SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 5
Serial: BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
BUM Desa Bersama
Inisiatif BUM Desa Bersama
Kerja Sama
a. Meningkatkan perekonomian Desa
b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi
desa
d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau
dengan pihak ketiga
e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan
layanan umum warga
f. Membuka lapangan kerja
g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan
umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa
Tujuan:
Dalam satu Kabupaten/Kota
Desa 1 Desa 2/lebih
Permendes No. 4/2014, Bab II Pasal 3 dan Bab III Pasal 28
Diolah dari:
Pendirian BUM Desa Bersama
BUM
Desa
Bersama
Menetapkan
peraturan
bersama
Kepala Desa
tentang
Pendirian BUM
Desa Bersama
Musyawarah Desa
(Dua Desa/lebih), unsurnya
terdiri dari:
a) Pemerintah Desa
b) Anggota Badan
Permusyawaratan Desa
c) Lembaga
kemasyarakatan Desa
d) Lembaga Desa lainnya
e) Tokoh masyarakat
dengan
mempertimbangkan
keadilan gender
Merumuskan:
a) Pendirian BUM Desa
sesuai dengan kondisi
ekonomi dan sosial
budaya masyarakat
b) Organisasi pengelola
BUM Desa
c) Modal usaha BUM
Desa
d) Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah
Tangga BUM Desa
Diolah dari:
Permendes PDTT No. 4/2014, Bab II Pendirian BUM Desa, Pasal 6
Naskah Perjanjian Kerja Sama BUM Desa Bersama
Paling Sedikit memuat :
a. Subyek kerjasama
b. Obyek kerjasama
c. Jangka waktu
d. Hak dan kewajiban
e. Pendanaan
f. Keadaan memaksa
g. Pengalihan aset
h. Penyelesaian perselisihan
Ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing
BUM Desa yang bekerja sama
Diolah dari:
Permendes PDTT No. 4/2014, Bab III, Bagian Ketujuh Kerjasama BUM Desa Antar-Desa, Pasal 29
Pertanggungjawaban BUM Desa Bersama
Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih
dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing
sebagai pemilik BUM Desa.
Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa
yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan
Lembaga Keuangan Mikro.
Diolah dari:
Permendes PDTT No. 4/2014, Bab III, Bagian Ketujuh Kerjasama BUM Desa Antar-Desa, Pasal 30

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Pengelolaan keuangan desa revisi 2
Pengelolaan keuangan desa  revisi 2Pengelolaan keuangan desa  revisi 2
Pengelolaan keuangan desa revisi 2Pemdes Seboro Sadang
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDUnggul Sagena
 
Penatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan DesaPenatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan DesaFormasi Org
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxEka Saputra
 
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxdeivie rondonuwu
 
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Peran Camat Dalam Pemerintahan DesaPeran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desasuryokoco suryoputro
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
 
Presentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desakodri .
 
Badan usaha milik desa (bum des) ok
Badan usaha milik desa (bum des)  okBadan usaha milik desa (bum des)  ok
Badan usaha milik desa (bum des) okaris gunawan
 
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desasayaperempuan
 
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptxBumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptxSyahyuti Si-Buyuang
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptdpmdbusel
 
Keterbukaan Informasi Publik - Desa
Keterbukaan Informasi Publik - DesaKeterbukaan Informasi Publik - Desa
Keterbukaan Informasi Publik - DesaFormasi Org
 

Was ist angesagt? (20)

Pengelolaan keuangan desa revisi 2
Pengelolaan keuangan desa  revisi 2Pengelolaan keuangan desa  revisi 2
Pengelolaan keuangan desa revisi 2
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 
Peran bumdes
Peran bumdesPeran bumdes
Peran bumdes
 
Penatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan DesaPenatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan Desa
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
 
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
 
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Peran Camat Dalam Pemerintahan DesaPeran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
 
Presentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desa
 
Presentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaruPresentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaru
 
Badan usaha milik desa (bum des) ok
Badan usaha milik desa (bum des)  okBadan usaha milik desa (bum des)  ok
Badan usaha milik desa (bum des) ok
 
Manajemen bum des
Manajemen bum desManajemen bum des
Manajemen bum des
 
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
 
Musyawarah desa
Musyawarah desaMusyawarah desa
Musyawarah desa
 
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptxBumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
 
Keterbukaan Informasi Publik - Desa
Keterbukaan Informasi Publik - DesaKeterbukaan Informasi Publik - Desa
Keterbukaan Informasi Publik - Desa
 

Andere mochten auch

11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desa11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desakeuangandesa
 
10. organisasi bum desa
10. organisasi bum desa10. organisasi bum desa
10. organisasi bum desakeuangandesa
 
12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desa12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desakeuangandesa
 
22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasikeuangandesa
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desariyanto apri
 
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desa
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desaMendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desa
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desaibnu istiawan
 
Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesibnu istiawan
 
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAIMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAdzikry muhammad
 
09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desa09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desakeuangandesa
 
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...Adijaya Group
 
Bumdes dalam mendukung poros maritim
Bumdes dalam mendukung poros maritimBumdes dalam mendukung poros maritim
Bumdes dalam mendukung poros maritimibnu istiawan
 

Andere mochten auch (14)

11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desa11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desa
 
10. organisasi bum desa
10. organisasi bum desa10. organisasi bum desa
10. organisasi bum desa
 
12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desa12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desa
 
22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
 
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desa
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desaMendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desa
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desa
 
Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdes
 
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAIMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
 
Bumdes bs
Bumdes bsBumdes bs
Bumdes bs
 
21. hutan desa
21. hutan desa21. hutan desa
21. hutan desa
 
09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desa09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desa
 
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
 
Panduan BUMDes
Panduan BUMDesPanduan BUMDes
Panduan BUMDes
 
Bumdes dalam mendukung poros maritim
Bumdes dalam mendukung poros maritimBumdes dalam mendukung poros maritim
Bumdes dalam mendukung poros maritim
 

Ähnlich wie 13. bum desa bersama

PAPARAN BUM Desa.pptx
PAPARAN BUM Desa.pptxPAPARAN BUM Desa.pptx
PAPARAN BUM Desa.pptxSyafiiSiregar
 
PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA
PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESAPERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA
PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESAPemdes Wonoyoso
 
PokokPokok Substansi RUU BUMDes | KADES Iwan #01
PokokPokok Substansi RUU BUMDes  | KADES Iwan #01 PokokPokok Substansi RUU BUMDes  | KADES Iwan #01
PokokPokok Substansi RUU BUMDes | KADES Iwan #01 TV Desa
 
Sosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM DesaSosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM DesaSyamsul Azha
 
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desa
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desaSpb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desa
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desaathursaja
 
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desadeivie dedep
 
Perda bumdes
Perda bumdesPerda bumdes
Perda bumdesy d
 
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESARPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESAgunawankusumo
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana DesaPeraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana DesainiPurwokerto
 
Anggaran Dasar BUMDes.doc
Anggaran Dasar BUMDes.docAnggaran Dasar BUMDes.doc
Anggaran Dasar BUMDes.docssuserd36b4d
 
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu UtaraBUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu UtaraMukhrizal Effendi
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx
373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx
373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptxdwiinggi929
 
BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015
BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015
BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015Munawar Kholil
 
Kebijakan bum des bu pipit
Kebijakan bum des bu pipitKebijakan bum des bu pipit
Kebijakan bum des bu pipityuniarkowahyu
 

Ähnlich wie 13. bum desa bersama (20)

09. pendirian-bum desa
09. pendirian-bum desa09. pendirian-bum desa
09. pendirian-bum desa
 
PAPARAN BUM Desa.pptx
PAPARAN BUM Desa.pptxPAPARAN BUM Desa.pptx
PAPARAN BUM Desa.pptx
 
PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA
PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESAPERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA
PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA
 
PokokPokok Substansi RUU BUMDes | KADES Iwan #01
PokokPokok Substansi RUU BUMDes  | KADES Iwan #01 PokokPokok Substansi RUU BUMDes  | KADES Iwan #01
PokokPokok Substansi RUU BUMDes | KADES Iwan #01
 
Sosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM DesaSosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM Desa
 
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desa
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desaSpb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desa
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desa
 
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
 
Perda bumdes
Perda bumdesPerda bumdes
Perda bumdes
 
Modul BUM Desa
Modul BUM DesaModul BUM Desa
Modul BUM Desa
 
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESARPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana DesaPeraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa
 
Permendagri 96-2017
Permendagri 96-2017Permendagri 96-2017
Permendagri 96-2017
 
Anggaran Dasar BUMDes.doc
Anggaran Dasar BUMDes.docAnggaran Dasar BUMDes.doc
Anggaran Dasar BUMDes.doc
 
Perdes bumdes 2020
Perdes bumdes 2020Perdes bumdes 2020
Perdes bumdes 2020
 
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu UtaraBUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara
 
BUMDes
BUMDesBUMDes
BUMDes
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx
373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx
373288338-Materi-Tahapan-Tras-Upk-Bumdes.pptx
 
BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015
BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015
BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015
 
Kebijakan bum des bu pipit
Kebijakan bum des bu pipitKebijakan bum des bu pipit
Kebijakan bum des bu pipit
 

Mehr von keuangandesa

Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015keuangandesa
 
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015keuangandesa
 
24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desakeuangandesa
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desakeuangandesa
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desakeuangandesa
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desakeuangandesa
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desakeuangandesa
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desakeuangandesa
 
16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)keuangandesa
 
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program   david ardhianMembangun desa lestari, konsep program   david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program david ardhiankeuangandesa
 
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmikoSkema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmikokeuangandesa
 
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...keuangandesa
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakariakeuangandesa
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...keuangandesa
 
Membangun desa lestari david ardhian
Membangun desa lestari   david ardhianMembangun desa lestari   david ardhian
Membangun desa lestari david ardhiankeuangandesa
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...keuangandesa
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...keuangandesa
 
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfoLatar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfokeuangandesa
 
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...keuangandesa
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...keuangandesa
 

Mehr von keuangandesa (20)

Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015
 
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
 
24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa
 
16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)
 
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program   david ardhianMembangun desa lestari, konsep program   david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
 
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmikoSkema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
 
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
 
Membangun desa lestari david ardhian
Membangun desa lestari   david ardhianMembangun desa lestari   david ardhian
Membangun desa lestari david ardhian
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
 
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfoLatar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
 
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
 

Kürzlich hochgeladen

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Kürzlich hochgeladen (13)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

13. bum desa bersama

  • 1. Serial: BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) BUM Desa Bersama
  • 2. Inisiatif BUM Desa Bersama Kerja Sama a. Meningkatkan perekonomian Desa b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga f. Membuka lapangan kerja g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa Tujuan: Dalam satu Kabupaten/Kota Desa 1 Desa 2/lebih Permendes No. 4/2014, Bab II Pasal 3 dan Bab III Pasal 28 Diolah dari:
  • 3. Pendirian BUM Desa Bersama BUM Desa Bersama Menetapkan peraturan bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama Musyawarah Desa (Dua Desa/lebih), unsurnya terdiri dari: a) Pemerintah Desa b) Anggota Badan Permusyawaratan Desa c) Lembaga kemasyarakatan Desa d) Lembaga Desa lainnya e) Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender Merumuskan: a) Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat b) Organisasi pengelola BUM Desa c) Modal usaha BUM Desa d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Diolah dari: Permendes PDTT No. 4/2014, Bab II Pendirian BUM Desa, Pasal 6
  • 4. Naskah Perjanjian Kerja Sama BUM Desa Bersama Paling Sedikit memuat : a. Subyek kerjasama b. Obyek kerjasama c. Jangka waktu d. Hak dan kewajiban e. Pendanaan f. Keadaan memaksa g. Pengalihan aset h. Penyelesaian perselisihan Ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerja sama Diolah dari: Permendes PDTT No. 4/2014, Bab III, Bagian Ketujuh Kerjasama BUM Desa Antar-Desa, Pasal 29
  • 5. Pertanggungjawaban BUM Desa Bersama Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa. Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro. Diolah dari: Permendes PDTT No. 4/2014, Bab III, Bagian Ketujuh Kerjasama BUM Desa Antar-Desa, Pasal 30