Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

1. PERATURAN DESA PANYOCOKAN
NOMOR 09 TAHUN 2008
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) PANYOCOKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANYOCOKAN,
MENIMBANG : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang
Lembaga Kemasyarakatan maka dipandang perlu menetapkan Peraturan
Desa Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4889);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor
4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader
Pemberdayaan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang
Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang
Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2007 Nomor 12).

2. Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANYOCOKAN
dan
KEPALA DESA PANYOCOKAN
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : PERATURAN DESA PANYOCOKAN TENTANG LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :
a. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa.
b. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa.
c. Kepala Desa adalah Kepala Desa Panyocokan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung
d. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas Wilayah dan
memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
f. Desa Panyocokan adalah Desa yang berada di Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung .
g. Badan Permusyawaratan Desa adalah Permusyawaratan yang terdiri dari pemuka-pemuka
Masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa,
menampung aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap jalannya
Pemerintah Desa.
h. Peraturan Desa adalah semua Ketentuan Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh
Kepala Desa dan telah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Badan Permusyawaratan
Desa dan bersifat mengikat kepada seluruh warga desa.
i. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari
peraturan Desa.
j. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa.
k. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau disebut LPMD adalah Organisasi
Kemasyarakatan di desa yang berfungsi menggerakan partisipasi dan memberdayakan
masyarakat dalam pembangunan desa.
BAB II
NAMA, AZAS, STATUS, SIFAT DAN WILAYAH KERJA
Bagian Pertama
Nama
Pasal 2
Organisasi ini bernama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, selanjutnya dalam Peraturan
Desa ini dinamakan LPMD.
Bagian Kedua
Asas
Pasal 3
LPMD Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Bagian Ketiga
Status
Pasal 4
(1) LPMD merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam menggerakan partisipasi dan
memberdayakan masyarakat dalam pembangunan Desa.
(2) LPMD bertanggungjawab kepada Pemerintah Desa.
Bagian Keempat
Sifat
Pasal 5
(1) LPMD merupakan Organisasi Kemasyarakatan di desa yang bersifat Non-Politik, Non Profit
dan partisipatif serta Independen.
(2) LPMD bersifat Non-Politik mengandung makna bahwa LPMD tidak boleh terikat dengan
organisasi kekuatan politik manapun dan tidak melakukan kegiatan–kegiatannya yang
bersifat Politik Praktis.
(3) LPMD bersifat Non–Profit mengandung makna bahwa LPMD dalam menjalankan kegiatannya
tidak mencari keuntungan dan bukan merupakan Lembaga Ekonomi.
(4) LPMD bersifat Idependen mengandung makna bahwa LPMD menjalankan kegiatan-
kegiatannya dan tidak terikat dengan organisasi manapun.
Bagian Kelima
Wilayah kerja
Pasal 6
LPMD memiliki wilayah kerja yang sama dengan wilayah kerja Pemerintah Desa.
BAB III
TUJUAN DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 7
LPMD bertujuan untuk :
a. Menggerakan partisifasi masyarakat.
b. Menampung partisifasi masyarakat berupa Pemikiran, Tenaga, Dana maupun Barang.
c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di desa.
d. Memberdayakan kehidupan masyarakat desa sehingga tercipta kehidupan masyarakat
yang Repeh Rapih Kertaraharja.
Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 8
LPMD berfungsi :
a. Sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menjalankan Pembangunan Desa.
b. Membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan Program Pembangunan Fisik, baik
material dan mental spiritual yang bersifat Swadaya maupun yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa.
c. Sebagai tempat berhimpunnya masyarakat desa dalam menjalankan partisipasinya untuk
melaksanakan pembangunan desa.
d. Bersama-sama dengan Pemerintah Desa menyusun perencanaan dan mengevaluasi
pembangunan desa.
e. Melakukan pembangunan di RW-RW dan RT-RT.

4. BAB IV
TUGAS, KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG
Bagian Pertama
Tugas
Pasal 9
LPMD mempunyai tugas :
a. Menumbuh kembangkan partisifasi masyarakat desa dalam pembangunan.
b. Memberdayakan masyarakat desa sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
c. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan di desa, baik yang
menyangkut pembangunan fisik maupun non fisik.
d. Menggerakan swadaya dan partisifasi masyarakat Desa.
Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 10
LPMD berkewajiban untuk :
a. Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan, mempertanggungjawabkan
dan melaporakan semua kegiatannya kepada pemerintah desa, menjunjung tinggi kualitas
partisifasi masyarakat dalam setiap pembangunan.
b. Melakukan konsultasi dengan BPD baik diminta maupun tidak secara rutin selama
6 (enam bulan sekali).
c. Membuat Laporan Pembangunan di desa baik fisik, material, mental dan spiritual
secara administratif.
Bagian Ketiga
Hak dan Wewenang
Pasal 11
LPMD memilki hak dan wewenang :
a. Menyusun Anggaran Belanja LPMD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
berlaku untuk mendapat persetujuan Kepala Desa dan pengesahan dari BPD.
b. Menyusun Rencana Penggunaan Anggaran Belanja Pembangunan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk mendapat persetujuan Kepala Desa dan pengesahan dari
BPD.
c. Ketentuan penyusunan anggaran sebagaimana disebut poin (a) dan (b) pasal ini
ditentukan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
d. Berhak menggunakan biaya pembangunan sebagai Dana Operasional.
e. Menyusun perencanaan Pembangunan Desa untuk mendapat pengesahan BPD.
f. Melakukan komunikasi koordinasi baik dengan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga
Desa lainnya maupun dengan Kecamatan, Kabupaten, Propinsi atau Pemerintah Pusat.
BAB V
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 11
Pengurus LPMD terdiri dari Pengurus harian dan seksi-seksi :
1. Pengurus Harian LPMD terdiri dari :
a. Seorang Ketua
b. Seorang Sekretaris
c. Seorang Bendahara

5. 2. Seksi–seksi LPMD terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi
b. Seksi Pembangunan Fisik
c. Seksi Pendidikan dan Latihan
d. Seksi pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana
e. Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga.
f. Seksi Pengembangan ekonomi dan Pemberdayaan
Bagian Kedua
Uaraian Tugas Pengurus
Pasal 12
Tugas pengurus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Bagian Ketiga
Syarat-syarat pengurus
Pasal 13
Untuk menjadi pengurus dan seksi-seksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
3. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada warga
masyarakat.
4. Penduduk desa dan berdomisili tetap di Desa Panyocokan.
5. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun desa.
6. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan
Hukum Tetap.
7. Sehat Jasmani dan Rohani.
8. Terpilih melalui musyawarah yang khusus diadakan untuk memilih pengurus LPMD, yang
berkoordinasi langsung dengan BPD.
Bagian Keempat
Tata Cara Pembentukan Pengurus
Pasal 14
1. Calon pengurus diajukan sebagai hasil dari musyawarah oleh, dari, dan masing-masing
anggota masyarakat.
2. Pemilihan pengurus LPMD dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang
diselenggarakan secara khusus.
3. Setiap anggota masyarakat yang hadir memberikan suaranya untuk memilih Ketua,
Sekretaris , dan Bendahara dalam satu paket Langsung dan Rahasia, diatur dalam Tata
Tertib Pemilihan.
4. Setiap anggota masyarakat yang hadir dalam rapat sebagaimana disebut pada Pasal 13
Peraturan Desa ini, memiliki hak dipilih dan memilih.
5. Setiap anggota yang hadir dalam Rapat Khusus sebagaimana disebut dalam Pasal 13
Peraturan Desa ini, dapat mengajukan nama-nama calon sebagai pengurus.
6. Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Desa setelah
berkoordinasi dengan BPD.
7. Petunjuk tekhnis tentang tata cara pembentukan pengurus ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

6. Pasal 15
(1) Masa bakti pengurus LPMD selama 3 (tiga) tahun.
(2) Pengurus LPMD boleh dipilih kembali untuk dua (2) kali Masa Jabatan baik berturut–turut
atau berselang waktu.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, Peraturan Desa Panyocokan Nomor 7 Tahun 2007 dan
Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 17
Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak pada tanggal di Undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Panyocokan.
DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
: PANYOCOKAN
:
KEPALA DESA PANYOCOKAN,
A S E P D A D I
Diundangkan di Panyocokan,
Pada Tanggal 27 Nopember 2008
SEKRETARIS DESA PANYOCOKAN,
K U S T I W A.