SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 45
PeraturanPresidenNomor54 Tahun 2010 Oleh: Khalid Mustafa 1 1
2 LatarBelakang EfisiensibelanjanegaradanpersaingansehatmelaluiPengadaanBarang/Jasapemerintahbelumsepenuhnyaterwujud;  SistemPengadaanBarang/jasaPemerintahbelummampumendorongpercepatanpelaksanaanBelanjaBarangdanBelanjaModal dalam APBN/APBD (bottleneck); SistemPengadaanBarang/JasaPemerintahbelummampumendorongterjadinyainovasi, tumbuhsuburnyaekonomikreatifsertakemandirianindustristrategis;  Masihadanya multi-tafsirsertahal-halyang belumjelasdalamKeppres80/2003;    Perlunyamemperkenalkanaturan, sistem, metodadanproseduryang lebihsederhana, namuntetapmenjagakoridorgood governance sertamasihmenjaminterjadinyapersainganyang sehatdanefisiensi;  Perlunyamendorongterwujudnyareward and punishment yang lebihbaikdalamsistemPengadaan 2
3 ArahPerubahan Menciptakaniklimyang kondusifuntukpersaingansehat, efisiensibelanjanegaradanmempercepatpelaksanaanAPBN/APBD (debottlenecking) Aturan yang dibuat a/l: dilengkapi Tata Cara PengadaandanStandard Bidding Document; lelang/seleksisederhana s/d Rp. 200 jt; PengadaanLangsung; persyaratanpelelangandipermudah; kontrakpayung; ULP (Unit LayananPengadaan); dsb.  Mendorongterjadinyainovasi, tumbuhsuburnyaekonomikreatifsertakemandirianindustristratetgis Aturan yang dibuat a/l : swakeloladanmetodesayembara/kontesuntukmendoronginovasidanekonomikreatifsertamengharuskanPengadaanAlutsistaTNI danAlmatsusPolriolehIndustristrategisDN, dsb MemberipeluangpembiayaanbersamaPusat-Daerah (Co-financing) Aturan yang dibuat a/l : kontrakpembiayaanbersama; swakelolaolehinstansipemerintahlain, dsb.  3
4 ArahPerubahan KlarifikasiAturan Contoh : jenis –jenispengadaan; besaranuangmuka; kelengkapan data administrasi; penggunaanmetodeevaluasi; kondisikahar(force majeur); penyesuaianharga(price adjustment); dsb.  Memperkenalkanaturan, sistem, metodadanprosedur  yang lebihsederhanadengantetapmemperhatikangood governance Aturan yang dibuat a/l : menghapuskanmetodapemilihanlangsung(menjadipelelangansederhana), mendorongpelaksanaane-announcement,  e –procurement, e-catalogue, dsb 6.     MemperkenalkansistemReward & Punishment yang lebihadil Aturan yang dibuat a/l : mengupayakaninsentifyang wajarkepadaPejabatPembuatKomitmen(PPK)/anggotaUnit LayananPengadaan(ULP);  memberlakukanjaminansanggahanbanding; penegasankapanaparathukumseyogyanyamasukdalamkasuspengadaan;  dsb.  4
5 ArahPerubahan Perpres 54/2010 mulaiberlakusejaktanggalditetapkan (6 Agustus 2010) Keppres No. 80 Tahun 2003 dinyatakantidakberlakupadatanggal 1 Januari 2011 PelaksanaanpelelangandapattetapberpedomanpadaKeppres No. 80 Tahun 2003 sampai 31 Desember 2010 Kontrak yang ditandatanganisebelumPerpresiniberlaku, tetapberlakuhinggamasaakhirkontrak Pengumumandi Koran Nasionalmasihtetapberlakuhinggabatasakhirberlakunyakontrakpenayangan, yaitu 9 Juli 2011 di Koran Tempo Pengumumandi Koran ProvinsidisesuaikandenganmasaberlakuantaraGubernurdengan Koran Provinsi 5
MATRIKS PERBEDAAN ANTARA PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO 80 TAHUN 2003 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
TERIMA KASIH http://khalidmustafa.info 45

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"
MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"
MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"Ardi Imawan
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanKhalid Mustafa
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJKhalid Mustafa
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Khalid Mustafa
 
Cerita legenda ppt
Cerita legenda pptCerita legenda ppt
Cerita legenda pptannis.tutor
 
Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ PemerintahPotensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ PemerintahKhalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa LainnyaPelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa LainnyaKhalid Mustafa
 
Cerita Kupu-kupu dan semut
Cerita Kupu-kupu dan semutCerita Kupu-kupu dan semut
Cerita Kupu-kupu dan semutrifkatulkhaerah
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Khalid Mustafa
 

Andere mochten auch (14)

MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"
MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"
MATERI FOKIS : Dongeng Singkat "Data Science"
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
 
Permendagri nomor 54 tahun 2010
Permendagri nomor 54 tahun 2010Permendagri nomor 54 tahun 2010
Permendagri nomor 54 tahun 2010
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
 
Tugas Manajemen Survei dan Pemetaan
Tugas Manajemen Survei dan PemetaanTugas Manajemen Survei dan Pemetaan
Tugas Manajemen Survei dan Pemetaan
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
 
Cerita legenda ppt
Cerita legenda pptCerita legenda ppt
Cerita legenda ppt
 
Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ PemerintahPotensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa LainnyaPelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
 
FABEL (DONGENG)
FABEL (DONGENG)FABEL (DONGENG)
FABEL (DONGENG)
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
 
Cerita Kupu-kupu dan semut
Cerita Kupu-kupu dan semutCerita Kupu-kupu dan semut
Cerita Kupu-kupu dan semut
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
 

Ähnlich wie Perpres54-Pengadaan

BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...
BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...
BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...AHMAD SULTONI
 
15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...
15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...
15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...marisa tanggang
 
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...syifa khoirudin
 
BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...
BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...
BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...Ipung Sutoyo
 
BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...
BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...
BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...Febi Nofita Sari
 
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1Max Boekorsjom
 
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHPEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHRizki Malinda
 
BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018
BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018
BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018andika dwipras
 
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdmMikhail Rasyid
 
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan IndonesiaReformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan IndonesiaDeddy Supriady Bratakusumah
 
Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006
Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006
Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006AnastasiaAnindia1
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...Muh Agus Priyetno
 
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...Irsan Sugiarto
 
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi DaerahEfektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi DaerahDeddy Supriady Bratakusumah
 
Permenpan 2005 087
Permenpan 2005 087Permenpan 2005 087
Permenpan 2005 087odhys
 
Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...
Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...
Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...Tp Unsri
 
TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...
TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...
TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...rianafitri1
 
CARA UNTUK MENGIMBANGI KEKAYAAN EKONOMI DUNIA
CARA UNTUK MENGIMBANGI KEKAYAAN EKONOMI DUNIACARA UNTUK MENGIMBANGI KEKAYAAN EKONOMI DUNIA
CARA UNTUK MENGIMBANGI KEKAYAAN EKONOMI DUNIAazrimahali
 

Ähnlich wie Perpres54-Pengadaan (20)

BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...
BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...
BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...
 
15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...
15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...
15,TGS UAS BE & GG, Marisa Dosma Sitanggang, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Pe...
 
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...
BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Universit...
 
BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...
BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...
BE & GG, purwono sutoyo, hapzi ali, Konsep yang efektif dan efisien dalam men...
 
BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...
BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...
BE & GG, Febi Nofita Sari, Hapzi Ali, The Corporate Culture: infact and impli...
 
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
 
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHPEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
 
BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018
BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018
BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018
 
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
 
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan IndonesiaReformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006
Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006
Pedoman Umum Good Corporate Governanca Indonesia KNKG 2006
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Ethics and Conflict Interest, U...
 
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,good governance di ...
 
Materi BLUD Mahulu.pptx
Materi BLUD Mahulu.pptxMateri BLUD Mahulu.pptx
Materi BLUD Mahulu.pptx
 
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi DaerahEfektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
 
Reformasi dan Peran Birokrasi
Reformasi dan Peran BirokrasiReformasi dan Peran Birokrasi
Reformasi dan Peran Birokrasi
 
Permenpan 2005 087
Permenpan 2005 087Permenpan 2005 087
Permenpan 2005 087
 
Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...
Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...
Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...
 
TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...
TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...
TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...
 
CARA UNTUK MENGIMBANGI KEKAYAAN EKONOMI DUNIA
CARA UNTUK MENGIMBANGI KEKAYAAN EKONOMI DUNIACARA UNTUK MENGIMBANGI KEKAYAAN EKONOMI DUNIA
CARA UNTUK MENGIMBANGI KEKAYAAN EKONOMI DUNIA
 

Mehr von Khalid Mustafa

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
 
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKhalid Mustafa
 
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Khalid Mustafa
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJKhalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Khalid Mustafa
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Khalid Mustafa
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Khalid Mustafa
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Khalid Mustafa
 
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)Khalid Mustafa
 
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKhalid Mustafa
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Khalid Mustafa
 

Mehr von Khalid Mustafa (20)

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
 
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
 
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
 
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
 
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
 

Kürzlich hochgeladen

Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatArfiGraphy
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 

Perpres54-Pengadaan

  • 1. PeraturanPresidenNomor54 Tahun 2010 Oleh: Khalid Mustafa 1 1
  • 2. 2 LatarBelakang EfisiensibelanjanegaradanpersaingansehatmelaluiPengadaanBarang/Jasapemerintahbelumsepenuhnyaterwujud; SistemPengadaanBarang/jasaPemerintahbelummampumendorongpercepatanpelaksanaanBelanjaBarangdanBelanjaModal dalam APBN/APBD (bottleneck); SistemPengadaanBarang/JasaPemerintahbelummampumendorongterjadinyainovasi, tumbuhsuburnyaekonomikreatifsertakemandirianindustristrategis; Masihadanya multi-tafsirsertahal-halyang belumjelasdalamKeppres80/2003; Perlunyamemperkenalkanaturan, sistem, metodadanproseduryang lebihsederhana, namuntetapmenjagakoridorgood governance sertamasihmenjaminterjadinyapersainganyang sehatdanefisiensi; Perlunyamendorongterwujudnyareward and punishment yang lebihbaikdalamsistemPengadaan 2
  • 3. 3 ArahPerubahan Menciptakaniklimyang kondusifuntukpersaingansehat, efisiensibelanjanegaradanmempercepatpelaksanaanAPBN/APBD (debottlenecking) Aturan yang dibuat a/l: dilengkapi Tata Cara PengadaandanStandard Bidding Document; lelang/seleksisederhana s/d Rp. 200 jt; PengadaanLangsung; persyaratanpelelangandipermudah; kontrakpayung; ULP (Unit LayananPengadaan); dsb. Mendorongterjadinyainovasi, tumbuhsuburnyaekonomikreatifsertakemandirianindustristratetgis Aturan yang dibuat a/l : swakeloladanmetodesayembara/kontesuntukmendoronginovasidanekonomikreatifsertamengharuskanPengadaanAlutsistaTNI danAlmatsusPolriolehIndustristrategisDN, dsb MemberipeluangpembiayaanbersamaPusat-Daerah (Co-financing) Aturan yang dibuat a/l : kontrakpembiayaanbersama; swakelolaolehinstansipemerintahlain, dsb. 3
  • 4. 4 ArahPerubahan KlarifikasiAturan Contoh : jenis –jenispengadaan; besaranuangmuka; kelengkapan data administrasi; penggunaanmetodeevaluasi; kondisikahar(force majeur); penyesuaianharga(price adjustment); dsb. Memperkenalkanaturan, sistem, metodadanprosedur yang lebihsederhanadengantetapmemperhatikangood governance Aturan yang dibuat a/l : menghapuskanmetodapemilihanlangsung(menjadipelelangansederhana), mendorongpelaksanaane-announcement, e –procurement, e-catalogue, dsb 6. MemperkenalkansistemReward & Punishment yang lebihadil Aturan yang dibuat a/l : mengupayakaninsentifyang wajarkepadaPejabatPembuatKomitmen(PPK)/anggotaUnit LayananPengadaan(ULP); memberlakukanjaminansanggahanbanding; penegasankapanaparathukumseyogyanyamasukdalamkasuspengadaan; dsb. 4
  • 5. 5 ArahPerubahan Perpres 54/2010 mulaiberlakusejaktanggalditetapkan (6 Agustus 2010) Keppres No. 80 Tahun 2003 dinyatakantidakberlakupadatanggal 1 Januari 2011 PelaksanaanpelelangandapattetapberpedomanpadaKeppres No. 80 Tahun 2003 sampai 31 Desember 2010 Kontrak yang ditandatanganisebelumPerpresiniberlaku, tetapberlakuhinggamasaakhirkontrak Pengumumandi Koran Nasionalmasihtetapberlakuhinggabatasakhirberlakunyakontrakpenayangan, yaitu 9 Juli 2011 di Koran Tempo Pengumumandi Koran ProvinsidisesuaikandenganmasaberlakuantaraGubernurdengan Koran Provinsi 5
  • 6. MATRIKS PERBEDAAN ANTARA PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO 80 TAHUN 2003 6
  • 7. 7
  • 8. 8
  • 9. 9
  • 10. 10
  • 11. 11
  • 12. 12
  • 13. 13
  • 14. 14
  • 15. 15
  • 16. 16
  • 17. 17
  • 18. 18
  • 19. 19
  • 20. 20
  • 21. 21
  • 22. 22
  • 23. 23
  • 24. 24
  • 25. 25
  • 26. 26
  • 27. 27
  • 28. 28
  • 29. 29
  • 30. 30
  • 31. 31
  • 32. 32
  • 33. 33
  • 34. 34
  • 35. 35
  • 36. 36
  • 37. 37
  • 38. 38
  • 39. 39
  • 40. 40
  • 41. 41
  • 42. 42
  • 43. 43
  • 44. 44