SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 69
225




Oleh:
Khalid Mustafa
Procurement Specialist
                                    LKPP
                         Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   1
1




Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       2
1




SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN
PESERTA MAMPU :

 Memahami proses pelaksanaan pengadaan barang, pekerjaan
  konstruksi, dan jasa lainnya dengan pelelangan umum
 Memahami proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
  lainnya dengan pelelangan sederhana
 Memahami proses pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi
  dengan pemilihan langsung
 Memahami proses pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi
  dengan pelelangan terbatas



                     Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       3
1




 Memahami proses pelaksanaan pengadaan barang, pekerjaan
  konstruksi, dan jasa lainnya dengan penunjukan langsung dan
  pengadaan langsung
 Memahami proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
  lainnya dengan sistem kontes
 Memahami tatacara pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan
  jasa lainnya dengan latihan kelompok untuk melakukan koreksi
  pada beberapa prosedur




                      Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       4
2



                                                         Metode satu sampul dan
                                   PASCAKUALIFIKASI       evaluasi sistem gugur

              PELELANGAN                                 Metode dua sampul dan evaluasi
                 UMUM                                    sistem nilai dan sistem penilaian
                                                           biaya selama umur ekonomis
                                   PRAKUALIFIKASI
                                                         Metode dua tahap dan evaluasi
                                                         sistem nilai dan sistem penilaian
                                                           biaya selama umur ekonomis

              PELELANGAN                                 Metode satu sampul dan
                                    PASCAKUALIFIKASI
 PENGADAAN    SEDERHANA                                   evaluasi sistem gugur
BARANG/JASA
   LAINNYA                           Penanganan
                                       darurat
              PENUNJUKAN
               LANGSUNG                Bukan
                                     Penanganan
              PENGADAAN                darurat
               LANGSUNG

                KONTES


                         Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                  5
3




                                                                  metode satu sampul
                                              Pascakualifikasi    dan evaluasi sistem
                                                                        gugur.
                        Pelelangan Umum
                                                                   metode dua tahap dan
                                                                  evaluasi sistem nilai dan
                                               Prakualifikasi      sistem penilaian biaya
                                                                         ekonomis


                                                                  metode satu sampul
                       Pemilihan Langsung     Pascakualifikasi    dan evaluasi sistem
                                                                        gugur.

Pekerjaan Konstruksi
                       Pelelangan Terbatas
                                                  Untuk
                                               penanganan
                                                 darurat.
                       Penunjukan Langsung

                                                Bukan untuk
                                             penanganan darurat

                       Pengadaan Langsung



                              Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                  6
1




1. Pengumuman pascakualifikasi    8. Pembuktian kualifikasi
2. Pendaftaran dan pengambilan    9. Pembuatan Berita Acara Hasil
   dokumen pengadaan                  Pelelangan (BAHP)
3. Pemberian penjelasan           10. Penetapan pemenang
4. Pemasukan dokumen              11. Pengumuman pemenang
   penawaran                      12. Sanggahan
5. Pembukaan dokumen              13. Sanggahan banding
   penawaran
                                  14. Penunjukan penyedia
6. Evaluasi penawaran                 barang/jasa
7. Evaluasi kualifikasi



                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       7
4



   Sebagai sarana untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan
    persaingan yang sehat.
   Pemberitahuan pengambilan dokumen pengadaan ( dokumen
    kualifikasi dan pemilihan)
   Waktu Pengumuman:                                                         Minimal 7
       RKA K/L/D/I disetujui DPR/DPRD                                        hari kerja

       DIPA/DPA telah disahkan                         TEMPAT PENGUMUMAN
                                     Lihat                  Website K/L/D/I
 Isi pengumuman:
                                     SBD               Papan Pengumuman Resmi
       Nama dan alamat ULP;                     Portal Pengadaan Nasional melalui
       Uraian singkat pekerjaan;                                LPSE
       Nilai Total HPS;                            Surat Kabar yang ditetapkan s.d
                                                berakhirnya kontrak dengan surat kabar
       Syarat-syarat peserta;                                 tersebut

       Tempat, tanggal, hari dan waktu pengambilan dokumen pelelangan umum;
                                 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah            8
1



 Hal-hal yang dilarang:
     Peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan;
     Pendaftaran harus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu;
     Pendaftaran harus membawa dokumen asli;
     Persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif;
     Persyaratan yang diluar Perpres 54, kecuali diperintahkan peraturan perundang-
      undangan yang lebih tinggi


 Pengumuman dapat di website komunitas
  internasional, Jika tidak ada Penyedia dalam Negeri yang
  mampu mengerjakan.
  (misalnya: www.dgmarket.com, www.undp.org, dll)

                              Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       9
15

       KOREKSI PENGUMUMAN
     • Bagikan 2 contoh pengumuman pengadaan barang /
       jasa
     • Minta tiap kelompok mengerjakan 1 soal untuk
       melakukan koreksi pengumuman itu
     • Minta tiap kelompok mempresentasikan dan adakan
       tanya jawab


                 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   10
2



KETENTUAN UMUM:

 Pendaftaran bisa dilakukan dengan langsung atau melalui media
  faksimili, email atau pos/jasa pengiriman
 Pengambilan dokumen sesuai dengan yang ditentukan dalam
  pengumuman dan hanya diberikan kepada peserta yang mendaftar
 Dilarang memungut biaya apapun dari peserta
 Pendaftar boleh diwakilkan dengan menyerahkan surat tugas dan
  menunjukkan kartu pengenal
 Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam
  pendaftaran dan pengambilan dokumen
 Untuk peserta perorangan tidak boleh mewakilkan pada saat pendaftaran
  dan pengambilan dokumen pengadaan

                          Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       11
1




Hal-hal yang dilakukan Pokja ULP, antara lain:

   Mencatat data peserta secara lengkap.
   Memberikan Dokumen Pengadaan dalam bentuk file
    (softcopy) dan/atau cetakan (hard copy); dan/atau
   Mengunggah (upload) Dokumen Kualifikasi melalui
    website K/L/D/I yang dapat diunduh (download) oleh
    peserta.



                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       12
2



• Tujuan
  Kesamaan pengertian antara ULP dan Calon Penyedia Barang/Jasa

• Yang harus dijelaskan:
   1. Sistem Pengadaan
        o Metode penyampaian penawaran
        o Dokumen yang harus dilampirkan
        o Acara pembukaan dokumen penawaran
        o Metode evaluasi dan ketentuan/cara evaluasi
        o Jenis kontrak
   2. Hal-hal yang menggugurkan penawaran
   3. Ketentuan dan cara sub kontrak kepada usaha kecil termasuk koperasi
      kecil
   4. Besaran, masa berlaku, dan penjamin penawaran.

                           Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       13
3



Hal-hal lain yang dilakukan Pokja ULP:
    Membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang berisi tanya
     jawab dan perubahan-perubahan dokumen pemilihan jika ada.
    Membuat perubahan dokumen pemilihan dituangkan dalam adendum
     dokumen pemilihan.
    Memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan
     addendum dan mengupload di website

           Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi, dan HPS harus
            mendapat persetujuan dari PPK sebelum dituangkan dalam
            adendum dokumen pemilihan.
           Ketidakhadiran calon penyedia tidak menggugurkan haknya
            untuk mengikuti proses selanjutnya
                            Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       14
2



KETENTUAN UMUM:
 Tidak boleh melebihi jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen
  Pemilihan.
 Cara Penyampaian:
  • Langsung atau
  • melalui pos/jasa pengiriman (Dokumen penawaran dimasukan kedalam sampul luar)
 Penyedia memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 asli, 2 rekaman
 Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan Dokumen Penawaran dapat melakukan
  penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran yang telah
  dimasukkan tersebut sepanjang waktu pemasukan dokumen masih belum berakhir dan
  ditutup oleh ULP/Pejabat Pengadaan.
 Tidak boleh mengubah tempat dan batas akhir pemasukan penawaran, kecuali dalam
  keadaan kahar, dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Dokumen
  Pengadaan dan disampaikan ke seluruh peserta.

                               Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       15
1



Hal-hal yang dilakukan Pokja ULP:
    Mencatat waktu dan tanggal penerimaan dokumen, jika ada
     yang terlambat segera diberitahukan kepada yang
     bersangkutan.
    Membuat Daftar Peserta yang memasukan penawaran
    Membuat Tanda Terima Dokumen Penawaran
    Menolak semua kegiatan pemasukan dokumen setelah batas
     akhir pemasukan dokumen penawaran




                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       16
2



KETENTUAN UMUM:
 Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama dengan hari
  terakhir penyampaian dokumen penawaran.
 Meminta sekurang-kurangnya 2 orang saksi dari peserta yang hadir, dan bila tidak
  ada saksi dari peserta, pembukaan ditunda sekurang-kurangnya 2 jam.
 Apabila setelah ditunda hanya ada satu atau tidak ada peserta sebagai saksi,
  maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi
  tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP.
 Salah satu anggota Pokja dan Saksi memaraf dokumen penawaran asli yang bukan
  miliknya.
 Penyedia < 3, Pelelangan gagal

                                               Pada tahap ini tidak boleh
                                               menggugurkan penawaran

                              Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       17
3



KETENTUAN UMUM:
 ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran:
  • Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk
  • Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap
  • Kelainan-kelainan yang dijumpai
  • Keterangan lain yang dianggap perlu
  • Tanggal Berita Acara
  • Ditandatangani oleh Pokja ULP, dan 2 (dua) orang wakil peserta atau
    2 (dua)saksi yang ditunjuk ULP
  • Dilampirkan Dokumen Penawaran
                                           Pada tahap ini tidak boleh
                                           menggugurkan penawaran

                          Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       18
1




Tanyakan kepada peserta tentang
  langkah-langkah pemasukan
 dokumen penawaran dengan…

Satu Sampul ???


           Dua Sampul ???


                            Dua Tahap ???




 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       19
4




                               DOKUMEN PENAWARAN

  Data Administrasi                  Data Teknis               Data Biaya Penawaran
•Surat penawaran               •Metode                       •Surat penawaran biaya
•Harga penawaran               •Jadwal Pelaksanaan            (sama dengan surat
•Masa berlaku                  •Sertifikat Garansi            penawaran)
 penawaran                     •Sumber Daya (jika            •Rincian harga penawaran
•Jaminan penawaran asli         diperlukan)                   (daftar kuantitas dan harga)
•Surat Kuasa (apabila          •Spesifikasi teknis
 dikuasakan)                   •Volume pekerjaan
•Surat Perjanjian              •Formulir rekapitulasi
 kemitraan (bila ada)           TKDN (jika disyaratkan)

                  Dokumen Lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen
                                     Pengadaan
                     DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN DATA KUALIFIKASI
                               Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah            20
3




   Dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria persyaratan dan isi
    Dokumen penawaran.
   Penawaran harus memenuhi syarat dalam dokumen pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang
    bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.
   Dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan ketidakhadiran dalam aanwidjing dan/atau
    pembukaan penawaran dan/atau kesalahan yang tidak substansial ( misal warna sampul,
    dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan)
   Jika ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi kolusi antara
    peserta, ULP dan/atau PPK, maka :
       1. Peserta yang terlibat dimasukan dalam daftar hitam.
       2. ULP dan/atau PPK yang terlibat diganti dan dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana.
       3. Proses dilanjutkan dengan menetapkan peserta lain yang tidak terlibat (jika Ada)
       4. Jika angka (3) tidak ada, pelelangan dinyatakan gagal
                                   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah              21
2




                          Evaluasi
                        Administrasi
  Sebelum evaluasi
                                    1
penawaran, dilakukan
                                                      2
  koreksi aritmetik
                           SISTEM           Evaluasi Teknis
Koreksi Aritmatik          GUGUR


                                        3             Penyedia yang tidak lulus pada
                       Evaluasi Biaya                  salah satu tahap dinyatakan
                                                                   gugur


 Untuk syarat kelulusan dapat ditetapkan nilai ambang batas (passing grade)

                            Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah         22
2




   Dapat merubah harga penawaran dalam kontrak harga satuan.
   Untuk kontrak lump sump, hanya untuk menyesuaikan volume penawaran dengan
    dokumen pemilihan, tanpa merubah nilai penawaran
   Koreksi Aritmetik dilakukan untuk 3 (tiga) penawar terendah
   Langkah-langkahnya :
       1. Menyesuaikan volume pekerjaan antara dokumen penawaran dengan dokumen
          pemilihan.
       2. Mengalikan volume pekerjaan yang sesuai dengan dokumen pemilihan dengan
          harga satuan yang ditawarkan.
       3. Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan, harus tetap dilaksanakan.




                              Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah          23
8
Daftar volume dan harga pengadaan Perlengkapan Ruang
                                                                                         Dokumen Penawaran
Direktur                                                                               Penyedia (harga terendah)
PADA DOKUMEN PENGADAAN :

1.    AC                    1 unit X Rp. ........,- = Rp. ...............,-         1. AC
                                                                                         1 unit X Rp. 1.900.000,-= Rp. 1.900.000,-
2.     1 Set Meja Tamu
     - Kursi panjang        1 unit X Rp. .........,-   = Rp.   ................,-
     - Kursi                4 unit X Rp. .........,-   = Rp.   ................,-   2. Set Meja Tamu :
     - Meja besar           1 unit X Rp. .........,-   = Rp.   ................,-   Kursi panjang   1 unit X Rp. 500.000,-= Rp.    500.000,-
     - Meja kecil           2 unit X Rp. .........,-   = Rp.   ................,-   Kursi           3 unit X Rp. 150.000,- = Rp.   450.000,-
                                                                                    Meja besar      1 unit X Rp. 250.000,- = Rp.   250.000,-
                                                                                    Meja kecil      1 unit X Rp. 0         = Rp.         0,-
3.     1 Set Meja Kerja :
     - Kursi                1 unit X Rp. ..........,- = Rp. .................-
     - Meja Kerja           1 unit X Rp. ..........,- = Rp. ................,-      3. Set Meja Kerja :
     - Meja Komputer        1 unit X Rp. ..........,- = Rp. ................,-      Kursi       1 unit X Rp. 500.000,- = Rp. 500.000,-
                                                                                    Meja Kerja  1 unit X Rp. 750.000,- = Rp. 750.000,-
                                                                                    Meja Komputer 1 unit X Rp. 450.000,- = Rp. 250.000,-



                                                                                    TOTAL PENAWARAN :
                                                                                    Rp. 4.600.000,-




                                                Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                             24
15


         Evaluasi
                                             Evaluasi Teknis                         Evaluasi Biaya
       Administrasi

Mengecek :                          Menilai :                                Menilai :
1. Surat penawaran :                • Kesesuaian Spesifikasi teknis          a) Hal-hal pokok
  • Ditandatangani dan bertanggal   • Jadwal Penyerahan                      1. Total harga penawaran
  • Jangka waktu surat Penawaran    • Kelengkapan Identitas barang              terhadap HPS
  • Jangka waktu Pelaksanaan          (jenis, tipe dan merek) (bila perlu)   2. Harga satuan penawaran
                                    • Jaminan Purna Jual (bila perlu)           timpang (> 110% dari HPS)
2. Surat Jaminan Penawaran
                                    • Tenaga Teknis (bila perlu)             3. Harga satuannya nol (0)
  • Perusahaan Penerbit Jaminan
                                    • Bagian pekerjaan yang di               4. Perbedaan penulisan nilai
  • Jangka waktu
                                      subkontrakan.                             dalam angka dan huruf
  • Nama peserta jaminan            • Syarat teknis lainnya
  • Besar nilai Jaminan                                                      b) Evaluasi kewajaran Harga
  • Nama ULP                                                                 1. Klarifikasi TKDN yang berbeda
  • Nama Paket yang dijamin            ULP dapat melakukan Klarifikasi          dengan perkiraan ULP
  • Konfirmasi dan Klarifikasi         Dapat menggunakan sistem nilai        2. Klarifikasi penawaran < 80 %
                                                ambang batas                    dari HPS
                                     Jika lulus =>1 peserta lanjutkan ke
 Jika lulus =>1 peserta lanjutkan
          ke evaluasi teknis                    evaluasi harga               c) Menghitung Preferensi
                                                                                harga atas penggunaan
                                                                                Produksi Dalam Negeri

                                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                        25
3



KETENTUAN UMUM:
 Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta
  cadangan 1 dan 2 apabila ada.
 Sistem evaluasi adalah sistem Gugur
 Klarifikasi secara tertulis untuk hal-hal dan/atau data yang
  kurang jelas tanpa mengubah substansi formulir isian
  kualifikasi
 Evaluasi Kualifikasi dapat dilakukan sebelum evaluasi
  penawaran.
                     Kualifikasi dalam Pascakualifikasi sudah merupakan
                     ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat
                                          dilengkapi

                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       26
5


HAL-HAL YANG DIEVALUASI:
   1. Tanda tangan di Formulir Kualifikasi
   2. Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali perorangan
   3. Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak bangkrut, dan
      tidak sedang dihentikan.
   4. Tidak Masuk Daftar Hitam (Pengurus dan Badan Usahanya)
   5. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan atau Surat
      Keterangan Fiskal.
   6. Memiliki Pengalaman 1 kali dalam 4 tahun terakhir, kecuali baru berdiri < 3 th
   7. Memiliki Kemampuan pada sub bidang pekerjaan untuk usaha non kecil, dan
      bidang pekerjaan untuk usaha mikro, usaha Kecil serta koperasi kecil.
   8. Dalam hal melakukan Kemitraan:
      • Wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/Kemitraan
      • Evaluasi dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan
                               Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       27
3




9.  Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang
    diperlukan.
10. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukan.
11. Untuk usaha non-kecil memiliki KD untuk usaha yang sejenis dan kompleksitas
    yang setara pada 10 tahun terakhir dengan ketentuan :
    • KD = 3 x NPt untuk Pekerjaan Konstruksi
    • KD = 5 x NPt untuk Jasa lainnya
    • KD untuk Pengadaan Barang tidak diperhitungkan
    • KD sekurang-kurang sama dengan nilai total HPS
    • Pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilaikontrak dan
       status peserta pada saat menyelesaikan kontrak
    • Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan
       sekarang dengan present value.

                             Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       28
3




12. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/ swasta
    untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh
    perseratus) dari nilai paket;
13. Mempunyai Sisa Kemampuan Pekerjaan (SKP) = KP – jumlah paket yang sedang
    dikerjakan.
    • KP untuk usaha kecil = 5
    • KP untuk usaha non-kecil = 6
    • KP untuk usaha non-kecil = 1,2 N bila N>6 dimana N=Jumlah paket
       pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama
       kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
12. Bila kemitraan, KD yang dihitung adalah KD leadfirm dan SKP yang dihitung
    adalah semua perusahaan yang bermitra.



                            Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       29
2



Pembuktian Kualifikasi:
  1. Dilakukan kepada peserta yang memenuhi syarat
     kualifikasi.
  2. Melihat dokumen asli dan meminta salinannya
  3. ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada
     penerbit dokumen (jika perlu)
  4. Jika ada bukti Pemalsuan, Peserta digugurkan dan
     masuk Daftar Hitam.


                      Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       30
5
Ketentuan Umum:
 Merupakan kesimpulan hasil evaluasi (termasuk BA hasil Klarifikasi dan Negosiasi)
 Ditandatangani minimal ½ dari anggota pokja.
 Bersifat Rahasia s.d Pengumuman Pemenang


BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:                               Contoh
                                                                          BAHP
  a)   Nama semua peserta;
  b)   Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta;
  c)   Metode evaluasi yang digunakan;
  d)   Unsur-unsur yang dievaluasi;
  e)   Rumus yang dipergunakan;
  f)   Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal
       pelaksanaan pelelangan;
  g)   Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
  h)   Tanggal dibuatnya berita acara.


                                Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah        31
2

• Pekerjaan sampai dengan Rp. 100 milyar      ULP
• Pekerjaan diatas Rp. 100 milyar:
        Pengguna Anggaran pada K/L/I dan
        Kepala Daerah pada Pemerintah Daerah,
                     setelah mendapat usulan dari ULP.
• Disusun sesuai urutan pemenang, dengan data:
   1.   Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS
   2.   Nama dan alamat penyedia jasa serta harga penawaran
   3.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
   4.   Data pendukung: Dok Pemilihan (+ adendum bila ada), BAPP, BAHP,
        Dokumen Penawaran yang telah diparaf.
    Jika ditunda.., perpanjang surat dan jaminan penawaran, jika penyedia tidak mau
                  dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi
                              Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah          32
1

Pengumuman Pemenang di:
   Website K/L/D/I masing-masing , dan
   Papan pengumuman resmi

Pengumuman Pemenang memuat sekurangnya:
1) Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
2) Nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau
   harga penawaran terkoreksi;
3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
4) Hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga.



                      Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   33
2

 Waktu sanggah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
 Ditujukan ke ULP
 Materi sanggahan meliputi:
   a) Menyimpang dari perpres dan Dokumen pemilihan.
   b) Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang
      sehat; dan/ atau
   c) Penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/ atau pejabat yang berwenang
      lainnya.
ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima)
                 hari kerja setelah menerima surat sanggahan.

          Jika benar, ULP
                                         Jika Salah, menunggu
            menyatakan
                                            Sanggah Banding
         Pelelangan Gagal


                              Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah        34
3


 Menghentikan Proses Pelelangan
 Waktu sanggah banding paling lambat 5 hari kerja setelah menerima jawaban
  sanggah
 Ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
  Institusi, dengan tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I
 Memberikan jaminan sanggahan Banding ke ULP

    Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan
  jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 15 hari kerja setelah menerima
                               surat sanggahan.banding

                Jika diterima :                          Jika ditolak:
   • Menteri …. memerintahkan agar             Menteri …. memerintahkan agar
     ULP melakukan evaluasi ulang/              ULP melanjutkan proses
     lelang ulang

                                Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah         35
3


 BAHP merupakan Dasar bagi PPK untuk menerbitkan Surat
  Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
 PPK mengeluarkan SPPBJ dengan ketentuan:
  a. Tidak ada sanggahan dari peserta;
  b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
  c. Masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.

 Bila penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri pada masa
  jaminan penawaran :
  a. Jaminan penawaran dicairkan dan disetor ke kas Negara/ Daerah;
  b. Bila alasan pengunduran diri tidak bisa diterima, peserta yang
     bersangkutan mendapat sanksi masuk dalam daftar hitam.

                         Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   36
2


 Batas Waktu Penerbitan SPPBJ:
  a. Selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah pengumuman
     pemenang apabila tidak ada sanggahan atau setelah jawaban
     sanggahan (apabila tidak ada sanggahan banding);
  b. Selambat-lambatnya 2 hari kerja sejak dijawabnya sanggahan
     banding dan dinyatakan salah/ditolak.

 Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) wajib menandatangani Kontrak
  selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah dikeluarkannya Surat
  Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (apabila dokumen DIPA sudah
  diterbitkan)

                         Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   37
2




1.    Pengumuman prakualifikasi         12. Pembukaan dokumen penawaran
2.    Pendaftaran dan pengambilan           sampul I (administrasi dan teknis)
                                        13. Evaluasi dokumen penawaran
      dokumen kualifikasi                   sampul I (administrasi dan teknis)
3.    Pemasukan dan evaluasi dokumen    14. Pemberitahuan/pengumuman
      kualifikasi                           kepada peserta yang lulus evaluasi
4.    Pembuktian kualifikasi                sampul I
                                        15. Pembukaan dokumen sampul II
5.    Penetapan hasil kualifikasi           (harga)
6.    Pengumuman hasil kualifikasi      16. Evaluasi dokumen penawaran
7.    Sanggahan kualifikasi                 sampul II (harga)
8.    Undangan kepada peserta yang      17. Pembuatan Berita Acara Hasil
                                            Pelelangan (BAHP)
      lulus kualifikasi                 18. Penetapan pemenang
9.    Pengambilan dokumen pemilihan     19. Pengumuman pemenang
10.   Pemberian penjelasan              20. Sanggahan
11.   Pemasukan dokumen penawaran       21. Sanggahan banding
                                        22. Penunjukan penyedia barang/jasa

                            Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       38
3
                                              PERSIAPAN



                                             Penyusunan Dok                 EVALUASI
                                                   PQ                      KUALIFIKASI




                                            Pengumuman PQ          TIDAK

                                                                            ≥3 ?
                                                                                     YA
                                            Pendaftaran dan
                                            Pengambilan Dok
                                                                           PENETAPAN
                                                                             HASIL
                                    TIDAK                                  KUALIFIKASI
                    KUALIFIKASI
                      ULANG                     ≥3 ?
                                                    YA                                    BENAR
                                                                             SANG-
                                                                             GAHAN
                                            Pendaftaran dan                    ?
                                            Pengambilan Dok
APABILA HASIL KUALIFIKASI ULANG :                                               TIDAK


LULUS 2 -> PEMILIHAN DILANJUTKAN     TIDAK                                 UNDANGAN
                                                              YA           PEMILIHAN
LULUS 1 -> PENUNJUKAN LANGSUNG                  ≥3 ?
2




Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   40
2




Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   41
1


 Diterbitkan jika tidak ada sanggahan, atau sanggahan tidak benar,
  atau masa sanggah telah berakhir
 Pemberitahuan pengambilan dokumen Pemilihan
 Isi Undangan:
   Mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan
     dokumen Pemilihan;
                                                 CARA MENGUNDANG
                                                 Disampaikan langsung
                                                    Website K/L/D/I
            Hanya Peserta yang                     Melalui Fax, e-mail
           diundang yang berhak                     Jasa Pengiriman
           mengambil dokumen
                Pemilihan



                           Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       42
2




Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   43
3
                                                         Pada tahap ini tidak boleh
KETENTUAN UMUM:                                          menggugurkan penawaran

 Secara Umum sama dengan Pembukaan dokumen pada metode
 Pascakualifikasi, Perbedaannya:
  ULP hanya membuka Sampul I terlebih dahulu, Sampul II tidak boleh dibuka
   dan dituliskan identitas perusahaan kemudian diparaf ULP dan wakil peserta
   dari penyedia yang berbeda sebelum disimpan oleh ULP.
  Pada Surat Penawaran tidak mencantumkan harga penawaran.
  Pembukaan Sampul II
   Sampul II dibuka setelah ada Pemberitahuan/Pengumuman Peserta yang lulus
   Evaluasi Sampul I




                            Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah        44
2

 Hal-hal yang perlu dicek kelengkapannya:
  a) Surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa
     berlaku penawaran dan harga penawaran;
  b) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila
     ada; dan
  c) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen
     Pemilihan (apabila ada).
 Berita acara ditambahkan data tentang harga penawaran
  masing-masing peserta.

                                        Pada tahap ini tidak boleh
                                        menggugurkan penawaran

                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   45
3




                                                           Penyedia yang tidak
                                        Evaluasi         lulus, dinyatakan gugur
                                      Administrasi
     Sebelum evaluasi
                                                     1
   penawaran, dilakukan                                                                 Sampul I
     koreksi aritmetik                                        2                      (adm dan teknis)
                                            SISTEM         Evaluasi Teknis
    Koreksi Aritmatik                        NILAI                          Unsur teknis yang dpt
                                                                             dikuantifikasikan diberikan nilai
                                                                             sesuai bobotnya, dengan nilai
                                        3                                    total 100
 Harga penawaran diberikan                                                   (ULP dapat menetapkan nilai
  nilai metode proporsional.
                                                 4                           ambang batas kelulusan)
 Nilai tersebut di atas dikalikan   Evaluasi Harga                         Total nilai tersebut dikalikan
                                                                             dengan bobot teknis, sesuai
  bobot harga, sesuai dengan                                                 dengan dokumen pemilihan (10
  dokumen pemilihan                         Sampul II                        s.d 30 %) dan dikombinasikan
  (70 % s.d 90%) sebelum                 (dibuka setelah                     dengan nilai harga
                                      pengumuman sampul I                   ULP mengumumkan dan
  dikombinasikan dengan nilai                                                mengundang peserta yang lulus
  teknis                               dengan mengundang                     untuk buka sampul II
                                             peserta)

                                             Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                  46
2




                                                        Penyedia yang tidak
                                       Evaluasi       lulus, dinyatakan gugur
                                     Administrasi
   Sebelum evaluasi
                                              1
 penawaran, dilakukan                                                              Sampul I
   koreksi aritmetik                                        2                   (adm dan teknis)
                                          SISTEM
                                       BIAYA UMUR       Evaluasi Teknis
   Koreksi Aritmatik
                                        EKONOMIS                         Unsur teknis yang mendukung
                                                                          operasi pekerjaan yang
                                3                                         diperoleh sesuai dengan umur
                                                                          ekonomisnya (biaya
                                                  4                       operasional, biaya
                                                                          pemeliharaan, dll)
Harga penawaran ditambahkan         Evaluasi Harga                        dihitung/dikonversi menjadi
      dengan nilai uang dari                                              nilai uang.
    perhitungan teknis, untuk               Sampul II
     mendapatkan nilai yang             (dibuka setelah
            terbaik.                 pengumuman sampul I                 Total biaya tersebut
                                                                          ditambahkan dengan harga
                                      dengan mengundang
                                                                          penawaran.
                                            peserta)

                                         Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah              47
5



                 EVALUASI SISTEM NILAI
                 Pengadaan barang (dengan bobot teknis 30% dan harga 70%), HPS 3 miliar
 Bagian
  dari                           Kriteria                  Bobot   PT Y     PT X      PT Z      PT W      PT H
Sampul I    1    Harga Suku cadang/spare part               10      6        10        7         7         6
                 (makin mahal poin makin kecil)
            2    Kedekatan / jumlah bengkel                  8      3         8            4      6        5
            3    Lama Garansi                                7      3         7            2      3        3
            4    Design teknis/kinerja                       5      4         5            3      3        3
                                                  Jumlah    30     16        30           16     19        17
Sampul II
                 HARGA                                      70     70        59           69     64        67
                                                            100    86        89           85     83        84
                                                                    II        I           III
            PT                    Rp                       poin
             y                          2,300,000,000       70            Dalam metode sistem nilai
            X                           2,710,000,000       59            yang menawarkan murah belum tentu menang
             Z                          2,350,000,000       69
            W                           2,500,000,000       64
            H                           2,400,000,000       67



                                             Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                      48
5

                    Metode evaluasi dengan biaya selama umur ekonomis

              KRITERIA                                       PT X    PT Z   PT W
Bagian      1 Biaya operasional (5 tahun)                    2200    2400   2800
dari        2 Biaya pemeliharaan (5 tahun)                   2400    3000   3200
sampul I    3 Nilai sisa                                      600    500     300
                                                             4000    4900   5700

              Harga Penawaran (setelah koreksi
Sampul II     aritmatik)                                     3000    2700    2000
                                                             7000    7600    7700
                                                               I       II     III
              Berarti selama 5 tahun hanya menghabiskan
              anggaran senilai Rp. 7 miliar


              Dalam metode ini
              yang menawarkan murah belum tentu
              menang

                                      Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       49
1




Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       50
2




Secara Umum sama dengan Tahapan Pelelangan Umum
Prakualifikasi Metode 2 sampul, perbedaannya hanya pada:
 Waktu Penyampaian Dokumen Harga dan
 Surat undangan untuk memasukan harga melampirkan
   perubahan nilai Total HPS pada saat rapat pemberian
   penjelasan (jika ada).


             Dua Sampul ???
                                      Dua Tahap ???


                    Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   51
1




      Proses Pelaksanaan Pelelangan Sederhana
                          ≈
       Proses Pelaksanaan Pemilihan Langsung
                          ≈
     Proses Pelaksanaan Pelelangan Umum secara
                    Pascakualifikasi


• Perbedaannya pada:
   waktu penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 3 (tiga)
   hari kerja.

                      Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   52
1



       Proses Pelaksanaan Pelelangan Terbatas
                           ≈
        Proses Pelaksanaan Pelelangan Umum
                Prakualifikasi Dua Tahap

• Perbedaannya pada:
  1.   Pengumuman dengan mengundang/mencantumkan nama-
       nama penyedia yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan.
  2.   Keikutsertaan penyedia lain yang namanya tidak tercantum
       tetapi memenuhi persyaratan untuk pekerjaan tersebut, tidak
       boleh ditolak.

                        Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   53
2

 Pekerjaan ditetapkan setelah diterbitkannya pernyataan bencana oleh Pejabat
  yang berwenang dan anggaran untuk pekerjaan tersebut diusulkan
 ULP menunjuk penyedia yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan
  dengan menerbitkan SPMK
 Prioritas adalah Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis
 Proses secara simultan
                          PPK, ULP/PP, dan                                              Disampaikan ke
        Opname                                           ULP/PP Menetapkan
                        Penyedia membahas                                                  Penyedia
       pekerjaan                                         Dokumen Pengadan
                      jenis, spek, volume, dan
                                waktu
                                                           PPK Susun HPS
                                                                                            Penyedia
        PPK                                                          ULP/PP              menyampaikan
    menerbitkan         ULP/PP              ULP/PP                                         Dokumen
                                                                membuka dan
    SPPB/J dan       menetapkan            menyusun                                     Penawaran dalam
                                                                 mengevaluasi
    mempersiap       penyedia dan         Berita Acara                                    1 sampul ke
                                                                  adm, teknis,
    akan ikatan     mengumumkan             Evaluasi                                         ULP/PP
                                                                   dan harga
     perjanjian    Masyarakat dapat                            Dapat melakukan
                    menyampaikan                            klarifikasi dan Negosiasi
                      pengaduan                                       harga
                                   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                         54
2

   Proses Pemilihan
     ULP/PP mengundang dan
        menyampaikan Dok.
    Pengadaan kepada penyedia     Tidak memenuhi syarat,
       sesuai dengan kriteria      tunjuk Penyedia Lain                     Penyedia menyampaikan
     penunjukan langsungnya                                                  Dokumen Penawaran
                                  ULP/PP melakukan
                                                             ULP/PP            dalam 1 sampul ke
HPS di susun                      evaluasi kualifikasi
                  Penyedia                                 memberikan               ULP/PP
 oleh PPK                            seperti pada
                menyampaikan      Pelelangan Umum          Penjelasan
                  Dokumen
                  Kualifikasi
                                                                                  ULP/PP
                                                             ULP/PP            membuka dan
                                           ULP/PP
                        PPK                                 menyusun           mengevaluasi
                                         menetapkan
                    menerbitkan                            Berita Acara         adm, teknis,
                                         penyedia dan
                    SPPB/J dan                               Evaluasi            dan harga
                                        mengumumkan
                    mempersiap                                            Dapat melakukan klarifikasi
                     kan ikatan       Masyarakat dapat                       dan negosiasi harga
                     perjanjian        menyampaikan
                                        pengaduan                          Tidak memenuhi syarat,
                                                                            tunjuk Penyedia Lain


                                    Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                  55
2

   Nilai pekerjaan Pengadaan Langsung ????
   Tahapan Pelaksanaan
                                                       Pejabat Pengadaan
                             Pejabat Pengadaan              melakukan
Pejabat Pengadaan             membandingkan               klarifikasi dan
Mencari Informasi            harga dan kualitas,         Negosiasi teknis
 barang dan harga            minimal dari 2(dua)
                                                       serta mendapatkan
                              sumber Informasi
    PPK menyusun                                        harga yang wajar
         HPS

                                                              Pejabat
                      Pejabat Pengadaan                     Pengadaan
                   mendapatkan Bukti Transaksi              melakukan
                                                             Transaksi


                             Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   56
2



                                                                  PENYAMPAIAN
                   PENDAFTARAN DAN
                                             PEMBERIAN           BARANG KONTES/
  PENGUMUMAN         PENGAMBILAN
                                             PENJELASAN             PROPOSAL
                       DOKUMEN
                                                                   SAYEMBARA




                                                                  PEMBUKAAN
   PENETAPAN
                   BERITA ACARA HASIL     PENILAIAN OLEH TIM      BARANG DAN
PEMENANG KONTES/
                   KONTES/SAYEMBARA              JURI           DOKUMEN KONTES/
   SAYEMBARA
                                                                   SAYEMBARA




  PENGUMUMAN          PENUNJUKAN
PEMENANG KONTES/   PEMENANG KONTES/        SURAT PERJANJIAN
   SAYEMBARA           SAYEMBARA




                           Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah     57
3




1.   Pengumuman → Persyaratan Peserta Kontes/Sayembara yang dicantumkan
     dalam Pengumuman dapat diikuti oleh perorangan, Badan usaha, kelompok,
     lembaga pendidikan/riset.
2.   Pemberian Penjelasan → Pokja ULP dibantu oleh Tim Juri/Tim Ahli.
3.   Pemasukan Penawaran/Proposal → Setiap Peserta dapat menyampaikan lebih
     dari 1(satu) penawaran atau proposal atau barang kontes.
4.   Pemeriksaan Administrasi dan Proposal Teknis → Pemeriksaan Administrasi
     dilakukan oleh Pokja ULP, sedangkan Proposal Teknis oleh Tim Juri/Tim Ahli.
5.   Pengumuman Pemenang Kontes/Sayembara → Pengumuman dan penetapan
     Pemenang Kontes/Sayembara bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat
     (tidak tersedia masa sanggah).



                              Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       58
2



1. Penetapan paling lambat 7 hari sejak pembukaan proposal.
2. Disusun sesuai urutan pemenang, dengan data:
   a)   Nama-nama pemenang sayembara
   b)   Besaran Imbalan/hadiah
   c)   Hasil Akhir Penilaian
   d)   NPWP yang bersangkutan (jika ada)

3. Pengumuman Pemenang paling lambat 2(dua) hari setelah
   Penetapan Pemenang




                         Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       59
LATIHAN MEMILIH SISTEM
5                 PENGADAAN DAN TAHAPANNYA
     PEKERJAAN
    1. Pengadaan cleaning service untuk gedung utama Education Center Besarnya Nilai
       HPS Rp. 502.630.000,-
    2. Pengadaan Jasa Lainnya berupa Event Organiizer penyelenggara sosialisasi dalam
       negeri di lingkungan Lembaga KLM untuk usaha non kecil Besarnya Nilai HPS Rp
       2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah)
    3. Pengadaan barang / jasa pencetakan buku kumpulan data Menteri luar negeri RI
       dan Kepala Perwakilan RI dari Masa ke masa Besarnya Nilai HPS Rp85.000.000,00
    4. Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Gedung D Direktorat Jenderal D
       Kementerian EFG terbuka untuk usaha kualifikasi kecil Besarnya nilai HPS Rp.
       1.319.491.600,-




                                  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah    60
5


                                         Tindak
                                         Lanjut
             Dinyatakan oleh
                   ULP                 •Evaluasi Ulang

                                       •Penyampaian
                                           ulang
                                          Dokumen
                                         Penawaran

              Dinyatakan
              oleh PA/KPA               •Pelelangan
                                           Ulang


                                       •Penghentian
                                          Proses
            Menteri/ Kepala Lembaga/
              Pimpinan Institusi/       Pelelangan
                 Kepala Daerah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       61
2


1) ULP memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa pelelangan
   dinyatakan gagal berikut penjelasan penyebab kegagalan lelang.
2) PA/KPA, PPK dan/atau ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya
   kegagalan, antara lain :
   a) Kemungkinan terjadinya persekongkolan;
   b) Adanya persyaratan yang diskriminatif;
   c) Spesifikasi teknis terlalu tinggi;
   d) Spesifikasi mengarah pada satu merek/produk tertentu, kecuali
      suku cadang;
   e) Nilai total HPS pengadaan terlalu rendah;
   f) Nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar;
      dan/atau
   g) Kecurangan dalam pengumuman.
                         Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   62
2

3)   Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal,
     mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka pelelangan
     diproses seperti pelelangan baru.

4)   Berdasarkan hasil evaluasi penyebab kegagalan, maka ULP
     menindaklanjutinya, yaitu melakukan :
     a) Evaluasi ulang;
     b) Penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
     c) Pelelangan ulang; atau
     d) Penghentian proses pelelangan.

5)   PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta
     pelelangan apabila penawarannya ditolak atau pelelangan dinyatakan
     gagal.


                            Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   63
2



Isi kontrak adalah :
     1) Surat perjanjian;
     2) Syarat umum kontrak;
     3) Syarat khusus kontrak;
     4) Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak :
       Surat penunjukan;
       Surat penawaran;
       Spesifikasi umum;
       Spesifikasi khusus;
       Gambar-gambar;
       Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-
        masing substansinya;
       Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan);
       Dokumen lainnya


                           Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   64
2



 Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang
 • Surat Pesanan (SP)
 • Penyusunan Program Mutu
 • Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
 • Pemeriksaan Bersama
 • Inspeksi Pabrikasi
 • Pembayaran Uang Muka
                                    Kontrak Tahun Jamak
Usaha Kecil maksimal 30 %           (pilih yang terkecil):
Usaha non-Kecil maksimal 20 %       • 20% dari Kontrak Tahun Pertama,
                                      atau
                                    • 15 % dari nilai Kontrak

                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   65
2




Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   66
2



Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk
penyerahan pekerjaan




                                                                                         Langkah-Langkah Serah Terima
      Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA/KPA menugaskan
      Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan



            PPHP melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah
            diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-
            kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib
            memperbaiki/menyelesaikannya


                   PPK menerima penyerahan pekerjaan, apabila: (1) Seluruh hasil
                   pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan
                   diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, (2) Apabila
                   diperlukan, penyedia wajib menyerahkan sertifikat garansi kepada
                   PPK


                                      Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                    67
• 2 kel. pertama, melakukan evaluasi administrasi dan
  teknis
• 2 kel. kedua, melakukan evaluasi harga
• 2 kelompok yang berbeda mempresentasikan hasilnya
  & bandingkan dengan jawaban kelompok lain
• diskusikan




                                                                      45

                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   68
15




     Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   69

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
 
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/JasaMateri 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/JasaMassaputro Delly TP
 
Prakualifikasi dan Proses Pengadaan
Prakualifikasi dan Proses PengadaanPrakualifikasi dan Proses Pengadaan
Prakualifikasi dan Proses PengadaanOswar Mungkasa
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
 
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
 
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaMateri 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaMassaputro Delly TP
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
 
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)STUDIOMENTAYA
 
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4
Materi 5   perencanaan pengadaan - versi 4Materi 5   perencanaan pengadaan - versi 4
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4Nurul Angreliany
 
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaPengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaSujatmiko Wibowo
 
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahPengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahpublicprocurementinstitute
 
metode evaluasi penawaran ppt
metode evaluasi penawaran pptmetode evaluasi penawaran ppt
metode evaluasi penawaran pptBambang Cahyono
 
Materi 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khususMateri 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khususMikhail Rasyid
 
Manajemen Mutu Pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi
Manajemen Mutu Pada Tahap Pelaksanaan KonstruksiManajemen Mutu Pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi
Manajemen Mutu Pada Tahap Pelaksanaan KonstruksiAsri Surbakti
 
Presentasi manajemen proyek tentang evaluasi tender
Presentasi manajemen proyek tentang evaluasi tenderPresentasi manajemen proyek tentang evaluasi tender
Presentasi manajemen proyek tentang evaluasi tenderDwi Permadi
 
Persetujuan Bangunan Gedung - Sertifikat Laik Fungsi
Persetujuan Bangunan Gedung  - Sertifikat Laik FungsiPersetujuan Bangunan Gedung  - Sertifikat Laik Fungsi
Persetujuan Bangunan Gedung - Sertifikat Laik FungsiEra Wibowo
 

Was ist angesagt? (20)

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/JasaMateri 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
 
Prakualifikasi dan Proses Pengadaan
Prakualifikasi dan Proses PengadaanPrakualifikasi dan Proses Pengadaan
Prakualifikasi dan Proses Pengadaan
 
Kegiatan Pelaksanaan Proyek
 Kegiatan Pelaksanaan Proyek Kegiatan Pelaksanaan Proyek
Kegiatan Pelaksanaan Proyek
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
 
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
 
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaMateri 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
 
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
 
PELELANGAN
PELELANGANPELELANGAN
PELELANGAN
 
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4
Materi 5   perencanaan pengadaan - versi 4Materi 5   perencanaan pengadaan - versi 4
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4
 
Pengawasan proyek
Pengawasan proyekPengawasan proyek
Pengawasan proyek
 
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaPengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
 
E katalog
E katalogE katalog
E katalog
 
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahPengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 
metode evaluasi penawaran ppt
metode evaluasi penawaran pptmetode evaluasi penawaran ppt
metode evaluasi penawaran ppt
 
Materi 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khususMateri 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khusus
 
Manajemen Mutu Pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi
Manajemen Mutu Pada Tahap Pelaksanaan KonstruksiManajemen Mutu Pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi
Manajemen Mutu Pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi
 
Presentasi manajemen proyek tentang evaluasi tender
Presentasi manajemen proyek tentang evaluasi tenderPresentasi manajemen proyek tentang evaluasi tender
Presentasi manajemen proyek tentang evaluasi tender
 
Persetujuan Bangunan Gedung - Sertifikat Laik Fungsi
Persetujuan Bangunan Gedung  - Sertifikat Laik FungsiPersetujuan Bangunan Gedung  - Sertifikat Laik Fungsi
Persetujuan Bangunan Gedung - Sertifikat Laik Fungsi
 

Ähnlich wie Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya

04 pengadaan barang ver.1
04 pengadaan barang  ver.104 pengadaan barang  ver.1
04 pengadaan barang ver.1Saifullah Rais
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 2
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 2Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 2
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 2Khalid Mustafa
 
Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"
Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"
Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"Kanaidi ken
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1Khalid Mustafa
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Indonesia
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa IndonesiaPengantar Pengadaan Barang/Jasa Indonesia
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa IndonesiaKhalid Mustafa
 
UTS 5-PPT Pengadaan BarangJasa logistik.pptx
UTS 5-PPT Pengadaan BarangJasa logistik.pptxUTS 5-PPT Pengadaan BarangJasa logistik.pptx
UTS 5-PPT Pengadaan BarangJasa logistik.pptxAnnisaNovita6
 
Materi KELEMBAGAAN DAN REGULASI _Bu Ning.pdf
Materi  KELEMBAGAAN DAN REGULASI  _Bu Ning.pdfMateri  KELEMBAGAAN DAN REGULASI  _Bu Ning.pdf
Materi KELEMBAGAAN DAN REGULASI _Bu Ning.pdfAbdullah Umar
 
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptxPROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptxFirhanRezy1
 
4. power point MKVA.pptx
4. power point MKVA.pptx4. power point MKVA.pptx
4. power point MKVA.pptxssusera8e91d
 
PPT Bu Dir Jatim 07062022 edit.pptx
PPT Bu Dir Jatim 07062022 edit.pptxPPT Bu Dir Jatim 07062022 edit.pptx
PPT Bu Dir Jatim 07062022 edit.pptxssuser50bfe71
 
Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...
Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...
Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...Kanaidi ken
 
Perkembangan dan Kebijakan Akreditasi Terkini.pdf
Perkembangan dan Kebijakan Akreditasi Terkini.pdfPerkembangan dan Kebijakan Akreditasi Terkini.pdf
Perkembangan dan Kebijakan Akreditasi Terkini.pdfTitisRiyanto
 
Kerjasama dengan Swasta pada Penyediaan Air Minum di Indonesia
Kerjasama dengan Swasta pada Penyediaan Air Minum di IndonesiaKerjasama dengan Swasta pada Penyediaan Air Minum di Indonesia
Kerjasama dengan Swasta pada Penyediaan Air Minum di IndonesiaOswar Mungkasa
 
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdfSlide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdfWakhyudi
 
MATERI WEBMINAR FB 27 MEI 2020 okee.pdf
MATERI WEBMINAR FB 27 MEI 2020 okee.pdfMATERI WEBMINAR FB 27 MEI 2020 okee.pdf
MATERI WEBMINAR FB 27 MEI 2020 okee.pdfVIVIYANITAELIZABETH
 
Lampiran iv a jasa konsultansi - badan usaha
Lampiran iv a   jasa konsultansi - badan usahaLampiran iv a   jasa konsultansi - badan usaha
Lampiran iv a jasa konsultansi - badan usahaJoy Irman
 

Ähnlich wie Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya (20)

04 pengadaan barang ver.1
04 pengadaan barang  ver.104 pengadaan barang  ver.1
04 pengadaan barang ver.1
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 2
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 2Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 2
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 2
 
Pelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi
Pelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa KonsultansiPelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi
Pelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi
 
Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"
Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"
Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Indonesia
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa IndonesiaPengantar Pengadaan Barang/Jasa Indonesia
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Indonesia
 
UTS 5-PPT Pengadaan BarangJasa logistik.pptx
UTS 5-PPT Pengadaan BarangJasa logistik.pptxUTS 5-PPT Pengadaan BarangJasa logistik.pptx
UTS 5-PPT Pengadaan BarangJasa logistik.pptx
 
Materi KELEMBAGAAN DAN REGULASI _Bu Ning.pdf
Materi  KELEMBAGAAN DAN REGULASI  _Bu Ning.pdfMateri  KELEMBAGAAN DAN REGULASI  _Bu Ning.pdf
Materi KELEMBAGAAN DAN REGULASI _Bu Ning.pdf
 
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptxPROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
 
4. power point MKVA.pptx
4. power point MKVA.pptx4. power point MKVA.pptx
4. power point MKVA.pptx
 
PPT Bu Dir Jatim 07062022 edit.pptx
PPT Bu Dir Jatim 07062022 edit.pptxPPT Bu Dir Jatim 07062022 edit.pptx
PPT Bu Dir Jatim 07062022 edit.pptx
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 1)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 1)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 1)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 1)
 
Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...
Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...
Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...
 
Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]
Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]
Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]
 
Perkembangan dan Kebijakan Akreditasi Terkini.pdf
Perkembangan dan Kebijakan Akreditasi Terkini.pdfPerkembangan dan Kebijakan Akreditasi Terkini.pdf
Perkembangan dan Kebijakan Akreditasi Terkini.pdf
 
Kerjasama dengan Swasta pada Penyediaan Air Minum di Indonesia
Kerjasama dengan Swasta pada Penyediaan Air Minum di IndonesiaKerjasama dengan Swasta pada Penyediaan Air Minum di Indonesia
Kerjasama dengan Swasta pada Penyediaan Air Minum di Indonesia
 
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdfSlide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
 
MATERI WEBMINAR FB 27 MEI 2020 okee.pdf
MATERI WEBMINAR FB 27 MEI 2020 okee.pdfMATERI WEBMINAR FB 27 MEI 2020 okee.pdf
MATERI WEBMINAR FB 27 MEI 2020 okee.pdf
 
Hasil Ujian Peserta 4
Hasil Ujian Peserta 4Hasil Ujian Peserta 4
Hasil Ujian Peserta 4
 
Lampiran iv a jasa konsultansi - badan usaha
Lampiran iv a   jasa konsultansi - badan usahaLampiran iv a   jasa konsultansi - badan usaha
Lampiran iv a jasa konsultansi - badan usaha
 

Mehr von Khalid Mustafa

Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKhalid Mustafa
 
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorTelegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorKhalid Mustafa
 
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Khalid Mustafa
 
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Khalid Mustafa
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Khalid Mustafa
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJKhalid Mustafa
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Khalid Mustafa
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJKhalid Mustafa
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanKhalid Mustafa
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Khalid Mustafa
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Khalid Mustafa
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Khalid Mustafa
 

Mehr von Khalid Mustafa (20)

Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
 
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
 
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorTelegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
 
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
 
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
 

Kürzlich hochgeladen

Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxPrakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxHaryKharismaSuhud
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanAdePutraTunggali
 
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMMPenyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMMRiniGela
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"baimmuhammad71
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaAndreRangga1
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxrizalhabib4
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxsyahrulutama16
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANwawan479953
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024RahmadLalu1
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru PenggerakSkenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerakputus34
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfJarzaniIsmail
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...Kanaidi ken
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptnabilafarahdiba95
 
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...nuraji51
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxIvvatulAini
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxPrakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMMPenyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru PenggerakSkenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 

Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya

  • 1. 225 Oleh: Khalid Mustafa Procurement Specialist LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1
  • 2. 1 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2
  • 3. 1 SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN PESERTA MAMPU :  Memahami proses pelaksanaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya dengan pelelangan umum  Memahami proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lainnya dengan pelelangan sederhana  Memahami proses pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan pemilihan langsung  Memahami proses pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan pelelangan terbatas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3
  • 4. 1  Memahami proses pelaksanaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya dengan penunjukan langsung dan pengadaan langsung  Memahami proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lainnya dengan sistem kontes  Memahami tatacara pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya dengan latihan kelompok untuk melakukan koreksi pada beberapa prosedur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4
  • 5. 2 Metode satu sampul dan PASCAKUALIFIKASI evaluasi sistem gugur PELELANGAN Metode dua sampul dan evaluasi UMUM sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis PRAKUALIFIKASI Metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis PELELANGAN Metode satu sampul dan PASCAKUALIFIKASI PENGADAAN SEDERHANA evaluasi sistem gugur BARANG/JASA LAINNYA Penanganan darurat PENUNJUKAN LANGSUNG Bukan Penanganan PENGADAAN darurat LANGSUNG KONTES Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5
  • 6. 3 metode satu sampul Pascakualifikasi dan evaluasi sistem gugur. Pelelangan Umum metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan Prakualifikasi sistem penilaian biaya ekonomis metode satu sampul Pemilihan Langsung Pascakualifikasi dan evaluasi sistem gugur. Pekerjaan Konstruksi Pelelangan Terbatas Untuk penanganan darurat. Penunjukan Langsung Bukan untuk penanganan darurat Pengadaan Langsung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 6
  • 7. 1 1. Pengumuman pascakualifikasi 8. Pembuktian kualifikasi 2. Pendaftaran dan pengambilan 9. Pembuatan Berita Acara Hasil dokumen pengadaan Pelelangan (BAHP) 3. Pemberian penjelasan 10. Penetapan pemenang 4. Pemasukan dokumen 11. Pengumuman pemenang penawaran 12. Sanggahan 5. Pembukaan dokumen 13. Sanggahan banding penawaran 14. Penunjukan penyedia 6. Evaluasi penawaran barang/jasa 7. Evaluasi kualifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 7
  • 8. 4  Sebagai sarana untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan persaingan yang sehat.  Pemberitahuan pengambilan dokumen pengadaan ( dokumen kualifikasi dan pemilihan)  Waktu Pengumuman: Minimal 7  RKA K/L/D/I disetujui DPR/DPRD hari kerja  DIPA/DPA telah disahkan TEMPAT PENGUMUMAN Lihat Website K/L/D/I  Isi pengumuman: SBD Papan Pengumuman Resmi  Nama dan alamat ULP; Portal Pengadaan Nasional melalui  Uraian singkat pekerjaan; LPSE  Nilai Total HPS; Surat Kabar yang ditetapkan s.d berakhirnya kontrak dengan surat kabar  Syarat-syarat peserta; tersebut  Tempat, tanggal, hari dan waktu pengambilan dokumen pelelangan umum; Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 8
  • 9. 1  Hal-hal yang dilarang:  Peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan;  Pendaftaran harus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu;  Pendaftaran harus membawa dokumen asli;  Persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif;  Persyaratan yang diluar Perpres 54, kecuali diperintahkan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi  Pengumuman dapat di website komunitas internasional, Jika tidak ada Penyedia dalam Negeri yang mampu mengerjakan. (misalnya: www.dgmarket.com, www.undp.org, dll) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 9
  • 10. 15 KOREKSI PENGUMUMAN • Bagikan 2 contoh pengumuman pengadaan barang / jasa • Minta tiap kelompok mengerjakan 1 soal untuk melakukan koreksi pengumuman itu • Minta tiap kelompok mempresentasikan dan adakan tanya jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 10
  • 11. 2 KETENTUAN UMUM:  Pendaftaran bisa dilakukan dengan langsung atau melalui media faksimili, email atau pos/jasa pengiriman  Pengambilan dokumen sesuai dengan yang ditentukan dalam pengumuman dan hanya diberikan kepada peserta yang mendaftar  Dilarang memungut biaya apapun dari peserta  Pendaftar boleh diwakilkan dengan menyerahkan surat tugas dan menunjukkan kartu pengenal  Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen  Untuk peserta perorangan tidak boleh mewakilkan pada saat pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 11
  • 12. 1 Hal-hal yang dilakukan Pokja ULP, antara lain: Mencatat data peserta secara lengkap. Memberikan Dokumen Pengadaan dalam bentuk file (softcopy) dan/atau cetakan (hard copy); dan/atau Mengunggah (upload) Dokumen Kualifikasi melalui website K/L/D/I yang dapat diunduh (download) oleh peserta. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 12
  • 13. 2 • Tujuan Kesamaan pengertian antara ULP dan Calon Penyedia Barang/Jasa • Yang harus dijelaskan: 1. Sistem Pengadaan o Metode penyampaian penawaran o Dokumen yang harus dilampirkan o Acara pembukaan dokumen penawaran o Metode evaluasi dan ketentuan/cara evaluasi o Jenis kontrak 2. Hal-hal yang menggugurkan penawaran 3. Ketentuan dan cara sub kontrak kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil 4. Besaran, masa berlaku, dan penjamin penawaran. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13
  • 14. 3 Hal-hal lain yang dilakukan Pokja ULP:  Membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang berisi tanya jawab dan perubahan-perubahan dokumen pemilihan jika ada.  Membuat perubahan dokumen pemilihan dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan.  Memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan addendum dan mengupload di website  Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi, dan HPS harus mendapat persetujuan dari PPK sebelum dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan.  Ketidakhadiran calon penyedia tidak menggugurkan haknya untuk mengikuti proses selanjutnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 14
  • 15. 2 KETENTUAN UMUM:  Tidak boleh melebihi jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.  Cara Penyampaian: • Langsung atau • melalui pos/jasa pengiriman (Dokumen penawaran dimasukan kedalam sampul luar)  Penyedia memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 asli, 2 rekaman  Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan Dokumen Penawaran dapat melakukan penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran yang telah dimasukkan tersebut sepanjang waktu pemasukan dokumen masih belum berakhir dan ditutup oleh ULP/Pejabat Pengadaan.  Tidak boleh mengubah tempat dan batas akhir pemasukan penawaran, kecuali dalam keadaan kahar, dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Dokumen Pengadaan dan disampaikan ke seluruh peserta. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 15
  • 16. 1 Hal-hal yang dilakukan Pokja ULP:  Mencatat waktu dan tanggal penerimaan dokumen, jika ada yang terlambat segera diberitahukan kepada yang bersangkutan.  Membuat Daftar Peserta yang memasukan penawaran  Membuat Tanda Terima Dokumen Penawaran  Menolak semua kegiatan pemasukan dokumen setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 16
  • 17. 2 KETENTUAN UMUM:  Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama dengan hari terakhir penyampaian dokumen penawaran.  Meminta sekurang-kurangnya 2 orang saksi dari peserta yang hadir, dan bila tidak ada saksi dari peserta, pembukaan ditunda sekurang-kurangnya 2 jam.  Apabila setelah ditunda hanya ada satu atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP.  Salah satu anggota Pokja dan Saksi memaraf dokumen penawaran asli yang bukan miliknya.  Penyedia < 3, Pelelangan gagal Pada tahap ini tidak boleh menggugurkan penawaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 17
  • 18. 3 KETENTUAN UMUM:  ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran: • Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk • Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap • Kelainan-kelainan yang dijumpai • Keterangan lain yang dianggap perlu • Tanggal Berita Acara • Ditandatangani oleh Pokja ULP, dan 2 (dua) orang wakil peserta atau 2 (dua)saksi yang ditunjuk ULP • Dilampirkan Dokumen Penawaran Pada tahap ini tidak boleh menggugurkan penawaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 18
  • 19. 1 Tanyakan kepada peserta tentang langkah-langkah pemasukan dokumen penawaran dengan… Satu Sampul ??? Dua Sampul ??? Dua Tahap ??? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 19
  • 20. 4 DOKUMEN PENAWARAN Data Administrasi Data Teknis Data Biaya Penawaran •Surat penawaran •Metode •Surat penawaran biaya •Harga penawaran •Jadwal Pelaksanaan (sama dengan surat •Masa berlaku •Sertifikat Garansi penawaran) penawaran •Sumber Daya (jika •Rincian harga penawaran •Jaminan penawaran asli diperlukan) (daftar kuantitas dan harga) •Surat Kuasa (apabila •Spesifikasi teknis dikuasakan) •Volume pekerjaan •Surat Perjanjian •Formulir rekapitulasi kemitraan (bila ada) TKDN (jika disyaratkan) Dokumen Lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen Pengadaan DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN DATA KUALIFIKASI Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 20
  • 21. 3  Dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria persyaratan dan isi Dokumen penawaran.  Penawaran harus memenuhi syarat dalam dokumen pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.  Dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan ketidakhadiran dalam aanwidjing dan/atau pembukaan penawaran dan/atau kesalahan yang tidak substansial ( misal warna sampul, dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan)  Jika ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi kolusi antara peserta, ULP dan/atau PPK, maka : 1. Peserta yang terlibat dimasukan dalam daftar hitam. 2. ULP dan/atau PPK yang terlibat diganti dan dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana. 3. Proses dilanjutkan dengan menetapkan peserta lain yang tidak terlibat (jika Ada) 4. Jika angka (3) tidak ada, pelelangan dinyatakan gagal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 21
  • 22. 2 Evaluasi Administrasi Sebelum evaluasi 1 penawaran, dilakukan 2 koreksi aritmetik SISTEM Evaluasi Teknis Koreksi Aritmatik GUGUR 3 Penyedia yang tidak lulus pada Evaluasi Biaya salah satu tahap dinyatakan gugur Untuk syarat kelulusan dapat ditetapkan nilai ambang batas (passing grade) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 22
  • 23. 2  Dapat merubah harga penawaran dalam kontrak harga satuan.  Untuk kontrak lump sump, hanya untuk menyesuaikan volume penawaran dengan dokumen pemilihan, tanpa merubah nilai penawaran  Koreksi Aritmetik dilakukan untuk 3 (tiga) penawar terendah  Langkah-langkahnya : 1. Menyesuaikan volume pekerjaan antara dokumen penawaran dengan dokumen pemilihan. 2. Mengalikan volume pekerjaan yang sesuai dengan dokumen pemilihan dengan harga satuan yang ditawarkan. 3. Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan, harus tetap dilaksanakan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 23
  • 24. 8 Daftar volume dan harga pengadaan Perlengkapan Ruang Dokumen Penawaran Direktur Penyedia (harga terendah) PADA DOKUMEN PENGADAAN : 1. AC 1 unit X Rp. ........,- = Rp. ...............,- 1. AC 1 unit X Rp. 1.900.000,-= Rp. 1.900.000,- 2. 1 Set Meja Tamu - Kursi panjang 1 unit X Rp. .........,- = Rp. ................,- - Kursi 4 unit X Rp. .........,- = Rp. ................,- 2. Set Meja Tamu : - Meja besar 1 unit X Rp. .........,- = Rp. ................,- Kursi panjang 1 unit X Rp. 500.000,-= Rp. 500.000,- - Meja kecil 2 unit X Rp. .........,- = Rp. ................,- Kursi 3 unit X Rp. 150.000,- = Rp. 450.000,- Meja besar 1 unit X Rp. 250.000,- = Rp. 250.000,- Meja kecil 1 unit X Rp. 0 = Rp. 0,- 3. 1 Set Meja Kerja : - Kursi 1 unit X Rp. ..........,- = Rp. .................- - Meja Kerja 1 unit X Rp. ..........,- = Rp. ................,- 3. Set Meja Kerja : - Meja Komputer 1 unit X Rp. ..........,- = Rp. ................,- Kursi 1 unit X Rp. 500.000,- = Rp. 500.000,- Meja Kerja 1 unit X Rp. 750.000,- = Rp. 750.000,- Meja Komputer 1 unit X Rp. 450.000,- = Rp. 250.000,- TOTAL PENAWARAN : Rp. 4.600.000,- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 24
  • 25. 15 Evaluasi Evaluasi Teknis Evaluasi Biaya Administrasi Mengecek : Menilai : Menilai : 1. Surat penawaran : • Kesesuaian Spesifikasi teknis a) Hal-hal pokok • Ditandatangani dan bertanggal • Jadwal Penyerahan 1. Total harga penawaran • Jangka waktu surat Penawaran • Kelengkapan Identitas barang terhadap HPS • Jangka waktu Pelaksanaan (jenis, tipe dan merek) (bila perlu) 2. Harga satuan penawaran • Jaminan Purna Jual (bila perlu) timpang (> 110% dari HPS) 2. Surat Jaminan Penawaran • Tenaga Teknis (bila perlu) 3. Harga satuannya nol (0) • Perusahaan Penerbit Jaminan • Bagian pekerjaan yang di 4. Perbedaan penulisan nilai • Jangka waktu subkontrakan. dalam angka dan huruf • Nama peserta jaminan • Syarat teknis lainnya • Besar nilai Jaminan b) Evaluasi kewajaran Harga • Nama ULP 1. Klarifikasi TKDN yang berbeda • Nama Paket yang dijamin ULP dapat melakukan Klarifikasi dengan perkiraan ULP • Konfirmasi dan Klarifikasi Dapat menggunakan sistem nilai 2. Klarifikasi penawaran < 80 % ambang batas dari HPS Jika lulus =>1 peserta lanjutkan ke Jika lulus =>1 peserta lanjutkan ke evaluasi teknis evaluasi harga c) Menghitung Preferensi harga atas penggunaan Produksi Dalam Negeri Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 25
  • 26. 3 KETENTUAN UMUM: Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta cadangan 1 dan 2 apabila ada. Sistem evaluasi adalah sistem Gugur Klarifikasi secara tertulis untuk hal-hal dan/atau data yang kurang jelas tanpa mengubah substansi formulir isian kualifikasi Evaluasi Kualifikasi dapat dilakukan sebelum evaluasi penawaran. Kualifikasi dalam Pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 26
  • 27. 5 HAL-HAL YANG DIEVALUASI: 1. Tanda tangan di Formulir Kualifikasi 2. Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali perorangan 3. Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak bangkrut, dan tidak sedang dihentikan. 4. Tidak Masuk Daftar Hitam (Pengurus dan Badan Usahanya) 5. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan atau Surat Keterangan Fiskal. 6. Memiliki Pengalaman 1 kali dalam 4 tahun terakhir, kecuali baru berdiri < 3 th 7. Memiliki Kemampuan pada sub bidang pekerjaan untuk usaha non kecil, dan bidang pekerjaan untuk usaha mikro, usaha Kecil serta koperasi kecil. 8. Dalam hal melakukan Kemitraan: • Wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/Kemitraan • Evaluasi dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 27
  • 28. 3 9. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang diperlukan. 10. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukan. 11. Untuk usaha non-kecil memiliki KD untuk usaha yang sejenis dan kompleksitas yang setara pada 10 tahun terakhir dengan ketentuan : • KD = 3 x NPt untuk Pekerjaan Konstruksi • KD = 5 x NPt untuk Jasa lainnya • KD untuk Pengadaan Barang tidak diperhitungkan • KD sekurang-kurang sama dengan nilai total HPS • Pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilaikontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak • Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan present value. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 28
  • 29. 3 12. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/ swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket; 13. Mempunyai Sisa Kemampuan Pekerjaan (SKP) = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan. • KP untuk usaha kecil = 5 • KP untuk usaha non-kecil = 6 • KP untuk usaha non-kecil = 1,2 N bila N>6 dimana N=Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. 12. Bila kemitraan, KD yang dihitung adalah KD leadfirm dan SKP yang dihitung adalah semua perusahaan yang bermitra. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 29
  • 30. 2 Pembuktian Kualifikasi: 1. Dilakukan kepada peserta yang memenuhi syarat kualifikasi. 2. Melihat dokumen asli dan meminta salinannya 3. ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen (jika perlu) 4. Jika ada bukti Pemalsuan, Peserta digugurkan dan masuk Daftar Hitam. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 30
  • 31. 5 Ketentuan Umum:  Merupakan kesimpulan hasil evaluasi (termasuk BA hasil Klarifikasi dan Negosiasi)  Ditandatangani minimal ½ dari anggota pokja.  Bersifat Rahasia s.d Pengumuman Pemenang BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut: Contoh BAHP a) Nama semua peserta; b) Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta; c) Metode evaluasi yang digunakan; d) Unsur-unsur yang dievaluasi; e) Rumus yang dipergunakan; f) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan; g) Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; h) Tanggal dibuatnya berita acara. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 31
  • 32. 2 • Pekerjaan sampai dengan Rp. 100 milyar ULP • Pekerjaan diatas Rp. 100 milyar: Pengguna Anggaran pada K/L/I dan Kepala Daerah pada Pemerintah Daerah, setelah mendapat usulan dari ULP. • Disusun sesuai urutan pemenang, dengan data: 1. Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS 2. Nama dan alamat penyedia jasa serta harga penawaran 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 4. Data pendukung: Dok Pemilihan (+ adendum bila ada), BAPP, BAHP, Dokumen Penawaran yang telah diparaf. Jika ditunda.., perpanjang surat dan jaminan penawaran, jika penyedia tidak mau dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 32
  • 33. 1 Pengumuman Pemenang di: Website K/L/D/I masing-masing , dan Papan pengumuman resmi Pengumuman Pemenang memuat sekurangnya: 1) Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; 2) Nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi; 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 4) Hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 33
  • 34. 2  Waktu sanggah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman  Ditujukan ke ULP  Materi sanggahan meliputi: a) Menyimpang dari perpres dan Dokumen pemilihan. b) Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/ atau c) Penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/ atau pejabat yang berwenang lainnya. ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. Jika benar, ULP Jika Salah, menunggu menyatakan Sanggah Banding Pelelangan Gagal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 34
  • 35. 3  Menghentikan Proses Pelelangan  Waktu sanggah banding paling lambat 5 hari kerja setelah menerima jawaban sanggah  Ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dengan tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I  Memberikan jaminan sanggahan Banding ke ULP Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 15 hari kerja setelah menerima surat sanggahan.banding Jika diterima : Jika ditolak: • Menteri …. memerintahkan agar  Menteri …. memerintahkan agar ULP melakukan evaluasi ulang/ ULP melanjutkan proses lelang ulang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 35
  • 36. 3  BAHP merupakan Dasar bagi PPK untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  PPK mengeluarkan SPPBJ dengan ketentuan: a. Tidak ada sanggahan dari peserta; b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. Masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.  Bila penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri pada masa jaminan penawaran : a. Jaminan penawaran dicairkan dan disetor ke kas Negara/ Daerah; b. Bila alasan pengunduran diri tidak bisa diterima, peserta yang bersangkutan mendapat sanksi masuk dalam daftar hitam. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 36
  • 37. 2  Batas Waktu Penerbitan SPPBJ: a. Selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah pengumuman pemenang apabila tidak ada sanggahan atau setelah jawaban sanggahan (apabila tidak ada sanggahan banding); b. Selambat-lambatnya 2 hari kerja sejak dijawabnya sanggahan banding dan dinyatakan salah/ditolak.  Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) wajib menandatangani Kontrak selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (apabila dokumen DIPA sudah diterbitkan) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 37
  • 38. 2 1. Pengumuman prakualifikasi 12. Pembukaan dokumen penawaran 2. Pendaftaran dan pengambilan sampul I (administrasi dan teknis) 13. Evaluasi dokumen penawaran dokumen kualifikasi sampul I (administrasi dan teknis) 3. Pemasukan dan evaluasi dokumen 14. Pemberitahuan/pengumuman kualifikasi kepada peserta yang lulus evaluasi 4. Pembuktian kualifikasi sampul I 15. Pembukaan dokumen sampul II 5. Penetapan hasil kualifikasi (harga) 6. Pengumuman hasil kualifikasi 16. Evaluasi dokumen penawaran 7. Sanggahan kualifikasi sampul II (harga) 8. Undangan kepada peserta yang 17. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) lulus kualifikasi 18. Penetapan pemenang 9. Pengambilan dokumen pemilihan 19. Pengumuman pemenang 10. Pemberian penjelasan 20. Sanggahan 11. Pemasukan dokumen penawaran 21. Sanggahan banding 22. Penunjukan penyedia barang/jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 38
  • 39. 3 PERSIAPAN Penyusunan Dok EVALUASI PQ KUALIFIKASI Pengumuman PQ TIDAK ≥3 ? YA Pendaftaran dan Pengambilan Dok PENETAPAN HASIL TIDAK KUALIFIKASI KUALIFIKASI ULANG ≥3 ? YA BENAR SANG- GAHAN Pendaftaran dan ? Pengambilan Dok APABILA HASIL KUALIFIKASI ULANG : TIDAK LULUS 2 -> PEMILIHAN DILANJUTKAN TIDAK UNDANGAN YA PEMILIHAN LULUS 1 -> PENUNJUKAN LANGSUNG ≥3 ?
  • 40. 2 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 40
  • 41. 2 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 41
  • 42. 1  Diterbitkan jika tidak ada sanggahan, atau sanggahan tidak benar, atau masa sanggah telah berakhir  Pemberitahuan pengambilan dokumen Pemilihan  Isi Undangan:  Mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan dokumen Pemilihan; CARA MENGUNDANG Disampaikan langsung Website K/L/D/I Hanya Peserta yang Melalui Fax, e-mail diundang yang berhak Jasa Pengiriman mengambil dokumen Pemilihan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 42
  • 43. 2 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 43
  • 44. 3 Pada tahap ini tidak boleh KETENTUAN UMUM: menggugurkan penawaran Secara Umum sama dengan Pembukaan dokumen pada metode Pascakualifikasi, Perbedaannya:  ULP hanya membuka Sampul I terlebih dahulu, Sampul II tidak boleh dibuka dan dituliskan identitas perusahaan kemudian diparaf ULP dan wakil peserta dari penyedia yang berbeda sebelum disimpan oleh ULP.  Pada Surat Penawaran tidak mencantumkan harga penawaran.  Pembukaan Sampul II Sampul II dibuka setelah ada Pemberitahuan/Pengumuman Peserta yang lulus Evaluasi Sampul I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 44
  • 45. 2  Hal-hal yang perlu dicek kelengkapannya: a) Surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran; b) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila ada; dan c) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).  Berita acara ditambahkan data tentang harga penawaran masing-masing peserta. Pada tahap ini tidak boleh menggugurkan penawaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 45
  • 46. 3 Penyedia yang tidak Evaluasi lulus, dinyatakan gugur Administrasi Sebelum evaluasi 1 penawaran, dilakukan Sampul I koreksi aritmetik 2 (adm dan teknis) SISTEM Evaluasi Teknis Koreksi Aritmatik NILAI  Unsur teknis yang dpt dikuantifikasikan diberikan nilai sesuai bobotnya, dengan nilai 3 total 100  Harga penawaran diberikan (ULP dapat menetapkan nilai nilai metode proporsional. 4 ambang batas kelulusan)  Nilai tersebut di atas dikalikan Evaluasi Harga  Total nilai tersebut dikalikan dengan bobot teknis, sesuai bobot harga, sesuai dengan dengan dokumen pemilihan (10 dokumen pemilihan Sampul II s.d 30 %) dan dikombinasikan (70 % s.d 90%) sebelum (dibuka setelah dengan nilai harga pengumuman sampul I  ULP mengumumkan dan dikombinasikan dengan nilai mengundang peserta yang lulus teknis dengan mengundang untuk buka sampul II peserta) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 46
  • 47. 2 Penyedia yang tidak Evaluasi lulus, dinyatakan gugur Administrasi Sebelum evaluasi 1 penawaran, dilakukan Sampul I koreksi aritmetik 2 (adm dan teknis) SISTEM BIAYA UMUR Evaluasi Teknis Koreksi Aritmatik EKONOMIS  Unsur teknis yang mendukung operasi pekerjaan yang 3 diperoleh sesuai dengan umur ekonomisnya (biaya 4 operasional, biaya pemeliharaan, dll) Harga penawaran ditambahkan Evaluasi Harga dihitung/dikonversi menjadi dengan nilai uang dari nilai uang. perhitungan teknis, untuk Sampul II mendapatkan nilai yang (dibuka setelah terbaik. pengumuman sampul I  Total biaya tersebut ditambahkan dengan harga dengan mengundang penawaran. peserta) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 47
  • 48. 5 EVALUASI SISTEM NILAI Pengadaan barang (dengan bobot teknis 30% dan harga 70%), HPS 3 miliar Bagian dari Kriteria Bobot PT Y PT X PT Z PT W PT H Sampul I 1 Harga Suku cadang/spare part 10 6 10 7 7 6 (makin mahal poin makin kecil) 2 Kedekatan / jumlah bengkel 8 3 8 4 6 5 3 Lama Garansi 7 3 7 2 3 3 4 Design teknis/kinerja 5 4 5 3 3 3 Jumlah 30 16 30 16 19 17 Sampul II HARGA 70 70 59 69 64 67 100 86 89 85 83 84 II I III PT Rp poin y 2,300,000,000 70 Dalam metode sistem nilai X 2,710,000,000 59 yang menawarkan murah belum tentu menang Z 2,350,000,000 69 W 2,500,000,000 64 H 2,400,000,000 67 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 48
  • 49. 5 Metode evaluasi dengan biaya selama umur ekonomis KRITERIA PT X PT Z PT W Bagian 1 Biaya operasional (5 tahun) 2200 2400 2800 dari 2 Biaya pemeliharaan (5 tahun) 2400 3000 3200 sampul I 3 Nilai sisa 600 500 300 4000 4900 5700 Harga Penawaran (setelah koreksi Sampul II aritmatik) 3000 2700 2000 7000 7600 7700 I II III Berarti selama 5 tahun hanya menghabiskan anggaran senilai Rp. 7 miliar Dalam metode ini yang menawarkan murah belum tentu menang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 49
  • 50. 1 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 50
  • 51. 2 Secara Umum sama dengan Tahapan Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode 2 sampul, perbedaannya hanya pada:  Waktu Penyampaian Dokumen Harga dan  Surat undangan untuk memasukan harga melampirkan perubahan nilai Total HPS pada saat rapat pemberian penjelasan (jika ada). Dua Sampul ??? Dua Tahap ??? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 51
  • 52. 1 Proses Pelaksanaan Pelelangan Sederhana ≈ Proses Pelaksanaan Pemilihan Langsung ≈ Proses Pelaksanaan Pelelangan Umum secara Pascakualifikasi • Perbedaannya pada: waktu penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 3 (tiga) hari kerja. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 52
  • 53. 1 Proses Pelaksanaan Pelelangan Terbatas ≈ Proses Pelaksanaan Pelelangan Umum Prakualifikasi Dua Tahap • Perbedaannya pada: 1. Pengumuman dengan mengundang/mencantumkan nama- nama penyedia yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan. 2. Keikutsertaan penyedia lain yang namanya tidak tercantum tetapi memenuhi persyaratan untuk pekerjaan tersebut, tidak boleh ditolak. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 53
  • 54. 2  Pekerjaan ditetapkan setelah diterbitkannya pernyataan bencana oleh Pejabat yang berwenang dan anggaran untuk pekerjaan tersebut diusulkan  ULP menunjuk penyedia yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan dengan menerbitkan SPMK  Prioritas adalah Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis  Proses secara simultan PPK, ULP/PP, dan Disampaikan ke Opname ULP/PP Menetapkan Penyedia membahas Penyedia pekerjaan Dokumen Pengadan jenis, spek, volume, dan waktu PPK Susun HPS Penyedia PPK ULP/PP menyampaikan menerbitkan ULP/PP ULP/PP Dokumen membuka dan SPPB/J dan menetapkan menyusun Penawaran dalam mengevaluasi mempersiap penyedia dan Berita Acara 1 sampul ke adm, teknis, akan ikatan mengumumkan Evaluasi ULP/PP dan harga perjanjian Masyarakat dapat Dapat melakukan menyampaikan klarifikasi dan Negosiasi pengaduan harga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 54
  • 55. 2  Proses Pemilihan ULP/PP mengundang dan menyampaikan Dok. Pengadaan kepada penyedia Tidak memenuhi syarat, sesuai dengan kriteria tunjuk Penyedia Lain Penyedia menyampaikan penunjukan langsungnya Dokumen Penawaran ULP/PP melakukan ULP/PP dalam 1 sampul ke HPS di susun evaluasi kualifikasi Penyedia memberikan ULP/PP oleh PPK seperti pada menyampaikan Pelelangan Umum Penjelasan Dokumen Kualifikasi ULP/PP ULP/PP membuka dan ULP/PP PPK menyusun mengevaluasi menetapkan menerbitkan Berita Acara adm, teknis, penyedia dan SPPB/J dan Evaluasi dan harga mengumumkan mempersiap Dapat melakukan klarifikasi kan ikatan Masyarakat dapat dan negosiasi harga perjanjian menyampaikan pengaduan Tidak memenuhi syarat, tunjuk Penyedia Lain Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 55
  • 56. 2  Nilai pekerjaan Pengadaan Langsung ????  Tahapan Pelaksanaan Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan melakukan Pejabat Pengadaan membandingkan klarifikasi dan Mencari Informasi harga dan kualitas, Negosiasi teknis barang dan harga minimal dari 2(dua) serta mendapatkan sumber Informasi PPK menyusun harga yang wajar HPS Pejabat Pejabat Pengadaan Pengadaan mendapatkan Bukti Transaksi melakukan Transaksi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 56
  • 57. 2 PENYAMPAIAN PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN BARANG KONTES/ PENGUMUMAN PENGAMBILAN PENJELASAN PROPOSAL DOKUMEN SAYEMBARA PEMBUKAAN PENETAPAN BERITA ACARA HASIL PENILAIAN OLEH TIM BARANG DAN PEMENANG KONTES/ KONTES/SAYEMBARA JURI DOKUMEN KONTES/ SAYEMBARA SAYEMBARA PENGUMUMAN PENUNJUKAN PEMENANG KONTES/ PEMENANG KONTES/ SURAT PERJANJIAN SAYEMBARA SAYEMBARA Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 57
  • 58. 3 1. Pengumuman → Persyaratan Peserta Kontes/Sayembara yang dicantumkan dalam Pengumuman dapat diikuti oleh perorangan, Badan usaha, kelompok, lembaga pendidikan/riset. 2. Pemberian Penjelasan → Pokja ULP dibantu oleh Tim Juri/Tim Ahli. 3. Pemasukan Penawaran/Proposal → Setiap Peserta dapat menyampaikan lebih dari 1(satu) penawaran atau proposal atau barang kontes. 4. Pemeriksaan Administrasi dan Proposal Teknis → Pemeriksaan Administrasi dilakukan oleh Pokja ULP, sedangkan Proposal Teknis oleh Tim Juri/Tim Ahli. 5. Pengumuman Pemenang Kontes/Sayembara → Pengumuman dan penetapan Pemenang Kontes/Sayembara bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat (tidak tersedia masa sanggah). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 58
  • 59. 2 1. Penetapan paling lambat 7 hari sejak pembukaan proposal. 2. Disusun sesuai urutan pemenang, dengan data: a) Nama-nama pemenang sayembara b) Besaran Imbalan/hadiah c) Hasil Akhir Penilaian d) NPWP yang bersangkutan (jika ada) 3. Pengumuman Pemenang paling lambat 2(dua) hari setelah Penetapan Pemenang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 59
  • 60. LATIHAN MEMILIH SISTEM 5 PENGADAAN DAN TAHAPANNYA PEKERJAAN 1. Pengadaan cleaning service untuk gedung utama Education Center Besarnya Nilai HPS Rp. 502.630.000,- 2. Pengadaan Jasa Lainnya berupa Event Organiizer penyelenggara sosialisasi dalam negeri di lingkungan Lembaga KLM untuk usaha non kecil Besarnya Nilai HPS Rp 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah) 3. Pengadaan barang / jasa pencetakan buku kumpulan data Menteri luar negeri RI dan Kepala Perwakilan RI dari Masa ke masa Besarnya Nilai HPS Rp85.000.000,00 4. Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Gedung D Direktorat Jenderal D Kementerian EFG terbuka untuk usaha kualifikasi kecil Besarnya nilai HPS Rp. 1.319.491.600,- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 60
  • 61. 5 Tindak Lanjut Dinyatakan oleh ULP •Evaluasi Ulang •Penyampaian ulang Dokumen Penawaran Dinyatakan oleh PA/KPA •Pelelangan Ulang •Penghentian Proses Menteri/ Kepala Lembaga/ Pimpinan Institusi/ Pelelangan Kepala Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 61
  • 62. 2 1) ULP memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa pelelangan dinyatakan gagal berikut penjelasan penyebab kegagalan lelang. 2) PA/KPA, PPK dan/atau ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya kegagalan, antara lain : a) Kemungkinan terjadinya persekongkolan; b) Adanya persyaratan yang diskriminatif; c) Spesifikasi teknis terlalu tinggi; d) Spesifikasi mengarah pada satu merek/produk tertentu, kecuali suku cadang; e) Nilai total HPS pengadaan terlalu rendah; f) Nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar; dan/atau g) Kecurangan dalam pengumuman. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 62
  • 63. 2 3) Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka pelelangan diproses seperti pelelangan baru. 4) Berdasarkan hasil evaluasi penyebab kegagalan, maka ULP menindaklanjutinya, yaitu melakukan : a) Evaluasi ulang; b) Penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c) Pelelangan ulang; atau d) Penghentian proses pelelangan. 5) PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan apabila penawarannya ditolak atau pelelangan dinyatakan gagal. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 63
  • 64. 2 Isi kontrak adalah : 1) Surat perjanjian; 2) Syarat umum kontrak; 3) Syarat khusus kontrak; 4) Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak :  Surat penunjukan;  Surat penawaran;  Spesifikasi umum;  Spesifikasi khusus;  Gambar-gambar;  Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing- masing substansinya;  Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan);  Dokumen lainnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 64
  • 65. 2 Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang • Surat Pesanan (SP) • Penyusunan Program Mutu • Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak • Pemeriksaan Bersama • Inspeksi Pabrikasi • Pembayaran Uang Muka Kontrak Tahun Jamak Usaha Kecil maksimal 30 % (pilih yang terkecil): Usaha non-Kecil maksimal 20 % • 20% dari Kontrak Tahun Pertama, atau • 15 % dari nilai Kontrak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 65
  • 66. 2 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 66
  • 67. 2 Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan Langkah-Langkah Serah Terima Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA/KPA menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan PPHP melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan- kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya PPK menerima penyerahan pekerjaan, apabila: (1) Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, (2) Apabila diperlukan, penyedia wajib menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 67
  • 68. • 2 kel. pertama, melakukan evaluasi administrasi dan teknis • 2 kel. kedua, melakukan evaluasi harga • 2 kelompok yang berbeda mempresentasikan hasilnya & bandingkan dengan jawaban kelompok lain • diskusikan 45 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 68
  • 69. 15 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 69

Hinweis der Redaktion

  1. Akhir sesi 2-3