1. 1
PEREMPUAN : POLITIK dan PILGUB KALTIM 2013
Dari antara puluhan partai berapa yang ketua
umumnya perempuan?. Dari antara puluhan
gubernur, berapa orang diantaranya yang
perempuan?. Dan dari ratusan bupati atau
walikota berapa pula yang perempuan?. Jawaban
paling mudah tentu saja tak perlu menyebut
dengan angka melainkan dengan mengatakan
“sedikit saja”.
Banyak propinsi misalnya sepanjang sejarah
pemilihan langsung belum pernah dipimpin oleh
perempuan. Atau bahkan saat pemilihan
gubernur tak ada satupun kandidat atau calon
perempuan yang bertarung dalam pemilihan.
Pada pendaftaran calon gubernur dan wakil
gubernur untuk Pemilu Gubernur Kalimantan
Timur 2013 memang ada calon gubernur
perempuan, yaitu Elvi Yanti Dwi Mas, S.H.,
M.Hum dan Mohammad Bob yang mendaftar
dari jalur independen. Namun ternyata tidak lolos
seleksi administrasi sehingga tidak bisa masuk
tahap berikutnya.
Peran perempuan dalam Demokrasi dan Politik
Lokal memang berbeda antara daerah yang satu
dengan daerah yang lainnya. Dr. Dwi Windyastuti,
dosen Universitas Airlangga yang melakukan
elaborasi tentang perempuan dalam Pemilu
Kepala Daerah di Indonesia terutama di Jawa
Timur dan Sulawesi utara menyebutkan bahwa
sebenarnya perempuan mempunyai potensi
untuk turut terlibat dalam pertarungan di arena
politik khususnya Pemilu Kepala Daerah.
Menurutnya, di Jawa Timur dan Sulawesi Utara,
ternyata hiruk pikuk pertarungan politik dalam
pemilukada diwarnai oleh keterlibatan kandidat.
Di Jawa Timur, terdapat sebanyak sembilan
kota/kabupaten yang di dalam pemilukadanya
terdapat kaum perempuan. Yaitu: Kota Surabaya,
Kabupaten Kediri, Lamongan, Sidoarjo, Ngawi,
Mojokerto, Ponorogo, Banyuwangi dan Sumenep.
Ada yang menang dan ada yang kalah. Sedangkan
di Sulawesi Utara, maka terdapat lima
pemilukada yang melibatkan kaum hawa. Yaitu:
Provinsi Sulut, Kota Tomohon, Kabupaten
Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolang
Mongondow Timur dan Kota Manado. Dan berita
terakhir di Kota Kotamubago, pemilihan walikota
dimenangkan oleh kandidat perempuan yaitu
Tatong Bara.Elvi-Bob Daud Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kaltim 2013-2018

2. 2
Perempuan dan Politik di Kalimantan Timur
Mengamati dunia politik di Kalimantan Timur
selama ini dikesankan bahwa perempuan adalah
subordinasi laki-laki dalam dunia perpolitikan. Ini
bukan berarti tidak banyak perempuan berkiprah
atau berkarir di dalam dunia politik, melainkan
jika perempuan memasuki dua politik maka yang
bersangkutan tak lagi dianggap ‘perempuan’
melainkan telah menjadi ‘laki-laki’ secara
simbolik. Masih kental anggapan dan praktek
yang menganggap dunia politik adalah dunia
kaum laki laki karena politik dianggap keras,
penuh persaingan dan banyak bersangkutan
dengan tipu daya.
Sebenarnya tidak sedikit organisai atau lembaga-
lembaga yang mempunyai konstituen dan
perhatian utama terhadap isu perempuan.
Perbincangan tentang pemberdayaan
perempuan, gender mainstreaming dan isu lain
terkait dengan perempuan juga bukan sesuatu
yang asing di Kalimantan Timur. Di tingkat
pemerintahan propinsi bahkan ada badan
tersendiri untuk mengurusi urusan
pemberdayaan perempuan. Dengan demikian di
tingkatan kepemerintahan formal sebenarnya isu
pemberdayaan perempuan sudah menjadi
perhatian yang diurusi oleh badan tersendiri.
Namun kiprah organisasi, lembaga maupun
badan pemberdayaan perempuan nampaknya
belum mampu mengangkat perempuan-
perempuan yang mempunyai kwalitas untuk
menjadi pemimpin di tengah masyarakat banyak.
Adakah ini menjadi pertanda bahwa menguatnya
gerakan perempuan di Kalimantan Timur
ternyata berkembang dalam struktur yang
patriarki. Sesuatu yang kemudian melahirkan
sosok perempuan yang kemudian menjadi
pemimpin publik karena dorongan dan ambisi
personal, bukan
didasari atas motif
untuk
memperjuangkan
kepentingan
perempuan.
Di tingkat
kabupaten/kota
misalnya, propinsi
Kalimantan Timur
mempunyai seorang bupati perempuan yang
memimpin di Kabupaten Kutai Kartanegara. Rita
Widyasari terpilih menjadi Bupati Kutai
Kartanegara setelah memenangi pemilu bupati
Kutai Kartanegara pada tahun 2010.
Di Kabupaten
Nunukan, wakil
bupati juga
diduduki oleh
perempuan
yaitu Hj. Asmah
Gani yang
berlatarkan
pegawai negeri
sipil. Masih ada
beberapa nama
lain yang dikenal
sebagai politisi
yang cukup terkenal. Namun karir politik
kebanyakan terkait dengan kedudukan politik
entah dari orang tua maupun pasangan hidupnya
atau karena latar profesi tertentu. Hal mana
menunjukkan bahwa di Kalimantan Timur
sebagaimana wilayah Indonesia masih berlaku
langgam lama dalam urusan kepemimpinan
daerah. Pemimpin biasanya muncul dari kalangan
keluarga pemimpin sebelumnya, militer atau
pegawai negeri sipil.
Di tingkatan legislatif, jumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat baik di tingkat propinsi
maupun daerah kabupaten/kota juga belum
mencerminkan keterwakilan perempuan
sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.
Tidak mudahnya bagi perempuan untuk
memasuki jalur dan kedudukan politik diungkap
juga oleh Hetifah Sjaifudian, anggota Komisi V
DPR yang mewakili daerah pemilihan Kalimantan
Timur.
Wakil Bupati Nunukan 2011-2016
Bupati Kutai Kartanegara 2010-2015

3. 3
"Sistem dan kebiasaan dalam rapat paripurna,
misalnya, penuh interupsi. Agar suara kita
didengar forum, microphone harus direbut dan
kita harus bersuara keras, berani debat. Rapat
pun sampai larut malam. Selain itu, contoh lain,
para laki-laki punya wadah, tempat, untuk
meneruskan komunikasi seperti main golf,".
Sistem dan kebiasaan sebagaimana yang
diungkapkan oleh Hetifah itu membuat
perempuan merasa tidak nyaman untuk terjun
dan berada dalam dunia politik. Akibatnya banyak
perempuan muda dan berpotensi lebih memilih
jalur non politik. Sebuah keadaan yang kalau
terus dibiarkan akan membuat banyak
perempuan yang sesungguhnya punya potensi
menjadi apatis pada politik.
Politik Bukan Sesuatu yang Asing untuk
Perempuan
Politik pada hakekatnya bukanlah pertarungan,
intrik atau saling menjatuhkan. Politik sebagai
pemikiran maupun praktek mengandung nilai-
nilai kebajikan seperti berjuang untuk
kepentingan orang banyak, masyarakat luas,
pengambilan keputusan secara bersama,
kemampuan untuk membuat kebijakan dan
penganggaran yang adil dan seterusnya. Jadi
pada pokoknya politik terkait dengan
pengambilan keputusan.
Praktek politik terutama terkait dengan
pengambilan keputusan tentu tidak asing bagi
perempuan. Perempuan terutama ibu rumah
tangga setiap hari dituntut untuk mengambil
keputusan dengan bijaksana, cermat dan cerdas,
mulai dari keputusan yang paling sepele sampai
yang paling rumit.
Seorang ibu rumah tangga misalnya sangat
terbiasa untk mengambil keputusan hari ini
belanja dan memasak apa. Sebuah keputusan
yang tidak sederhana karena harus memadukan
antara kemampuan keuangan dan selera mereka
yang hendak menyantap sajiannya. Pilihan atau
keputusan yang tidak tepat mungkin saja
berakibat fatal yaitu anak-anaknya akan ogah-
ogahan menyantap hasil masakannya.
Pilihan dan keputusan yang diambil oleh seorang
ibu rumah tangga tak berbeda jauh dengan
pilihan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh
para pejabat publik. Dimana dibalik setiap
keputusan tentu saja ada pertimbangan-
pertimbangan yang tidak hanya menyangkut
kepentingan diri tetapi juga kebutuhan pihak-
pihak lain yang dilayaninya. Di balik setiap
kebijakan ada pilihan-pilihan prioritas tentang
apa yang hendak diutamakan dengan berbagai
alasannya.
Perempuan mempunyai kaitan yang erat baik
dalam politik ‘privat’ maupun ‘publik’. Keputusan-
keputusan yang diambil oleh perempuan dalam
ruang privat kerap kali terpengaruh oleh politik di
ruang publik. Keputusan pemerintah untuk
menaikkan harga BBM dengan cepat membuat
ibu rumah tangga memutar otak untuk
menghadapi kemungkinan-kemungkinan
kenaikan harga kebutuhan pokok yang kerap kali
urusannya lebih banyak pada perempuan.
Masih ada deretan panjang kebijakan atau pilihan
politik yang dengan segera berdampak pada
perempuan untuk segera turut mengambil
putusan dalam wilayah privat. Sebut saja
kenaikan tarif dasar listrik, privatisasi air, layanan
kesehatan, biaya pendidikan dan lain sebagainya.
Meski sebenarnya politik terutama dalam
konteks pengambilan keputusan sangat erat
dengan perempuan, namun dalam partisipasi
pengambilan putusan di ranah publik peran
perempuan masih sangat kecil.
Di ruang publik peran perempuan kerap dipuji
setinggi langit. Dalam berbagai pidato dan
peringatan-peringatan tak henti-hentinya pejabat
publik menyanjung-nyanjung peran perempuan
dalam pembangunan. Hanya saja itu tak seiring
dengan terbuka kesempatan pada perempuan
untuk memasuki ruang-ruang pengambilan
keputusan publik. Perempuan masih kerap
terpenjara oleh kebiasaan dan kelaziman-
kelaziman yang terus dipelihara.
Memperjuangkan Agenda Perempuan dalam
Pilgub Kaltim 2013
Kontruksi sosial yang bias gender memang masih
sangat kental dalam bidang politik. Namun politik
adalah salah satu aspek dasar dalam kehidupan
baik di ranah privat maupun publik. Oleh
karenanya kaum perempuan dan mereka yang
peduli terhadap persoalan perempuan harus

4. 4
berjuang keras untuk memasukkan isu terkait
kepentingan perempuan dalam visi, misi dan
program para kandidat yang akan bertarung di
Pilgub Kaltim 2013.
Pokok persoalan yang dihadapi oleh perempuan
antara daerah yang satu dengan daerah yang lain
mungkin berbeda. Namun apabila ditarik benang
merah, persoalan perempuan meliputi hal
sebagai berikut :
Diskriminasi terhadap perempuan : perlakuan yang
membedakan antara laki-laki dan perempuan yang
didasari atas anggapan negatif.
Kekerasan terhadap perempuan : perlakuan baik fisik
maupun non fisik yang menyakiti, mencederai atau
mencelakakan perempuan.
Marjinalisasi : proses yang menyebabkan perempuan
menjadi lebih miskin atau tak berdaya.
Subordinasi : siap yang menempatkan perempuan
sebagai warga elas dua yang dilatari oleh anggapan
yang keliru serta rasa tidak hormat.
Stereotype : pemberian cap atau label negarif
terhadap perempuan yang mengakibatkan kerugian
bagi mereka.
Beban ganda : beban pekerjaan dan tugas sosial yang
ditimpakan kepada perempuan baik di ruang privat
maupun publik.
Atas dasar persoalan diatas maka yang mesti
diperjuangkan oleh kaum perempuan agar
kepentingan diakomodir oleh para kandidat
sekurangnya meliputi aspek :
Akses : peluang atau kesempatan yang berimbang
untuk diberikan kepada perempuan dalam
memanfaatkan sumber daya baik sosial, politik,
ekonomi maupun sumberdaya alam.
Partisipasi : pelibatan perempuan dalam pembuatan
keputusan publik. Perempuan bukan kelompok yang
homogen sehingga bisa disama ratakan.
Kontrol/hubungan kuasa : peluang bagi perempuan
untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber
daya. Dan mengatur siapa yang memiliki akses kepada
sumberdaya itu. Pada kenyataan banyak perempuan
memiliki sumberdaya tapi tak punya kontrol atas
sumberdaya itu.
Penerima manfaat : adakah kebijakan atau program-
program yang direncanakan oleh pemimpin daerah
menempatkan perempuan sebagai penerima
manfaat. Atau perempuan justru menerima dampak
buruk atas kebijakan dan program itu.
Selain sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan,
aspek diatas juga bisa dipakai oleh kaum perempuan
untuk menilai visi, misi dan program para kandidat.
Adakah para kandidat yang hendak bertarung dalam
pemilukada Kaltim 2013 mempunyai perhatian
terhadap issu perempuan. Dan sejauh mana
gambaran perhatian itu akan diimplementasikan
dalam program maupun kebijakan jika kelak kandidat
itu memenangan pemilu gubernur dan memimpin
Kalimantan Timur periode 2013 – 2018.
Diterbitkan oleh Program Pendidikan Pemilih, Pokja 30
Jl. Danau Maninjau No. 12 Rt. 14 Samarinda, 75117