SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 7
Serial: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pembiayaan Desa
Pembiayaan Desa
Permendagri No. 113/2014, Bab IV Pasal 18 Ayat (1)
Diolah dari:
Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
Penerimaan Pembiayaan
(terdiri atas jenis)
Pengeluaran Pembiayaan
(terdiri atas jenis)
 Sisa lebih perhitungan anggaran
(SiLPA) tahun sebelumnya
 Pencairan dana cadangan
 Hasil penjualan kekayaan desa
yang dipisahkan
 Pembentukan dana
cadangan
 Penyertaan modal desa
Pembiayaan Desa
(Terdiri atas kelompok)
Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Pasal 18 dan 19
Diolah dari:
Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Pasal 18 Ayat (4) dan (5)
Diolah dari:
Pelampauan penerimaan
pendapatan terhadap
belanja, penghematan
belanja, dan sisa dana
kegiatan lanjutan
 Menutupi defisit anggaran apabila
realisasi pendapatan lebih kecil dari
pada realisasi belanja
 Mendanai pelaksanaan kegiatan
lanjutan
 Mendanai kewajiban lainnya yang
sampai dengan akhir tahun anggaran
belum diselesaikan
Pengertian Kegunaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Penerimaan Pembiayaan
Pencairan Dana Cadangan
Pengertian
Penerimaan Pembiayaan
Dana yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa,
kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan
secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Rekening
Dana Cadangan
Rekening
Kas Desa
ditetapkan dengan
peraturan desa
Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Pasal 18 Ayat (6)
Diolah dari:
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
Penerimaan Pembiayaan
Pengertian
Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah Kekayaan Milik Desa
baik bergerak maupun tidak yang dikelola oleh BUMDesa.
Hasil penjualannya digunakan untuk menganggarkan hasil
penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Pasal 18 Ayat (7)
Diolah dari:
Pembentukan Dana Cadangan
Mendanai kegiatan yang
penyediaan dananya tidak dapat
sekaligus/sepenuhnya dibebankan
dalam satu tahun anggaran
Penyisihan atas penerimaan desa, kecuali
dari penerimaan yang penggunaanya telah
ditentukan secara khusus berdasarkan
peraturan perundang-undangan
Kegunaan Sumber
Pengeluaran Pembiayaan
 Dana Cadangan ditetapkan dengan peraturan desa, yang paling sedikit memuat:
1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai
3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan
4. Sumber dana cadangan
5. Tahun anggaran pelaksanaan
 Dana Cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri
 Penganggaran Dana Cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala
Desa
Pembentukan
Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Pasal 19
Diolah dari:

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Surat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desa
Surat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desaSurat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desa
Surat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desaRaFuzi Diqi
 
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptxPaparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptxssuserf5a351
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesEka Saputra
 
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping DesaMonev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping DesaTV Desa
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Umi Arifah
 
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013Aji Sahdi Sutisna
 
Berita acara mus. dusun
Berita acara mus. dusunBerita acara mus. dusun
Berita acara mus. dusungalaxytoto
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudesPajeg Lempung
 
Sk penetapan juara 1,2,3
Sk penetapan juara 1,2,3Sk penetapan juara 1,2,3
Sk penetapan juara 1,2,3Hilmi Janggo
 
Permohonan pembukaan rekening
Permohonan pembukaan rekeningPermohonan pembukaan rekening
Permohonan pembukaan rekeningcucurohmawati
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerahushfia
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...Strobillus Found
 
Contoh surat dinas tentang permohonan bantuan keamanan
Contoh surat dinas tentang permohonan bantuan keamananContoh surat dinas tentang permohonan bantuan keamanan
Contoh surat dinas tentang permohonan bantuan keamananAnggy Wahyu Dwi Surya
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara TimurPenataan Ruang
 
Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)
Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)
Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)M Handoko
 
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUPPERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUPPemdes Seboro Sadang
 

Was ist angesagt? (20)

Surat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desa
Surat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desaSurat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desa
Surat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desa
 
Proposal bola
Proposal bolaProposal bola
Proposal bola
 
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptxPaparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping DesaMonev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa
 
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
 
Berita acara mus. dusun
Berita acara mus. dusunBerita acara mus. dusun
Berita acara mus. dusun
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes
 
Sk penetapan juara 1,2,3
Sk penetapan juara 1,2,3Sk penetapan juara 1,2,3
Sk penetapan juara 1,2,3
 
Permohonan pembukaan rekening
Permohonan pembukaan rekeningPermohonan pembukaan rekening
Permohonan pembukaan rekening
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
 
Contoh surat dinas tentang permohonan bantuan keamanan
Contoh surat dinas tentang permohonan bantuan keamananContoh surat dinas tentang permohonan bantuan keamanan
Contoh surat dinas tentang permohonan bantuan keamanan
 
Sk. lembaga adat desa
Sk. lembaga adat desaSk. lembaga adat desa
Sk. lembaga adat desa
 
sk pengurus DKM
sk pengurus DKM sk pengurus DKM
sk pengurus DKM
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 
Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)
Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)
Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)
 
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUPPERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
 

Andere mochten auch

14. prioritas pengajuan dana desa 2015
14. prioritas pengajuan dana desa 201514. prioritas pengajuan dana desa 2015
14. prioritas pengajuan dana desa 2015keuangandesa
 
07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desakeuangandesa
 
01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaankeuangandesa
 
03. pendapatan desa
03. pendapatan desa03. pendapatan desa
03. pendapatan desakeuangandesa
 
06. perencanaan apb desa
06. perencanaan apb desa06. perencanaan apb desa
06. perencanaan apb desakeuangandesa
 
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaPaparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaEndra Yustiamada
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desakeuangandesa
 
16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)keuangandesa
 
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaanPemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaanriyanto apri
 
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desaSpesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desariyanto apri
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaKang Margino
 
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desakeuangandesa
 
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpkgunawankusumo
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...keuangandesa
 
Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015keuangandesa
 
22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasikeuangandesa
 

Andere mochten auch (20)

14. prioritas pengajuan dana desa 2015
14. prioritas pengajuan dana desa 201514. prioritas pengajuan dana desa 2015
14. prioritas pengajuan dana desa 2015
 
07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa
 
04. belanja desa
04. belanja desa04. belanja desa
04. belanja desa
 
01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan
 
03. pendapatan desa
03. pendapatan desa03. pendapatan desa
03. pendapatan desa
 
06. perencanaan apb desa
06. perencanaan apb desa06. perencanaan apb desa
06. perencanaan apb desa
 
02. apb desa
02. apb desa02. apb desa
02. apb desa
 
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaPaparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa
 
16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)
 
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaanPemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
 
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desaSpesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa
 
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
 
Akuntansi koperasi
Akuntansi koperasiAkuntansi koperasi
Akuntansi koperasi
 
15. apbnp 2015
15. apbnp 201515. apbnp 2015
15. apbnp 2015
 
Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015
 
22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi
 

Ähnlich wie 05. pembiayaan desa

659488825-Bimtek-Manajamen-Perangkat-Desa.pptx
659488825-Bimtek-Manajamen-Perangkat-Desa.pptx659488825-Bimtek-Manajamen-Perangkat-Desa.pptx
659488825-Bimtek-Manajamen-Perangkat-Desa.pptxFrankyBalaNaisali
 
BIMTEK MANAJAMEN PERANGKAT DESA.pptx
BIMTEK MANAJAMEN PERANGKAT DESA.pptxBIMTEK MANAJAMEN PERANGKAT DESA.pptx
BIMTEK MANAJAMEN PERANGKAT DESA.pptxulfaharahap1
 
11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desa11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desakeuangandesa
 
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desaPermendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desaSungonlegowo
 
Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Sungonlegowo
 
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desa
Permendagri no 113 thn  2014 pengelolaan keuangan desaPermendagri no 113 thn  2014 pengelolaan keuangan desa
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desaPermendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desaAry Andalee
 
Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Putroe Phang
 
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan DesaPermendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan DesaKantor Desa Junwangi
 
Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014HENDRO
 
Permendagri No. 113 Tahun 2014
Permendagri No. 113 Tahun 2014 Permendagri No. 113 Tahun 2014
Permendagri No. 113 Tahun 2014 ahmadefendi19
 
Permendagri nomor 113 tahun 2014
Permendagri nomor 113 tahun 2014Permendagri nomor 113 tahun 2014
Permendagri nomor 113 tahun 2014Rumah Kolaborasi
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019Arif Efendi
 

Ähnlich wie 05. pembiayaan desa (17)

659488825-Bimtek-Manajamen-Perangkat-Desa.pptx
659488825-Bimtek-Manajamen-Perangkat-Desa.pptx659488825-Bimtek-Manajamen-Perangkat-Desa.pptx
659488825-Bimtek-Manajamen-Perangkat-Desa.pptx
 
BIMTEK MANAJAMEN PERANGKAT DESA.pptx
BIMTEK MANAJAMEN PERANGKAT DESA.pptxBIMTEK MANAJAMEN PERANGKAT DESA.pptx
BIMTEK MANAJAMEN PERANGKAT DESA.pptx
 
11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desa11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desa
 
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desaPermendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
 
Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014
 
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desa
Permendagri no 113 thn  2014 pengelolaan keuangan desaPermendagri no 113 thn  2014 pengelolaan keuangan desa
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desa
 
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desaPermendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
 
Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014
 
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan DesaPermendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
 
apb desa
apb desaapb desa
apb desa
 
Bd add 2018
Bd add 2018Bd add 2018
Bd add 2018
 
Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014
 
Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014
 
Permendagri No. 113 Tahun 2014
Permendagri No. 113 Tahun 2014 Permendagri No. 113 Tahun 2014
Permendagri No. 113 Tahun 2014
 
Permendagri nomor 113 tahun 2014
Permendagri nomor 113 tahun 2014Permendagri nomor 113 tahun 2014
Permendagri nomor 113 tahun 2014
 
Permendagri no.113 tahun 2014
Permendagri no.113 tahun 2014Permendagri no.113 tahun 2014
Permendagri no.113 tahun 2014
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019
 

Mehr von keuangandesa

Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015keuangandesa
 
24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desakeuangandesa
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desakeuangandesa
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desakeuangandesa
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desakeuangandesa
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desakeuangandesa
 
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program   david ardhianMembangun desa lestari, konsep program   david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program david ardhiankeuangandesa
 
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmikoSkema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmikokeuangandesa
 
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...keuangandesa
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakariakeuangandesa
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...keuangandesa
 
Membangun desa lestari david ardhian
Membangun desa lestari   david ardhianMembangun desa lestari   david ardhian
Membangun desa lestari david ardhiankeuangandesa
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...keuangandesa
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...keuangandesa
 
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfoLatar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfokeuangandesa
 
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...keuangandesa
 
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikoIsu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikokeuangandesa
 
Desa.id dalam implementasi uu desa pandi
Desa.id dalam implementasi uu desa   pandiDesa.id dalam implementasi uu desa   pandi
Desa.id dalam implementasi uu desa pandikeuangandesa
 
Desa kelas dunia mulai dari genggaman andrias ekoyuono
Desa kelas dunia mulai dari genggaman   andrias ekoyuonoDesa kelas dunia mulai dari genggaman   andrias ekoyuono
Desa kelas dunia mulai dari genggaman andrias ekoyuonokeuangandesa
 

Mehr von keuangandesa (20)

Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
 
24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa
 
21. hutan desa
21. hutan desa21. hutan desa
21. hutan desa
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa
 
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program   david ardhianMembangun desa lestari, konsep program   david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
 
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmikoSkema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
 
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
 
Membangun desa lestari david ardhian
Membangun desa lestari   david ardhianMembangun desa lestari   david ardhian
Membangun desa lestari david ardhian
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
 
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfoLatar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
 
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
 
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikoIsu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
 
Desa.id dalam implementasi uu desa pandi
Desa.id dalam implementasi uu desa   pandiDesa.id dalam implementasi uu desa   pandi
Desa.id dalam implementasi uu desa pandi
 
Desa kelas dunia mulai dari genggaman andrias ekoyuono
Desa kelas dunia mulai dari genggaman   andrias ekoyuonoDesa kelas dunia mulai dari genggaman   andrias ekoyuono
Desa kelas dunia mulai dari genggaman andrias ekoyuono
 

Kürzlich hochgeladen

RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 

Kürzlich hochgeladen (14)

RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 

05. pembiayaan desa

  • 1. Serial: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pembiayaan Desa
  • 2. Pembiayaan Desa Permendagri No. 113/2014, Bab IV Pasal 18 Ayat (1) Diolah dari: Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
  • 3. Penerimaan Pembiayaan (terdiri atas jenis) Pengeluaran Pembiayaan (terdiri atas jenis)  Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya  Pencairan dana cadangan  Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan  Pembentukan dana cadangan  Penyertaan modal desa Pembiayaan Desa (Terdiri atas kelompok) Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Pasal 18 dan 19 Diolah dari:
  • 4. Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Pasal 18 Ayat (4) dan (5) Diolah dari: Pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan  Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja  Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan  Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan Pengertian Kegunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Penerimaan Pembiayaan
  • 5. Pencairan Dana Cadangan Pengertian Penerimaan Pembiayaan Dana yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rekening Dana Cadangan Rekening Kas Desa ditetapkan dengan peraturan desa Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Pasal 18 Ayat (6) Diolah dari:
  • 6. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan Penerimaan Pembiayaan Pengertian Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah Kekayaan Milik Desa baik bergerak maupun tidak yang dikelola oleh BUMDesa. Hasil penjualannya digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Pasal 18 Ayat (7) Diolah dari:
  • 7. Pembentukan Dana Cadangan Mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran Penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaanya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan Kegunaan Sumber Pengeluaran Pembiayaan  Dana Cadangan ditetapkan dengan peraturan desa, yang paling sedikit memuat: 1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan 2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai 3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan 4. Sumber dana cadangan 5. Tahun anggaran pelaksanaan  Dana Cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri  Penganggaran Dana Cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa Pembentukan Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Pasal 19 Diolah dari: