SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 5
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Daftar Penghasilan yang dikenakan PPh Final


  No.   Jenis Penghasilan.    Tarif            Keterangan           Dasar Hukum

   1.    Bunga Deposito/      20%,      Jumlah bruto bagi WP         Psl 4 ayat (2)
                                        Dalam Negeri. dari jumlah
        Tabungan dan Dis-     20%,      bruto, bagi WP Luar         PP 131/2000.

            konto SBI.       atau ta    Negeri .                     Kep 51/KMK

                             rip P3B.                                04/2001, yo

                                                                     Kep-217/PJ/

                                                                      2001- DJP.

   2.     Hadiah Undian       25%       Jumlah bruto hadiah         Psl 4 ayat (2),

                                        (barang atau uang).         PP-132/2000.

   3.    Bunga simpanan       15%       Seluruh bunga diatas        Psl 23 ayat (4)

         anggota Koperasi               Rp 240.000./sebulan.         g, Kep. 522/

                                                                     KMK.04/98.

                                                                    SE-43/PJ./1998

   4.    Bunga Obligasi &     20 %      Jumlah bruto bunga.         Psl 4 ayat (2).

          Diskonto SBI.                                             PP No.6/2002.

   5.    Penjualan saham      0,5%      Jumlah bruto transaksi       PP 14Tahun
                                        penjualan saham
             pendiri.                                                    1997.

   6.    Penjualan bukan      0,1%      Tambahan bagi pemilik       PP No.4/1995.
                                        saham pendiri.
          saham pendiri                                              Kep.81/KMK/

                                                                       04/1995.

   7.    Penyalur/Dealer/    0, 25%     Premium, Solar, Premix-     Psl 22, yoncto
                                        SPBU Pertamina SPBU
         Agen Produk Per                milik Swasta. Minyak        Kep 254/kmk.

          tamina, Premix     0. 30%     tanah, gas Lpg dan          03./2001. Kep
                                        pelumas.
                             0,30%                                   392/KMK.03/
2001.

 8.   Penyalur/Agen/Dis    0,15%   Harga banderol, dari          Sda. No.7Kep

        tributor rokok             penjualan rokok DN.           529/PJ./2001.

 9.   Penjualan / Penga-    5%     Jumlah bruto penjualan/        PP 27 /1996.
                                   pengalihan, Bagi WP
      lihan hak atas Ta-           badan, selain Yayasan dan      Kep 392/kmk

       nah /Bangunan.              sejenisnya tidak bersifat      04/1996. PP
                                   Final.
                                                                  No.79/1999.

                                                                  KMK-566/99.

10.    Penghasilan dari    10%     Jumlah bruto yang di-         Psl 4 ayat (2)

      Persewaan tanah              terima/diperoleh WP           PP No.5/2002,

      dan atau bangunan            OP dan WP Badan.              Kep.227/2002.

11.   Usaha jasa konst-     2%     Atas jasa pelaksana yang     Peraturan Peme-
                                   dilakukan oleh penyedia
            ruksi .                jasa dengan kualifikasi        Tah No. 51
                                   usaha kecil                    Tahun 2008,
                                   Pelaksana Konstruksi oleh
                                                                      Yo

                            4%     Penyedia jasa Konstruksi        Peraturan
                                   yang tidak memiliki
                                   kualifikasi.                     Menteri

                                   Untuk pelaksana                 Keuangan
                                   konstruksi selain penyedia
                                   Kontruksi yang disebut             No.
                                   diatas.                      187/PMK.03/2008
                             3%
                                   Untuk perencana Konstruk         Tanggal
                                   si atau pengawasan yang
                                                                 20 Nopember
                                   dilakukan oleh yang
                                   memiliki kualifikasi              2008.

                                   Usaha;
                             4%
                                   Untuk perencana
                                   Konstruksi atau
                                   pengawasan Konstruksi
yang tidak memiliki

                                     kualifikasi usaha.

                               6%

12.     Uang Pesangon,        5%     Diatas 25 jt s/d 50 jt.    Psl 4 ayat (2)

      Uang pensiun seka      10%     diatas 50 jt s/d 100 jt.   PP 149/2000.

        ligus, THT, JHT.     15%     diatas 100 jt s/d 200 jt   Kep.545/PJ/

      dibayarkan sekaligus   25%     diatas 200 juta.               2000.

13.     Penghasilan WP       1,2%    Penghasilan bruto.         Psl 15 UU. Yo

        yang bergerak di                                          Kep 416/

      bidang usaha pela-                                          KMK.04/

       yaran Dlm Negeri                                             1996.

14.     Penghasilan WP       2,64%   Penghasilan bruto.         Psl 15 UU, yo

       yang bergerak usa                                          Kep. 417/

       ha pelayaran/pe-                                           KMK.04/

         nerbangan LN                                              1996.-

15.   Perwakilan Dagang      0.44%   Nilai Ekspor Bruto         Psl 15 UU, yo

       Asing yang mem-                                            Kep 634/

        punyai kantor di                                          KMK.04/

           Indonesia.                                           1996.Kep 667

                                                                 /PJ./2001.

16.     Honororarium ke      15%     Penghasilan Bruto.         Psl 21 ayt (1)

       Pada PNS Gol.lll A                                       PP 45 Tahun

        Keatas, POLRI                                               1994.

       Ajun Inspektu ke-

       Atas, TNI Peltu ke                                       PMK 15 Ta-

        Atas dari APBN/                                          hun 2005.
APBD.

   17.       Nilai bangunan             5%       Nilai pasar atau NJOP       Psl 15 UU,

             yang diserahkan                     mana yang tertinggi.         Kep 248/

            selesai perjanjian                                               KMK.04/95

           bangun,guna,serah                                               SE-38/PJ.4/95

   18.      Penjualan saham            0,1%      Jumlah bruto transak       Psl 4 ayat (2)

            milik perusahaan                     si penjualan saham.         PP 4/1995.

              mdal ventura                       atau pengalihan saham     Kep 250/1995

                                                                           SE-33/PJ.4/95

   19.       Selisih penilaian         10%       Dari selisih penilaian    Psl 19 UU, yo

            kembali aktiva te-                   kembali.                   KMK 486/02,

             tap perusahaan            15%       Tambahan kalau diju-       PMK N0. 79/

                                                 al/dialihkan sebelum       PMK.03/2008

                                                 waktunya.                  23 Mei 2008.

   20.     Diskonto atas Surat       20% (WP     Dari imbalan bunga.         Peraturan

            Perbendaharaan           DN), dan                               Pemerintah

           Negara (SPN), SUN         20% atau                               No. 11 Tahun

                   ORI,              Sesuai dg                              2006. Tgl 15

                                     tarip P3B                               April 2006.

                                     bagi WP                                PMK No. 63/

                                     Luar Ne-                               PMK.03/2008

                                       geri.                               Tgl 28-4-2008

   21.   Deviden yang dibagi                                              UU PPh No. 36

         kan kepada WP OP             10%        Deviden Bruto            Tahun 2008, Psl
         Dalam Negeri                                                     17 ayat (2c).



Forum Diskusi dan Konsultasi Pajak
http://www.forumpajak.org/

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Sistem informasi akuntansi - Teknik Dokumentasi dan penyususnan Sistem
Sistem informasi akuntansi - Teknik Dokumentasi dan penyususnan SistemSistem informasi akuntansi - Teknik Dokumentasi dan penyususnan Sistem
Sistem informasi akuntansi - Teknik Dokumentasi dan penyususnan Sistem
Adora Aline A.
 
Audit siklus pembayaran
Audit siklus pembayaranAudit siklus pembayaran
Audit siklus pembayaran
EY
 
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Maiya Maiya
 

Was ist angesagt? (20)

Selisih kas
Selisih kasSelisih kas
Selisih kas
 
Ekuitas modal disetor
Ekuitas modal disetorEkuitas modal disetor
Ekuitas modal disetor
 
Sia penerimaan kas ppt
Sia penerimaan kas pptSia penerimaan kas ppt
Sia penerimaan kas ppt
 
Standart costing
Standart costingStandart costing
Standart costing
 
PPh Pasal 26
PPh Pasal 26PPh Pasal 26
PPh Pasal 26
 
Psak 48-penurunan-nilai-aset-ias-36-impairment20062012
Psak 48-penurunan-nilai-aset-ias-36-impairment20062012Psak 48-penurunan-nilai-aset-ias-36-impairment20062012
Psak 48-penurunan-nilai-aset-ias-36-impairment20062012
 
Sistem informasi akuntansi - Teknik Dokumentasi dan penyususnan Sistem
Sistem informasi akuntansi - Teknik Dokumentasi dan penyususnan SistemSistem informasi akuntansi - Teknik Dokumentasi dan penyususnan Sistem
Sistem informasi akuntansi - Teknik Dokumentasi dan penyususnan Sistem
 
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
 
Sakd modul 4
Sakd modul 4Sakd modul 4
Sakd modul 4
 
Audit Investigatif Dengan Teknik Audit Dan Teknik Perpajakan
Audit Investigatif Dengan Teknik Audit Dan Teknik PerpajakanAudit Investigatif Dengan Teknik Audit Dan Teknik Perpajakan
Audit Investigatif Dengan Teknik Audit Dan Teknik Perpajakan
 
Persiapan pemeriksaan pajak
Persiapan pemeriksaan pajakPersiapan pemeriksaan pajak
Persiapan pemeriksaan pajak
 
Sekuritas di lutif dan laba per saham
Sekuritas di lutif dan laba per sahamSekuritas di lutif dan laba per saham
Sekuritas di lutif dan laba per saham
 
PPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soalPPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soal
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
 
Bagian i
Bagian iBagian i
Bagian i
 
Audit siklus pembayaran
Audit siklus pembayaranAudit siklus pembayaran
Audit siklus pembayaran
 
Materi akm2-investasi-bagian 1
Materi akm2-investasi-bagian 1Materi akm2-investasi-bagian 1
Materi akm2-investasi-bagian 1
 
Pajak pph pasal 22
Pajak pph pasal 22Pajak pph pasal 22
Pajak pph pasal 22
 
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
 

Andere mochten auch

Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
Kartika Lukitasari
 
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Adillah Putri
 
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal PerpajakanDaftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Hengky Manurung
 
Soal kasus-pph-badan
Soal kasus-pph-badanSoal kasus-pph-badan
Soal kasus-pph-badan
wahyana
 
(Cepat) Perhitungan pajak
(Cepat) Perhitungan pajak(Cepat) Perhitungan pajak
(Cepat) Perhitungan pajak
Retna Rindayani
 
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanBahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
heri baskoro
 

Andere mochten auch (20)

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas UsahaPeraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
 
PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...
PP NO. 46 TAHUN 2013TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...PP NO. 46 TAHUN 2013TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...
PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...
 
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
 
Penyuluhan PP 46 september 2013
Penyuluhan PP 46 september 2013Penyuluhan PP 46 september 2013
Penyuluhan PP 46 september 2013
 
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 
Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 Milyar
Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 MilyarKoperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 Milyar
Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 Milyar
 
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal PerpajakanDaftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
 
PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...
PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...
PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...
 
Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh
Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPhPenjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh
Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh
 
IKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSES
IKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSESIKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSES
IKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSES
 
Materi perpajakan koperasi
Materi perpajakan koperasiMateri perpajakan koperasi
Materi perpajakan koperasi
 
Soal kasus-pph-badan
Soal kasus-pph-badanSoal kasus-pph-badan
Soal kasus-pph-badan
 
(Cepat) Perhitungan pajak
(Cepat) Perhitungan pajak(Cepat) Perhitungan pajak
(Cepat) Perhitungan pajak
 
Modul rekonsiliasi-fiskal
Modul rekonsiliasi-fiskalModul rekonsiliasi-fiskal
Modul rekonsiliasi-fiskal
 
Aspek perpajakan yayasan pendidikan
Aspek perpajakan yayasan pendidikanAspek perpajakan yayasan pendidikan
Aspek perpajakan yayasan pendidikan
 
KP2KP Sumenep : Pajak atas Bunga Simpanan Koperasi Anggota Orang Pribadi
KP2KP Sumenep : Pajak atas Bunga Simpanan Koperasi Anggota Orang PribadiKP2KP Sumenep : Pajak atas Bunga Simpanan Koperasi Anggota Orang Pribadi
KP2KP Sumenep : Pajak atas Bunga Simpanan Koperasi Anggota Orang Pribadi
 
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanBahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
 
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
 
PPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANPPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADAN
 
Pajak jasa konstruksi
Pajak jasa konstruksiPajak jasa konstruksi
Pajak jasa konstruksi
 

Ähnlich wie Daftar Penghasilan yang dikenakan PPh Final

Diskriminasi pemajakan atas bujka
Diskriminasi pemajakan atas bujkaDiskriminasi pemajakan atas bujka
Diskriminasi pemajakan atas bujka
Citasco
 

Ähnlich wie Daftar Penghasilan yang dikenakan PPh Final (20)

Akuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMI
Akuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMIAkuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMI
Akuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMI
 
pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 accounting
pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 accountingpajak penghasilan pasal 4 ayat 2 accounting
pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 accounting
 
PPh Final.pptx
PPh Final.pptxPPh Final.pptx
PPh Final.pptx
 
Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
 
3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final
 
perpajakan
perpajakanperpajakan
perpajakan
 
Bendaharawan 2012
Bendaharawan 2012Bendaharawan 2012
Bendaharawan 2012
 
Tugas pajak penghasilan
Tugas pajak penghasilanTugas pajak penghasilan
Tugas pajak penghasilan
 
Pph 25
Pph 25Pph 25
Pph 25
 
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMIakutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
 
PPh final - Riki ardoni
PPh final  - Riki ardoniPPh final  - Riki ardoni
PPh final - Riki ardoni
 
Petunjuk isi pph badan 2009
Petunjuk isi pph badan 2009Petunjuk isi pph badan 2009
Petunjuk isi pph badan 2009
 
Pph 22
Pph 22Pph 22
Pph 22
 
Presentasi ptk 066 gross split 2019
Presentasi ptk 066 gross split   2019Presentasi ptk 066 gross split   2019
Presentasi ptk 066 gross split 2019
 
Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20
 
Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20
 
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
 
Spt masa p ph 4_ayat_2_2009
Spt masa p ph 4_ayat_2_2009Spt masa p ph 4_ayat_2_2009
Spt masa p ph 4_ayat_2_2009
 
Bagian 5 selvi
Bagian 5 selviBagian 5 selvi
Bagian 5 selvi
 
Diskriminasi pemajakan atas bujka
Diskriminasi pemajakan atas bujkaDiskriminasi pemajakan atas bujka
Diskriminasi pemajakan atas bujka
 

Daftar Penghasilan yang dikenakan PPh Final

  • 1. Daftar Penghasilan yang dikenakan PPh Final No. Jenis Penghasilan. Tarif Keterangan Dasar Hukum 1. Bunga Deposito/ 20%, Jumlah bruto bagi WP Psl 4 ayat (2) Dalam Negeri. dari jumlah Tabungan dan Dis- 20%, bruto, bagi WP Luar PP 131/2000. konto SBI. atau ta Negeri . Kep 51/KMK rip P3B. 04/2001, yo Kep-217/PJ/ 2001- DJP. 2. Hadiah Undian 25% Jumlah bruto hadiah Psl 4 ayat (2), (barang atau uang). PP-132/2000. 3. Bunga simpanan 15% Seluruh bunga diatas Psl 23 ayat (4) anggota Koperasi Rp 240.000./sebulan. g, Kep. 522/ KMK.04/98. SE-43/PJ./1998 4. Bunga Obligasi & 20 % Jumlah bruto bunga. Psl 4 ayat (2). Diskonto SBI. PP No.6/2002. 5. Penjualan saham 0,5% Jumlah bruto transaksi PP 14Tahun penjualan saham pendiri. 1997. 6. Penjualan bukan 0,1% Tambahan bagi pemilik PP No.4/1995. saham pendiri. saham pendiri Kep.81/KMK/ 04/1995. 7. Penyalur/Dealer/ 0, 25% Premium, Solar, Premix- Psl 22, yoncto SPBU Pertamina SPBU Agen Produk Per milik Swasta. Minyak Kep 254/kmk. tamina, Premix 0. 30% tanah, gas Lpg dan 03./2001. Kep pelumas. 0,30% 392/KMK.03/
  • 2. 2001. 8. Penyalur/Agen/Dis 0,15% Harga banderol, dari Sda. No.7Kep tributor rokok penjualan rokok DN. 529/PJ./2001. 9. Penjualan / Penga- 5% Jumlah bruto penjualan/ PP 27 /1996. pengalihan, Bagi WP lihan hak atas Ta- badan, selain Yayasan dan Kep 392/kmk nah /Bangunan. sejenisnya tidak bersifat 04/1996. PP Final. No.79/1999. KMK-566/99. 10. Penghasilan dari 10% Jumlah bruto yang di- Psl 4 ayat (2) Persewaan tanah terima/diperoleh WP PP No.5/2002, dan atau bangunan OP dan WP Badan. Kep.227/2002. 11. Usaha jasa konst- 2% Atas jasa pelaksana yang Peraturan Peme- dilakukan oleh penyedia ruksi . jasa dengan kualifikasi Tah No. 51 usaha kecil Tahun 2008, Pelaksana Konstruksi oleh Yo 4% Penyedia jasa Konstruksi Peraturan yang tidak memiliki kualifikasi. Menteri Untuk pelaksana Keuangan konstruksi selain penyedia Kontruksi yang disebut No. diatas. 187/PMK.03/2008 3% Untuk perencana Konstruk Tanggal si atau pengawasan yang 20 Nopember dilakukan oleh yang memiliki kualifikasi 2008. Usaha; 4% Untuk perencana Konstruksi atau pengawasan Konstruksi
  • 3. yang tidak memiliki kualifikasi usaha. 6% 12. Uang Pesangon, 5% Diatas 25 jt s/d 50 jt. Psl 4 ayat (2) Uang pensiun seka 10% diatas 50 jt s/d 100 jt. PP 149/2000. ligus, THT, JHT. 15% diatas 100 jt s/d 200 jt Kep.545/PJ/ dibayarkan sekaligus 25% diatas 200 juta. 2000. 13. Penghasilan WP 1,2% Penghasilan bruto. Psl 15 UU. Yo yang bergerak di Kep 416/ bidang usaha pela- KMK.04/ yaran Dlm Negeri 1996. 14. Penghasilan WP 2,64% Penghasilan bruto. Psl 15 UU, yo yang bergerak usa Kep. 417/ ha pelayaran/pe- KMK.04/ nerbangan LN 1996.- 15. Perwakilan Dagang 0.44% Nilai Ekspor Bruto Psl 15 UU, yo Asing yang mem- Kep 634/ punyai kantor di KMK.04/ Indonesia. 1996.Kep 667 /PJ./2001. 16. Honororarium ke 15% Penghasilan Bruto. Psl 21 ayt (1) Pada PNS Gol.lll A PP 45 Tahun Keatas, POLRI 1994. Ajun Inspektu ke- Atas, TNI Peltu ke PMK 15 Ta- Atas dari APBN/ hun 2005.
  • 4. APBD. 17. Nilai bangunan 5% Nilai pasar atau NJOP Psl 15 UU, yang diserahkan mana yang tertinggi. Kep 248/ selesai perjanjian KMK.04/95 bangun,guna,serah SE-38/PJ.4/95 18. Penjualan saham 0,1% Jumlah bruto transak Psl 4 ayat (2) milik perusahaan si penjualan saham. PP 4/1995. mdal ventura atau pengalihan saham Kep 250/1995 SE-33/PJ.4/95 19. Selisih penilaian 10% Dari selisih penilaian Psl 19 UU, yo kembali aktiva te- kembali. KMK 486/02, tap perusahaan 15% Tambahan kalau diju- PMK N0. 79/ al/dialihkan sebelum PMK.03/2008 waktunya. 23 Mei 2008. 20. Diskonto atas Surat 20% (WP Dari imbalan bunga. Peraturan Perbendaharaan DN), dan Pemerintah Negara (SPN), SUN 20% atau No. 11 Tahun ORI, Sesuai dg 2006. Tgl 15 tarip P3B April 2006. bagi WP PMK No. 63/ Luar Ne- PMK.03/2008 geri. Tgl 28-4-2008 21. Deviden yang dibagi UU PPh No. 36 kan kepada WP OP 10% Deviden Bruto Tahun 2008, Psl Dalam Negeri 17 ayat (2c). Forum Diskusi dan Konsultasi Pajak