg Tentang Pencurian Kotak
Amal Masjid ........................................................................... 45
BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO.465/PID.B/2010/PN.Smg TENTANG PENCURIAN KOTAK
AMAL MASJID
xi

12. A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg Tentang Pencurian
Kotak Amal Masjid ................................................................ 47
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg Tentang Pencurian Kotak
Amal Masjid ........................................................................... 54
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................ 66
B. Saran .......................................................................................... 67
C. Penutup ..................................................................................... 67
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
xii

13. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Salah satu yang dibanggakan oleh manusia adalah harta. Ajaran Islam
bukan ajaran yang materialisme, akan tetapi Islam mengajarkan kepada umat
Islam untuk berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan untuk mencari harta.
Syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Muhammad
Rasulullah SAW memuat seperangkat aturan dalam hal memperoleh harta.
Memperoleh harta dengan cara yang haram seperti berbuat curang, merugikan
orang lain, mencari keuntungan yang berlebihan, dan lain-lain harus dihindari
oleh umat Islam.1
Diakui atau tidak, dalam kehidupan masyarakat, pencurian terhadap
harta benda/harta kekayaan orang lain sering sekali terjadi, dan hal ini dapat
dilakukan dengan berbagai macam cara dan kesempatan. Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, “mencuri memiliki pengertian menganbil milik orang lain
tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi”.2
Kejahatan pencurian ini memang bukan hal yang asing lagi kita
dengar, melainkan kejahatan yang paling sering di beritakan. Terbukti dengan
media massa dan media elektronik tak luput memberitakan tentang kasus
seringnya terjadi kasus pencurian dengan berbagai latar belakang dan motif
1
Zainnudin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 67.
2
Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2008, h. 281.
1

14. 2
pencurian. Namun, dalih yang sering di dengar ketika orang mencuri yaitu di
latarbelakangi ketidaktercukupinya kebutuhan ekonomi.
Kebutuhan ekonomi memang hal yang sangat penting. Semua orang
dalam hidupnya selalu berusaha survive demi apa yang menjadi cita-cita
hidupnya. Namun yang menjadi ironis adalah ketika keadaan tidak berbanding
lurus dengan keinginan, dan yang dilakukan adalah mencuri.
Kebutuhan yang mendesak mengakibatkan para pelaku pencurian
berusaha melakukan apa yang menjadi niatnya itu dengan berbagai macam
cara. Salah satunya yang di lakukan oleh terdakwa Salim Bin Asropi pencuri
uang di kotak amal masjid.
Dalam putusan No.465/Pid.B/2010/PN.Smg, terdakwa Salim Bin
Asropi di tuntut oleh Jaksa atau Penuntut Umum, bahwa terdakwa pada hari
Sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekitar jam 02.30 WIB, bertempat di Masjid
Miftahul Huda Kampung Sumurbong Kel.Rejomulyo Kec.Semarang Timur,
Kota Semarang. Telah mengambil uang tunai sebesar Rp 161.000,- yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud ingin
memilikinya dengan melawan hukum yang dipersiapkan dengan membawa
alat tatah kayu yang terbuat dari besi untuk mencongkel kotak amal untuk
mempermudah pencurian. 3
Kasus ini sangat menarik untuk di kaji lebih jauh, mengingat
pertimbangan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang
No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang pencurian kotak amal masjid. Kasus ini
3
Arsip Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN. Smg.

15. 3
termasuk kategori pencurian dalam keadaan memberatkan karena pencurian
ini melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan di ancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan
Semarang nomor No.465/Pid.B/2010/PN.Smg memutuskan perkara tersebut
hanya dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan dan dikenakan biaya
perkara sebesar seribu rupiah.4
Di Indonesia dalam menentukan suatu hukuman bagi pelaku tindak
kejahatan diserahkan kepada pihak yang berwenang melalui polisi, jaksa, dan
hakim. melalui proses yang telah ditentukan dalam Undang-Undang
diantaranya melalui persidangan di Pengadilan. Tentu saja hukum yang
dipakai menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tetapi
dalam penentuan hakim juga mempunyai pertimbangan dalam memutuskan
suatu putusan.
“Dalam Islam pencurian biasa disebut dengan sirqoh yaitu
mengambil suatu dengan cara sembunyi, sedangkan menurut istilah sirqoh
adalah mengambil suatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi-
sembunyi dan di tempat penyimpanan yang pantas”.5
Hukum pidana Islam mengenai tindak pidana, hak masyarakat lebih
diutamakan di atas hak perseorangan, maka kepentingan masyarakat yang
lebih utama dan lebih didahulukan. Oleh karena itu, setiap jarimah atau tindak
pidana yang dapat mengganggu kedamaian, keamanan,dan ketentraman
masyarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah SWT, dan
4
ibid.
5
Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001, h. 545.

16. 4
masyarakat tidak berhak mendzalimi pribadi anggotanya, jika kepentingan
individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain atau
masyarakat.6 “Dengan demikian Islam telah memberikan hak yang menjamin
kepemilikan harta”.7 Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT
sebagai berikut:
Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan
jalan yang bathil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu
kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan
sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu
mengetahui” (Q.S Al-Baqarah:188).8
Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti
tentang kasus pencurian kotak amal masjid yang di lakukan oleh Salim Bin
Asropi terkait bagaimana dasar petimbangan dalam menentukan putusan lama
hukuman dan bagaimana tinjauan hukum islamnya dalam skripsi yang
berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal
Masjid.
B. Perumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan
dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
6
Abdurrahman I, Doi, The Islamic Law, Terj. Usman Efendi AS dan Abdul Khalik,
“Inilah Syari’ah Islam”, Jilid I, Jakarta: Pustaka Panji Mas, Cet I 1991, h. 313-314.
7
Ibid., h. 370.
8
Tim Syaamil Al-Quran, Al-Qur’anulkarim Terjemah Tafsir Perkata, Bandung: Sygma
Publishing, 2010, h. 29.

17. 5
1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak
Amal Masjid?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak
Amal Masjid?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penulisan skripsi:
1. Untuk mengetahui dasar petimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak
Amal Masjid.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang
Pencurian Kotak Amal Masjid
D. Telaah Pustaka
Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa
sumber yang membicarakan masalah tersebut di antaranya:
Pertama skripsi yang ditulis oleh Ahmad Subkhi (NIM: 042211011
dan lulus tahun 2007), Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo
Semarang, yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana
Pencurian yang Disertai dengan Kekerasan”. Skripsi tersebut menyatakan
bahwa, tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan itu termasuk
pencurian dengan pemberatan, yaitu sebagaimana telah diatur dalam pasal 365

18. 6
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Demikian halnya dengan
hukum pidana Islam, dimana pencurian yang disertai dengan jarimah-jarimah
lain, maka hukumannya menjadi diperberat.9
Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ulil Absor (NIM: 042211116 dan
lulus tahun 2009) Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang,
yang berjudul: “Tindak Pidana Pencurian Waktu Bencana Alam”. Skripsi
tersebut menyatakan bahwa, adanya ketentuan pemberatan pidana pencurian
pada waktu bencana alam yang terdapat dalam pasal 363 ayat (1) item 2
KUHP, terletak pada faktor moralitas si pelaku, yang tega memanfaatkan
kondisi masyarakat (korban) yang sedang mengalami musibah bencana alam
demi kepentingan pribadinya, karena kalau ditinjau dari segi ontologi hukum
(hakekat hukum), hubungan antara hukum dengan moral itu sangat erat sekali,
mengingat hukum merupakan alat untuk mengatur tingkah laku/perbuatan
manusia. Disamping dilihat dari segi moralitas, penulis juga melihat, bahwa
filosofi dari pada ketentuan pemberatan pidana pencurian pada waktu bencana
alam yang terdapat dalam pasal 363 ayat (1) item 2 KUHP adalah dari segi
nilai keadilan, yang merupakan filosofi daripada hukum pada umumnya,
dengan pemikiran bahwa, si korban (viktim) yang sedang terkena musibah,
seharusnya mendapatkan pertolongan dari si pelaku kejahatan, bukan
sebaliknya, si pelaku mencuri pada saat masyarakat sedang terjadi
kekacauan.10
9
Akhmad Subkhi (NIM: 042211011), “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana
Pencurian yang Disertai dengan Kekerasan”, Skripsi Hukum Pidana Islam, Semarang, 2007. t.d
10
Ulil Absor (NIM: 042211116),” Tindak Pidana Pencurian Waktu Bencana Alam”,
Skripsi Hukum Pidana Islam, Semarang, 2009, t.d.

19. 7
Ketiga skripsi yang ditulis oleh Suyoto (NIM: 2104056 dan lulus tahun
2009) Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul:
“Studi Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PN Kendal No
89/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tentang Pencurian yang Dilakukan oleh Anak
Dibawah Umur. Skripsi tersebut menyatakan bahwa, ditinjau dari hukum
positif di Indonesia maka pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam
menjatuhkan pidana penjara 2 bulan terhadap Ahmad Khoirin dan teman-
temannya itu sudah tepat, karena kenakalan atau tindak pidana yang dilakukan
oleh Ahmad Khoirin dan teman-temannya sudah memenuhi unsur-unsur
pencurian menurut hukum positif. Tapi kalau menurut hukum pidana Islam
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 2 bulan penjara itu
kurang tepat. Dan seharusnya kalau menurut hukum pidana Islam Ahmad
Khoirin dan teman-temannya dikenakan hukuman dalam bentuk pendidikan.11
Dari beberapa tinjauan pustaka diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada
yang membahas mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri
Semarang dan tinjauan hukum pidana Islam mengenai Putusan Pengadilan
Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal
Masjid.
11
Suyoto (NIM: 2104056), “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PN Kendal
No 89/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tentang Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”,
Skripsi Hukum Pidana Islam, Semarang, 2009.t.d.

20. 8
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library
research) yang datanya diperoleh dari data dokumen dari Putusan
Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang
Pencurian Kotak Amal Masjid.12 Penelitian yang dilakukan untuk
menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah,
dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik
yang dikaji.13 Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen.
Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data
yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-
institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan,
yurisprudensi, dan sebagainya).14 Sedangkan objek dalam penelitian ini
adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg
tentang Pencurian Kotak Amal Masjid.
2. Sumber Data
Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh15 atau sesuatu
yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
12
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah), Jakarta: PT. Bina
Aksara, 1989. h. 10.
13
P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta,
1991. Cet. I, h. 109.
14
Ibid, h. 88-89.
15
Suharsimi Arikunto, op.cit., h. 114.

21. 9
Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan
menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.16
a) Sumber Data Primer
Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu sumber
literatur utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian di
Pengadilan Negeri dan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas. Dengan kata lain, data primer dalam penelitian
ini adalah data yang diambil dari data-data dalam bentuk dokumen
putusan pengadilan, yaitu Putusan Hakim Pengadilan Negeri
Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal
Masjid.
b) Sumber Data Sekunder
Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data
yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data
telah tersedia.17 Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu,
wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan literatur
yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu
buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian, misalnya buku
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hukum Pidana Islam
(Fiqh Jinayah), Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam dan
buku-buku lain yang ada kaitannya dengan masalah yang peneliti kaji.
16
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998, h. 91.
17
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafinda
Persada, 2007, h. 37.

22. 10
Metode wawancara digunakan mengetahui pertimbangan-
pertimbangan pemutusan Tindak Pidana No.465/Pid.B/2010/PN.Smg..
3. Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode
dokumentasi. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui
putusan No.465/Pid.B/2010/PN.Smg. Adapun data pendukung yaitu
wawancara. “wawancara merupakan suatu cara pengambilan data melalui
interaksi dan komunikasi”.18 Dalam hal ini pewawancara akan
mewawancarai hakim yang telah menangani perkara atas Putusan
Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang
Pencurian Kotak Amal Masjid guna untuk mengetahui petimbangan-
pertimbangan Hakim tentang pemutusan Tindak Pidana
No.465/Pid.B/2010/PN.Smg.
4. Metode Analisis Data
“Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara
sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara dan lainnya. Untuk
meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan
menyajikannya sebagai temuan”.19
Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis
deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan
18
Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Ed., Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 1989, h.
192.
19
Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1996, h.
104.

23. 11
(deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.20 Dengan
metode analisis induktif yaitu berangkat kasus-kasus bersifat khusus
berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian dirumuskan menjadi
definisi yang bersifat umum.21 karena data yang diwujudkan dalam skripsi
ini bukan dalam bentuk angka melainkan bentuk laporan atau uraian
deskriptif analisis.
F. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari tulisan ini,
penulis akan menguraikan secara singkat apa yang terkandung dalam skripsi
ini. Secara garis besar, skripsi ini mencakup tiga bagian yang masing-masing
terdiri dari bab dan sub-bab, yaitu:
1. Bagian muka
Bagian ini berisi halaman judul skripsi, persetujuan pembimbing,
halaman pengesahan, motto, persembahan, deklarasi, abstrak, kata
pengantar, dan daftar isi.
2. Bagian isi/batang tubuh skripsi, terdiri dari:
Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran secara
global mengenai seluruh isi dari skripsi ini yang meliputi: Latar Belakang
Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode
Penelitian, dan Sistematika Penelitian.
20
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Cet. XI, h.
18.
21
Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
2001, Cet. I, h. 156.

24. 12
Bab II merupakan Ketentuan Jarimah Pencurian. Bab ini berisi teori
yang berkaitan dengan skripsi, yaitu terdiri atas pengertian Jarimah, Unsur-
unsur Jarimah, Macam-macam Jarimah. Tinjauan Umum tentang
Pencurian dalam Hukum Positif (KUHP) yang meliputi: Pengertian
Pencurian, Ketentuan hukum tindak pidana pencurian, Tinjauan Umum
tentang tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam yang
meliputi: Pengertian Pencurian, Unsur-Unsur Pencurian, Ketentuan hukum
tindak pidana Pencurian.
Bab III berisi tentang Putusan Pengadilan Semarang
No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid yang
meliputi: Profil Pengadilan Negeri Semarang, Kronologis Kasus Dalam
Putusan Nomor: 465/Pid.B/2010/Pn.Smg Tentang Pencurian Kotak Amal
Masjid, Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor:
465/Pid.B/2010/Pn.Smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid, Putusan
Nomor: 465/Pid.B/2010/Pn.Smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid.
Bab IV berisi tentang Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang
No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid yang
meliputi: Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang
Pencurian Kotak Amal Masjid, Analisis Hukum Pidana Islam terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang
Pencurian Kotak Amal Masjid.

25. 13
BAB V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-
saran.
3. Bagian akhir
Bagian akhir yang berisi daftar pustaka, beberapa lampiran dan
daftar riwayat hidup.

26. BAB II
KETENTUAN JARIMAH PENCURIAN
A. Tinjauan Umum Tentang Jarimah
1. Pengertian Jarimah
Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata “jarama”
kemudian bentuk masdarnya adalah “jaramatan” yang artinya perbuatan
dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian jarimah tersebut tidak
berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) dalam
hukum pidana positif. Secara istilah Imam Al-Mawardi memberikan
definisi jarimah sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich:
ِ‫ﺑِﺤ َ ﺪأَو ْ ﺗَﻌ ْ ﺰ‬
‫ﱟ‬ َ ‫ز َ ﺟ َ ﺮ َ ﷲ ُﺗَﻌ َﻞ‬ ْ ‫ﻟاَْﺠ َ ﺮ َ اﺋِ ﻣ َﺤ ْ ﻈُﻮ ْ ر َات ٌ ﺷ َﺮ‬
ُ‫ﻢ‬
Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’,
yang diancam dengan hukuman hadd atau ta’zir.1
Menurut Ahmad Hanafi, yang dimaksud dengan kata-kata
“jarimah” ialah, larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah
dengan hukuman hadd atau ta’zir. Larangan-larangan tersebut
adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau
meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Yang dimaksud dengan
kata-kata “syara” adalah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap
jarimah apabila dilarang oleh syara’. Berbuat atau tidak berbuat tidak
dianggap sebagai jarimah, kecuali apabila telah diancamkan hukuman
1
Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah),
Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 9.
14

27. 15
terhadapnya. Di kalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-
kata “ajziyah” dan mufradnya, “jaza”.2
“Dengan mengesampingkan perbedaan pemakaian kata-kata
”jinayah” dikalangan fuqaha’, dapatlah penulis simpulkan bahwa kata-
kata ”jinayah” dalam istilah fuqaha’ sama dengan kata-kata ”jarimah”.3
Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan tata aturan
masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan
kehidupan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaannya
dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus dihormati dan
dipelihara.
2. Unsur-Unsur Jarimah
Jarimah itu merupakan larangan-larangan syara’ yang
diancamkan dengan hukuman hadd atau ta’zir. Dengan menyebutkan
kata-kata syara’ dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari
ketentuan-ketentuan (nash-nash) syara’. Berbuat atau tidak berbuat baru
dianggap sebagai jarimah apabila diancamkan hukuman kepadanya.
Unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam
menetapkan suatu perbuatan jarimah yaitu:
a. Unsur formil (rukun syar’i) yakni adanya nash yang melarang
perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
2
Ahmad Hanafi, Azas-Azas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986, h. 1.
3
Ibid., h. 2.

28. 16
b. Unsur materiil (rukun maddi) yakni adanya tingkah laku yang
membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata
ataupun sikap tidak berbuat.
c. Unsur moril (rukun adabi) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf
(orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah
yang diperbuatnya).4
3. Macam-Macam Jarimah
“Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek
berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-
Qur’an atau al-Hadits. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga
macam, yaitu: jarimah hudud, jarimah qishash dan jarimah ta’zir”.5
Mengenai uraian ataupun penjelasan tentang jarimah hudud,
jarimah qishash dan jarimah ta’zir serta penggolongan-
penggolongannya, akan diuraikan sebagai berikut:
a. Jarimah Hudud
Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan
hukuman hadd. Pengertian hukuman hadd adalah hukuman yang
telah ditentukan oleh syara’ dan menjadi hak Allah (hak
masyarakat). Dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu adalah
sebagai berikut:
4
ibid., h. 6.
5
Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 1947, h.13.

29. 17
1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa
hukumannya ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal
dan maksimal.
2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau
ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang
lebih menonjol. 6
Dalam hubungannya dengan hukuman hadd maka pengertian
hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak di hapuskan
oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya)
atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ini
ada tujuh macam antara lain yaitu: jarimah zina, jarimah qadzaf,
jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah,
jarimah riddah, jarimah al-bagyu (pemberontakan).
Salah satu bentuk contoh dari hukuman hudud yang
menyatakan sebagai hukuman yang di tentukan oleh syara’ adalah
pencurian yang didasarkan pada firman Allah dalam surat AL-
Maidah ayat (38):
6
Ahmad Wardi Muslich, op.cit., h.18.

30. 18
“Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang
mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas
perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari
Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 7
b. Jarimah Qishash dan Diyat
Maksud dari jarimah qishash atau diyat ialah merupakan
perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qishash atau
hukuman diyat. Baik qishash maupun diyat adalah hukuman-
hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai
batas terendah ataupun tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan,
dengan pengertian bahwa si korban bisa merugikan si pembuat, dan
apabila dimaafkan maka hukuman tersebut menjadi hapus.8
“Menurut arti, qishash adalah akibat yang sama yang
dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa
atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain”.9
Firman Allah menjelaskan dalam surat al-Baqarah ayat (178-179):
7
Tim Syaamil Al-Quran, Al-Qur’anulkarim Terjemah Tafsir Perkata, Bandung: Sygma
Publishing, 2010, h. 174.
8
Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Logung Pustaka,
2004. h. 12.
9
Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000. h. 29.

31. 19
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas
kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh;
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan
hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang
mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang
memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian
itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu,
Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash
itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-
orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.10
Seperti halnya jarimah hudud, penerapan jarimah qishash
atau diyat ini pun harus hati- hati, sifat asas legalitas jarimah ini
pun juga harus ketat. Oleh karena itu jika terdapat suatu keraguan,
ketidak yakinan terhadap jarimah ini, hukuman qishash harus
dihindari.
Jarimah yang termasuk ke dalam jarimah qisas/diyat ini ada
lima macam:
1) Pembunuhan sengaja (al-qatlul-amdu)
2) Pembunuhan semi sengaja (al-qatlu syibhul amdi)
3) Pembunuhan karena kesilapan (tidak sengaja, al-qatlul khatha’)
4) Penganiayaan sengaja (al-jarkhul-amdu)
10
Tim Syaamil Al-Quran, op.cit., h. 27.

32. 20
5) Penganiayaan tidak sengaja (al-jarkhul-khatha’)11
c. Jarimah Ta’zir
Arti ta’zir menurut terminologi fikih Islam adalah tindakan
edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi hadd
dan kafaratnya. Atau dengan kata lain, ta’zir adalah hukuman yang
bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak
pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum
ditentukan oleh syari’at atau kepastian hukumnya belum ada. 12
Ta’zir secara harfiah juga bisa diartikan sebagai
menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang
memalukan. Dalam ta’zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan
ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan Qodhi diperkenankan
untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan
dikenakan maupun kadarnya.
Ta’zir yang menurut arti katanya adalah at-ta’dib yaitu
memberi pengajaran, maka disini dapat ditarik suatu kesimpulan
yang berkaitan dengan definisi diatas. Ta’zir adalah suatu hukuman
atas jarimah yang kadar hukumannya belum ditetapkan oleh syara’
(Al-Qur’an dan hadis) yang betujuan untuk memberikan pelajaran
atau rasa jera terhadap pelaku tindak kejahatan, sehingga menyadari
atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi perbuatan
tersebut. Selain itu, ta’zir juga juga tidak memiliki ketetapan
11
Ahmad Wardi Muslich, op.cit., h. 19.
12
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Bandung: PT.Al-Ma’arif. 2001, h. 159.

33. 21
ataupun kaffarah didalamnya, karena ta’zir merupakan suatu
hukuman yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta
kemaslahatannya.
B. Ketentuan Pencurian Dalam Hukum Positif (KUHP)
1. Pengertian Pencurian
“Pencurian dalam bahasa, berasal dari kata “curi” yang mendapat
awalan pe- dan akhiran -an yng mempunyai arti proses, cara perbuatan
mencuri”.13 “Dalam hukum positif pencurian dijelaskan dalan BAB XXII
pasal 362 KUHP, yaitu mengambil sesuatau barang, yang sama sekali
atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan
memiliki barang itu dengan melawan hak”.14 Pencurian mengandung
elemen-elemen, perbuatan mengambil, suatu barang atau yang diambil,
seluruhnya atau sebagian milik orang lain, pengambilan dengan maksud
memiliki.
Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil
untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang, barang
tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang
itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk
pencurian tetapi penggelapan, pencurian dikatakan selesai apabila barang
tersebut sudah pindah tempat. Suatu barang, merupakan segala sesuatu
yang berwujud dan barang yang tidak berwujud termasuk daya listrik dan
gas. Pengambilan tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud
13
Depdiknas, Kamus Besar Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, h. 200.
14
Moeljatno, KUHP Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: t.p, 2009, h. 128.

34. 22
untuk memiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain
karena keliru tidak termasuk pencurian.15 Dalam KUHP dikenal beberapa
macam pencurian yaitu:
a. Pencurian Ringan
Pencurian biasa, barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-
pencurian dilakukan dua orang atau lebih, pencurian hewan
meskipun nilainya tidak lebih dari Rp.250,- tidak termasuk
pencurian ringan, atau pencurian pada waktu terjadi malapetaka,
bencana baik yang disebabkan alam atau manusia.
b. Pencurian dengan pemberatan
Pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian biasa yang
disertai keadaan-keadaan, pencurian hewan, bila dilakukan pada
waktu bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadan rumah
tertutup yang ada dirumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan
bekerja bersama-sama, dilakukan dengan membongkar atau
memecah untuk mengambil barang yang di dalamnya.
c. Pencurian dengan kekerasan
Pencurian yang disertai dengan kekerasan, kekerasan yang
dimaksud kekerasan pada orang, bukan berupa barang, dilakukan
sebelum atau sesudah pencurian, bersama-sama dengan
maksud untuk memudahkan atau menyiapkan agar pencurian ada
kesempatan untuk melarikan diri.
15
R. Susilo, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya, Bogor: POLITEA,
t.th. h. 216.

35. 23
d. Pencurian Dalam Keluarga
Pencurian yang dilakukan dalam kalangan keluarga atau
suami istri yaitu ada pertalian yang erat, selama pertalian perkawinan
belum putus maka pencurian tersebut tidak dijatuhi hukuman. 16
2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencurian
Dalam KUHP BAB XXII pencurian di bagi menjadi beberapa
macam, penjatuhan pidana dalam pencurian sesuai dengan kategori
pencurian. Dalam pasal 362 di nyatakan:
Barangsiapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau
sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan
memiliki barang itu dengan melawan hukum, diipidana karena
mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau
denda sebanyak-banyaknya Sembilan ribu rupiah17
Pencurian di atas yang dimaksud adalah pencurian biasa (ringan),
kemudian kategori selanjutnya adalah pencurian dalam keadaan
memberatkan, telah diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Unsurnya
sama dengan pencurian yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, hanya
bedanya bahwa pencurian yang dimaksud dalam Pasal 363 ini ditambah
dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta
jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas
pencurian, maka perlu ancaman pidananya lebih berat daripada pencurian
biasa.18
16
ibid.
17
R. Sugandhi, K.U.H.P Dengan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, 1980,
h. 376.
18
Suharto. R.M, Hukum Pidana Materiil, Ed-2, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2002, h.73.

36. 24
Yang dinamakan pencurian berat dan ancamannya pun lebih
berat, diancam pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Yang
dimaksud pencurian berat adalah pencurian biasa (Pasal 362), yang
disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut:
1) Jika barang yang dicuri itu adalah hewan. Yang dimaksud dengan
hewan sebagaimana diterangkan dalam pasal 101 ialah semua jenis
binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing, dan
sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi.
Anjing, kucing, ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena
tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi.
2) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bencana,
seperti kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut,
gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta
api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang
dilakukan dalam waktu seperti itu diancam hukuman lebih berat,
karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan
raganya serta harta bendanya, si pelaku mempergunakan kesempatan
itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan orang itu rendah
budinya.19
3) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan
oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki
19
R. Sugandhi, op.cit., h. 378-380.

37. 25
oleh yang berhak.
4) Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersama-sama.
5) Jika untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat
mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan
dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau dengan
memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan
palsu.20
Pencurian yang lain ialah pencurian dengan kekerasan, kategori
pencurian ini dijelaskan dalam KUHP pasal 365 yang menyatakan:
1. Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, dipidana
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk
menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika
tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri
atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk
melarikan diri atau supaya barang yang dicuri nya tetap tinggal di
tangannya.
2. pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
ke 1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam
sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
atau dijalan umum, atau didalam kereta api, atau tram yang
sedang berjalan;
ke 2. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang
atau lebih;
ke 3. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan
itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu;
ke 4. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.
3. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika
pebuatan itu berakibat ada orang mati.
4. pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara
20
ibid.

38. 26
selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu
berakibat ada orang luka berat atau mati dan perbuatan itu
dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula
disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No 1 dan 3.21
Pencurian dalam keluarga, tidak dihukum oleh karena orang itu
sama-sama memiliki harta-benda suami istri. Hal ini didasarkan atas
alasan tata-susila, pencurian dalam keluarga diterangkan dalam pasal 367
KUHP yang menyatakan:
1. Jika pembuat atau pembantu melakukan salah satu kejahatan
yang diterangkan dalam bab ini suami (istri) orang yang
terhadapnya kejahatan itu dilakukan, yang belum di bebaskan
dari kewajiban tinggal serumah dengan istrinya (suaminya),
maka orang itu tak dapat dituntut.
2. Jika orang itu suaminya (istrinya) yang sudah dibebaskan dari
kewajiban tinggal serumah dengan istri (suaminya), atau
keluarga sedarah atau keluarga semenda, baik dalam keturunan
yang lurus, maupun keturunan menyimpang dalam derajat
kedua, maka terhadap orang itu sendiri hanya dapat dilakukan
penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang terhadapnya
kejahatan itu dilakukan.
3. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak
dilakukan, oleh orang lain dari bapak kandung, maka aturan
pada ayat yang baru lalu berlaku juga bagi orang itu.22
Ketentuan hukum pencurian yang lain adalah hukum pidana adat,
hukum adat merupakan hukum asli dan suatu yang asli berlaku dengan
sendirinya, kecuali jika ada hal-hal yang menghalangi berlakunya hukum
adat. Dalam daerah-daerah tertentu hukum pidana adat masihmempunyai
kekuatan sebagai sumber hukum positif dan diterapkan dalam pengadilan
negeri yang menggantikan pengadilan adat atau pengadilan swapraja.23
21
ibid, h. 382.
22
ibid, h. 385.
23
Sudarto, Hukum Pidana, Semarang: Yayasan Sudarto, Cet. Ke 2, 1990, h. 18.

39. 27
C. Ketentuan Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam
1. Pengertian Pencurian
“Dalam Islam pencurian biasa disebut dengan sirqoh yaitu
mengambil suatu dengan cara sembunyi, sedangkan menurut istilah
sirqoh adalah mengambil suatu (barang) hak milik orang lain secara
sembunyi-sembunyi dan di tempat penyimpanan yang pantas”.24
Sedangkan menurut Topo Santoso, pencurian didefinisikan
sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan
itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-
diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan
tanpa adanya kerelaan dari orang yang barangnya diambil tersebut.25
Sedangkan “menurut Sayyid Sabiq mencuri ialah mengambil barang
orang lain secara sembunyi-sembunyi”.26
Suatu tindak pidana pencurian baru dapat dikenakan hukum
potong tangan bila perbuatan itu dilakukan secara diam-diam dari tempat
penyimpanannya yang pantas. Adapun pengertian secara diam-diam
ialah perbuatan tersebut dilakukan tanpa kerelaan dan pengetahuan si
korban. Selain mengambil secara sembunyi-sembunyi juga harus
adanya maksud jahat. Niat jahat itu terjadi ketika pelaku pencurian
mengambil barang dan dia juga sadar bahwa perbuatannya tersebut
memang dilarang.27
24
Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001, h. 545.
25
Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, Jakarta: Gema Insani, 2003, h. 128
26
Sayyid Sabiq, op.cit., h. 382.
27
Abdul Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jina'i al-Islam, Beirut: Dar al-Kutub, 1963, h. 518.

40. 28
Pencurian itu sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu:
a. Pencurian yang harus dikenai sanksi
“Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang
syarat-syarat penjatuhan hadd nya tidak lengkap. Jadi karena syarat-
syarat penjatuhan hadd nya tidak lengkap, maka ia tidak dikenai
hukuman hadd, akan tetapi dia dikenai sanksi”.28 “Selain itu apabila
barang yang di curi itu belum ada 1 (satu) nisab maka ia pun bebas
dari hukum potong tangan, tetapi diganti dengan ta’zir”.29
Contohnya yaitu pada zaman Rasulullah ada seorang yang
telah mencuri buah-buahan yang masih tergantung di pohon,
Rasulullah telah membebaskan hukum potong tangan. Sedangkan
apabila pencuri itu hanya memakan buah di tempat tanpa membawa
pulang, sedangkan ia sangat butuh untuk memakan buah itu, maka ia
tidak dikenai hukuman.
b. Pencurian yang harus dikenai hadd
Pencurian yang hukumannya hadd itu ada dua macam, yaitu:
1) Pencurian shughra, yaitu pencurian yang wajib dikenai
hukuman potong tangan.
2) Pencurian kubra, yaitu pencurian secara merampas dan
menantang. Ini disebut juga dengan hirabah.30
28
ibid
29
Abdur Rahman, Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992,
h. 65.
30
Sayyid Sabiq, op.cit., h. 382.

41. 29
2. Unsur-Unsur Pencurian
Dalam hukum Islam hukuman potong tangan mengenai pencurian
hanya dijatuhi unsur-unsur tertentu, apabila salah satu rukun itu tidak
ada, maka pencurian tersebut tidak dianggap pencurian. Unsur-unsur
pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut.
a. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi
Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik
(korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut
dan ia tidak merelakanya. Contohnya, mengambil barang-barang
milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia
(pemilik) sedang tidur.
b. Barang yang diambil berupa harta
Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman
potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang
yang bernilai mal (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi
untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat
tersebut adalah:
1) Barang yang dicuri harus mal mutaqawwin, yaitu barang yang
dianggap bernilai menurut syara’. Menurut, Syafi’i, Maliki dan
Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah
benda yang dimuliakan syara’, yaitu bukan benda yang
diharamkan oleh syara’ seperti khamar, babi, anjing, bangkai,
dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan

42. 30
kaum muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang
diharamkan oleh syara’, tidak dikenakan sanksi potong tangan.
Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Awdah, “Bahwa tidak
divonis potong tangan kepada pencuri anjing terdidik (helder)
maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal, karena
haram menjual belinya.31
2) Barang tersebut harus barang yang bergerak. Untuk dikenakanya
hukuman hadd bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri
harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat
dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa
dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainya.
3) Barang tersebut harus barang yang tersimpan Jumhur fuqaha
berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya
hukuman hadd bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi
harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyah
dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman hadd
walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila
barang yang dicuri mencapai nisab yang dicuri.
4) Barang tersebut mencapai nisab pencurian. Tindak pidana
pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila
barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Nisab harta curian
yang dapat mengakibatkan hukuman hadd potong ialah
31
Abdul Qadir Audah, op.cit., h. 550.

43. 31
seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62gram), dengan
demikian harta yang tidak mencapai nisab itu dapat dipikirkan
kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan
tempat.32 Di Indoneisa harga emas sekarang per gramnya Rp
492.500,-33 kalau dikruskan harga emas sekarang berate nisab
pencurian yang bisa di potong tangannya adalah = Rp
1.654.800,- .
c. Harta Tersebut Milik Orang Lain
Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya
dapat dikenai hukuman hadd, disyaratkan barang yang dicuri itu
merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini
yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan
pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan
demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti
benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap
sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.
Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai
hukuman apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) dalam barang
yang dicuri.34 Dalam hal ini pelakunya hanya dikenai hukuman
ta’zir. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua
terhadap harta anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua
32
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004,
h. 83.
33
https://emas24karat.com/ diakses pada tanggal 15 Januari 2012, pukul 10.30 WIB
34
ibid, h. 87.

44. 32
dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat
syubhat dalam hak milik. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi
yang diriwayatkan oleh Imam Maliki bahwa Rosulullah saw.
Bersabda:
ِ ‫اَﻧْﺖ َ و َ ﻣ َﺎ ﻟُﻚ‬
Engkau dan hartamu milik ayahmu. 35
Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai
hukuman hadd apabila ia mencuri harta yang dimiliki
bersama-sama dengan orang yang menjadi korban, karena hal itu
dipandang sebagai syubhat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam
Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan golongan Syi’ah. Akan tetapi,
menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian harta milik bersama,
pencuri tetap dikenai hukuman hadd apabila pengambilannya itu
mencapai nisab pencurian yang jumlahnya lebih besar daripada hak
miliknya.36
Pencurian hak milik umum menurut Imam Abu Hanifah,
Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan golongan Syi’ah Zaidiyah, sama
hukumannya dengan pencurian hak milik bersama, karena dalam ini
pencuri dianggap mempunyai hak sehingga hal ini juga dianggap
35
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris
Abdullah,“Bidayatu’l Mujtahi”, Semarang: Asyifa, Cet. I, 1990, h. 660.
36
Ahmad Wardi Muslich, op cit., 88.

45. 33
syubhat. Akan tetapi menurut Imam Malik, pencuri tetap dikenai
hukuman hadd.37
d. Adanya niat yang melawan hukum (mencuri)
Unsur yang keempat dari pencurian yang harus dikenai
hukuman hadd adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini
terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa
ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram
untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang
tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang
mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak
ada maksud untuk melawan hukum. Demikian pula halnya pelaku
pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut
dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain.
3. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam.
Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan
melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya maka pencurian itu akan
dijatuhi dua hukuman, yaitu:
a. Pengganti kerugian (Dhaman).
Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, hukuman potong
tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama.
Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri terdapat dua
37
ibid.

46. 34
hak, yaitu hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikenakan
sebagai imbangan dari hak manusia.38
Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya
penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia
tidak dikenakan hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila
hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai
hukuman untuk pengganti kerugian. Dengan demikian menurut
mereka, hukum potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat
dilaksanakan sekaligus bersama-sama. Alasannya adalah Bahwa Al
qur’an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak
pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-
Maidah ayat 38, dan tidak menyebutkan penggantian kerugian.39
b. Hukuman potong tangan.
Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok,
sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 38:
Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang
mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan
bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari
38
Ahmad Wardi Muslich, op. cit., h. 90.
39
ibid.

47. 35
Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S.
Al-Maidah: 38)40
Aisyah menerangkan hadits Nabi, katanya: “Bahwa Nabi
memotong tangan pencuri yang mencuri seharga seperempat dinar
atau lebih dari padanya. “Demikian menurut Jama’ah kecuali Ibnu
Majah. Menurut Ahmad, Muslim, Nisai, dan Ibnu Majah, Nabi
bersabda : “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang
curiannya seharga seperempat dinar, atau lebih dari padanya.
“Demikian menurut Jama’ah kecuali Ibnu Majah Nabi bersabda:
“Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curian itu
seharga seperempat dinar lebih.41
Apabila dinar itu timbangan berat emas sama dengan = 12
dirham, 1 dirham = 1,12 gram, 1 dinar =12x1,12 gram emas = 13,44
gram emas.42 1 dinar = 13,44 gram emas, menurut hukum pidana
Islam hukuman potong tangan apabila mencuri sebanyak seperempat
dinar = 1 dinar (13,44) emas dibagi 4 = 3,36 emas gram, sedangkan
harga emas sekarang per gramnya Rp 492.500,-43 kalau dikruskan
harga emas sekarang 3,36 x Rp. 492.500,- = Rp 1.654.800,-
“Rasulullah SAW sendiri seperti dikemukakan oleh Ibnu
Abdulbar, pernah mengeksekusi potong tangan terhadap wanita
bernama Fatimah binti al-Aswad bin Abdul ‘Asad al-Makhzumi
40
Tim Syaamil Al-Quran, op.cit., h. 174.
41
H.M.K. Bakri, Hukum Pidana Dalam Islam, Solo: Ramadani, t.t, h. 67- 68.
42
Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet ke-1, h. 46.
43
https://emas24karat.com/ diakses pada tanggal 15 Januari 2012, pukul 10.30 WIB

48. 36
yang mencuri harta seseorang”.44 Hukuman potong tangan
dikenakan terhadap pencurian dengan tehnis menurut ulama
madzhab empat berbeda-beda. Cara yang pertama, memotong tangan
kanan pencuri pada pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri
untuk yang kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki
kirinya. Apabila ia mencuri untuk yang ketiga kalinya maka para
ulama berbeda pendapat.
Menurut Iman Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai
hukuman ta’zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang
lainya, yaitu menurut Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad
pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia
mencuri lagi untuk yang keempat kalinya maka dipotong kaki
kanannya.
“Apabila masih mencuri lagi untuk yang kelima kalinya
maka ia dikenai hukuman ta’zir dan dipenjara seumur hidup (sampai
mati ) atau sampai ia bertobat”.45
44
Muhammad Amin Suma dkk, Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan
Tantangan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, h. 124.
45
Ahmad Wardi Muslich, op cit., h. 91.

49. BAB III
PUTUSAN PN SEMARANG NO.465/PID.B/2010/PN.SMG TENTANG
PENCURIAN KOTAK AMAL MASJID
A Profil Pengadilan Negeri Semarang
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Semarang
Sebelum perang dunia II, di Semarang terdapat Raad va justitie
yang artinya sama dengan Pengadilan Tinggi sekarang, di mana
gedungnya pada saat itu ada di Tugu Muda sekarang, yang ditempati oleh
Kodam, disamping itu terdapat pula Langerecht dan Landgeraad.1
Landgerecht mengadili perkara-perkara novies, yaitu pelanggaran
lalu lintas, pelanggaran Peraturan Daerah (Perda), sedangkan landgeraad
mengadili perkara-perkara berat. Setelah perang selesai Landgerecht dan
Landgeraad kemudian menjadi menjadi Pengadilan Negeri yang
berkedudukan di jalan Raden Patah Semarang.
Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan, dirasakan bahwa gedung Pengadilan Negeri Semarang yang
terletak di Jalan Raden Patah Semarang sudah tidak memenuhi syarat lagi,
maka sejak bulan Desember 1977 Pengadilan Negeri Semarang telah
menempati gedung yang baru yang terletak di jalan Siliwangi No.512
(Krapyak) Semarang yang berdiri diatas tanah seluas 4.000 m2, dan
1
Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa
Tengah (Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang), Jakarta: Departemen Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha
Negara, 2001, h. 48-49.
37

50. 38
dengan luas wilayah Hukum kurang lebih 371,52 km2 yang terdiri dari 16
(enam belas) kecamatan, yaitu kecamatan : Gajah Mungkur, Mijen,
Candisari, Tugu, Gunungpati, Ngalian, Banyumanik, Tembalang,
Gayamsari, Semarang Utara, Semarang Barat, Pedurungan, Genuk,
Semarang Selatan, Semarang Tengah, dan Kecamatan Semarang Timur.
2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Semarang
Pada prinsipnya Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang
menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan
perkara pidana bagi warga negara yang mencari keadilan dan haknya
dirampas kecuali undang-undang menentukan lain (UU No. 4 tahun 2004),
kemudian wewenang dari pengadilan Negeri sendiri adalah meliputi
perkara pidana maupun perdata. Hal ini menambah tugas yang baru
diemban oleh pengadilan Negeri sebagai institusi pemerintahan.
Pengadilan Negeri diperuntukan bagi semua pemeluk agama yang
ada di Indonesia. Karena masalahnya begitu kompleks, maka dalam
peraturannya terdapat bermacam-macam kitab undang-undang seperti
kitab undang-undang hukum acara pidana dan kitab undang-undang
hukum acara perdata, dan lain-lain.
Yang menjadi landasan hukum keberadaan pengadilan Negeri ini
tercantum dalam Undang–Undang No. 8 tahun 2004, yaitu:
a. Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “Pengadilan umum adalah
dalam data pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan pada umumnya”.

51. 39
b. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “Kekuasaan di
lingkungan atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan dengan pengadilan tinggi”.
c. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum berpuncak
pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi.
Kaitannya dengan tugas dan wewenang pengadilan negeri maka
tidak terlepas dari proses beracara dalam suatu persidangan, dimana dalam
hukum acara pidana dijelaskan mengenai aturan-aturan yang memberikan
petunjuk apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan orang-orang
yang terlibat di dalamnya (tersangka, terdakwa, penasehat hukum, dan
saksi).
B Kronologis Kasus Dalam Putusan Nomor : 465/Pid.B/2010/Pn.Smg
Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid
Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekitar pukul
02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2010 bertempat
di Masjid Miftahul Huda Kampung Sumurbong Kel. Rejomulyo Kec.
Semarang Timur, Kota Semarang.
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya
terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan mengambil uang dari kotak
amal yang berada di dalam Masjid Miftahul Huda yang terletak tidak jauh dari
pasar Kobong tepatnya di kampung Sumurbong kelurahan Rejomulyo
kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, kemudian terdakwa yang
melihat keadaan sekitar masjid sepi langsung masuk dan mendekati kotak

52. 40
amal. Setelah itu dengan menggunakan tatah kayu yang terbuat dari besi yang
telah dipersiapkan sebelumnya, terdakwa mencongkel kotak amal. Setelah
berhasil mencongkel kotak amal terdakwa mengambil uang yang ada di
dalamnya sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah), yang
terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3
(tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar
pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 2000,-
(dua ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
tidak lama setelah terdakwa berhasil mengambil uang dari dalam kotak amal
datang warga sekitar yang kemudian mengamankan terdakwa berikut barang
bukti.2
C Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor:
465/Pid.B/2010/Pn.Smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid
Dalam hal memberikan keputusan Pengadilan Negeri Hakim
menggunakan beberapa dasar hukum sebagai bahan pertimbangan bagi
perkara-perkara yang telah diajukan, baik yang berupa ketentuan-ketentuan
tertulis yaitu Undang-Undang maupun dasar hukum lain yang dapat menjadi
pertimbangan bagi terdakwa.
Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Semarang yang telah memutuskan dan menetapkan perkara
nomor: 465/Pid.B/2010/Pn.Smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid.
2
Arsip Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor : 465/Pid.B/2010/Pn.Smg.

53. 41
Bahwa ia terdakwa Salim bin Asropi pada hari sabtu tanggal 01 Mei
2010 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan
Mei 2010 bertempat di Masjid Miftahul Huda Kampung sumurbong Kel.
Rejomulyo Kec. Semarang Timur, Kota Semarang atau setidak-tidaknya
disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri
Semarang telah mengambil barang sesuatu berupa yaitu berupa uang tunai
sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari 2
(dua) lembar pecahan RP. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar
pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp.
5000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 2000,- (dua ribu
rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
memiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan
cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.
Adanya barang bukti berupa uang sebesar Rp 161.000,-, satu buah
tatah yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 20cm tidak bergagang dan
satu buah kaos hitam merek Darbost, Selain itu telah didengar pula keterangan
saksi menjadi bukti dari saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya,
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. ROHANI Bin NGARDI, dibawah sumpah persidangan menerangkan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

54. 42
Bahwa, kejadianya pada hari sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekira jam
02.30 Wib ditempat di Masjid Miftahul Huda kampong sumurbong
Kel.Rejomulyo Kec. Semarang timur, Kota Semarang.
Bahwa, awalnya saksi mengetahui kotak amal dalam keadaan
digembok dan diletakkan dalam masjid Miftahul Huda.
Bahwa, pada waktu itu saksi sedang berada dirumah dibangunkan oleh
saksi ROHANI dan diberitahu oleh saksi setelah itu saksi menuju ke
Masjid Miftahul Huda sesampainya di Masjid saksi bertemu dengan
tersangka selanjutnya menggeladah tersangka dan saksi menemukan
uang tunai di saku celana sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh
satu ribu rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,-
(dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah),
8 (delapan) lembar pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), dan 3 (tiga)
lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
Bahwa, kemudian saksi membangunkan saksi ABDUL GAFAR,
selanjutnya tersangka berhasil ditangkap dan diamankan.
2. AMAT KOSIM Bin SOEMOSUWITO, dibawah sumpah persidangan
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa, kejadianya pada hari sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekira jam
02.30 Wib bertempat dimasjid Miftahul huda kampong Sumurbong
kel. Rejomulyo Kec. Semarang timur, Kota Semarang.
Bahwa, awalnya saksi mengetahui kotak amal dalam keadaan
digembok dan diletakkan didalam Masjid Miftahul Huda.
Bahwa, pada waktu itu saksi sedang berada di rumah dibangunkan
oleh Saksi ROHANI dan diberitahu oleh saksi setelah itu saksi menuju
ke masjid Miftahul huda sesampainya dimasjid saksi bertemu dengan
tersangka selanjutnya menggeledah tersangka dan saksi menemukan
uang tunai disaku celana sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh
satu ribu rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,-
(dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah),
8 (delapan) lembar pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), dan 3 (tiga)
lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara tersangka mengambil
uang masjid dan saksi tahu tersangka mengambil uang dengan cara
merusak kotak amal yang ada didalam masjid, karena kotak amal
ditepati sudah dalam keadaan rusak.
Bahwa, selanjutnya tersangka berhasil sitangkap dan diamalkan oleh
petugas.
Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkanya.
3. ABDUL GAFAR Bin H. MUHNI, Dalam BAP di kepolisian pokoknya
menerangkan sebagai berikut :
Bahwa, kejadianya pada hari sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekira jam
02.30 Wib ditempat di Masjid Miftahul Huda kampong sumurbong
Kel.Rejomulyo Kec. Semarang timur, Kota Semarang.

55. 43
Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana tersangka mengambil uang
kas masjid dan yang saksi tahu tersangka mengambil uang dengan cara
merusak kotak amal yang ada didalam Masjid
Bahwa, pada waktu itu saksi sedang berada dirumah dibangunkan oleh
Saksi ROHANI dan diberitahu oleh Saksi ROHANI selanjutnya saksi
menuju ke masjid Miftahul Huda.
Bahwa, saksi melihat disekitar kotak amal banyak uang tercecer.
Bahwa, saat tersangka ditangkap juga ditemukan uang tunai sejumlah
Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) terdiri dari
pecahan Rp 20.000,-, Rp 10.000,- Rp 5.000,- Rp 1.000,-
Bahwa, tersangka ditangkap oleh warga masyarakat dan tidak lama
kemudian petugas datang mengamankan tersangka berikut barang
bukti ke Polsek Sidodadi.
Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkanya.3
Dari keseluruhan pemeriksaan yang terjadi dalam persidangan
dijelaskan antara barang bukti, keterangan saksi serta pengakuan terdakwa
sendiri satu sama lain saling berkaitan dan berhubungan. Majelis Hakim
memperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang akan disimpulkan dan
dituangkan bersama-sama dengan pertimbangan pembuktian setiap unsur-
unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut:
Dakwaan yang diajukan kepada terdakwa adalah dakwaan tunggal,
maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-5
KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
1. Unsur mengambil barang sesuatu
2. Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum
4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kegiatan kejahatan itu untuk
sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong
atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah
palsu atau pakaian jabatan palsu.
3
ibid.

56. 44
Sebelum pengadilan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan
perbuatan terdakwa tersebut, maka perlu pula terlebih dahulu dipertimbangkan
hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa. Hal-hal yang
meringankan terdakwa diantaranya, terdakwa mengakui terus terang
perbuatanya dan menyesali perbuatanya, terdakwa bersikap sopan
dipersidangan, dan terdakwa belum pernah dihukum. Sedangkan hal-hal yang
memberatkan, perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan perbuatan
terdakwa meresahkan masyarakat.
Dalam hal ini majelis hakim mendengar pula tuntutan jaksa penuntut
umum, yang pada pokoknya menuntut agar pengadilan negeri Semarang
memutuskan perkara terhadap terdakwa sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa SALIM Bin ASROPI terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan
pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat
(1) Ke-4 dan 5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALIM Bin ASROPI berupa
pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap
ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Satu buah tatah yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 20cm
tidak bergagang, dirampas untuk dimusnahkan
Uang tunai sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu
rupiah), yang terdiri dari dua RP. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tiga
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), delapan Rp. 5000,- (lima ribu
rupiah), delapan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), dan tiga Rp. 1.000,-
(seribu rupiah), dikembalikan kepada yang berhak: Masjid Miftahul
Huda Kampung Sumurbong Kel. Rejomulyo Kec. Semarang Timur,
Kota Semarang
4. Menetapkan agar tedakwa dibebani membayar biaya perkara ebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah)

57. 45
D Putusan Nomor : 465/Pid.B/2010/Pn.Smg Tentang Pencurian Kotak
Amal Masjid
MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa : SALIM Bin ASROPI terbukti secara syah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam
keadaan memberatkan”:
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama: 6 (enam) bulan:
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan:
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Satu buah tatah yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 20
cm tidak begagang, dirampas untuk dimusnahkan ;
Uang tunai sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu
rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan RP. 20.000,- (dua
puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu
rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah),
dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
dikembalikan kepada yang berhak : Masjid Miftahul Huda

58. 46
kampung sumurbong Kel. Rejomulyo Kec. Semarang timur, Kota
Semarang.
6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar
Rp 1.000,- (seribu rupiah)4
4
ibid.

59. BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO.465/PID.B/2010/PN.Smg TENTANG PENCURIAN
KOTAK AMAL MASJID
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg Tentang Pencurian Kotak
Amal Masjid
Tindak pidana pencurian kotak amal yang di lakukan oleh Salim Bin
Asropi pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekitar jam 02.30 WIB,
bertempat di Masjid Miftahul Huda Kampung Sumurbong Kel.Rejomulyo
Kec. Semarang Timur, Kota Semarang itu sudah di diperdatakan dan terdakwa
dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.
Kasus ini sangat menarik untuk di kaji lebih jauh, seperti yang penulis
sampaikan pada latar belakang masalah, mengingat pertimbangan hukum
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg
tentang Pencurian Kotak Amal Masjid. Kasus ini termasuk kategori pencurian
dalam keadaan memberatkan. Salim Bin Asropi telah mengambil uang tunai
sebesar Rp 161.000,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
dengan maksud ingin memilikinya dengan melawan hukum yang dipersiapkan
dengan membawa alat tatah kayu yang terbuat dari besi untuk mencongkel
kotak amal untuk mempermudah pencurian.
47

60. 48
Pencurian ini melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan
di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Akan tetapi dalam
putusan Pengadilan Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg memutuskan
perkara tersebut hanya dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan dan
dikenakan biaya perkara sebesar seribu rupiah.1 Kenapa bisa demikian?.
Menurut penulis semua jenis tindak pidana pencurian adalah perbuatan
yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain tindak kriminal. Hal
yang melatar belakangi tindak pidana pencurian sangatlah beragam, misalnya,
karena adanya niat dan kesempatan, dan juga karena kondisi yang melingkupi,
baik intenal maupun eksternal dari si pelaku. Namun lepas dari permasalahan
itu, pencuri adalah pencuri, apapun alasan atau motif pencuri harus di kenakan
hukuman karena telah merugikan orang lain sesuai berat ringan kasus
seseorang dan bagaimana hakim memutuskan.
Alasan putusan yang diambil Hakim Pengadilan Negeri Semarang
terhadap kasus pencurian kotak amal yang di lakukan oleh Salim Bin Asropi
merupakan putusan pemidanaan dimana putusan Pengadilan yang dijatuhkan
kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa
atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.2 Sedangkan tujuan pemidanaan
adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan
oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang
harus dipenuhi. “Menurut Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan
Simorangkir, perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas:
1
Kutipan Putusan No.465/Pid.B/2010/PN.Smg.
2
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 86.

61. 49
pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara
solidaritas masyarakat, dan perimbangan/pengimbalan”.3
Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pemidanaan
kepada terdakwa. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa
terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.
Terdakwa Salim bin Asropi berdasarkan barang bukti serta keterangan dari
saksi-saksi, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dalam
keadaan yang memberatkan, karena pencurian ini melanggar pasal 363 ayat
(1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan di ancam dengan pidana penjara paling lama
tujuh tahun.
Menurut penulis, terkait apa yang di lakukan oleh hakim Pengadilan
Negeri Semarang itu sesuai dengan apa yang ada dalam arsip putusan
No.465/Pid.B/2010/PN.Smg. ini berarti adanya upaya dari para pemutus
hukuman untuk menimbang lebih jauh terkait dengan hukuman untuk
terdakwa Salim bin Asropi. Kemudian para hakim juga menyidangkan kasus
tersebut dengan memperhatikan beberapa syarat, seperti apa yang di
sampaikan Adami Chazawi bahwa untuk adanya suatu pertanggungjawaban
pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. Harus ada tingkah laku yang dapat dipidana.
2. Perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum.
3. Harus ada kesalahan dari pelaku.
4. Akibat konstitutif.
3
Petrus Irawan Panjaitan, dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan
dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1995, h. 12.