Policy Brief ini di buat sebagai bahan advokasi mendorong isu perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Kalimantan Barat dalam Dokumen RPJMD Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2023.

1. 1 | K o a l i s i M a s y a r a k a t S i p i l u n t u k S D A B e r k e l a n j u t a n K a l b a r
Rekomendasi Kebijakan
Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDA Berkelanjutan Kalbar
JARI Borneo Barat, Perkumpulan SAMPAN, Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK),
Link-AR Borneo, dan Lembaga Bela Banua Talino (LBBT)
Menggagas Terobosan Kebijakan Kehutanan
Dalam Kerangka Pembangunan Jangka Menengah Kalimantan Barat 2019-2023
A. Konteks
Luas kawasan hutan Kalimantan Barat adalah 8.198.656 Ha atau setara dengan
55,8 persen dari luas wilayah provinsi. Berdasarkan SK No. 733/Menhut-II/2014
diuraikan bahwa 45,6 persen dari luas kawasan hutan tersebut atau sebesar
3.740.975 Ha diantaranya merupakan kawasan lindung yang terdiri dari Hutan
Lindung 2.310.874 Ha (28,2%) dan Kawasan Suaka Alam 1.430.101 Ha (17,4%)1
.
Jumlah kawasan lindung tersebut adalah yang terbesar dari seluruh provinsi di
pulau Kalimantan. Hal itu menjelaskan bahwa hutan adalah identitas, yang
melekat kuat dalam tatanan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.
Struktur wilayah tersebut menggambarkan melimpahnya potensi dan besarnya
tantangan dalam merencanakan arah kebijakan pembangunan daerah baik secara
jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Mewujudkan
keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan ekologi harus dikemas sebagai tujuan
pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Selain perannya bagi dunia, hutan merupakan sumberdaya yang penting bagi
Indonesia dan Provinsi Kalimantan Barat. Tidak hanya dari segi ekonomi, hutan
juga berperan dalam menopang kehidupan masyarakat sehari-hari dan
mempunyai nilai sosial dan budaya (Yasmi, dkk:2005). Dalam skala kecil, hutan
berperan penting sebagai sumber penghidupan masyarakat, serta seringkali
dijadikan tempat berbagai kegiatan ritual dan kerohanian masyarakat setempat
(McCarty:2002).
1
Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017, data diolah TAF.

2. 2 | K o a l i s i M a s y a r a k a t S i p i l u n t u k S D A B e r k e l a n j u t a n K a l b a r
Berita resmi statistik terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
menguraikan bahwa 1/4 (seperempat) dari struktur ekonomi Kalimantan Barat
pada triwulan III tahun 2018 bersumber dari sektor pertanian, kehutanan,
perikanan, pertambangan dan penggalian yang mencapai 25,11 persen atau
sebesar Rp12,52 trilliun.2
Fakta ini menceritakan dua hal yaitu peran penting dan
strategisnya hutan sebagai penopang ekonomi daerah, namun disisi lain struktur
ekonomi yang didominasi oleh industri berbasis hutan dan lahan seperti
perkebunan, pertambangan dan kehutanan dapat menjadi ancaman terhadap
kelestarian dan keberlanjutan.
Oleh karena itu tantangan yang harus direspon oleh pemerintah daerah Provinsi
Kalimantan Barat tentu lebih besar dibandingkan dengan provinsi lain yang tidak
memiliki kawasan hutan dengan jumlah besar. Beberapa tantangan dimaksud
antara lain menjamin hutan tetap lestari, menjaga lahan gambut, mengupayakan
kepastian hukum, memperkuat lembaga pengelola hutan di tingkat tapak,
mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, menyelesaikan konflik tenurial
dan tumpang tindih perizinan, serta mempercepat realisasi perhutanan sosial
untuk memastikan akses legal masyarakat terhadap sumberdaya hutan.
B. Kerentanan Sektor Kehutanan
Luasnya kawasan hutan juga memiliki permasalahan yang bersifat spesifik
diantaranya adalah laju deforestari, kejadian kebakaran hutan dan lahan
(Karhutla), tumpang tindih izin pemanfaatan, konflik tenurial, dan belum
terpenuhinya akses masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan terhadap
pengelolaan sumberdaya hutan melalui skema perhutanan sosial.
1. Tutupan Hutan Berkurang
Dalam kurun waktu 2015-2017 luas tutupan hutan (forest cover) di Kalimantan
Barat berkurang sebesar 145.056,71 Ha. Berkurangya luas tutupan hutan
tersebut terjadi di 12 kabupaten yaitu meliputi Ketapang 64,8 Ha, Kayong
Utara 14,9 Ha, Sintang 13,2 Ha, Kubu Raya 12,5 Ha, dan Sambas 12,4 Ha.
Uraian data lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.
2
https://kalbar.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/727/ekonomi-kalimantan-barat-tumbuh-sebesar-5-01-persen-di-
triwulan-iii-2018.html

3. 3 | K o a l i s i M a s y a r a k a t S i p i l u n t u k S D A B e r k e l a n j u t a n K a l b a r
Tabel 1 – Perubahan jumlah tutupan hutan Kalbar 2015-2017
Sumber: Kementerian LHK RI, 2018
2. Rehabilitasi Lahan Kritis Belum Optimal
Selain itu, jumlah lahan kritis di Kalimantan Barat merupakan yang tertinggi
kedua setelah Sumatera Utara yaitu dengan luas sebesar 1.015.631 Ha atau
setara dengan 7,3 persen dari luas lahan kritis nasional. Luas lahan kritis
tersebut sangat besar karena hampir setara dengan 2 kali luas pulau Bali.
Gambar 1 – Lahan Kritis Provinsi 2018
Sumber: Kementerian LHK & KOMPAS; Diolah
Daerah
Tutupan Lahan
Berhutan 2015
Tutupan Lahan
Berhutan 2017
Tambah/
Kurang
Bengkayang 76.292,38 74.651,48 1.640,90-
Kapuas Hulu 2.211.667,02 2.204.490,03 7.176,99-
Kayong Utara 256.679,95 241.715,35 14.964,60-
Ketapang 1.030.571,56 965.683,27 64.888,29-
Kubu Raya 317.364,19 304.766,21 12.597,98-
Landak 103.988,73 95.518,91 8.469,82-
Melawi 411.619,65 410.748,05 871,60-
Mempawah 51.703,27 48.226,93 3.476,34-
Sambas 119.141,35 106.721,11 12.420,24-
Sanggau 145.125,14 140.132,68 4.992,45-
Sekadau 42.470,21 42.556,21 86,00
Singkawang 1.636,16 1.214,17 421,99-
Sintang 975.800,27 962.578,76 13.221,51-
Jumlah 5.744.059,88 5.599.003,17 145.056,71-

4. 4 | K o a l i s i M a s y a r a k a t S i p i l u n t u k S D A B e r k e l a n j u t a n K a l b a r
3. Karhutla Belum Terkendali
Pada awal minggu ketiga Agustus 2018, Kalimantan Barat dilanda Kebakaran
Hutan dan Lahan (Karhutla), dimana bencana tersebut mengakibatkan 4 orang
meninggal dunia dan ribuan warga terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut
(ISPA).3
Indikasi penyebab karhutla di Kalimantan Barat diduga sengaja
dilakukan pembakaran dengan maksud membuka lahan (land clearing). Walhi
Kalimantan Barat menyebutkan bahwa titik api pada tanggal 16 Agustus 2018
yang mencapai 1.025 hotspot, terdapat 853 titik atau 83,2% di wilayah
konsesi. Hal tersebut menguatkan indikasi pembakaran “disengaja” bukan
tanpa dasar.4
Kejadian Karhutla di Kalimantan Barat terjadi setiap tahun. Sejak tahun 2014
sampai Oktober 2018 total lahan terbakar mencapai 9.939 Ha. Pada Tabel 2
terlihat bahwa luas lahan terbakar cukup besar terjadi pada tahun 2014 dan
2015. Sedangkan jumah titik api (hotspot) pada tahun 2018 adalah yang paling
banyak dalam tiga tahun terakhir.
Tabel 2 – Lahan terbakar dan hotspot Kalbar 2014-2018
Tahun
Luas Lahan
Terbakar (Ha)
Jumlah
Hotspot
2014 3.556,10 N/A
2015 3.191,98 N/A
2016 1.859,05 1.337
2017 761,33 558
2018 571,47 2.483
Sumber: Sipongi.KLHK.go.id
4. Rendahnya Realisasi Perhutanan Sosial
Perhutanan sosial merupakan salah satu program prioritas nasional
sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Pemerintah telah menetapkan target
realisasi perhutanan sosial seluas 12,7 juta Ha melalui skema Hutan Desa
(HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan
Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan.
Berdasarkan revisi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), target yang
ditetapkan untuk Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 1.107.587 Ha.
Akan tetapi sampai bulan Oktober 2018 realisasi perhutanan sosial di provinsi
ini baru mencapai 284.487 Ha atau setara dengan 25,7 persen dari target yang
3
https://www.jawapos.com/nasional/22/08/2018/akibat-kabut-asap-ribuan-warga-kalbar-terserang-ispa
4
https://regional.kompas.com/read/2018/08/28/09383351/waspada-kebakaran-lahan-ada-201-hotspot-di-kawasan-
perusahaan-di-kalbar Sebelumnya diberitakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel area
yang terbakar di 5 perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Lima perusahaan tersebut
diantaranya adalah PT SUM, PT PLD, PT AAN, PT APL, dan PT RJP.

5. 5 | K o a l i s i M a s y a r a k a t S i p i l u n t u k S D A B e r k e l a n j u t a n K a l b a r
ditetapkan. Informasi dalam Grafik 1 di bawah menunjukkan bahwa realisasi
tersebut terdiri dari 217.299 Ha Hutan Desa, 14.350 Hutan Kemasyarakatan,
1.881 Ha Hutan Tanaman Rakyat, 47.976 Ha Kemitraan Kehutanan, dan 2.981
Ha Hutan Adat.
Gambar 2 – Target dan realisasi perhutanan sosial Kalbar
Sumber: Ditjen PSKL – KLHK & Dishut Kalbar; Diolah
Artinya masih terdapat sisa target sebesar 823.100 Ha yang harus
diselesaikan. Dalam kerangka pembangunan kehutanan jangka menengah
pada dokumen RPJMD 2019-2023 sisa target rasional tersebut harus dietapkan
sebagai indikator kinerja, sehingga diperoleh target setiap tahun adalah
sebesar 164.620 Ha.
Selain fasilitasi penyiapan usulan dalam rangka memperoleh izin, pemerintah
daerah juga harus bertanggungjawab untuk melakukan pengembangan areal
perhutanan sosial seluas 284.487 Ha yang telah mendapatkan izin dalam lima
skema tersebut.
5. Konflik Tenurial
Berdasarkan hasil investigasi dan analisis Link-AR Borneo terhadap 11
perusahaan perkebunan kelapa sawit ditemukan 150 kasus pada areal 32.233
Ha yang terjadi pada 7 Kabupaten di Kalimantan Barat. Dari kasus-kasus
tersebut ditemukan indikasi penggunaan kekerasan terhadap 81 orang,
pelanggaran HAM terhadap buruh yang menyebabkan kematian 2 orang, dan
terjadinya penangkapan serta penetapan sebagai tersangka pada 2 kasus.
Tabel 3 – Data Konflik Perusahaan & Tumpang Tindih Perizinan
Perusahaan
Tumpang Tindih Hutan
(Ha)
Tumpang Tindih
Gambut (Ha)
PT. Kaliu Mas Perkas 1.003 296
PT. Rezeki Kencana 1.673 5.337
PT. Sumatera Unggul Makmur 5.082 5.802
PT. Satria Multi Sukses 1.323 2.417
PT. Mitra Aneka Rezeki 1.088 1.445
PT. Ceria Perima 8.123 -

6. 6 | K o a l i s i M a s y a r a k a t S i p i l u n t u k S D A B e r k e l a n j u t a n K a l b a r
PT. Wirata Daya Bangun Persada 4.707 -
PT. Palmdale Agro Asia Lestari Makmur 6.806 8.831
PT. MAR 2 -
Firma Wahidah Trading and Mining Coy 65 -
Perusahaan Lahan Masyarakat (Ha) -
PT. Pattiware 300 -
PT. Rezeki Kencana Vs Kelompok Tani
Darat Jaya
2.500 -
Di sisi lain berdasarkan data pendampingan hukum yang dilakukan PBHK pada
periode 2016-2017 telah terbukti adanya tumpang tindih perizinan 15
perusahaan dengan kawasan hutan dan lahan gambut. Dari 10 perusahaan
yang telah diproses melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK dan
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat diketahui telah terjadi tumpang tindih
perizinan pada 29.871 Ha kawasan hutan dan 24.127 Ha kawasan gambut.
Selain itu terdapat 2 perusahaan yang terbukti melakukan penyerobotan
terhadap 2.800 Ha lahan masyarakat.
C. Mengulas Fokus RPJMD Kalimantan Barat
Dalam rancangan awal dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023 terdapat dua bagian yang
cukup penting untuk dibahas yaitu permasalahan dan isu strategis pada BAB IV,
serta strategi, arah kebijakan dan program pembangunan pada BAB VI.
Meskipun begitu ketepatan pemerintah daerah dalam menguraikan visi dan misi
Gubernur terpilih menjadi tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut pada BAB V
juga tidak bisa dilewatkan dari pembahasan. Karena bagian tersebut merupakan
rujukan atau acuan utama untuk mengembangkan strategi, arah kebijakan dan
program pembangunan.
1. Menelaah Penetapan Permasalahan dan Isu Strategis
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan 9 (sembilan) isu strategis
daerah yaitu antara lain berkaitan dengan luasnya wilayah yang meyulitkan
pelayanan dan pengalokasian anggaran, belum terlaksananya tata kelola
pemerintahan yang baik, rendahnya kesejahteraan petani, akses layanan
dasar belum merata, sarana dan prasarana belum memadai, peran sektor
strategis belum optimal, rencana sektoral dan tata ruang belum padu,
menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta peran
masyarakat masih rendah.
Penetapan isu-isu strategis tersebut tidak merefleksikan kompleksitas
kewilayanan provinsi ini sebagai pemangku kawasan hutan yang cukup besar
dengan kawasan lindung terbesar di pulau Kalimantan. Perlindungan dan
pengelolaan kehutanan serta lingkungan hidup tidak diletakkan sebagai isu
strategis.

7. 7 | K o a l i s i M a s y a r a k a t S i p i l u n t u k S D A B e r k e l a n j u t a n K a l b a r
Di dalam ulasan permasalahan, sektor kehutanan dibahas pada bidang
ekonomi dengan menekankan pada persoalan degradasi hutan dan lahan,
belum selesainya penataan batas kawasan hutan, konflik masyarakat dengan
petugas kehutanan, kebakaran hutan dan lahan, serta belum optimalnya
pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung maupun konservasi (Ranwal
RPJMD, Hal: 133).
Pada bidang pembangunan dan infrastruktur juga mengulas sektor kehutanan
khususnya pada urusan penataan ruang dan lingkungan hidup. Pada urusan
tata ruang diuraikan adanya perbedaan luas kawasan hutan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat dengan Peraturan Daerah Kalimantan Barat No. 10
tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
Pada urusan lingkungan hidup khususnya pada aspek kualitas udara,
kebencanaan dan perubahan iklim juga membahas sektor kehutanan. Dua
persoalan yang diuraikan di sana yaitu berkaitan dengan Karhutla dan
pemanfaatan lahan gambut.
Pembahasan persolan-persoalan tersebut di atas seluruhnya masih bersifat
anecdotal dan tidak didukung dengan data-data akurat teraktual. Hal itu
mengakibatkan sektor kehutanan tidak kelihatan kerentanannya secara
empiris, dan pada akhirnya tidak diperlakukan sebagai sektor strategis yang
harus diperhatikan dalam kerangka kebijakan pembangunan lima tahun
mendatang.
2. Menelaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Pada BAB V Ranwal RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dijelaskan visi dan misi
Gubernur terpilih. Adapun visi pembangunan daerah 2019-2023 adalah:
“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui
Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola
Pemerintahan”.
Visi tersebut ditopang dengan 6 (enam) misi yaitu: (i) Mewujudkan percepatan
pembangunan infrastruktur; (ii) Mewujudkan tata kelola pemerintahan
berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance; (iii) Mewujudkan
masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif; (iv) Mewujudkan
masyarakat sejahtera; (v) Mewujudkan masyarakat yang tertib; dan (vi)
Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.
Secara literal, Misi Ke-6 memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan dan
pengelolaan kehutanan. Hal itu dapat dikaji melalui penetapan tujuan,
sasaran dan indikator kinerja yang digunakan sebagaimana tercantum dalam
Tabel 5.1 Ranwal RPJMD.
Tujuan pertama dari Misi Ke-6 dimaksudkan untuk mewujudkan tata ruang
yang nyaman, tertib, dan berkelanjutan. Tujuan ini menetapkan sasaran
kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat, yang akan diukur dengan
persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dalam RTRW sebagai indikator.

8. 8 | K o a l i s i M a s y a r a k a t S i p i l u n t u k S D A B e r k e l a n j u t a n K a l b a r
Di dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah didefinisikan
secara jelas istilah ruang, tata ruang, struktur ruang, pola ruang, penataan
ruang, dan penyelenggaraan penataan ruang. Penggunaan istilah
“mewujudkan tata ruang” dalam tujuan tersebut, tentu berbeda makna
dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang yaitu untuk mewujudkan
ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
Adapun pada tujuan kedua disebutkan untuk meningkatkan kualitas
lingkugnan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
Penggunaan IKLH sebagai indikator cukup tepat, akan tetapi lebih baik juga
diuraikan sub-sub nya yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas
Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
3. Menelaah Strategi, Kebijakan dan Program
Pembahasan strategi, kebijakan dan program yang relevan dengan tata kelola
hutan dan lahan terdapat pada tiga agenda pembangunan yaitu: (6.1)
percepatan pembangunan infrastruktur, meliputi urusan lingkungan hidup dan
penataan ruang; (6.4) pembangunan kesejahteraan masyarakat, spesifik pada
urusan kehutanan; dan (6.6) pembangunan lingkungan hidup.
Secara umum penetapan strategi dan arah kebijakan dari setiap urusan yang
dibahas belum merujuk kepada target sasaran sebagai kondisi yang harus
diwujudkan setiap tahun maupun pada akhir periode pemerintahan. Tidak ada
terobosan atau strategi out of the box untuk memastikan indikator sasaran
yang ditetapkan pada BAB V sebelumnya dapat terpenuhinya secara terukur.
Pernyataan yang dikembangkan sebagai arah kebijakan pada urusan
lingkungan hidup bersifat sangat normative dan cenderung mengulang
pernyataan Misi dan tujuan. Sedangkan pernyataan arah kebijakan pada
urusan penataan ruang hanya memisahkan tiga kalimat dari definisi penataan
ruang dalam UU No. 26 tahun 2007.
Penekanan 14 (empat belas) arah kebijakan pada urusan kehutanan jauh lebih
baik dibandingkan dua urusan sebelumnya. Akan tetapi arah kebijakan ketiga
untuk meningkatkan perijinan usaha bidang kehutanan menjadi kontradiktif
dengan arah kebijakan lain yang lebih berorientasi pada pengendalian
kerusakan sumberdaya hutan.
Adapun program-program yang dirumuskan pada bagian ini masih terlalu
banyak yang bersifat generic berdasarkan template/formulir jenis program
sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 terkait
pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sejauh ini tidak terdapat rumusan
program-program prioritas yang khas untuk merespon akselerasi penyelesaian
masalah kritis pada urusan kehutanan, lingkungan hidup, dan penataan ruang
di Kalimantan Barat.

9. 9 | K o a l i s i M a s y a r a k a t S i p i l u n t u k S D A B e r k e l a n j u t a n K a l b a r
D. Rekomendasi
Berdasarkan analisis kerentanan dan telaah mendalam terhadap rancangan awal
dokumen RPJMD Kalimantan Barat 2019-2023, maka Koalisi Masyarakat Sipil
bermaksud menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Rekomendasi terhadap tambahan rumusan sasaran dan indikator sasaran pada
tujuan kedua dari Misi Ke-6, yaitu:
Tujuan Sasaran Indikator Baseline Target
Mewujudkan tata
ruang yang
nyaman, tertib,
dan berkelanjutan
Kesesuaian
pemanfaatan ruang
meningkat
- Persentase Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang
(RTRW) (%)
Meningkatkan
kualitas
lingkungan hidup
Kualitas lingkungan
hidup meningkat
- Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
• IKU: 89,12
• IKA: 80,00
• IKTL: 58,58
• IKU: 89,12
• IKA: 80,00
• IKTL: 70,00
Adanya sistem
transfer anggaran
berbasis ekologis
- Jumlah transfer fiskal
berbasis ekologis ke
Kab/Kota
• 0 • 50% Bankeu
Berkurangnya
degradasi hutan dan
lahan
- Luas lahan kritis • 1,015 juta Ha • 500.000 Ha
Meningkatnya akses
masyarakat terhadap
SDH
- Luas izin Perhutanan
Sosial
• 284.487 Ha • 823.100 Ha
Pemegang izin
perhutanan sosial
dikembangkan secara
adil dan optimal
- Jumlah pemegang PS • 61 izin • 180 izin
2. Rekomendasi yang dimaksudkan sebagai opsi terobosan kebijakan sektor
hutan dan lahan, yaitu meliputi:
a. Mendorong pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk
mengembangan skema insentif fiskal kepada Kabupaten/Kota melalui
Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologis (TAPE), dalam rangka
kolaborasi untuk mempercepat tercapainya peningkatan nilai Indeks
Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dari 58,58 pada tahun 2017 menjadi 70,00
pada tahun 2023;
b. Meningkatkan capaian target program perhutanan sosial dan
memperbanyak penerima manfaat dengan memprioritaskan kelompok
perempuan dan kelompok rentan lainnya;
c. Melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui penggunaan
Dana Bagi Hasil Kehutanan – Dana Reboisasi yang masih menjadi SILPA
Kabupaten/Kota maupun yang telah diterimakan kepada Provinsi;
d. Penegakan hukum terhadap pemegang izin industri berbasis hutan dan
lahan (ekstraktif) melalui review izin, pengumuman daftar hitam, dan
pemberian sanksi administrative;
e. Melakukan penundaan terhadap izin baru sektor perkebunan kelapa sawit
sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 8 tahun 2018, serta penundaan izin
baru sektor pertambangan dan kehutanan untuk mendukung pengelolaan
Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan.