Materi tentang geospacial jabatan fungsional survei dan pemetaan

1. DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Hotel Mirah, Bogor, 17-23 Juli 2011 GEOSPASIAL DAN JABFUNGSURTA Prof. Dr. ArisPoniman

2. PETA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

3. GEOSPASIAL = RUANG KEBUMIAN Geospasialatauruangkebumianadalahaspekkeruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisisuatuobjekataukejadian yang beradadibawah, pada, ataudiataspermukaanbumi yang dinyatakandalamsistemkoordinattertentu(UU No. 4 tentangInformasiGeospasialTahun 2011)

4. JABFUNGSURTA Surveyor PemetaanadalahPegawaiNegeriSipil yang diberitugas, wewenang, tanggungjawabdanhaksecarapenuholehPejabat yang berwenanguntukmelakukankegiatansurveidanpemetaan. Meningkatkanmutuprofesionalismejabatanfungsional Surveyor Pemetaanmelaluipembinaankarierdanprestasikerja, sehingga PNS sebagaiAparatur Negara yang berdayagunadanberhasilgunadidalammelaksanakantugasumumpemerintahandanpembangunandapatterwujud.

5. Citra Quickbird sebelum dan sesudah Tsunami di Kota Banda Aceh (Atlas Tsunami Aceh BAKOSURTANAL 2005). Kapal pembangkit listrik tenaga diesel terhempas sejauh 4 km dari pantai ke daratan.

6. Kerusakan di Lhok Nga 10 Januari 2003 (Sebelum Tsunami) 29 Desember 2004 (Sesudah Tsunami)

7. 2004 Sumatra EarthquakeCoastal Change Inferred from SAR Derivation of Coastal Changes using Two Radar Backscatter Intensity Images

8. 2005 Sumatra Earthquake (after shock)Coastal Change Inferred from SAR Derivation of Coastal Changes using Two Radar Backscatter Intensity Images http://cais.gsi.go.jp/Research/topics/topic041226/index_e.html

9. Uplift and subsidence due to 27 March 2005 earthquake revealed by the satellite radar images analyses 1) NW coast of Nias island emerged about 1 km distance. More than 10 new islands were created, which length is100 m to 1.5 km. 2) Whole Bangkaru island uplifted. 3) Coast of Tuangku island submerged 100 m in distance at maximum. 4) Line of no vertical change separating the uplift and subsidence zones is shown in orange.

10. We Is. NORWEGIAN Map = 387 sheets Area = 6.000 Km2 Topographic Mapping Coverage Scale 1:10.000 & 1:5.000 Norwegian dan Australian (Grant) NAD & Northern Sumatra Provinces Bireun Banda Aceh Lhokseumawe NORWEGIAN Aerial Photograhy by Digital Camera Meulaboh NAD Prov. AUSTRALIAN Interferometric Synthetic Apperture Radar (IFSAR) Technology Simeulue Is. Bakosurtanal GPS control point Banyak Is. AUSTRALIAN Map = 896 sheets Area = 13.537 Km2 N. Sumatra Prov. Nias Is.

11. SEWON

12. KONDISI SAAT INI UU-IG No. 4 tentangInformasiGeospasial , diundangkan21 April 2011 BAKOSURTANAL sebagai Pembina JabatanFungsional Surveyor Pemetaan(Kepmen PAN No : 134/KEP/M.PAN/12/2002) Produk IG danmanfaatnyabagiPemerintah, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), Akademisi, Peneliti, masyarakat, pebisnis, LSM, danpemangkukepentinganlainnya.

13. Kondisi saat ini IG Nasionaldan Global tersediapadaskala/resolusitertentudenganvariasikualitas yang berbeda. IG terdiridari IGD danberbagaimacam IGT yang mengacu IGD Perluintegrasi IGT menjadi IGT baru Perlu IGT multitemporal Spatial Dynamic

14. Data Geospasialyang selanjutnyadisingkat DG adalah data tentanglokasigeografis, dimensiatauukuran, dan/ataukarakteristikobjekalamdan/ataubuatanmanusiayang beradadibawah, pada, ataudiataspermukaanbumi. InformasiGeospasialyang selanjutnyadisingkatIG adalahDG yang sudahdiolahsehinggadapatdigunakansebagaialat bantu dalamperumusankebijakan, pengambilankeputusan, dan/ataupelaksanaankegiatan yang berhubungandenganruangkebumian.

15. InformasiGeospasialDasar yang selanjutnyadisingkat IGD adalah IG yang berisitentangobjek yang dapatdilihatsecaralangsungataudiukurdarikenampakanfisikdimukabumidan yang tidakberubahdalamwaktu yang relatif lama. InformasiGeospasialTematik yang selanjutnyadisingkat IGT adalah IG yang menggambarkansatuataulebihtematertentuyang dibuatmengacupada IGD.

16. TitikKontrolGeodesiadalahposisidimukabumiyang ditandaidenganbentukfisiktertentu yang dijadikansebagaikerangkaacuanposisiuntuk IG. JaringKontrol Horizontal Nasional yang selanjutnyadisingkatJKHN adalahsebarantitikkontrolgeodesi horizontal yang terhubungsatusama lain dalamsatukerangkareferensi. JaringKontrolVertikalNasional yang selanjutnyadisingkatJKVN adalahsebarantitikkontrolgeodesivertikalyang terhubungsatusama lain dalamsatukerangkareferensi. JaringKontrolGayaberatNasional yang selanjutnyadisingkatJKGN adalahsebarantitikkontrolgeodesigayaberatyang terhubungsatusama lain dalamsatukerangkareferensi.

17. PetaRupabumi Indonesia adalahpetadasaryang memberikaninformasisecarakhususuntukwilayahdarat. PetaLingkunganPantai Indonesia adalahpetadasaryang memberikaninformasisecarakhususuntukwilayahpesisir. PetaLingkunganLautNasionaladalahpetadasaryang memberikaninformasisecarakhususuntukwilayahlaut.

18. ASAS DAN TUJUANIG diselenggarakanberdasarkanasas: a. kepastianhukum; b. keterpaduan; c. keterbukaan; d. kemutakhiran; e. keakuratan; f. kemanfaatan; dan g. demokratis.

19. UU-IG bertujuanuntuk: a. menjaminketersediaandanaksesterhadap IG yang dapatdipertanggungjawabkan; b. mewujudkanpenyelenggaraan IG yang berdayagunadanberhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dansinkronisasi; dan c. mendorongpenggunaan IG dalampenyelenggaraanpemerintahandandalamberbagaiaspekkehidupanmasyarakat.

20. JENIS INFORMASI GEOSPASIAL JenisIG terdiriatas: a. IGD; dan b. IGT.

21. InformasiGeospasialDasar IGD meliputi: a. jaring kontrol geodesi; dan b. petadasar. Jaringkontrolgeodesimeliputi: a. JKHN; b. JKVN; dan c. JKGN.

22. Petadasarberupa: a. PetaRupabumi Indonesia; b. Peta Lingkungan Pantai Indonesia; dan c. Peta Lingkungan Laut Nasional.

23. Setiaporangwajibmenjagatandafisikjaringkontrolgeodesi.

24. Petadasarterdiriatas: a. garispantai; b. hipsografi; c. perairan; d. namarupabumi; e. bataswilayah; f. transportasidanutilitas; g. bangunandanfasilitasumum; dan h. penutuplahan.

25. (1) Garispantaimerupakangarispertemuanantaradaratandenganlautan yang dipengaruhiolehpasangsurutair laut. (2) Garispantaiterdiriatas: a. garispantaisurutterendah; b. garispantaipasangtertinggi; dan c. garis pantai tinggi muka air laut rata-rata. (3) PadaPetaRupabumi Indonesia, garispantaiditetapkanberdasarkan garis kedudukan muka air laut rata-rata. (4) PadaPetaLingkunganPantai Indonesia danPetaLingkungan Laut Nasional, garis pantai ditetapkan berdasarkankedudukanmuka air lautsurutterendah. (5) Garispantaiditentukandenganmengacupada JKVN.

26. Pasal17 UU-IG No.4/2011: (1) IGD diselenggarakan secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia danwilayahyurisdiksinya. (2) IGD dimutakhirkansecaraperiodikdalamjangkawaktutertentu. (3) Dalamhalterjadibencanaalam, perang, pemekaranatauperubahanwilayahadministratif, ataukejadianlainnya yang berakibatberubahnyaunsur IGD sebagaimanadimaksuddalamPasal 5 sehinggamempengaruhipoladanstrukturkehidupanmasyarakat, pemutakhiranIGD harusdilakukantanpamenunggupemutakhiransecaraperiodiksebagaimanadimaksudpadaayat (2). (4) Ketentuanlebihlanjutmengenainorma, standar, prosedur, dankriteriapemutakhiran IGD diaturdenganPeraturanKepalaBadan. (5) Ketentuanlebihlanjutmengenaijangkawaktupemutakhiran IGD diatur dalam Peraturan Pemerintah.

27. Pasal18 UU-IG No. 4/2011: (1) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakanpadaskala 1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000, 1:2.500, dan 1:1.000. (2) Peta Lingkungan Pantai Indonesia sebagaimana dimaksuddalamPasal 7 huruf b diselenggarakanpada skala 1:250.000, 1:50.000, 1:25.000, dan 1:10.000. (3) Peta Lingkungan Laut Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diselenggarakan pada skala 1:500.000, 1:250.000, dan 1:50.000.

28. Kondisi saat ini IG Nasionaldan Global tersediapadaskala/resolusitertentudenganvariasikualitas yang berbeda. IG terdiridari IGD danberbagaimacam IGT yang mengacu IGD Perluintegrasi IGT menjadi IGT baru Perlu IGT multitemporal Spatial Dynamic IG Pertanahan

29. InformasiGeospasialTematik IGT wajibmengacupada IGD. Dalammembuat IGT dilarang: a. mengubahposisidantingkatketelitiangeometrisbagian IGD; dan/atau b. membuatskala IGT lebihbesardaripadaskala IGD yang diacunya.

30. Pasal21 (1) IGT yang menggambarkansuatubatas yang mempunyai kekuatanhukumdibuatberdasarkandokumen penetapan batas secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang. (2) Penetapan batas yang dibuatolehInstansiPemerintah dan/atauPemerintahdaerah yang berwenangdilampiri dengandokumen IGT yang akuratdandapat dipertanggungjawabkan. (3) Dalam hal terdapat batas yang belum ditetapkan secara pastiolehInstansiPemerintah yang berwenang sebagaimanadimaksudpadaayat (1), digunakanbatas sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakansimboldan/atauwarnakhusus.

31. PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL Pasal22: (1) IG yang berjenis IGD sebagaimanadimaksuddalamPasal 4 huruf a hanyadiselenggarakanolehPemerintah. (2) Penyelenggaraan IGD sebagaimanadimaksud pada ayat(1) dilakukanolehBadan yang disebutBadanInformasiGeospasialsebagaipenggantiBadanKoordinasiSurveidanPemetaanNasionalsesuaidenganamanatUndang-Undangini. (3) Badansebagaimanadimaksud pada ayat (2) berkedudukandibawahdanbertanggungjawabkepadaPresiden. (4) Ketentuanlebihlanjutmengenaitugas, fungsi, susunanorganisasi, dantatakerjaBadandiaturdenganPeraturanPresiden.

32. Pasal 23 (1) IG yang berjenis IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapatdiselenggarakanolehInstansiPemerintah, Pemerintahdaerah, dan/atausetiaporang. (2) InstansiPemerintahatauPemerintahdaerahdalammenyelenggarakanIGT berdasarkantugas, fungsi, dankewenangannyasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. (3) InstansiPemerintahatauPemerintahdaerahsebagaimanadimaksudpadaayat (2) dalammenyelenggarakanIGT dapatbekerjasamadenganBadan. (4) Setiaporangdapatmenyelenggarakan IGT hanyauntukkepentingansendiridanselain yang diselenggarakanolehInstansiPemerintahatauPemerintahdaerah.

33. Pasal 24 (1) Badandapatmengintegrasikan: a. lebihdarisatu IGT yang diselenggarakanolehInstansiPemerintahatauPemerintahdaerahmenjadisatuIGT baru; dan b. IGT yang diselenggarakanolehlebihdarisatuInstansiPemerintahdan/atauPemerintahdaerahmenjadisatu IGT baru. (2) Badandapatmenyelenggarakan IGT dalamhal IGT yang belum diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah selain Badan atau yang belum diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.

34. PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL PenyelenggaraanIG dilakukanmelaluikegiatan: a. pengumpulan DG; b. pengolahan DG dan IG; c. penyimpanan dan pengamanan DG dan IG; d. penyebarluasan DG dan IG; dan e. penggunaan IG.

35. PengumpulanData Geospasial (1) Pengumpulan DG merupakanprosesataucarauntukmendapatkan DG yang dilakukandenganmenggunakanmetodedaninstrumenpengumpulan DG. (2) DG terdiriatas: a. DG Dasar; dan b. DG Tematik.

36. Pasal 29 (1) InstansiPemerintahatauPemerintahdaerahdalampengumpulanDG padasuatukawasanharusmemberitahukankepadapemilik, penguasa, ataupenerimamanfaatdarikawasantersebut. (2) Pemilik, penguasa, ataupenerimamanfaatdarikawasansebagaimanadimaksudpadaayat (1) dapatmenolakdan/atau menyarankan agar kegiatan pengumpulan data dilaksanakanpadawaktu lain hanyaapabiladikawasantersebut ada hal yang dapat membahayakan pengumpul data. (3) Penolakandan/atau saran sebagaimanadimaksudpadaayat (2) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelahpemberitahuandisampaikanolehpengumpul data. (4) Pengumpul data dapatmelanjutkankegiatanpadakawasantersebutapabilapemilik, penguasa, ataupenerimamanfaatdarikawasantidakmemberijawabandalamjangkawaktu 7 (tujuh) harisebagaimanadimaksudpadaayat (3).

37. Pengolahan Data dan Informasi Geospasial Pasal 30 Pengolahan DG dan IG sebagaimanadimaksuddalamPasal 25 huruf b merupakanprosesataucaramengolah data daninformasigeospasial. Pasal 31 (1) Pengolahan DG dan IG dilakukandenganmenggunakanperangkatlunak yang: a. berlisensi; dan/atau b. bersifat bebas dan terbuka. (2) Pemerintahmemberikaninsentifbagisetiaporangyang dapatmembangun, mengembangkan, dan/ataumenggunakan perangkat lunak pengolah DG dan IG yang bersifatbebasdanterbuka. (3) Ketentuanlebihlanjutmengenaibentukdantatacarapemberianinsentifsebagaimanadimaksudpadaayat (2) diaturdenganPeraturanPemerintah.

38. Pasal 32 (1) Pengolahan DG dan IG harusdilakukandidalamnegeri. (2) Dalamhalsumberdayamanusiadan/atauperalatanyang dibutuhkan belum tersedia di dalam negeri, pengolahanDG dan IG dapatdilakukandiluarnegeri. (3) Pengolahan DG dan IG diluarnegerisebagaimanadimaksudpadaayat (2) dilakukansetelahmendapatizindariBadansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

39. Pasal 33 Pengolahan DG dan IG meliputipemrosesan DG danpenyajianIG. Pasal 34 (1) Pemrosesan DG sebagaimanadimaksuddalamPasal33 harusdilakukansesuaidenganstandar yang meliputi: a. sistemproyeksidansistemkoordinat yang denganjelasdanpastidapatditransformasikankedalamsistemkoordinatstandarnasional; dan b. format, basisdata, dan metadata yang dapat dengan mudahdiintegrasikandengan IG lain. (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehKepalaBadan. Pasal 35 Penyajian IG sebagaimanadimaksuddalamPasal33 dilakukandalambentuk: a. tabelinformasiberkoordinat; b. peta cetak, baik dalam bentuk lembaran maupun buku atlas; c. peta digital; d. petainteraktif, termasuk yang dapatdiaksesmelaluiteknologiinformasidankomunikasi; e. peta multimedia; f. bola dunia; atau g. model tigadimensi. Pasal 36 Penyajian IG dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal35 huruf b sampaidenganhuruf g wajibmenggunakanskalayang ditentukanberdasarkantingkatketelitiansumberdata dan tujuan penggunaan IG.

40. Pasal 38 (1) Penyimpanandanpengamanansebagaimanadimaksud dalamPasal 37 dilakukansesuaidenganstandar prosedur penyimpanan dan mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan DG dan IG. (2) Penyimpanandanpengamanansebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media penyimpananelektronikataucetak. (3) Ketentuanlebihlanjutmengenaistandarprosedur penyimpanan dan mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan DG dan IG sebagaimanadimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

41. Pasal 39 (1) InstansiPemerintahmenyerahkanduplikat IGT yang diselenggarakannyakepadaInstansiPemerintah yang bertanggungjawabdibidangperpustakaannasionaldan dibidangarsipnasionaldandapatmengaksesnya kembali. (2) Pemerintahdaerahmenyerahkanduplikat IGT yang diselenggarakannyakepadainstansi yang bertanggung jawabdibidangperpustakaandaerahdandibidangarsip daerahdandapatmengaksesnyakembali. (3) Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapenyerahan IGT sebagaimanadimaksudpadaayat (1) danayat (2) diaturdenganPeraturanPemerintah.

42. Pasal 40 (1) Pengamanan DG dan IG jugadilakukanterhadaptanda fisiksebagaimanadimaksuddalamPasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (2). (2) Pengamanan DG dan IG sebagaimanadimaksudpada ayat (1) dilakukanuntukmenjamin agar IG: a. tetaptersediadanterjagakeutuhannya; dan b. terjagakerahasiaannyauntuk IG yang bersifattertutup.

43. Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial Pasal41 Penyebarluasan DG dan IG sebagaimanadimaksuddalamPasal25 huruf d merupakankegiatanpemberianakses, pendistribusian, danpertukaran DG dan IG yang dapatdilakukandenganmenggunakan media elektronikdanmedia cetak. Pasal 42 IGD sebagaimanadimaksuddalamPasal 4 huruf a bersifatterbuka. Pasal 43 (1) IGT yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintahdaerahbersifatterbuka. (2) IGT tertentu yang dibuatolehInstansiPemerintahdan/atauPemerintahdaerahdapatbersifattertutupsesuaidenganketentuanperaturanperundangundangan.

44. Pengembangan Teknologi IDS Dari DG menjadi multi-layanan IG

45. PenyelenggaraIG yang bersifatterbukamenyebarluaskan IG sebagaimanadimaksuddalamPasal 41 dengancarayang berdayaguna dan berhasilguna. (2) Penyelenggara IG sebagaimanadimaksudpadaayat (1) membuatdanmengumumkanstandarpelayanan minimal untukpenyebarluasan IG yang iselenggarakan. (3) Pemerintahdapatmemberikanpenghargaanbagisetiaporangyang membantumenyebarluaskan IG yang bersifatterbuka.

46. Pasal 45 (1) Pemerintahmembangunjaringan IG untukpenyebarluasanIG secaraelektronik. (2) Jaringan IG sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dibangunsecarabertingkatdanterintegrasipadajaringan IG pusat dan jaringan IG daerah. (3) Jaringan IG pusat dilaksanakan oleh Badan. (4) Jaringan IG daerahdilaksanakanolehPemerintahdaerahdan diintegrasikan dengan jaringan IG pusat oleh Badan. (5) Ketentuan mengenai jaringan IG dilaksanakan sesuai denganketentuanperaturanperundang-undangan. Pasal46 Dalamhal IG memilikikekuatanhukum, IG tersebutwajibdisahkanolehpejabat yang berwenangsebelumdiumumkandandisebarluaskan.

47. PenggunaanInformasiGeospasial Pasal47 (1) Penggunaan IG sebagaimanadimaksuddalamPasal25 hurufe merupakankegiatanuntukmemperolehmanfaat, baik langsung maupun tidak langsung. (2) Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacaramemperolehmanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh penyelenggaraIG. Pasal48 Untukmemperolehdanmenggunakan IG yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah daerahdapatdikenakanbiayatertentu yang besarnyasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

48. Pasal 49 (1) Pengguna IG berhakmengetahuikualitas IG yang diperolehnya. (2) Penyelenggara IG wajibmemberitahukankualitassetiapIG yang diselenggarakannya dalam bentuk metadata dan/atauriwayat data. (3) Pengguna IG berhakmenolakhasil IG yang tidakberkualitas. (4) Metadata dan/atauriwayat data sebagaimanadimaksudpadaayat (2) dibuatdalam format tertentuyang ditetapkanolehKepalaBadan.

49. Pasal 50 InstansiPemerintah, Pemerintahdaerah, dansetiaporang yang membuatprodukturunansuatu IG denganmaksuduntukdiperjualbelikanwajibmendapatizindaripemilik IG. Pasal 51 InstansiPemerintahdanPemerintahdaerahharusmenggunakanIG yang akuratdalampengambilankeputusandan/ataupenentuankebijakan yang berhubungandenganruangkebumian. Pasal 52 Untukkeperluanpenanggulanganbencana, setiaporangharus memberikan IGT yang dimilikinya apabila diminta oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah yang diberi tugas dalamurusanpenanggulanganbencana.

50. InfrastrukturPenyelenggaraanInformasiGeospasial Pasal53 (1) PemerintahwajibmemfasilitasipembangunaninfrastrukturIG untukmemperlancarpenyelenggaraan IG. (2) Infrastruktur IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriataskebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dansumberdayamanusia. (3) Ketentuanlebihlanjutmengenaikebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dansumberdayamanusiasebagaimanadimaksudpadaayat (2) diaturdenganPeraturanPemerintah.

51. BAB VIPELAKSANA INFORMASI GEOSPASIAL Pasal54 Kegiatanpenyelenggaraan IG olehInstansiPemerintahatauPemerintahdaerahdapatdilaksanakanolehsetiaporang. Pasal 55 (1) Pelaksanaan IG sebagaimanadimaksuddalamPasal54 yang dilakukanolehorangperseoranganwajibmemenuhikualifikasikompetensiyang dikeluarkanolehlembaga yang berwenangsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. (2) Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh kelompok orang wajibmemenuhikualifikasisebagaikelompokyang bergerakdibidang IG sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

52. Pasal 56 (1) Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh badan usaha wajib memenuhi: a. persyaratanadministratif; dan b. persyaratanteknis. (2) Persyaratanadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat(1) huruf a paling sedikitmeliputi: a. akte pendirian badan hukum Indonesia; dan b. izinusahasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. (3) Persyaratanteknissebagaimanadimaksudpadaayat (1) hurufb meliputi: a. memiliki sertifikat yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasisebagaipenyediajasadibidang IG; dan b. memiliki tenaga profesional yang tersertifikasi di bidangIG. (4) Sertifikasisebagaimanadimaksudpadaayat (3) hurufa dilakukanolehlembagaindependen yang telahmendapatakreditasidariBadan. (5) Sertifikattenagaprofesionalsebagaimanadimaksudpadaayat(3) huruf b diterbitkanolehlembaga yang berwenangsesuaidenganketentuanPeraturanKepalaBadan. (6) Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarasertifikasisebagaimanadimaksudpadaayat (4) diaturdenganPeraturanKepalaBadan.

53. PEMBINAAN Pasal 57 (1) Badan melakukan pembinaan mengenai pemaknaan, pengarahan, perencanaan, danevaluasiterhadappenyelenggaraanIGT. (2) Pembinaanpenyelenggaraan IGT sebagaimanadimaksudpada ayat (1) dilakukan kepada: a. penyelenggara IGT; dan b. pengguna IG. (3) Pembinaankepadapenyelenggara IGT sebagaimanadimaksudpadaayat (2) huruf a dilakukanmelalui: a. pengaturan dalam bentuk penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar, danspesifikasiteknissertasosialisasinya; b. pemberianbimbingan, supervisi, pendidikan, danpelatihan; c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, danevaluasi; dan/atau d. penyelenggaraanjabatanfungsional secara nasionaluntuk sumber daya manusia di Instansi Pemerintah danPemerintahdaerah. (4) Pembinaankepadapengguna IG sebagaimanadimaksudpadaayat (2) huruf b dilakukanmelalui: a. sosialisasi keberadaan IG beserta kemungkinan pemanfaatannya; dan/atau b. pendidikandanpelatihanteknispenggunaan IG. (5) Ketentuanlebihlanjutmengenaipembinaansebagaimanadimaksudpadaayat (1) sampaidenganayat(4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

54. BAB VIIILARANGAN Pasal58 Setiaporang yang tanpahakdanmelawanhukumdilarang menghilangkan, merusak, mengambil, memindahkan, atau mengubahtandafisik yang merupakanbagiandari JKHN, JKVN, dan JKGN sertainstrumensurvei yang sedang digunakan. Pasal 59 (1) Setiaporangdilarangmengubah IGD tanpaizindari Badandanmenyebarluaskanhasilnya. (2) Setiaporangdilarangmenyebarluaskan IGD yang diubah-tanpaizinsebagaimanadimaksudpadaayat (1).

55. Pasal 60 (1) Setiaporangdilarangmengubah IGT tanpaizindaripenyelenggaraIGT danmenyebarluaskanhasilnya. (2) Setiaporangdilarangmenyebarluaskan IGT yang diubahtanpaizinsebagaimanadimaksudpadaayat (1). Pasal61 Setiaporangdilarangmembuat IG yang penyajiannyatidak sesuaidengantingkatketelitiansumber data yang mengakibatkantimbulnyakerugianorangdan/ataubarang. Pasal62 Setiaporangdilarangmenyebarluaskan IG yang belum disahkansebagaimanadimaksuddalamPasal 46.

56. BAB XKETENTUAN PIDANA Pasal64 (1) Setiaporang yang memenuhiunsurPasal 58 dipidanadengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau dendapaling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah). (2) Jikaperbuatansebagaimanadimaksudpadaayat (1) mengakibatkantimbulnyabahayaataukerugianbagiorang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjarapaling lama 5 (lima) tahunataudendapaling banyakRp1.250.000.000,00 (satumiliarduaratuslima puluhjuta rupiah). Pasal65 . . . Pasal65 (1) Setiaporang yang memenuhiunsurPasal 59 ayat (1) dipidanadenganpidanapenjara paling lama 1 (satu) tahunataudenda paling banyak Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah). (2) Setiaporang yang memenuhiunsurPasal 59 ayat (2) dipidanadenganpidanapenjara paling lama 1 (satu) tahunataudenda paling banyak Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah). (3) Jikaperbuatansebagaimanadimaksudpadaayat (1) mengakibatkantimbulnyabahayaataukerugianbagiorang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjarapaling lama 3 (tiga) tahunataudendapaling banyakRp750.000.000,00 (tujuhratus lima puluhjuta rupiah).

57. Pasal 66 (1) Setiaporang yang memenuhiunsurPasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulanataudenda paling banyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). (2) Setiaporang yang memenuhiunsurPasal 60 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulanataudenda paling banyakRp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). (3) Jikaperbuatansebagaimanadimaksudpadaayat (1) mengakibatkantimbulnyabahayaataukerugianbagiorang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjarapaling lama 3 (tiga) tahunataudendapaling banyakRp750.000.000,00 (tujuhratus lima puluhjuta rupiah). Pasal 67 Setiaporang yang memenuhiunsurPasal 61 dipidanadenganpidanapenjara paling lama 3 (tiga) tahunataudendapaling banyakRp750.000.000,00 (tujuhratus lima puluhjuta rupiah).

58. Pasal 68 (1) Setiaporang yang memenuhiunsurPasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah). (2) Jikaperbuatansebagaimanadimaksudpadaayat (1) mengakibatkantimbulnyabahayaataukerugianbagi orang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahunataudenda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuhratus lima puluhjuta rupiah).

60. KepMenPan No. 134/KEP/M.PAN/12/2002 tentangJabfunghsurtadanangkakreditnya Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna survei dan pemetaan, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas survei dan pemetaan secara profesional; bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme surveyor pemetaan, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya.

61. Instansi pembina jabatan fungsional Surveyor Pemetaan adalah instansi yang secara fungsional bertanggung jawab dalam kegiatan survei dan pemetaan, dalam hal ini Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)

62. Pasal 3 Surveyor Pemetaanberkedudukansebagaipelaksanateknisfungsionaldibidangsurveidanpemetaanpadainstansipemerintah. JabatanFungsional Surveyor Pemetaanadalahjabatankarier yang hanyadapatdidudukiolehseorang yang telahberstatussebagaiPegawaiNegeriSipil. Pasal 4 Tugaspokok Surveyor Pemetaanadalahmelakukankegiatanperencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengembangansertapemasyarakatansurveidanpemetaan.

63. JenjangPangkatdangolonganruang: sampai Surveyor PemetaanMadya: Pembina, golonganruang IV/a, Pembina Tingkat 1, golonganruangVb, Pembina UtamaMuda, golonganruangIVc

64. KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 0T.02/60-KA/VII/2003 NOMOR : 26 Tahun 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAANDAN ANGKA KREDITNYA

65. Mengingatdst M E M U T U S K A N Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN DAN ANGKA KREDITNYA.

66. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 16 TAHUN 1994TENTANGJABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

67. JENIS DAN KRITERIA JABATAN FUNGSIONAL Jabatan-jabatanfungsionaldihimpundalamrumpunjabatanfungsional. Jabatanfungsionalterdiridari : a. jabatanfungsionalkeahlian; b. jabatanfungsionalketrampilan.

68. Jabatanfungsionalkeahliandanjabatanfungsionalketrampilanditetapkandengankriteriasebagaiberikut : Mempunyaimetodologi, teknikanalisis, teknikdanprosedurkerja yang didasarkanatasdisiplinilmupengetahuandan/ataupelatihanteknistertentudengansertifikasi; Memilikietikaprofesi yang ditetapkanolehorganisasiprofesi; Dapatdisusundalamsuatujenjangjabatanberdasarkan : Tingkat keahlianbagijabatanfungsionalkeahlian; Tingkat ketrampilanbagijabatanfungsionalketrampilan; Pelaksanaantugasbersifatmandiri; Jabatanfungsionaltersebutdiperlukandalampelaksanaantugaspokokdanfungsiorganisasi.

69. PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL NOMOR : HK.01.04/54-KA/II/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT SURVEYOR PEMETAAN

70. KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI DAN DIBERIKAN ANGKA KREDIT A. UNSUR UTAMA 1. Unsur Pendidikan 2. Unsur Kegiatan Survei 3. Unsur Kegiatan Pemetaan 4. Unsur Pengembangan Profesi B. UNSUR PENUNJANG Unsur Penunjang Tugas Survei Pemetaan

71. UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI Pengembanganprofesiadalahsemuakegiatan yang berkaitandenganpeningkatanpengetahuandanwawasanataupenyampaianpendapatataugagasan yang disampaikanoleh Surveyor Pemetaan yang dituangkandalambentukkaryatulisdibidangsurveipemetaan.

72. PENUTUP PerlupeningkatanjumlahdanpengembanganProfesionalisme Surveyor Pemetaandalamupayamewujudkantersedianyainformasigeospasial yang berkualitasdanmudahdiakses.