Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CIWIDEY
DESA PANYOCOKAN
Jl. Raya Ciwidey – Sukawening Km. 01 No.15 Tlp. (022) 85920...
Daerah ( Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 165, tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Ta...
Pemerintahan Kabupaten Bandung ( Lembaran daearah kabupaten
bandung tahun 2004 Nomor 09 Seri D ) ;
25. Keputusan Camat Ciw...
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA PANYOCOKAN
KECAMATAN CIWIDEY
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 141 / 01 / TAHUN 2010
TENTANG
PENETAPAN...
Sk sekdes definitif
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Sk sekdes definitif

14.458 Aufrufe

Veröffentlicht am

suratkeputusanl

Veröffentlicht in: Karriere
  • Login to see the comments

Sk sekdes definitif

  1. 1. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN CIWIDEY DESA PANYOCOKAN Jl. Raya Ciwidey – Sukawening Km. 01 No.15 Tlp. (022) 85920267 Ciwidey, 40973 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DESA PANYOCOKAN KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 141 / 01 / TAHUN 2010 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS DESA DESA PANYOCOKAN KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG PERIODE TAHUN 2007-2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PANYOCOKAN Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Desa khususnya Desa Panyocokan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Pemerintah Desa yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Keputusan Perundang-undangan ; b. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Desa dipandang perlu melaksanakan tugas-tugas yang baik dan penuh tanggungjawab dan perlu pengadministrasian yang baik. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Sekretaris Desa yang baru menggantikan Sekretaris Desa yang telah habis masa Jabatannya dan tidak memenuhi syarat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 14 tahun 1950 Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa barat ( Berita Negara Tahun 1950 ) ; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389 ) ; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 ) ; 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587 ) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Perimbangan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
  2. 2. Daerah ( Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 ) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737 ) ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah ; 9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pendayagunaan dan pemanfaatan Profil Desa dan Profil Kelurahan ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum mengenai Peraturan Desa ; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang pedoman Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 06 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 06 tahun 2004 Tentang Transfaransi dan Partisifasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah dikabupaten Bandung ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D ) ; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Negara Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 07 Seri D ) ; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 08 seri D ) ; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 02 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 02 ) ; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkata Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2007 nomo 11 ) ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2007 Tentang Lembaga kemasyarakatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12 ) ; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2007 Nomor 17 ) ; 24. Keputusan Bupati Bandung Nomor 08 tahun 2004 Tentang pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat dilingkungan
  3. 3. Pemerintahan Kabupaten Bandung ( Lembaran daearah kabupaten bandung tahun 2004 Nomor 09 Seri D ) ; 25. Keputusan Camat Ciwidey Kabupaten Bandung Nomor 141.2 / 16 Kec Tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panyocokan Periode 2006-2012 Kecamatan Ciwidey ; 26. Peraturan Desa Panyocokan Nomor 02 tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Desa Panyocokan Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Panyocokan ; 27. Peraturan Desa Panyocokan Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Panyocokan. Memperhatikan : Sehubungan dengan adanya Kekosongan Jabatan Sekretaris Desa Panyocokan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung dan Perlu adanya pengangkatan dan penetapan kembali Sekretaris Desa karena belum adanya Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang di kirim dari PNS baik dari Kecamatan atau dari Kabupaten maka dengan ini Kepala Desa Panyocokan. MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERTAMA : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa Panyocokan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung hasil Pengangkatan, dan revisi Periode Tahun 2007-2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini. KEDUA : Mengangkat serta menetapkan nama yang tercantum di lampiran Surat Keputusan ini Sdr. Usep Komara dari Kasi Pemerintahan menjadi Sekretaris Desa Panyocokan dengan Jabatan Depinitif. KETIGA : Memberikan Tugas dan Wewenang Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya yang telah diatur dalam peraturan per Undang-undangan yang berlaku ; KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas Sebagai Tercantum pada dictum ketiga wajib melaksanakan Azas Koordinasi Serta melaksanakan Pelaporan Kepada Pimpinan Secara Berkala ; KELIMA : Lampiran dalam Surat Keputusan ini merupakan Bagian yang tidak Terpisahkan dari keseluruhan Surat Keputusan ini ; KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dan akan diada kan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekelirua dalam penetapannya. Ditetapkan di : Panyocokan Pada tanggal : 1 Januari 2010 KEPALA DESA PANYOCOKAN ASEP DADI Tembusan disampaikan kepada : 1. Yth. Bapak Bupati Bandung 2. Yth. Bapak Kepala BPMPD Kabupaten Bandung 3. Yth. Bapak Camat Ciwidey 4. Yth. Sdr. Ketua BPD Desa Panyocokan 5. Yth. Sdr. Ketua LPMD Desa Panyocokan 6. Yth. Para Ketua RW se Desa Panyocokan
  4. 4. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PANYOCOKAN KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 141 / 01 / TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PERANGKAT DESA ( HASIL REVISI ) DESA PANYOCOKAN KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG PERIODE TAHUN 2007-2013 DESA : PANYOCOKAN KECAMATAN : CIWIDEY KABUPATEN : BANDUNG Tahun 2009 Jln. Raya Ciwidey-Sukawening Km.01 No. 15 tlp. (022) 85920267 Ciwidey 40973

×