93005 9-198422929320

Modul Ajar : Modal Pinjaman dan Modal Bank
Modul Ajar : AKUNTANSI PERBANKAN
Kls. : PKK Menteng/ S1 Akuntansi
Dosen : Nengzih, S.E., Ak M.Si
Pertemuan ke-9
MODAL PINJAMAN DAN MODAL BANK
Seiring dengan tuntutan transparansi Laporan Keuangan Bank, masalah BMPK saat
ini tidak hanya disajikan untuk kepentingan otoritas moneter (Bank Indonesia), namun
publik harus mengetahuinya, terutama pihak-pihak yang berkepentingan dengan
Laporan Keuangan yang bersangkutan. Untuk itu penyusunan Laporan Batas
Maksimum Pemberian Kredit perlu dipahami.
Fungsi Utama perbankan adalah menjadi lembaga intermediasi. Bank tidak hanya
mengumpulkan dana dari masyarakat tetapi juga menyalurkan kembali dana tersebut
kepada masyarakat. Namun penyaluran dana kepada masyarakat tersebut perlu diatur
lebih lanjut agar dapat dikontrol dan tidak terkonsentrasi pada debitur tertentu (seperti
kepada perusahaan milik pemegang saham) yang akan membahayakan kesehatan
bank yang bersangkutan seperti yang dialami banyak banyak bank pada krisis moneter
pada tahun tahun 1997 silam.
Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha sebagai akibat dari konsentrasi
penyediaan dana, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan
penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana terutama kepada pihak terkait
maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank yang
dikenal dengan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) yang diatur dalam
peraturan Bank Indonesia PBI No.7/3/PBI/2005 yang kemudian diubah dengan PBI
No.8/13/PBI/2006 tentang Batas Umum Pemberian Kredit Bank Umum.Ketentuan ini
diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) 7/14/PBI/DPNP tertanggal
18 April 2008. Prinsip Kehati-hatian tersebut bertujuan agar risiko penyediaan dana
tersebut tidak terpusat pada peminjam atau kelompok peminjam tertentu. Sejalan
Akuntansi Perbankan
Nengzih, SE. Ak.M.Si.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar
Universitas Mercu Buana‘11 1

dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPRNo.31/61/KEP/DIR.
Mengingat terdapat hubungan yang signifikan antara kegagalan usaha bank dengan
konsentrasi penyediaan dana, maka bank dilarang untuk memberikan penyediaan dana
yang mengakibatkan PELANGGARAN BMPK. Disamping larangan dan pembatasan
persentase tertentu dari permodalan, bank diwajibkan pula menerapkan manajemen
risiko kredit yang lebih prudent kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok
peminjam yang memiliki eksposur besar (large exposure).
Untuk itu, penyediaan dana tertentu diberikan kelonggaran atau pengecualian dalam
penerapan BMPK, antara lain penyediaan dana kepada BUMN yang bidang usahanya
mempengaruhi hajat hidup orang banyak termasuk pembangunan infrastruktur,
penyediaan dana yang dijamin oleh prime bank dan lembaga pembangunan multilateral,
serta penyediaan dana kepada nasabah dengan pola kemitraan inti-plasma. Disamping
itu, sejalan dengan upaya konsolidasi perbankan, penyertaan modal kepada bank lain
dapat tidak diperhitungkan dalam BMPK.
Penyediaan dana oleh Bank terkadang melebihi persentase maksimum dari yang
telah ditentukan yang kemudian menimbulkan suatu Pelampauan BMPK. Hal Tersebut
dikarenakan adanya gejolak nilai kurs dan atau penurunan modal bank atas penyediaan
dana yang telah diberikan, dan hal ini tidak dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK.
Akuntansi Perbankan

BMPK adalah persentase penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal
bank. Penyediaan dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk kredit, surat
berharga, penempatan, surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali,
tagihan akseptasi dan lain-lain.
Sedangkan pengertian dari Modal bank itu sendiri adalah :
a. Modal inti dan modal pelengkap bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia.
b. Dana bersih kantor pusat dan kantor cabang-cabang lainnya diluar negeri, bagi
kantor cabang bank asing.
Perbedaan BMPK Bank Umum dengan BPR :
• BMPK BANK UMUM
BMPK terhadap pihak terkait (Pasal 4 PBI 7/3/PBI/2005) adalah paling tinggi 10%
dari modal bank. BMPK terhadap pihak tidak terkait (Pasal 11 PBI 7/3/PBI/2005
adalah:
a. 1 (satu) peminjam maksimum 20% dari modal bank
b. 1 (satu) kelompok peminjam 25% dari modal bank
• BMPK BPR
BMPK terhadap pihak terkait (Pasal 5 PBI 11/13/PBI/2009) adalah paling tinggi 10%
dari modal bank. BMPK terhadap pihak tidak terkait (Pasal 9 PBI 11/13/PBI/2009
adalah:
a. Penempatan dana antar bank kepada BPR lain paling tinggi 20% dari modal
bank
b. Kredit ke 1 (satu) peminjam maksimum 20% dari modal bank
c. Kredit ke 1 (satu) kelompok peminjam 30% dari modal bank
Dari hal yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia
menyebutkan (dalam Peraturan Bank Indonesia), Batas Maksimum Pemberian Kredit
yang diperbolehkan setinggi – tingginya 30% dari modal usaha, jika BMPK diberikan
kepada pihak tidak terkait dengan Bank Tersebut. Sedangkan jika BMPK diberikan
kepada pihak terkait batas maksimum yang telah ditetapkan BI yaitu sebesar 10% dari
modal.
Akuntansi Perbankan

Peningkatan terhadap BMPK untuk pihak tidak terkait akan mendorong perusahaan
untuk go public.
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) - Ketentuan BMPK bagi Bank Umum :
a. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank
Penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait
ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank. Sedangkan, untuk satu kelompok
peminjam yang bukan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.
b. Untuk pihak yang terkait dengan bank
Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan
paling tinggi 10% dari modal Bank dan penyediaan dana tersebut wajib
mendapatkan persetujuan satu orang direksi dan satu orang komisaris
c. Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila
disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
1. penurunan modal bank
2. perubahan nilai tukar
3. perubahan nilai wajar
4. penggabungan usaha, peleburan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan
atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak
terkait dan atau kelompok peminjam
5. perubahan ketentuan
d. Terhadap pelampauan BMPK dan pelanggaran BMPK bank diwajibkan
menyampaikan action plan kepada BI.
Bank yang melakukan Pelanggaran BMPK danatau Pelampauan BMPK dikenakan
sanksi penilaian tingkat kesehatan Bank.
Sumber : BI
Mengenai kasus Pelanggaran dan Pelampauan BMPK pada BPR maka akan
diberikan suatu target waktu penyelesaiannya, diantaranya sebagai berikut :
1. Target waktu penyelesaian pelanggaran BMPK paling lambat dalam jangka waktu 3
bulan sejak action plan disampaikan kepada Bank Indonesia.
Akuntansi Perbankan

2. Target waktu penyelesaian pelampauan BMPK akibat penurunan modal,
penggabungan usaha, peleburan usaha, pengambilalihan usaha, perubahan struktur
kepemilikan dan/atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait
dan/atau kelompok Peminjam, paling lambat 6 bulan sejak action plan disampaikan
kpd BI atau sampai dengan kredit jatuh tempo.
3. Target waktu penyelesaian pelampauan BMPK akibat perubahan ketentuan, paling
lambat 12 bulan sejak action plan disampaikan kepada BI atau sampai dengan kredit
jatuh tempo
Akan tetapi ketentuan tersebut memiliki suatu pengecualian, diantaranya :
a. Penempatan Dana Antar Bank pada Bank Umum, termasuk Bank Umum
yang memenuhi kriteria Pihak Terkait;
b. Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh:
1. Agunan dalam bentuk agunan tunai berupa deposito atau
tabungan di BPR;
2. Emas dan/atau logam mulia; dan/atau
3. Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa
pencairan/penjualan yang tidak dapat dibatalkan dari pemilik agunan untuk
keuntungan BPR penerima agunan, termasuk pencairan/penjualan sebagian
untuk membayar tunggakan angsuran pokok/bunga;
b. Jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada
huruf a) paling kurang sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
c. Untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka
1) dan angka 2), disimpan atau ditatausahakan pada BPR yang
bersangkutan.
c. Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara
langsung maupun melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Jaminan bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat
dibatalkan (irrevocable);
Akuntansi Perbankan

2. Harus dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
klaim diajukan, termasuk pencairan sebagian; dan
3. Mempunyai jangka waktu penjaminan paling kurang sama dengan
jangka waktu Penyediaan Dana.
d. Bagian Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain sepanjang
memenuhi persyaratan:
1. Terdapat kesepakatan antar BPR yang menempatkan dananya
dengan BPR lain yang menerima penempatan dana;
2. Dalam rangka menanggulangi kesulitan likuiditas BPR; dan
3. Bagian Penempatan Dana dimaksud:
a. Merupakan simpanan/iuran/porsi dana yang wajib
ditempatkan oleh BPR pada BPR lain sesuai kesepakatan sebagaimana
dimaksud pada angka 1); atau
b. Berasal dari simpanan/iuran/porsi dana dari BPR-BPR
yang ditujukan untuk menanggulangi kesulitan likuiditas masing-masing BPR.
Peraturan Bank Indonesia juga memuat persyaratan tertentu terkait dengan BMPK,
dengan persyaratan sebagai berikut :
Pertama : Paling sedikit terdapat satu anggota kelompok peminjam yang sahamnya
dimiliki publik sebesar 40% atau lebih
Kedua : Perusahaan yang dimiliki publik telah ditetapkan mendapat insentif
pengurangan sesuai ketentuan perpajakann yang berlaku.
Ketiga : Porsi kepemilikan publik pada perusahaan yang dimaksud wajib
dipertahankan sampai dengan fasilitas yang diperoleh perusahaan
tersebut lunas, yang wajib dituangkan dalam perjanjian antara bank
dengan debitor.
Keempat : Saham yang dimiliki publik tidak boleh secara langsung maupun tidak
langsung dimiliki oleh pengendali atau pemegang saham lainnya.
Adapun beberapa hal yang dijadikan sebagai dasar Perhitungan Batas Maksimum
Pemberian Kredit yang terdiri dari:
1. Kredit yang diberikan
Akuntansi Perbankan

Pelanggaran BMPK dihitung berdasarkan baki debet. Pengertian baki debet tidak
termasuk bunga akrual pada pos rupa-rupa aktiva dan tunggakan bunga pada
rekening administrasi. Bunga akrual adalah pendapatan bunga dari kredit lancar dan
dalam perhatian khusus. Dalam pengertian kredit disini termasuk giro bersaldo debet
(overdraft), kartu kredit (baki debet), transaksi yang berasal dari off balance sheet
yang wan prestasi.
2. Surat Berharga
Perhitungan BMPK untuk pembelian surat berharga dengan note purchase
agreement (NPA) dan pengambilanalihan dalam rangka anjak piutang didasarkan
pada harga perolehan, yaitu harga nominal dikurangi diskonto yang diterima.
Dasar perhitungan pelanggaran atau pelampauan BMPK adalah didasarkan pada
harga perolehan saat membeli atau didasarkan nilai pasar untuk surat berharga
yang tercantum di neraca bank.
3. Penempatan Pada Bank Lain
Perhitungan pelangaran BMPK penempatan antar bank atau bank lain didasarkan
pada nilai nominal, kecuali sertifikat deposito dan surat berharga yang dinilai
berdasarkan harga perolehan.
4. Penyertaan
Pelanggaran pelampauan BMPK untuk pos ini didasarkan pada jumlah dana yang
ditanamkan oleh bank dan didasarkan pada nilai penyertaan yang tercatat di neraca
(tanpa ada penyediaan dana berupa cash outflow).
5. Transaksi Rekening Administrasi
Pelanggaran BMPK untuk garansi yang diberikan didasarkan pada nilai
nominal.Sedangkan resiko kredit derivative didasarkan pada nilai risiko kreditnya.
Pelanggaran BMPK
Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih persentase penyediaan dana pada saat
direalisasikan terhadap modal dengan presentasi BMPK.
Pelanggaran BMPK dapat dilihat apabila pada saat bank melakukan realisasi
penyediaan dana telah melebihi dari persentase maksimum. Untuk menentukan ini
digunakan formula sebagai berikut:
Akuntansi Perbankan

Penyediaan Dana Pada Saat pemberiannya
( x 100%) - BMPK
Modal pada saat pemberian Penyediaan Dana
Untuk itu, bank harus menolak realisasi dana yang dilakukan debiturnya apabila
berdasarkan perhitungan dengan formula diatas bank akan mengakibatkan terjadinya
pelanggaran BMPK. Penolakan ini bisa dilakukan bila dalam perjanjian sebelumnya
memberikan pernyataan tentang klausal ini.
Pelaporan mengenai posisi BMPK harus dilakukan oleh bank komersial kepada bank
sentral, pihak terkait, pihak tak terkait. Laporan tersebut menyangkut pelampauan BMPK
maupun Pelaporan Pelanggaran BMPK . Secara Rinci adalah :
a. Laporan Pelanggaran BMPK kepada Pihak Terkait
b. Laporan Pelanggaran BMPK kepada Pihak Tidak Terkait
c. Laporan Pelampauan BMPK kepada Pihak Tidak Terkait
d. Laporan Penyediaan Dana dan Pelampauan BMPK kepada Pihak Terkait
Untuk memberikan menambah pemahaman laporan BPMK berikut ini disajikan dua
kasus ilustrasi beserta pembahasannya dan laporannya.
Kasus Pelaporan Akuntansi Pelanggaran BMPK
PT Bank Berlian Mutiara memiliki modal Rp. 150.000.000.000 per April 2004. Modal
tersebut sebesar 40% sahamnya dimiliki oleh Galang Rambu . Pada tanggal 10 Januari
2004 Bank Berlian Mutiara telah menyetujui permohonan kredit Galang Rambu sebesar
Rp. 24.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun, grace period 1 tahun, tingkat bunga
18%. Komitmen ini dicairkan secara bertahap sebagai berikut :
Pencairan Tahap 1 pada tanggal 15 Januari 2004
Pencairan Tahap 2 pada tanggal 15 Maret 2004
Pencairan Tahap 3 pada tanggal 15 Mei 2004
Pencairan Tahap 4 pada tanggal 15 Juli 2004
Dana yang dicairkan setiap tahap adalah Rp. 6.000.000.000
Akuntansi Perbankan

Pembahasan
Galang Rambu adalah pemilik 40% saham Bank Berlian Mutiara, artinya memiliki lebih
besar dari 10% modal disetor ke bank. Dengan demikian Galang Rambu digolongkan
dengan pihak terkait sebab itu BMPK yang harus ditaati oleh Bank adalah 10%. Pada
tanggal 15 Mei 2004, PT Bank Berlian Mutiara telah melakukan pelanggaran BMPK
karena telah melakukan pencairan dana melebihi BMPK bagi Pihak terkait. Bagaimana
Pelaporannya?
Pelampauan BMPK
Pelampauan BMPK adalah selisih antara presentase penyediaan dana yang telah
direalisasikan terhadap modal dengan presentase BMPK.
Adapun formulasi pelampuan BMPK didefiniskan pada penjelasan rumus sebagai
berikut:
Penyediaan Dana Pada Tanggal Laporan BMPK
( x 100%) - BMPK
Modal pada Tanggal Laporan BMPK
Akuntansi Perbankan

Bank dianggap melampaui BMPK apabila bank melakukan penyediaan dana
melebihi persentase maksimum karena perubahan-perubahan yang terjadi setelah
penyediaan dana terealisasi. Pelampuan BMPK yang terjadi akibat gejolak nilai kurs dan
atau penurunan modal bank atas penyediaan dana yang telah diberikan, tidak
dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK. Kurs yang menjadi dasar adalah kurs neraca
bank pada akhir bulan.
Kasus Laporan Akuntansi Pelampauan BMPK
PT Bank Berlian Mutiara memiliki modal Rp. 150.000.000.000 telah memberikan
komitmen untuk memenuhi permintaan Kredit PT Kereta Kencana sebesar Rp.
40.000.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun .Akad kredit ditandatangani tgl 10 Januari
2004.Permasalahan timbul pada bulan Januari 2004 debitur yang bersangkutan telah
melakukan penarikan seluruh plafond yang diberikan, sedangkan modal bank untuk
posisi akhir Mei 2004 ternyata menurun menjadi Rp. 140.000.000.000.
Bagaimana Posisi BMPK dan pelaporannya 31 Mei 2004?
Pembahasan
PT Kereta Kencana adalah pihak tidak terkait dengan bank.Dalam hal ini BMPK untuk
pihak tidak terkait dengan bank sampai dengan 31 Desember 2004 adalah 30% dari
modal bank.Kemudian pada akhir Mei 2004 ternyata terjadi penurunan modal bank yang
menyebabkan pemberian kredit kepada PT Kereta Kencana mengalami pelampauan
BMPK. Laporan untuk peristiwa ini adalah sebagai berikut :
Akuntansi Perbankan

Kesimpulan:
1. Penyaluran dana kepada masyarakat perlu diatur lebih lanjut oleh pihak pemberi
Kredit agar dapat dikontrol dan tidak terkonsentrasi pada debitur,
2. Bank wajib melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana
serta persentasi dari modal bank yang di kenal sebagai BMPK (Batas masimum
Pemberian Kredit) untuk mengurangi potensi kegagalan akibat dari konsentrasi
penyediaan dana yang telah di atur dalam peraturan Bank indonesia yang mana
tentang Batas pemberian kredit bank.
3. Para pemberi kredit harus mengerti perhitungan atas Batas Maksimum Pemberian
Kredit agar tidak terjadi suatu Pelanggaran/Pelampauan dan hal ini juga
menghindari kesalahan perhitungan dalam Pelaporan Pelanggara/Pelampauan
4. Bank wajib memberikan laporan dan atau action plan kepada BI bila
terjadi Pelanggaran/Pelampauan BMPK. Hal ini harus dipatuhi agar BI dapat dengan
segera mengambil langkah-langkah penyelesaian dan kesehatan bank
bersangkutan tidak di bahayakan.
Akuntansi Perbankan

93005 9-198422929320

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie 93005 9-198422929320

Ähnlich wie 93005 9-198422929320 (20)

93005 9-198422929320