Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)
•Als PPTX, PDF herunterladen•
8 gefällt mir•5,246 views
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja PP 50 : 2012
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)
Ähnlich wie Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy) (20)
Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)
- 1. KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (SMK3) PP 50 TAHUN 2012 By Johnnedy Gumanti, ST.,MSi
- 2. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN 1. K3 masihbelummendapatkan perhatianyang memadai semuapihak 2. Kecelakaan kerjayang terjadi relative masihtinggi 3. Pelaksanaan pengawasan K3 masihbersifat parsialdan belum menyentuhaspek manajemen 4. Relatif rendahnyakomitment pimpinanperusahaandalamhal K3 5. Kualitas tenagakerjaberkorelasidengan kesadaran atas K3 6. Tuntutanglobaldalamperlindungan tenaga kerjayangditerapkan olehkomunitas perlindungan hak buruh internasional 7. DesakanLSM internasional dalamhal hak tenagakerjauntukmendapatkan perlindungan
- 3. K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak: 8. Masalah K3 masihbelummenjadi prioritasprogram 9. Tidakada yang mengangkat masalahK3 menjadi issue nasional baiksecarapolitis maupun sosial 10. Masalahkecelakaan kerjamasihdilihat dari aspekekonomi,dan tidakpernahdilihat dari pendekatanmoral 11. Tenagakerjamasihditempatkan sebagai faktorproduksi dalamperusahaan, belum dirtempatkan sebagai mitrausaha 12. Alokasi anggaran perusahaan untukmasalahK3 relatif kecil
- 4. 4 LATAR BELAKANG Kita bekerja dalam industri dengan resiko tinggi dan insiden terus terjadi……… BP Texas City Buncefiel Bitumen Depot Explosion at Marine Terminal Train Derailment, Major Spill OklahomaTank Fire
- 5. 5 ESKALASI KORBAN INSIDEN ADALAH AKIBAT DARI BURUKNYA PERHATIAN TERHADAP TINDAKAN YANG UNSAFE DAN NEAR MISS 1 Fatal 30 Major (LWCs dan RWCs) 300 Recordable Injuries 3,000 Near Misses or First aid 30,000 Hazards • Unsafe Acts • Employee-Created Unsafe Conditions Tragedi kebakaran Fin- Fan di FOC-1 Cilacap, 4 orang korban meninggal (semua pekerja pemeliharaan). Terjadi pada tanggal 9 Maret 2008 Tragedi kebakaran Wax Plant di UP.V, bulan Agustus 2006 Tragedi kebakaran 7 bh Tanki di UP.IV, bulan 24 Oktober 1995 Tangan terputus oleh sebuah Mincer Crane terbalik di Teluk BPP Kaki tersiram steam pada T/A 2006 Tangan terbakar terkena ledakan charger HP
- 6. Sejarah Kebijakan SMK3 • Pelaksanaan K3 sesuai UU 1/1970 secara eksplisit merupakan pelaksanaan K3 secara sistem • SMK3 dikeluarkan sejak 1996 melalui Permenaker No. 05/Men/1996 • Di Internasional perkembangan sistem manajemen K3 mulai berkembang melalui ILO Guidline Tahun 2001 • Ohsas dikembangkan pada tahun 2001
- 7. • SMK3 ditegaskan kembali dalam UU 13 tahun 2003 pasal 87 • Dan mengamanatkan pedoman penerapan melalui Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 (12 April 2012)
- 8. Pengakuan Institusi Internasional Source : www.irca.org
- 9. Pasal 27 (2) UUD 1945 Undang-undang 13 Thn 2003 Pasal 86 Pasal 87 • UU No.1/1970 PP 50 Tahun 2012 ttg Penerapan SMK3 Sanksi DASAR HUKUM PENERAPAN SMK3
- 10. (2) Ketentuanmengenai penerapansistem manajemenkeselamatandankesehatan kerjasebagaimanadimaksudpada ayat (1) diatur denganPeraturan Pemerintah DASAR HUKUM PENERAPAN SMK3 (1) Setiap perusahaan wajib menerapkansistemmanajemen keselamatandan kesehatankerja yangterintegrasi dengansistem manajemenperusahaan Pasal 87 UU No.13/2003
- 11. PP NO. 50 TAHUN 2012 Tanggal 12 April 2012 • 22 Pasal • Lampiran 1 ttg Pedoman Penerapan SMK3 • Lampiran 2 ttg Pedoman Penilaian Penerapan SMK3 • Lampiran 3 ttg Laporan audit SMK3
- 12. Pengertian Pasal 1 • SMK3 bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
- 13. Pengertian Pasal 1 • K3 segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
- 14. Pengertian Pasal 1 • Audit SMK3 pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
- 15. TUJUAN PENERAPAN SMK3 Pasal 2 a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.
- 16. • Wajib bagi perusahaan: – mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau – mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi (high risk). • Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Dalam menerapkan SMK3 memperhatikan peraturan perUU, konvensi atau standar internasional Pasal 5
- 17. Komitmen Organisasi K3 P2K3 Panitia Pembina K3 UU No.1/1970 Ketua (Pengurus/Pengusaha) Sekretaris (Ahli K3 Umum) Anggota (Perwakilan Pekerja) Permenaker 04/MEN/1987 Permenaker 02/MEN/1992 Disnaker Setempat
- 18. Penanggung Jawab K3 Ahli K3 Umum Dokter Perusahaan Regu Kebakaran Operator Pesawat UapOperator Pesawat Angkat & Angkut Paramedis Permenaker 02/MEN/1992 Permenaker 01/MEN/1976 Kepmenaker 186/MEN/1999 Permenaker 01/MEN/1988 Permenaker 01/MEN/1989 Permenaker 01/MEN/1979
- 19. Sanksi Administratif Pasal 190 UU No 13 Tahun 2003 (1) Pelanggaran pasal 87 dikenakan sanksi administratif (2) Sanksi administratif berupa : a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pembatalan persetujuan; f. pembatalan pendaftaran; g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; h. pencabutan ijin.
- 20. MANFAAT Manfaat dari Penerapan SMK3 berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja. • Bagi Perusahaan: 1. Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan dibidang K3 2. Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK3 3. Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta kekurangan dari penerapan SMK3 4. Mengetahui kinerja K3 di perusahaan 5. Meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan
- 21. 6. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan tenaga kerja mengenai K3 yang juga akan meningkatkan produktivitas perusahaan 7. Terpantaunya bahaya dan risiko di perusahaan 8. Penanganan berkesinambungan terhadap risiko yang ada diperusahaan 9. Mencegah kerugian yang lebih besar kepada perusahaan 10. Pengakuan terhadap kinerja K3 diperusahaan atas pelaksanaan SMK3
- 22. • Bagi Pemerintah: 1. Sebagai salah satu alat untuk melindungi hak tenaga kerja di bidang K3 2. Meningkatkan mutu kehidupan bangsa dan image bangsa di forum internasional 3. Mengurangi angka kecelakaan kerja yang sekaligus akan meningkatkan produktifitas kerja/nasional 4. Mengetahui tingkat penerapan terhadap peraturan perundangan