Prinsip prinsip Hukum Perlindungan Konsumen I
•Als PPT, PDF herunterladen•
4 gefällt mir•13,414 views
Dokumen tersebut membahas prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen dan proses beracara untuk melindungi hak-hak konsumen. Beberapa prinsip yang dijelaskan adalah let the buyer beware, due care theory, dan privity of contract. Proses beracara yang dibahas adalah small claim, class action, dan legal standing untuk lembaga-lembaga tertentu seperti LPKSM.
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Prinsip prinsip Hukum Perlindungan Konsumen I
Ähnlich wie Prinsip prinsip Hukum Perlindungan Konsumen I (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (20)
Prinsip prinsip Hukum Perlindungan Konsumen I
- 1. Prinsip-prinsip Hukum Perlindungan Konsumen (Bagian I) Oleh Kathleen C. Pontoh, S.H,M.H
- 2. A. Kedudukan Konsumen • Prinsip Let the buyer beware Prinsip ini beranggapan bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi konsumen Kenyataannya, konsumen tidak mendapat informasi yg jelas mengenai produk yang dikonsumsinya.
- 3. Penyebabnya, keterbatasan konsumen dan ketidakterbukaan pelaku usaha mengenai produk tersebut Akibatnya, Konsumen didikte oleh pelaku usaha. Jika, konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha dapat dengan ringan berdalih, semua itu karena kelalaian konsumen sendiri. Kesimpulannya, Dalam suatu hubungan jual- beli keperdataan, yang wajib berhati-hati adalah pembeli. Adalah kesalahan konsumen jika ia sampai membeli dan mengkonsumsi produk yang tidak layak.
- 4. Saran : Konsumen yang cerdas, dapat menerapkan teori ini pada saat bertransaksi, tindakan adalah dengan lebih jeli melihat (misalnya) tanggal kadaluwarsanya, cara pemakaiannya, kualitas produknya, dll.
- 5. • Prinsip Due Care Theory Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk. Pembuktian dibebankan kpd si penggugat (konsumen) yg hrs membentangkan bukti- bukti bahwa produk tersebut akibat kelalaian dari tergugat. (Psl 1865 KUHPdt)
- 6. • Prinsip The Privity of Contract Prinsip ini beranggapan bahwa, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu harus dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal- hal di luar yang diperjanjikan. Permasalahan banyak terjadi pada perjanjian baku atau perjanjian standar, apalagi jika perjanjian baku tersebut mengandung klausula eksonerasi.
- 7. • Prinsip Kontrak Bukan Syarat Pada prinsip ini kontrak bukan lagi syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. Pada saat transaksi sudah ada perikatan antara konsumen dan pelaku usaha Lihat pengertian & syarat perikatan (pasal 1313 & 1320 KUH Pdt.
- 8. B. Proses Beracara • Small Claim, jenis gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen, sekalipun dilihat secara ekonomis, nilai gugatannya sangat kecil. Tiga alasan fundamental small claim dizinkan 1. kepentingan dari pihak-pihak penggugat (konsumen) tidak dapat diukur semata-mata dari nilai uang kerugiannya, 2. Keyakinan bahwa pintu keadaan seharusnya terbuka bagi siapa saja, termasuk para konsumen kecil dan miskin 3. Untuk menjaga integritas badan-badan peradilan. Contohnya : Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)
- 9. • Class Action, Dasar Hukum : PerMA No. 1 Tahun 2002. UUPK No. 8 Tahun 1999 UUPLH No. 23 Tahun 1997 UU tentang Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 UU Tentang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dll.
- 10. Class action adalah suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Syarat Class Action 1. Numerosity, jumlah penggugat harus cukup banyak.
- 11. 2. Commonality, adanya kesamaan soal hukum dan fakta antara pihak yang diwakilkan dan pihak yang mewakilinya 3. Typicality, adanya kesamaan jenis tuntutan hukum dan dasar pembelaan yang digunakan antara class member dan class representantive. 4. Kelayakan, kelayakan class representative dalam mewakili kepentingan class members. Ukuran kelayakan ini diserahkan kepada penilaian hakim.
- 12. • Legal Standing, proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal standing, dalam hal ini dinamakan hak gugat LSM. (NGO’s Standing) Khusus untuk Perlindungan Konsumen dinamakan LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Perbedaan antara Class Action & Legal Standing, unsur commonality dan typicality tidak dipersyarakatn dalam legal standing.