Modul 8, 9, dan 10 - Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement

1. 90
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1

2. 1
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2

3. 1
SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN
PESERTA MAMPU:
 Memahami ketentuan umum pengadaan barang / jasa dengan
swakelola
 Memahami penggunaan tingkat komponen dalam negeri
penggadaan barang / jasa dan preferensi harga
 Memahami kegiatan dan kriteria pengadaan barang / jasa dgn
dana pinjaman / hibah LN
 Memahami Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3

4. 1
Definisi Swakelola
Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi
sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung
jawab anggaran, instansi pemerintah lain
dan/atau kelompok masyarakat
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4

5. 4
Pekerjaan pengembangan
industri pertahanan, industri Pekerjaan yang operasi nya
Pekerjaan untuk memerlukan partisipasi langsung
alutsista dan industri almatsus meningkatkan
dalam negeri masyarakat
kemampuan
teknis SDM
Penelitian dan Pekerjaan yang tidak
pengembangan dalam diminati oleh Penyedia
negeri Barang/Jasa
Pekerjaan yang secara
Pekerjaan Industri rinci/detail tidak dapat
Kreatif, inovatif dan dihitung/ditentukan
budaya dalam negeri Jenis terlebih dahulu
pekerjaan Penyelenggaraan
Pekerjaan yang bersifat rahasia
bagi K/L/D/I yang bersangkutan swakelola diklat, kursus, seminar, penyuluha
n, dll
Pekerjaan survey, pemrosesan Pekerjaan untuk proyek
data, pengujian, pengembangan percontohan dan survey yang
sistem bersifat khusus
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5

6. 1
Pelaporan &
Penyerahan Pertanggung
jawaban
Pengawasan
Pelaksanaan
Perencanaan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 6

7. 1
K/L/D/I penanggung jawab anggaran
• Perencanaan
• Pelaksanaan
• Pengawasan dan Evaluasi
Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola
• Perencanaan
• Pelaksanaan
• Pengawasan dan Evaluasi
Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
• Perencanaan
• Pelaksanaan
• Pengawasan dan Evaluasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 7

8. 1
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 8

9. 2
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 9

10. 2
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 10

11. 2
• Direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri
oleh Penanggung Jawab Anggaran; dan
mempergunakan pegawai sendiri, pegawai
K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan
tenaga ahli
• Tenaga ahli tidak boleh lebih dari 50%
• pengadaan bahan/barang, Jasa
Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga
ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 11

12. 2
• Perencanaan di lakukan oleh K/L/D/I Penanggung
Jawab Anggaran .
• Pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak/MoU
antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran
dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah
lain pelaksana Swakelola
• pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang
dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh
ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain
pelaksana Swakelola.
• Pengawasan dilakukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab
Anggaran
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 12

13. 3
• Perencanaan Umum dilakukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab
Anggaran
• Perencanaan pekerjaan secara detail dilakukan oleh Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan persetujuan K/L/D/I
Penanggung Jawab Anggaran
• Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK
dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
• Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada
Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu
melaksanakan pekerjaan;
• Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk
rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13

14. 4
• Pelaksanaan rencana sesuai KAK
• Pengadaan Bahan, Jasa
Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau
Tenaga Ahli Perseorangan.
• Pembayaran
• Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan
Dokumentasi
• Pelaporan Realisasi Pekerjaan
• Penyerahan Hasil Pekerjaan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 14

15. 1
 40% dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap
 30% dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan
telah mencapai 30%
 30% dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan
telah mencapai 60% .
 pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang
dikeluarkan, dilaporkan secara berkala kepada PPK
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 15

16. 1
• Pengawasan oleh Tim Pengawas
• Pengawasan meliputi administrasi, teknis dan
keuangan
• apabila dari hasil pengawasan ditemukan
penyimpangan, PPK harus segera mengambil
tindakan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 16

17. 1
• Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap
pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:
a) pengadaan dan penggunaan material/bahan;
b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli;
c) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang;
d) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan;
e) pelaksanaan fisik; dan
f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan.
• Dari hasil evaluasi tersebut, Penanggungjawab memberikan
masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan
pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 17

18. 3
• PPK mengadakan Kontrak untuk swakelola sendiri, atau
dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah
lain, atau dengan Pelaksana Swakelola berdasarkan Nota
Kesepahaman atau Kontrak dengan Kelompok Masyarakat;
• Kontrak Swakelola paling kurang berisi:
1) Para pihak;
2) Pokok pekerjaan yang diswakelolakan;
3) Nilai pekerjaan yang diswakelolakan;
4) Jangka waktu pelaksanaan; dan
5) Hak dan kewajiban para pihak.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 18

19. 2
 Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam
negeri
 Spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam
negeri belum memenuhi persyaratan ; dan/atau.
 produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi
kebutuhan.
Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa yang di impor langsung, semaksimal mungkin
menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 19

20. 2
Tingkat
Menunjukkan
Komponen Dalam besarnya tingkat
Negeri (TKDN) penggunaan
Wajib digunakan
barang/jasa
bila TKDN + BMP
merupakan mencapai 40 %
Perhitungan TKDN
indikator tingkat merujuk pada
penggunaan ketentuan Hanya berlaku jika
terdapat minimal 3
produk dalam Menteri
calon penyedia produk
Perindustrian
negeri dilakukan dalam negeri
sesuai besaran Mengacu pada
komponen dalam daftar inventaris Hanya berlaku
oleh kementrian pada barang yang
negeri pada setiap memenuhi
perindustrian
Barang/Jasa spesifikasi teknis
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 20

21. 2
Pengadaan yang
Max 15 % untuk
dibiayai rupiah barang produksi
Preferensi Harga murni dengan nilai dalam negeri
diatas 5 Milyar
Tidak mengubah
merupakan Berlaku harga
perhitungan ulang pada TKDN penawaran, teta
pi HEA dapat
nilai penawaran > 25% merubah urutan
dengan Pengadaan yang Max 7.5%
mempertimbangkan dibiayai Pinjaman untuk
Luar Negeri melalui pekerjaan
TKDN Pelelangan konstruksi
Internasional
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 21

22. 1
• HEA = Harga Evaluasi Akhir.
• KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa).
• HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi
persyaratan lelang dan telah dievaluasi).
Pada HEA yang sama, pemilik TKDN terbesar menjadi pemenang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 22

23. 5
• Peserta dibagi contoh pengadaan dengan
penggunaan produksi DN
• Dalam contoh tersebut, TKDN mengacu pada
Daftar Inventarisasi barang/Jasa Produksi Dalam
Negeri diterbitkan Kementerian Perindustrian
• Diskusikan dengan peserta disebelahnya
 mencari dalam tabel Kementerian Perindustrian
 tuliskan jawaban pada tabel yg disediakan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 23

24. 2
• PPK wajib memahami:
a. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri
(NPPLN)/(NPHLN)
b. Ketentuan Pengadaan setelah NPPLN/NPHLN disepakati
• Pengadaan yang dibiayai Lembaga Penjamin Kredit
Ekspor/Kredit Swasta Asing
1. Dilakukan melalui Pelelangan/Seleksi Internasional, dan harus
merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam DRPPHLN
2. Dokumen Penawaran sesuai ketentuan dan norma
Internasional.
3. Evaluasi Penawaran dengan smetode perhitungan biaya efektif
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 24

25. 1
Memberi
kesempatan seluas-
luasnya kepada
penyedia nasional
Dokumen pengadaan
Proses pemilihan
berbahasa indonesia
dilangsungkan di
dan berbahasa
dalam negeri
Inggris
Dokumen berbahasa
Indonesia menjadi
acuan jika terdapat
perbedaan tafsir
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 25

26. 1
a) Adanya kerja sama antara Penyedia
Barang/Jasa asing dengan industri dalam
negeri ;
b) Adanya ketentuan yang jelas mengenai tata
cara pelaksanaan pengalihan
kemampuan, pengetahuan, keahlian dan
keterampilan
c) Ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan
sedapat mungkin dilaksanakan di wilayah
Indonesia.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 26

27. 1
Bernilai di atas
100 Milyar untuk
pekerjaan konstruksi
Perusahaan asing Bernilai di atas
harus bekerja sama 20 Milyar untuk
dengan perusahaan pengadaan barang/jasa
nasional lainnya
Bernilai di atas
10 milyar untuk jasa
konsultansi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 27

28. 1
• Pengadaan secara elektronik (E-Procurement)
adalah Pengadaan Barang/Jasa yang
dilaksanakan dengan menggunakan teknologi
informasi dan transaksi elektronik sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
• Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik
dilakukan dengan cara e-tendering atau e-
purchasing.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 28

29. 2
Meningkatkan
transparansi dan
akuntabilitas
Memenuhi Meningkatkan
kebutuhan akses akses pasar dan
informasi yang persaingan usaha
real time yang sehat
Mendukung Memperbaiki
proses tingkat efisiensi
monitoring dan proses
audit pengadaan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 29

30. 2
1.Mendapatkan penawaran yang lebih banyak
2.Mempermudah proses administrasi
3.Mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan
ULP / PP
1. Menciptakan persaingan usaha yang sehat
2. Memperluas peluang usaha
3. Membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang
4. Mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang
Penyedia Barang dan
Jasa
Memberikan kesempatan masyarakat luas untuk
mengetahui proses pengadaan
masyarakat
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 30

31. 1
E-Tendering merupakan:
• Tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa
yang dilakukan secara terbuka dan dapat
diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa
yang terdaftar pada sistem pengadaan
secara elektronik dengan cara
menyampaikan 1 (satu) kali penawaran
dalam waktu yang telah ditentukan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 31

32. 1
E-Purchasing merupakan:
•Tata cara pembelian
Barang/Jasa melalui sistem
katalog elektronik
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 32

33. 20
• Renovasi sederhana gedung aula pertemuan Desa
Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten
Banyumas.
• 2 kel. pertama swakelola yang dilaksanakan oleh Dinas PU
Kab
• 2 kel. kedua swakelola yang dilaksanakan kelompok masy
• tiap kelompok menyusun garis besar :
- Tim Swakelola dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim
Pelaksana dan Tim Pengawas sesuai struktur organisasi
Swakelola
- Alur pelaporan dan sistem pengawasannya
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 33

34. 15
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 34